Ditemukan 31360 data
SINTE
59 — 17
Yang mana namaPemohon sebelumnya yang tertera di paspor adalah INAQ AYU lahir di Tonjertanggal 31 Desember 1972 dirubah menjadi SINTE, lahir di Tonjer tanggal31 Desember 1972;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
HAPIPUDIN
27 — 25
R 835592, harus diperbaiki dari namasebelumnya HAPIPUDIN, dengan tempat/tanggal lahir: Sepakek, 04 Agustus1974 menjadi nama HAPIPUDIN, Lahir di Sepakek, Tanggal 4 Agustus 1973;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlinatkan telah terjadinya kekhilafan
242 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 Februari 2020 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat bandingtelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,terdapat kekhilafan
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Mei 2019, yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
110 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Judex Facti telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
239 — 131
,Terdakwa (Pembanding/Penggugat) dinyatakan terbukti melakukantindak pidana penipuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata Tiadasepakat yang sah jika kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, ataudiperoleh dengan Paksaan atauHal 4 dari 6 hal Putusan No.76/Pdt/2013/PT.BIN.penipuan bahwa kesepakatan antara Pembanding/Penggugat danTerbanding/Tergugat dibuat karena Pembanding/Penggugat mempunyaikualitas sebagai Advokad yang mampu menjadi kuasa Terbanding/Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan
26 — 2
Bahwa~ Pengadilan Tingkat Pertama telahmelakukan kekhilafan dalam memutus perkaraini, Karena bukti Pl dan P2 jo T1 dan T2, harusdicermati, bahwa coretan dalam bentuk apapunbukan merupakan dasar pemindahan hak, tanpapernah tercatat secara yuridis formil, darimanadan atas hak apa Tergugat/Terbanding menguasaitanah register sehingga Tergugat/Terbandingtelah melakukan perbuatan melawan.
128 — 36
Mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakandalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karenalkesalahannya;b. Mengurangkan atau membatalkansurat ketetapan pajak yang tidakbenar;c. Mengurangkan atau membatalkanSurat Tagihan Pajak sebagaimanaldimaksud dalam Pasal 14 yangtidak benar; atau,d.
24 — 3
PW/XXII/04/B2 : 9925510, tertanggal 01 Juni 1999;e Jjasah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial yang dikeluarkan olehAliyah Negeri Sidoarjo, Nomor Ma.10501/14.15/PP.01.1/263/2005, tertanggal 30 Juni2005 ;e Jjasah Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khoziny Buduran Sidoarjo, yang dikeluarkanoleh Koordinator Kopertis Wilayah IV Surabaya, Nomor : 01185, tertanggal 05September 2011 ;e Bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapatkekeliruan , kesalahan atau kekhilafan
271 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatdibenarkan karena alasan tersebut tidaklah menghilangkan aspekpidana dalam perkara a quo melainkan hanya dapat dijadikansebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadapTerpidana; Bahwa selain itu alasanalasan yang dikemukakan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut hanya merupakan pengulangan faktayang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benardalam putusan judex juris sehingga dengan demikian putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak ternyatamengandung muatan kekhilafan
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 6 PK/Pid/2019Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:1.Alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri725/Pid.B/2016/ PN Mtr tanggal 25 Januari 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap yang berbunyi: Menyatakan TerpidanaMulyadi terbukti secara sah
21 — 4
maksud Pemohon hendak menertibkan administrasi nama Pemohon dalam sertifikattanah Hak Milik Nomor 276 Desa Kentengsari Kecamatan Kedungjati KabupatenGrobogan atas nama PARTYAH adalah sama yang dimaksudkan dengan nama SUMIATUN Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan ataudirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperihatkan telah terjadinya kekhilafan
38 — 10
tidak sesuaidengan akta kelahiran pemohon (P3) yaitu HARIYANTI; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata jo Buku Iledisi 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tentang Teknis Administrasipada Pengadilan Negeri (Permohonan) angka 11 hurufh menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
23 — 6
Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orang tua Pemohonmengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut belum didaftar dan dicatatkan diKantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang selama dalam tenggangwaktu yang ditentukan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarang Pemohon belummempunyai Akte Kelahiran ;3.
502 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Pengikatan Jual Beli dan AktaKuasa antara Andy Lukman dan Penggugat, sehingga ada nilai yang harusdilindungi untuk berproses, maka Penggugat berkepentingan mengajukangugatan dan fakta yang ada tanah yang dibeli Penggugat tertutup/terisolirtanpa akses jalan oleh bangunan yang didirikan atas Izin MendirikanBangunan (IMB) tersebut, dan dalam penerbitan IMB Penggugat tidakdimintai persetujuannya, karena itu penerbitan IMB melanggar asaskecermatan,;Bahwa disamping itu tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan
Anton Sihombing
Terdakwa:
Akhirman panggilan Atin
41 — 6
Nasaruddin denganpertimbangan: Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yangHalaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2020/PN Pmnnyata dalam putusan judex juris, oleh karena putusan judex juris didasarkanfakta bahwa gugatan Penggugat berisi sengketa harta warisan orang tuanyadiantara para ahli waris/ saudarasaudara kandung para Penggugat; Bahwaoleh karena menyangkut hak masingmasing para ahli waris maka seluruhahli waris harus dijadikan pihak dalam perkara a quo; Bahwa terbukti
26 — 4
P / 2012 / PN.Bms, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilakibernama BASIMAN pada tanggal 05 Maret 2006 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaRIZKIANA NOVIANTO lahir di Banyumas pada tanggal 03 November 2007 ;e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebut belumdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanyumas, sehingga sampai saat
235 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 236 PK/Pid.Sus/20192 berupa foto copy Putusan perkara Nomor 2/71/Pid.B/2011/PN Bdg atasnama Terdakwa Diwa Teresita Dela Rosa alias Tess, bukanlah merupakankeadaan baru yang menentukan sehingga oleh karena itu tidak dapatdikategorikan sebagai bukti baru (novum) sebagaimana dimaksud Pasal 263ayat(2) KUHAP;Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalammengadili perkara a quo, oleh karena judex facti telah mempertimbangkanfakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat
67 — 19
harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dariPengadilan Negeri; Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpahdipersidangan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata jo Buku Il edisi2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan DalamEmpat Lingkungan Peradilan tentang Teknis Administrasi pada Pengadilan Negeri(Permohonan) angka 11 hurufh menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap aktayang terjadi kekhilafan
25 — 6
P / 2012 / PN.Bms, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama MAHMUDAH pada tanggal 21 Agustus 1998 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuanbernama DESI WIDIASARI lahir di Banjarnegara pada tanggal 28 Desember1905 e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebut belumdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanyumas, sehingga sampai saat