Bahwa adapun prosedur yang telah dilalui oleh Penggugat sebelumditetapkan oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD adalah sebagaiberikut: 222222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cence nn cen cee nee=a. Diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KabupatenJeneponto sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran RumahTangga Partai Gerindra.;b.

Ditetapkan olen Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas sepengetahuanDewan Pimpinan Daerah (DPD)dan dengan Persetujuan DewanPembina Partai sebagaimana Pasal 27 dalam Anggaran RumahTangga Partai Gerindra; .

Ketentuan ini menegaskan pemberhentian yang dilakukan oleh partai haruslah berdasarkan undangundangbaik secara prosedur maupun secara materilnya;27.Bahwa untuk menilai apakah partai politik telah menjalankan Pasal 36ayat (8) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 di atas, maka peraturanperundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Anggaran Dasar serta AnggaranRumah Tangga Partai yang bersangkutan

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai KetuaDPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Gerindra yang tidak memilikisatu alasan pun yang menjadi dasar tentang kesalahan ataupelanggaran, juga melanggar watak atau prinsip partai YANGHalaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor : 44/G/2020/PTUN.Mks.DEMOKRATIS sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 13 Anggaran Dasaryang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota partai; Pasal8 : Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka,pantang menyerah,

Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; j. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; k. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra; V. DALAM PENUNDAAN :1;Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun mengenai Permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo pada pokoknyaMenyatakan: 222 oon on nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ence nn nneea.

suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 12 (dua belas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai

politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014 ;- Asli D.Plano Negeri Hitu Lama sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota serta calonDPD tingkat Desa / Kelurahan dalam pemilu tahun 2014.;e Asli 1 (satu) rekapan Model D beserta lampiran berita acararekapitulasi hasil perolehan / perhitungan suara partai politik dan calonanggota anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kotaserta calon DPD tingkat kecamatan dalam pemilu tahun 2014.

Alias BP Lemuntuk menambahkan suara dar Partai PDI Perjuangan untuk ditambahkankepada Terdakwa Il Johanis Herman Serang, S.

Pd adalah sesama calon anggotaLegislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Peruangan (PDIP) pada daerahPemilinan 3 (tiga) yang meliputi Kecamatan Leihitu, Salahutu dan LeihituBarat..

Alias Ucu dengan Terdakwa ll Johanis Herman Serang,S.Pd. alias Herman tidak mengakibatkan peserta pemilu/partai poltiklain mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserapemilu/partai poliik menjadi berkurang, oleh karena terdakwa danterdakwa Il berasal dari peserta pemilu/partai poliik yang sama yakniPDI Peruangan di daerah pemilinan 3 untuk pemilu anggota DPRDKabupaten Maluku Tengah.3.

Bahwa dengan jumlah perolehan suara yang tetap dan atau tidakberubahnya perolehan suara PDI Peruangan sebagai pesertapemilu/partai poliik di PPK Kecamatan Leihituy maka secara hukumHalaman 17 dari 36 Putusan No. 30/Pid.Sus/2014/PT.AMB.suara seorang pemilih adalah tetap mempunyai nilai dan memilikimanfaat bagi peserta pemilu/partai politik.d.

yang bergabung,termasuk mengikat DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi.

: Pimpinan Partai Politik adalah KetuaHal. 39 dari 35 hal. Put.

No.02/K/TUN/201140dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua danPara Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuaitingkatannya, atau dengan sebutan lain sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Politik yang bersangkutan ;Dalam perkara ini, nampak nyata Yudex Factiemendasarkan pada rekomendasi dan penonaktifanKetua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangitanggal 19 April 2010 oleh DPD Partai Golkar JawaTimur untuk menganulir atau) membatalkan segalatindakan hukum yang dilakukan

Ketua dan SekretarisDPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi dalam halkesepakatan koalisi dengan partai lain tanggal 14April 2010 dan pengajuan pasangan calonBupati/Wakil Bupati Banyuwangi pada PemilukadaTahun 2010 tanggal 19 April 2010.

Peraturan KPU No. 68 Tahun = 2009,menyatakan dengan tegas bahwa yang ~ dimaksudPimpinan Partai Politik adalah sesuai dengantingkatannya yang dalam konteks PemilukadaKabupaten/Kota adalah Partai Politik didaerah/kota bersangkutan, bukan partai politikditingkat Provinsi, apalagi tingkat pusat ;.

Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli RakyatNasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujuiuntuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utarasebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 2014 ;5S. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT diMedan ;6.

Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ;e Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003menyebutkan ;1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;2.

