Ditemukan 17792 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pid/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — VINA LOLA
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apidian Nusantari, dokter pada UPT Puskesmas KecamatanCiteureup Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menyatakan saksikorban mengalami panas bekas tamparan di bagian pipi sebelah kiriyang mengakibatkan saksi koroban terhalang dalam menjalankanpekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu, menurut MajelisHakim Pengadilan Negeri Cibinong sangatlah berlebihan terlebih jikasampai mengakibatkan saksi korban menjadi terhalang untukmelakukan pekerjaan.
Register : 04-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Cbn
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon:
Neni Indra Marliani
3310
  • sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon serta ketentuanPasal 59 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 96 Tahun 2018disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 24-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0312/Pdt.G/2022/PA.Lpk
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
2925
  • Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagaiGuru Ahlimadya di UPT Satuan Pendidikan Formal SDN 101901 LubukPakam Kecamatan Lubuk Pakam dan sudah mempunyai surat izin dariatasan untuk perceraian sesuai Nomor 63 Tahun 2022 yang dikeluarkanoleh Bupati Deli Serdang tertanggal 12 Januari 2022;11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini;12.
Register : 02-01-2020 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
GESTY THERECIAWATI
3017
  • dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Register : 11-06-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 145/Pdt.P/2019/PN Kdl
Tanggal 18 Juni 2019 — Pemohon:
M ABDURROHIM
262
  • 2019/PN KdlPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Register : 21-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Smn
Tanggal 5 Mei 2021 — Pemohon:
Indria Widya Waskita
213
  • pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Putus : 01-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 170/B/2010/PT.TUN MDN
Tanggal 1 Februari 2011 — WIWIN SAFITRI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN DKK
30516
  • berdasarkan bukti ( P4 )yang diajukan dipersidangandan tidak dibantah oleh pihak Tergugat II Intervensi/ Tergugat MII, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Tergugat II Intervensi /8Terbanding II tidak pernah mempunyai hubungan phisikmaupun merasa menguasai sebagai pemegang Hak Atas Tanahyang letak dan luasnya tercantum dalam objek sengketa Menimbang, bahwa disamping bukti ( P.4 ) telahdidengar keterangan saksi Muchlis dan dihubungkandengan ( bukti P.17 ) daftar =hasil undian kaplingkelapa sawit UPT
Register : 21-11-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 22 Januari 2018 — Dra. Hj. R. ELIES DIANG DARA Binti EFFENDI THANDIN
9351
  • Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian serta didistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budayadi Palangka Raya.Bahwa untuk
    tanggal 14 Mei 2012 oleh saksiRothena Y, Hawung.Bahwa ruang lingkup pekerjaan pengadaan peralatan sarana penunjangkesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diperjanjikan dalam kontrakmeliputi penyediaan pakaian adat dayak, alat musik dan kesenian sertadidistribusikan kepada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di ProvinsiKalimantan Tengah dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiKalimantan Tengah serta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT
    Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;Halaman 24 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.23.24.25.26.22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8.
    Wirelessak (A: Cc : cmBahan P: 7080 cm, D: 68 cmKayuKayuKayuBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3aseni tari untuk UPT TamanBahan kayu, P: 5070 cm, D: 1014 cmBahan P: 5070 cm, D: 1014. cmaBahan P: 7080Bambu, 6D: 68 cmBahan kayu, P: 80120 cm, D:9,520Senar: 3seni tari untuk Kab.
    Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah;22.3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;22.4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kobar;22.5. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau;22.6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi InformatikaKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;22.7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kab.Seruyan;22.8. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata SekretarisDaerah Kabupaten Pulang Pisau;22.9.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
9269
  • SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,
    Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.
    Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..
    Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..
    SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.
Register : 14-08-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1379/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 24 Februari 2015 — Pidana - 1. Drs.H.SUMIRIN SANGSUDIARSO - 2. KENNY SAMOLA
518
  • SUMIRIN SANGSUDIARSO merupakanPegawai Negeri Sipil pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan denganjabatan sebagai Staf UPT UI, sehingga terdakwa . Drs. H. SUMIRINSANGSUDIARSO mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit rumah dinas di JI.HOS Cokroaminoto No.41 Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 86569/A8/R/1986tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas. Kemudian ketika terdakwa I.Drs. H.
    O.SIMBOLON (Staf UPT Ul);3. Drs. SUMIRIN (Staf Biro Perencanaan);4. Drs. BARNAS (Kasubag Penyusunan Bag. Analis KebutuhanPerlengkapan / Biro Perlengkapan);5. ISHAK ISMA (Kasubag Pengiriman Untuk Konprensi danSeminar, bagian pengiriman dan penerimaan tenaga, BiroKerjasama Luar Negeri);6. R.A BUDI RAHAYU (Pensiunan Ditjen Dikti);7. R. SULAIMAN, SH (Kasubag Pengaturan Perizinan Dit.Gutiswa) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan tanggal 24 Nopember 1986;c.
    barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para dan Terdakwa, ternyatamereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ParaTerdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut: Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan sebagai Staf UPT
    (Percobaan, Penyertaan danGabungan Tindak Pidana, cet. 1996, Penerbit UPT Penerbit UPT Penerbit Univ.Tarumanegara Jakarta, hal 67) berpendapat bahwa dalam bentuk kesadarankerjasama, tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu, jadi bahkan tidakadanya suatu perundingan untuk melaksanakan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi berupa putusan MARI dan putusanHoge Raad yakni putusan Nomor : 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971 (dalamperkara atas nama UDING al.
Register : 25-11-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 01-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
TRIYONO, SH
Terdakwa:
NANANG JUNAIDI Bin Alm. SENAPI
807
  • Laboratorium Kesehatan Hewan di-Malang No. 094/1401/115.13/2016 Tanggal 10 Oktober 2016
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Poktan Rejeki Tani
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di-Malang No. 094/1402/115.13/2016 Tanggal 10 Oktober 2016
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Poktan Baru Muncul
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara
    Verifikasi Tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Poktan Makaryo Tani II
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Poktan Sri Widodo
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Poktan Sumber Barokah
  • 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas UPT.
    /122.6/2017 Tanggal 22 Mei 2017
  • 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 29 Mei 2017 atas nama Pokmas Cahaya Sakti
  • 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas UPT.
    Blitar dan Kota Probolinggo
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan di-Malang No. 094/963/122.6/2017 Tanggal 10 Agustus 2017
  • 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Verifikasi Tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Pokmas Adi Laras
  • 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas UPT.
  • Dikembalikan kepada Pihak UPT Lab. Keswan Malang melalui saksi SULISUYANTO, S.Pt.

