Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 125/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.ATUMBULA WA’ANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
129 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK11c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 46/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ANDRE RONALD PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
244 — 93
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pasal 14 diatasAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan TidakDengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaapabila: huruf b, disebutkan bahwa melakukan perbuatan danberperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
170 — 90
  • melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 43 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH
2.IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO
318 — 12

  • MENGADILI:


    1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
    3. Menetapkan agar pidana

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
363 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 134/Pid.B/2015/PN Mgg
Tanggal 8 Desember 2015 — ESTU GUNSURI UTAMA ALS ANDI SETIAWAN BIN MUJI HARYANTO (ALM)
63 — 6
  • KUSWAN HADJI SH, MH Bin MATORI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan puasa dikenalkan olehSdr, Pendi seorang Satgas Partai PDI Kabupaten Magelang menurut pengakuanTerdakwa ia mengaku bernama ANDI SETIAWAN bekerja di Kementrian PU danmasih keponakan Pak Kapolda Nur Ali;Bahwa saksi kenal dengan sdr. YANTO (MUJIYANTO) sejak sekitar tahun 2004dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saksi adalah pelangganbengkel kenteng milik Sdr. YANTO ;Bahwa secara kebetulan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA Melawan YAYASAN KESEHATAN SUMBER WARAS, DK
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta yang nota bene adalah suami dariTergugat II (selanjutnya disebut: Akta Hibah Nomor 5/1970);Penghibahan ini lebih dilatarbelakangi oleh adanya Perubahan SituasiPolitik saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyatmenginginkan perubahan serta mengambil alih semua harta milikorganisasiorganisasi ataupun perkumpulan yang berafilisasi denganOrganisasi Terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia) untukkepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasanterhadap asetaset Baperki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Pembagian Harta
Putus : 22-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3809 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Maret 2017 — M. JAFFAR alias DJAFAR alias DJA’ FAR bin MOH. MUCHID VS M.TOHIRaliasMOHAMADTOHIRaliasMOCHAMAD TOHIR ASHARI, DKK
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1917 KUHPerdata analog/sama dengan prinsip pada Pasal 1340KUHPerdata: Menurut Pasal 1917 KUH Perdata kekuatan Putusan yangberkekuatan hukum tetap analog/sama dengan yang ditentukanPasal 1340 KUHPerdata tentang asas kontrak partai ( partycontract) yaitu perikatan hanya berlaku kepada pihakpihak yangHalaman 39 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clp
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Samikun, S.H.
Terdakwa:
Fu Indrayanto Bin Fu Priyento.
64 — 11
  • Cilacap Selatan, KabupatenCilacap atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalamHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clpdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara:Sekitar Mei 2017dari terdakwa mendapat info dari kakaknya yangberada di Jakarta bahwa ada Apotik bernama Apotik Rakya New Dolsin didaerah Pasar Prsamuka Jakarta yang menjual obat keras atau bebas terbatasdalam partai
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jmr
Tanggal 4 Mei 2016 — 1. H. WAGINO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman II No.174 Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT I; 2. RUDY MARJONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Mataram PSM B.5/10 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT II; 3. NURUL HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perum Gunung Batu Permai Blok FF.36 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT III; 4. GATOT IRIYANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kertanegara VI No.120 Kel. Jemberkidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT IV; 5. MOH. MUFID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim VI No.36 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT V; 6. E. LUKMANUL HAKIM, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Manggar I No.16 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT VI; 7. JUDA HERY WITJAKSONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Dr. Soebandi No.68 Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .......................................PENGGUGAT VII; L A W A N: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Alamat di Jl. Kalimantan No.31 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai........................................... TERGUGAT;
170 — 34
  • KPU Provinsi/KIP Aceh an KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukanklarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau PasanganCalon Perseorangan;b.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: M.RIAN Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
114 — 36
  • ., menerangkan:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak melibatkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 530/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
Drs.Tengku Jusuf Machmoed,MM
Tergugat:
1.PT. BANK BJB
2.HM. Subandi
3.Dewi fitriana
4.Muhammad ilham akbar
59 — 11
  • Muhammad Subandi, ST, Partai Politik Grindra daerahpemilihan Sumut 3, selanjutnya diberi tanda T.II2;4. Fotocopy Perjanjian kerja sama tanggal 09 September 2016antara Drs. Tengku Yusuf Machmoed, M.M dengan Drs. H.M. Subandi,Nomor : 0O2/I/TMSN/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dihadapanNotaris Theresia Martianna Siahaan, S.H, selanjutnya diberi tanda T.II3;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengajukan suratbukti berupa:1.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
54 — 27
  • Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati TapanulliTengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agardipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima olehTerbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan PinjamanTerbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakanTerbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu denganpimpinan partai
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Pbg
Tanggal 20 Desember 2016 — EPRILYA RUSHANIDAH, bertempat tinggal di Jln. May Jend. Panjaitan Nomor 23, Rt.004/Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat I ;----------------------------------------------------------------- 2. R. MOHAMMAD SETYAJID, S.E., berkedudukan di Jln. May Jend Panjaitan Nomor 23, Rt.004/ Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat II ;---------------------------------------------------- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUJRA SYARIF, SH dan SITI NUR HIDAYATI, SH. beralamat di Jl. Selatri Rt.02/Rw.03 Bojanegara, padamara, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 April 2016 ;------------------------------------- Selanjutnya, secara bersama-sama, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;-------------------- Lawan : 1. YOHAN SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 34 Rt.05 Rw. 03 Kelurahan gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai Tergugat I ;----------------------------------------- 2. PT. Bank Cimb Niaga, beralamat di Jalan Jendral Soedirman, Kavling 58, Jakarta Selatan (Melalui Kantor Cabang Purwokerto), sebagai Tergugat II ;------------------------------------------------------------------- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Keuangan Cq Direktorat Jederal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto, sebagai TERGUGAT III ;------- 4. NOTARIS PPAT SRI WAHYONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Letkol Isdiman Nomor 114, Bancar, Purbalingga, sebagai Tergugat IV ;------------------------------------------------------------------ 5. NOTARIS PPAT SUGIHARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro 1 Nomor 21, Semarang , sebagai Tergugat V ;---------------------- 6. PT. Bank Mandiri Persero Tbk, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 71, Lantai 3 Semarang , sebagai Tergugat VI ;-------------------------- 7. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Purbalingga, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 45, Purbalingga, sebagai Turut Tergugat ;-
177 — 39
  • Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT (termasuk Akta jual Beli) merupakan PartijAkta atau Akta Partai Artinya Akta yang dibuat sesuai dengan keinginan dankehendak para pihak. jadi PPAT hanya menuangkan keinginan para pihaktersebut dalam suatu akta. Akan sangat mengherankan apabila akta yang sudahdibuat atas dasar keinginannya itu dikemudian hari diingkari. Apalagi penjualtelah mendandatangani akta dan membuat kuitansi jual beli yangditandatanganinya sendiri diatas materai.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2365/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dan Termohon
18 — 3
  • Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juni 2014 — TORHAP PANGARIBUAN, dKK VS EDWARD PANGARIBUAN, DK
54 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN BB
Tanggal 10 Juli 2014 — - ACHMAD SUGIHARTO bin (Alm) RUKMAN - DUSEP SURYANA bin SAR’IN - RIVAL TOWILAH bin SOPARI
43 — 11
  • SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai