Ditemukan 5520 data
JULIANTO EFENDI
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
13 — 0
Pemohon:
JULIANTO EFENDI
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
MOH.AMIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
77 — 11
Pemohon:
MOH.AMIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBERGatot Subroto No.17Ds.Sumber Jambe Kec.Sumberjambe Kab.Jember, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 12 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanKepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Cq.
mengerti bilaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana di Lingkungan Negara Republik Indonesia (PERKAP No.12 Tahun 2009) yang dijadikan landasan yuridis dalam pengajuanpraperadilan telah diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 101 menyebutkan :Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri
ALI AKBAR Bin MUHAMMAD ARSYAD
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin
2.Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel
3.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI
5.Kapolri
6.Kapolri Cq Kapolda Kalsel
7.Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya
88 — 42
Pemohon:
ALI AKBAR Bin MUHAMMAD ARSYAD
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin
2.Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel
3.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI
5.Kapolri
6.Kapolri Cq Kapolda Kalsel
7.Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
37 — 13
Pemohon:
KHAIRIAH
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
96 — 11
DELMERIA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
239 — 138
Tergugat:
1.Kapolda Sumut
2.Kapolri
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
14 — 8
Pemohon:
GIMAN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI CQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
94 — 33
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL
19 — 9
Kapolri Cq. Direskrimum Poldasu. Kapoldasu
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
39 — 19
ALDITIA ROSYADI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
83 — 11
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA SU Cq. KAPOLRES SERGEI;
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA SU Cq.KAPOLRES SERGEI;Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT;2 AKBP DADI PURBA, SH / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDASUMUT;3 KOMPOL SANTUN HUTAURUK, SH., M.Hum / KAUR RAPKUMBIDKUM POLDA SUMUT;4 KOMPOL AGUSTAMI LUBIS, SH / KASUBBAG RENMIN BIDKUMPOLDA SUMUT;;5 IPDA M.
Parjono Bin Wahidin
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin
70 — 15
Pemohon:
Parjono Bin Wahidin
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
52 — 31
Pemohon:
ELVIS
Termohon:
1.KAPOLRI, cq. KAPOLDASU, cq. KAPOLRESTABES Medan, cq. Kasatreskrim selaku Penyidik
2.KAPOLRI, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
3.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
45 — 12
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq. Direskrimum Poldasu
ABDHA ZAKIR
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kapolri Cq kapoldasu Cq Kapolrestabes Medan Cq Kapolsek Medan Helvetia
3.Kapolri Cq Kapoldasu Cq kapolrestabes Medan
10 — 6
Pemohon:
ABDHA ZAKIR
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kapolri Cq kapoldasu Cq Kapolrestabes Medan Cq Kapolsek Medan Helvetia
3.Kapolri Cq Kapoldasu Cq kapolrestabes Medan
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
57 — 20
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
20 — 0
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 1721 / K 3 / VII / 2002 / OPS / TABES tanggal 19 Juli 2002, di Poltabes MS yang dikeluarkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistim Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik dilingkungan
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA
98 — 36
Pemohon:
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASematang Borang, Palembang;selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,MELAWANKepala Kepolisian Republik Indonesia/ Kapolri, CqKepala Kepolisian Daerah/ Kapolda Sumatera Selatan, Cq KepalaKepolisian Kota/ Kapolresta Palembang Cq Kepala Kepolisian SektorSako/ Kapolsek Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri PalembangNomor 16/ Pid.Pra/ 2019/ PN Plg tanggal 04 September 2019 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca
Bahwa tindakan TERMOHON sudah sesuai dengan pasal 1 butir 14, butir24, butir 26, butir 27, dan undangundang no. 8 tahun 1981 tentangKUHAP, dan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, danbutir 16 karena PARA PEMOHON diduga telah melakukan pencuriandengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2)Huruf 2e KUHP.Hal ini sudah sesuai dengan :a.
Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir13, dan butir 16, yang berbunyi: Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yangkarena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
PENETAPANPARA PEMOHON yaitu ROBBI GUSLAF BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM)dan DESMI PANCA SATRIA BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM) sebagaiTERSANGKA dan dilanjutkan dengan Penangkapan serta Penahananterhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON ADALAH TIDAK SAHMENURUT HUKUM PERNYATAAN PEMOHON INI TIDAK BENAR Hal iniperlu dijelaskan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut :Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dan dilanjutkandengan penangkapan dan penahanan, sudah sesuai dengan UU No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perkap Kapolri
Risang Septian Putranto, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
121 — 43
Pemohon:
Risang Septian Putranto, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
4.Pemerintah R.I Cq.
76 — 9
Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Sugeng Suratman, Penyidik Polsek Siantar Marihat
2.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Mulyanto Pakpahan,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
3.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. G.H. Rumapea,SH, Penyidik Polsek Siantar Marihat
4.Pemerintah R.I Cq.Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat Cq. Kanit Reskrim Polsek Siantar Marihat
5.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta P.Siantar Cq. Kapolsek Siantar Marihat
6.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq, Kapolresta Pematang Siantar
7.Pemerintah R.I. Cq. Kapolri Cq, Kapoldasu Cq Direktur Reserse Dan Kriminal Umum poldasu di Medan
8.Pemerintah R.I Cq. Kapolri Cq. Kapoldasu di Medan