    1. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Jatim Capem Wlingi An. Poktan Rejeki Tani dengan Nomor Rekening 0463006431

    Dikembalikan kepada saksi SUWOKO.

    1. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Jatim Capem Wlingi An.
Register : 01-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0564/Pdt.G/2018/PA.Wsp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • Bahwa pada awal Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidakharmonis lagi oleh dikarenakan sering terjadiketidakharmonisan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugatsehingga Tergugat meninggalkan kediaman Mess Transmigrasi, kemudianTergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Upt. Transmigrasi di DusunPenre, Desa Tellu limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.5.
Register : 17-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 253/Pdt.P/2020/PN Pkl
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon:
LIYANAH
192
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Putus : 28-02-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 25/PID/2011/PT.BTN
Tanggal 28 Februari 2011 — M. SAHRU ROJI alias ROJI bin RAHMAT ENGKUS
2915
  • Pendi Bin Dedy Suryadi berikut barangbukti yang ditemukan selanjutnya diserahkan ke PolresKota Tangerang untuk menjalani proses lebih lanjut ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 302.L/X1I1/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang diterbitkanoleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL di Jakarta, tanggal 21Desember 2010 yang diketahui dan ditanda tangani olehKuswardani, S.Si.Apt Nrp. 70040687 selaku An.
Putus : 12-12-2011 — Upload : 16-12-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 163/PID/2011/PT.BTN
Tanggal 12 Desember 2011 — OJI SANUSI bin H. BUETI
6216
  • Seranglangsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diridan kendaraan mobil yang terdakwa kendarai lalu ditemukannarkotika jenis shabu shabu yang berada didalam sedotan kecilwarna putih yang berada dibawah tumpukan baju didalam mobilterdakwa yang diakui terdakwa shabu shabu tersebut adalah milikterdakwa yang didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paketkepada Jack (DPO) seharga Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Negara No. 431C/III/2011 UPT
Register : 10-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Smdg
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
130
  • Bahwa Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakanpemohon sedang dalam pemeriksaan dokter dan mengalami StrokeHaemoragic berdasarkan surat keterangan UPT Puskesmas PadasukaNomor : 400/075/Pusk Pdsk/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019;9. Bahwa sebagai bukti pernikahan Pemohon dan XXXXXX, pernahmenerima Buku Nikah, namun buku nikah tersebut hilang dan telahdibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.01/b/22/DUP/1992tertangal XXXXXX akan tetapi duplikat tersebut ditolak oleh PT.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 30-06-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 269/Pid.B/2013/PN.Mkt
Tanggal 24 Juni 2013 — H. MUJAET BIN SAERI
653
  • Pol.L2325DZ ;2 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cence necesw Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telahmenghadapkan saksisaksi diantaranya saksi I bernama :aan nnnnnnnnnn SISWOYOmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikutBahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa ;won nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn Bahwa, saksi pekerjaannya sebagai PNS di InstansiKehutanan ; Bahwa, saksi bekerja dibagian UPT Tahura R.Soerjo Mojokerto dan tugasnya mengawasi
Register : 14-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.TDN
Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
152
  • Surat Keterangan Hamil Nomor dari Bidan UPT Puskesmas MembalongNomor: 445/PKMMBL tanggal 08 Februari 2019 yang telah dimaterai dandinazzegelen, selanjutnya diberi tanda (P.5);Hal. 6 dari 11 Pen.
Register : 24-02-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Mr
Tanggal 7 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
141
  • MUSTAQIM, UPT Puskesmas Trowulan Dinas KesehatanKabupaten Mojokerto, tanggal 25 Pebruari 2017, kemudian ditandalsebagai bukti (P.6) ;Saksisaksi ;1. Nama XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyalurrongsokan, tempat tinggal di Dusun Wringinlawang RT 003 RW 001 DesaJatipasaar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi ;2.
Register : 01-07-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon:
ARIF ANGGI SEFNIAWAN
235
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT