Ditemukan 17793 data
24 — 0
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak HAFIS DWI ANANDA Bin SUGANDI dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan membayar denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di UPT
69 — 47
MENGADILI:
1. Menyatakan Anak Bagus Ari Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Singosari Malang
ZEBTA NABABAN
15 — 13
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana penduduktersebut berdomisili dalam hal ini Pemohon haruslah melaporkan perubahantersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN CbiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka petitum angka dua dikabulkan dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untukmelaporkan pembetulan tanggal lahir Pemohon kepada Disdukcapilkabupaten/kota atau UPT
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apidian Nusantari, dokter pada UPT Puskesmas KecamatanCiteureup Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menyatakan saksikorban mengalami panas bekas tamparan di bagian pipi sebelah kiriyang mengakibatkan saksi koroban terhalang dalam menjalankanpekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu, menurut MajelisHakim Pengadilan Negeri Cibinong sangatlah berlebihan terlebih jikasampai mengakibatkan saksi korban menjadi terhalang untukmelakukan pekerjaan.
29 — 25
Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagaiGuru Ahlimadya di UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 101901 LubukPakam Kecamatan Lubuk Pakam dan sudah mempunyai surat izin dariatasan untuk perceraian sesuai Nomor 63 Tahun 2022 yang dikeluarkanoleh Bupati Deli Serdang tertanggal 12 Januari 2022;11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini;12.
GESTY THERECIAWATI
30 — 17
dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
M ABDURROHIM
26 — 2
2019/PN KdlPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Indria Widya Waskita
21 — 3
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Neni Indra Marliani
34 — 10
sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon serta ketentuanPasal 59 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 96 Tahun 2018disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
305 — 16
berdasarkan bukti ( P4 )yang diajukan dipersidangandan tidak dibantah oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Tergugat MII, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat II Intervensi /8Terbanding II tidak pernah mempunyai hubungan phisikmaupun merasa menguasai sebagai pemegang Hak Atas Tanahyang letak dan luasnya tercantum dalam objek sengketa Menimbang, bahwa disamping bukti ( P.4 ) telahdidengar keterangan saksi Muchlis dan dihubungkandengan ( bukti P.17 ) daftar =hasil undian kaplingkelapa sawit UPT
NORHAYATI
29 — 20
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
NORA MANURUNG
27 — 12
Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
10 — 4
Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
11 — 0
UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
10 — 0
SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 11
neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
9 — 0
Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
RISKA
30 — 16
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
ALEKSANDER
22 — 22
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Trimini
21 — 13
Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT