Ditemukan 17962 data
114 — 11
Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
/Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
126 — 94
Nazhir bagiharta wakaf jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 yang berbunyi, gantrugi atas bangunan dan atau bendabenda lain yang berkaitan dengantanah diatas tanah hak pakai atau tanah hak guna bangunan yangdiberikan diatas tanah hak milik atau tanah hak pengelolaan diberikankepada pemilik bangunan dan atau tanaman dan atau bendabenda lainyang berkaitan dengan tanah jo Pasal 58 ayat (1) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Wakaf;Zakat:g. Infaq;h. Shadaqah; dan+i. Ekonomi Syariah.4.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi SyariahBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan mendalilkan sebagai ahli warisdari almarhum Ganeng bin Nisan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagiTERGUGATIII, apakah benar PARA PENGGUGAT adalah keturunanpewaris.
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani.
Ganeng bin Nisan secarakeseluruhan tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Oksu,Sebelah Selatan tanah pecahannya, sebelah timur Kali Palijaya, dansebelah Barat Tanah H Arifin/wakaf mesjid;Bahwa saat sdr. sdr. Ganeng bin Nisan menjual tanahnya ke ibu Aminahsaksi ikut karena saat itu saksi sebagai ketua RW tahun 1982 dan saksiikut melakukan pengukuran tanah tersebut pada saat jual beli;Halaman 76 dari 106Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN CkrBahwa setelah sebagian tanah sdr. sdr.
MULYATI Binti H MUHAMMAD Alm
Tergugat:
MARTINI Binti H MUHAMMAD Alm
79 — 19
., dari hal.17.beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,Infak, Shadagah, Ekonomi syariah;1.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat
ABDULLAH AMINUDIN
Tergugat:
1.SRI BUDIYONO
2.NURTIANA ANGRAINI
3.SUWARSONO
4.DANDANG
Turut Tergugat:
4.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ELIZABETH ESTININGSIH,SH
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
105 — 118
eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat pemilik sah atas tanah dan rumah obyek sengketa sertipikat Hak Milik Nomor: 01657Desa Sukorejo, atas nama Abdullah Aminudin, seluas 1 310 M2 terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Wakaf
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ratus delapan puluh limameter persegi) Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, atasnama Nanik Suwarti; Utara berbatasan dengan Ibu Diah; Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Saiful; Timur berbatasan dengan Saiful; Barat berbatasan dengan tanah wakaf untuk sekolahan;Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkaraini agar objek tersebut disebut dengan Objek Sengketa;Bahwa keterlambatan angsuran tersebut sesuai prosedur perbankan,Penggugat mendapatkan Surat Peringatan
47 — 31
Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhandiatas tanah wakaf dari lou Nursida. Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan PutiBungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar. Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 danT 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelasHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT.
14 — 1
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 1 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
26 — 18
ahliwaris adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf(b) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang :a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.Hadi Purwoko bin Pangi Soeyanto
2.Hariyono bin Pangi Soeyanto
Tergugat:
Yuliati binti Sugiman
65 — 12
poin 12 (dua belas);Putusan Nomor : 307/Pdt.G/2018/PA.MLGHal. 6 dari 12 halaman23.24.25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, menyebutkan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
12 — 5
ALFIYAH MA SHUM15Kelengkapan Proposal1.2.PengantarLatar BelakangHal yang dimintaJumlah yang diminta (RAB) Rencana AnggaranBelanjaAda Susunan Pengurus/PanitiaSertifikat wakaf (kalau ada)Rekomendasi dari pejabat setempat minimal CamatKalau bentuknya Pendidikan Jumlah siswa atau anak yatim Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
15 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 12
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
39 — 20
denganalasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
15 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telahsesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagaiahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus tunjangan hari tua /THT,uang duka wakaf dan hakhak lainnya pada Kantor PT, Taspen Persero sertauntuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa
18 — 13
yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 49 huruf (a)angka (22) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangmerupakan perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (Cc).wasiat; (d). hibah; (e). wakaf
1.Marjasan bin Abu Thalib
2.Dewi Oktavia binti Junun
26 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
15 — 4
Fighus Sunnah, jilid HI, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya;Hal 7 dari 10 Penetapan
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
18 — 6
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (........... ee eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf