Ditemukan 125689 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan penyarikan pendididkan
Penelusuran terkait : Mengahalangi penyidikan Penghentian penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Spt
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN TIMUR
53 — 26
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 02-08-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Kdi
Tanggal 13 Juli 2020 — Pemohon:
H, ABD. RAHIM WELLANG
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA C.q PENYIDIK KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
86 — 36
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 150/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Januari 2018 — Pemohon:
M. ROMDONI
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA
115 — 81

  • MENGADILI:

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang termuat dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.S.PPP/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017 atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor LP/5389/XI/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Nopember 2016 terhadap terlapor Hasan Basri Tukiman;
    3. Membebankan biaya perkara kepada
    Menyatakan menurut hukum surat ketetapan NomorS.Tap/427/VIII/2017/Dit Reskrimum tertanggal 28 Agustus 2018 tentangpenghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON adalah tidak sahmenurut hukum dan dibatalkan;3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan atasperkara yang dilaporkan PEMOHON4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniHalaman 5 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid. Prap/2017/PN.
    Ramdoni dan terlapor HASAN BASRI TUKIMANdihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidikmemaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapioleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar; Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSPPP/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2017. Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan NomorS.Tap/427/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2017.
    Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Tangerang.Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor.150/Pid. Prap/2017/PN. JktSel14.
    JktSelBahwa bilamana penyidik telan mengeluarkan SP3, maka harusmemberitahukan kepada penuntut umum, keluarga atau tersangkanya itusalah satu kewajiban penyidik ketika menghentikan penyidikan ituditentukan didalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tadi, jadi itu tahapan yangharus dilakukan penyidik ketika menghentikan penyidikan.
    JktSelkeluarganya;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penyidik dalam melakukan tindakanpenghentian penyidikan haruslah didasari beberapa hal yaitu :1. Tidak terdapat cukup bukti2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana3. Penyidikan dihentikan demi hukum:a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 Kitab UndangUndangHukum Pidana);b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP);c. Perkaranya kedaluwarsa/veraring (Pasal 78 KUHP);d.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
1.H. ABDUL SAMAD PAMULANG
2.H. MUHAMMAD ARIFIN MALLISA
3.H. ARIFIN SAID, Msc
4.Hj. AIDA ARIFIN
Termohon:
NEGARA RI Cq. PRESIDEN RI Cq. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL
174 — 157

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin-Sidik/ 271/II/Res.1.24/ 2020/Ditreskrimum tanggal 20 Pebruari 2020 dan No. Sprin-Sidik/1088/VII/ Res.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum;
    3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon (H. Abdul Samad Pamulang, H.
    Alda Arifin yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
  • Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Para Pemohon sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 242 KUHPidana Jo.
    Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan dan segeramelengkapi administrasinya serta untuk penetapan tersangka agardilakukan gelar perkara kemball;b. Menyampaikan perkembangan penyidikan kepada Pelapor melaluiSP2HP A.3;c.
    Bahwa berdasarkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK / 271 / Il / RES.124 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 20 Februari2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK / 1088 / VII /RES.1.24 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 30 Juli 2020, TermohonHalaman 16 dari 57 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2020/PN Mksmelakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemeriksaanterhadap saksisaksi dan Terlapor;.
    TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN1.4.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Termohon mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan No. SprinSidik / 271 / Il / Res.1.24 / 2020 /Ditreskrimum dan pada tanggal 30 Juli 2020 Termohon menerbitkanlagi Surat Perintah Penyidikan No. SprinSidik/1088/VII/Res.1.24/2020/Ditreskrimum; bahwa Surat Perintah Penyidikan No.
    Termohon melakukan proses penyidikan tidak procedural, halmana bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 14ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara RI No. 6 tahun 2019 tanggal4 Oktober 2019 tentang penyidikan tindak pidana Jo PutusanMahkamah Konstitusi No. 130 / PUUXII / 2015 tanggal 11 Januari2015;c.
    Agar penyidik melaksanakan proses penyidikan dan segeramelengkapi administrasinya serta untuk penetapan tersangkaagar dilakukan gelar perkara kembali;b. Menyampaikan perkembangan penyidikan kepada pelapormelalui SP2HP A.3;c.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 09-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pso
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
RUDDY TJANAKA
Termohon:
1.Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Morowali Utara
2.Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
3.Kepala Kepolisian Resor Morowali
109 — 6
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
107 — 38
  • Menyatakan termohon telah melakukan penghentian penyidikan secaratidak sah;3. Memerintahkan termohon untuk segera menahan tersangka sesualKUHA Pidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatanhukum yang tetap;4.
    perkara atau penyidikan termohon tidak sah;Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebutpihak Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwasecara administrasi Termohon tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuanpenghentian penyidikan (SP3) dengan demikian telah jelas proses penyidikanmasih berlangsung dan tidak pernah ada penghentian penyidikan danTermohon sebagaimana bukti surat bertanda,T3,T4,T5,T7,T8 dan T9 telahnyata bahwa termohon telah menindak lanjuti
    pidana yang terjadi serta sekaligus menemukantersangkanya atau pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa sementara mengenai tahaptahap penyidikan,KUHAP memang tidak memberikan pengaturan yang jelas dan konkritmengenai tata urut penyidikan.
    Pemberitahuan ini dalam praktek berupa SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik ataudisebut SPDP., selanjutnya dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP telah diatur danditentukan bahwa dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidakterdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakpidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukanhal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;Menimbang bahwa dari makna ketentuan
    tidakdiajukan ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP jopasal 77 KUHAP jo. pasal 109 ayat (2) KUHAP, adanya Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan tersebut (SP.3) yang dikeluarkan penyidik adalahsyarat yang menjadi obyek dari permohonan praperadilan, maka denganadanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP.3) baru dapatdimohonkan pemeriksaan Praperadilan tersebut, sedangkan SuratPemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP.3) atas perkara yang diadukan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 20-06-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tte
Tanggal 4 Juli 2023 — Pemohon:
SUNAILA IBRAHIM
Termohon:
Polres Halmahera Barat
52 — 10
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-11-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 27/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 24 Nopember 2022 — Pemohon:
DANIEL SJAIFUDDIN LEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
40 — 45