MDN Halaman 5 dari 16 Halpoin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quountuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ;1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur.Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahanUU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisinan partai politikdimaksud meliputi

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

JOSEF BERNADUS SEMADU SADIPUN,selaku Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya TK.

bahwa Ketua DPD Partai Golkar KabupatenSikka Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa telahmempertanggungjawabkan dan sudah melaporkan hasil penggunaankeuangan Partai Golkar Kabupaten Sikka sebesar Rp140.000.000 (seratusempat puluh juta rupiah) sedangkan mantan Ketua DPD Partai Golkar(Drs.J.B.

DPD) Partai GolonganHal. 19 dari 21 hal.

Tentang Partai Politik dan Surat Edaran Mahkamah RI No. 4 Tahun2003, AD/ART Partai dan Peraturan Peraturan Partai serta Surat suratKeputusan Internal Partai Kebangkitan Bangsa, Bahwa UU No. 2 Tahun 2012, Tentang Partai Politik Pasal 32menjelaskan ;Ayat 1. Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagai mana diatur didalam AD dan ART.Ayat 2.

Penyelesian perselisihan Internal Partai Politik sebagai manadimaksud dalam ayat1 dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai PolitikAyat 3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagai manadimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada KementrianAyat 4. Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagai mana ayat2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.Ayat5.

Tentang Partai Politik, DPPPKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani adanya pengaduananggota dan atau pengurus PKB se Indonesia mengenai konflik Internal dalamtubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal dengan Majelis Tahkim, dimanaMajelis Tahkim tersebut diatur dalam Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011.adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai mana ketentuan pasal 32ayat 2, UU No. 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008.Tentang Partai Politik dengan demikian semua

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap keputusan yangditerbitkan oleh Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.8. Pemohon adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yangmengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan Partai ;9.

, bahwa oleh karena hal ini termasuk dalam kelompokperselisihan internal partai politik, maka penyelesaiannya harus berpedoman21kepada Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang bunyinya sebagaiberikut :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah

Politik(Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme,PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1(satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai PolitikPengusung dan Surat Pencalonan Model BKWKKPU Partai Politik sebagaimanadiamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhisyarat oleh KPU Nagekeo.

Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telahmemberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan danditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen PartaiBarnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai.

TIMOTIUS DAPATALUsebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov.

/SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yangbenar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;e SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalahsalah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);e SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yangbenar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;e SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamatSekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamatSekretariat

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

Mengikuti kegiatan Partai yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.2. Memilih dan dipilin menjadi Anggota Pimpinan Partai dan atau jabatanjabatan lain yang ditetapkan oleh Partai.3.

Mematuhi AD/ART, kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.Bahwa berdasarkan UU Partai Politik No : 31 Tahun 2002 mengatur HAKAnggota Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota, Kepengurusan, PeradilanPerkara Partai Politik serta AD/ART mengatur ketentuan Kongres dan KongresLuar Biasa maka Penggugat selaku Anggota Partai Politik Demokrat mempunyaiHak Pilih dan memilih sehingga demi hukum memiliki hak mengajukan Gugatandalam Peradilan Perkara Partai Politik Partai Demokrat atas Pelanggaranpelaksanaan

No. 2414 K/Pdt/201112.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.Py.28.2o.30.31.32.33.34.35.36.37.Doktrin dan Ikrar Partai Demokrat Bukti 12.SK Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 13.Panji dan Lambang Partai Demokrat Bukti 14.SK Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 15.Hymne dan Mars Partai Demokrat Bukti 16.SK Program Umum Partai Demokrat Bukti 17.Program Umum Partai Demokrat Bukti 18.SK Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 19.Struktur dan Tata Kerja DPP Partai Demokrat Bukti 20.SK

..Bukti 35.Surat pernyataan Marzuki Alie bukan anggota Partai DemokratBukti 36.Kliping Koran pada prinsipnya Partai Demokrat menolak KoruptorHal. 7 dari 26 hal.

Sebagai anggota Partai Demokrat nomor KTA : 0000.555.b. Sebagai Calon Legislatif DPR RI 2004 dari Daerah Pemilihan JawaTimur.c. Sebagai pendukung Kandidat Ketua Umum Partai sdr. AchmadMubarok MA.d. Sebagai Ketua Umum Patriot Muda Demokrat, ormas yang AD/ARTmenyalurkan aspirasi politik pada Partai Demokrat. Bahwa yang dapat membatalkan Hasil Kongres Partai Demokrat adalahKongres Luar Biasa Partai Demokrat.Hal. 16 dari 26 hal. Put.

