Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN MALINAU Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 04/PDT.G/2011/PN.MAL
Tanggal 8 Februari 2012 — Ny. BRENDA FRIDA JENI Melawan HENRY DJOHNSON
164 — 104
  • pernah mengajukanPerjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timurbersama dengan Penggugat dengan Nomor : 442/886/89/08/9990/BPDMLN/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 dan Nomor : 850/ BPD MLWN/ 11/192011 pada tanggal 16 Nopember 2011, yang mana keseluruhan dana kredittersebut diterima keseluruhannya oleh Penggugat ;Bahwa dengan persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat sertadidukung penuh oleh Tergugat, Penggugat maju sebagai Kandidat CalonLegislatif Kabupaten Malinau dari Partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 84
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 106/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
SUNAHRA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
142 — 56
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
186 — 153
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2017 — FANELSON Melawan BUPATI GUNUNG MAS
122 — 81
  • tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
146 — 69
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616 — 360
  • Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
145 — 70
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
114 — 57
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
149 — 86
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
198 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
358 — 187
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
427 — 142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
74 — 192
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
297 — 190
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada pokoknya33perjanjian tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilikbangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 21 Jember danTergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berkehendak menggunakanbangunan sebagai tempat usahanya, dalam perjanjian mana disepakatiadanya pembagian dari hasil penjualan usaha Tergugat Rekonvensidengan cara memberikan fee kepada Penggugat Rekonvensi sebesar7% (tujuh persen) dari penjualan eceran dan sebesar 5% (lima persen)dari penjualan partai.