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/246.B/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
Darman Tamba
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
58 — 74

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.PP/76a/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/II/2020/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 13 Februari
    2020 atas nama tersangka Saut Martua Tamba yang diterbitkan oleh Termohon batal demi hukum;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi : LP/71/IV/2019/SMR/SPKT, tanggal 19 April 2019;
  • Membebankan Termohon untuk membayar biaya sejumlah nihil;
    • Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/76/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;5. Surat Perintah dimulainya Penyidikan NomorB/45/VI11/2020/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 ;6. Hasil Putusan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN Blg tanggal 14Januari 2020 Perihal Putusan Praperadilan ;7.
    Tap / 03 / Il / 2020 / Reskrim, tanggal 13 Februari 2020tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B / 12 / Il / 2020 /Reskrim, tanggal 17 Februari 2020 tentang PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan.3.
    Dari hasil kegiatan kegiatan penyelidikan yang dilakukan olehPenyelidikan dan kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 07Agustus 2019 dengan hasil gelar perkara bahwa terhadap LaporanPengancaman telah dapat dilakukan Penyidikan. Kemudianditerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.
    DARMAN TAMBA dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.
    pada kesimpulan menetapkan Saut Martua Tamba (terlapor) sebagaitersangka dan telah menjalankan mekanisme penyidikan sesuai KUHAP.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 28-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Rap
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
ERIANTO GURNING
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU
9 — 0
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-06-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Smg
Tanggal 1 Agustus 2023 — Pemohon:
JULIANTI SATYARAHARDJA
Termohon:
1.DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
2.KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
43 — 34

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/275/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 30 November 2022 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SK.Sidik/31/XII/2022/ Ditreskrimum tanggal 30 November 2022 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/458/XII/2019/Jateng/ Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2019 adalah tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan penyidikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-09-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 81/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Nopember 2022 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
Termohon:
1.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AIPTU SUTIKNO
2.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat C.q IPTU PONIRAN
3.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq AKP Jaya Subrata
4.Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat Cq KOMPOL NIKO PURBA
5.KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
6.MUJANI
7.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
11.IRWASUM POLRI
12.KOMISI III DPR R.I
70 — 11
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon:
AMRA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
3.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA
4.DIREKTUR KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R. SAID SUKANTO
133 — 59
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 69/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 10 September 2019 — Pemohon:
M. RIVAI, MS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASUCq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
67 — 43

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor SP.Tap/293.b/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas nama M.RIVAI, MS;
    3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon yang berkaitan dengan Laporan
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus
Register : 20-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pyh
Tanggal 11 Agustus 2022 — Pemohon:
ISWANDI
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia
2.Cq Presiden Republik Indonesia
3.Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4.Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
5.Cq Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA SUMBAR
55 — 18
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn
Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
56 — 35
  • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;C.
    Bahwa pada tanggal 18 September 2019 PEMOHON mendapatkiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorR/429/VII/TUK.7.2.3/2019/Lantas tertanggal 16 Juli 2019 dan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorHalaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnB/440/1X/2019/Lantas tertanggal 13 September 2019 yang berarti SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima PEMOHON setelah 64hari setelah surat tersebut diterbitkan;14.
    Nomor : B/516/IX/2020/Lantastertanggal 30 September 2020, dan kemudian menghentikan penyidikanberdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSP.
    Bahwa dengan melihat fakta di atas maka sepatutnya majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan penghentianpenyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SP.
    Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Nomor:Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnSP.Dik/62/IX/RES.7.1/2020/Lantas tanggal 30 September 2020 adalah tidaksah;3.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 30 September 2019 — Pemohon:
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
86 — 16
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
69 — 23
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 38/Pid.Pra/2021/PN Sby
Tanggal 3 Januari 2022 — Pemohon:
BUDHI SANTOSO
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
190 — 68

  • M E N G A D I L I;

    I.DALAM EKSEPSI :

    - Menyatakan eksepsi Termohon tidak relevan dan ditolak ;

    II.DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/292.A./XI/RES.1.11 /2020 Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 Jo.
    Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 , adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum ;
  • Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  • Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Tng
Tanggal 16 Januari 2023 — Pemohon:
RAHMAWATI
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh
2.KEPOLISIAN RESOR METRO TANGERANG KOTA
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
77 — 17