parpol sebagaimanadisyaratkan dalam Peraturan Partai 03/PP/PKP IND/VIII/2010tentang keanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia(PKP Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2010yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "penjaringan adalah kegiatanpenggalangan dan pengenalan partai kepada masyarakat, yangditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diri untukmenjadi anggota partai melalui pengisian formulir pendaftarananggota, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:seluruh anggota partaiwajib

mengisi formulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkanoleh partai (Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembarpas foto ukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :"petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calonanggota yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadianggota partai, dan tidak tercatat sebagai anggota pada PartaiPolitik lain dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "setiap anggotayang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomoranggota dan berhak

menjadi anggotapartai melalui pengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4ayat (1) yang berbunyi : "seluruh anggota partai wajib mengisiformulir pendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pas fotoukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "petugaspenerima pendaftaran harus memastikan bahwa calon anggotayang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi anggota partai,dan tidak tercatat sebagai anggota pada Partai Politik

menjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagaianggota pada Partai Politik lain dan Pasal 6 ayat (1) yangberbunyi : "setiap anggota yang telah sah diterima sebagaianggota partai, diberi nomor anggota dan berhak memperolehKartu Tanda Anggota (KTA) partai, sebagai bukti identitaskanggotaan, Apakah dengan tanpa melalui mekanisme danketentuan aturan yang berlaku tersebut, penerbitan SKdapatkah dibenarkan...??.

03/PP/PKP IND/VIII/2010 tentangkeanggotaan partai keadilan dan persatuan indonesia (PKPIndonesia) yang ditetapbkan pada tanggal 31 Agustus 2010yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : "penjaringan adalahkegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepadamasyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untukmendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melaluipengisian formulir pendaftaran anggota, Pasal 4 ayat (1) yangberbunyi : seluruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai

Tahun 2011,yang dapat Tergugat dan III ketengahkan secara lengkap:UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan

Dan karena Penggugat tidak mempunyai hak lagi kaitan denganPartai Patriot, olenhnya mutatis mutandis Penggugat tidak lagi mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan (/egal standing) ini dalam kapasitas sebagai bagianPartai Patriot atau mempersoalkan internal Partai Patriot. Logika yuridis :bagaimana mungkin orang dari partai lain, mau menggugat urusan rumahtangga partai orang lain. Partai Hanura (Partai Penggugat ) bukan PartaiPatriot.

Bahwa selanjutnya setelah Komisi Pemilihan Umum Pusat Menetapkan 15 (limabetas) Partai sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 25 Maret 2013,terdiri dari 12 (dua betas) Partai Nasional dan 3 (tiga) Partai Lokal Aceh, makasejak penetapan tersebut PARTAI PATRIOT di BUBARKAN termasuk semuaPENGURUSPENGURUSNYA dari Tingkat Pusat sampai ke Daerah.

Bahwa setelah Pengurus Partai Patriot dibubarkan lalu dengan adanya Gugatandahulu Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi terjadi, bila dimohonkan pembentukan Mahkamah Partai Politik, SIAPA dan atau PENGURUSYANG MANA yang akan membentuk Mahkamah Partai Politik.

Bahwaapabila sifat IMPERATIF dan Pasal 32 (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 hanyaditerapkan dan diberlakukan kepada PARTAI PARTM yang ditetapkan sebagaiPartai Peserta Pemilu 2014 (Partai yang Pengurusnya masih ada dan aktif, baikdan tingkat Pusat sampai ke Daerah), maka dengan adanya upaya PengurusDewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah bersamasama dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Patriot Propinsi SulawesiTengah serta dengan seluruh Ketua DPC Partai Patriot se Sulawesi Tengahyang

Bahwa Penggugat Idan Penggugat II adalah Pasangan Bakal CalonWalikota Dan Wakil Walikota Kota Sorongyang diusung oleh PartaiPolitik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: a. Partai Demokrat; b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; c. Partai Amanat Nasional; d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; e.

Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/GabunganPartai Politik pengusung, (formulir Model B2KWK.KPU Partai Politik);3.

Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas PasanganBakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, makadari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakanlolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masingmasing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih DemokrasiIndonesia (PKDI)sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi padaPemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan

Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRDyang bersangkutan dengan partai politik yang tidakmemiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; c.

partai dari Partai Kasih DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan faktahukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankanTahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong.

MOM, PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 3,213SE INDONESIA RAYA13 SONNY PARTAI GERAKAN 2 (DUA) 2,932M.KAPARANG, SE INDONESIA RAYA14 KRISTIAN VIKTOR PARTAI BULAN 2 (DUA) 2,040KABEI BINTANG15 GERSON HAROLD PARTAI BULAN 2 (DUA) 3,112IMBIR BINTANG16 ANTONIUS PARTAI KEADILAN 2 (DUA) 1,653KEMONG, S.IK DAN PERSATUANINDONESIA17 ANUS JIKWA PARTAI NASIONAL 3 (TIGA) 2,236DEMOKRAT18 MARKUS TIMANG PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,388 Halaman 17dari 88halaman Putusan Nomor:34/G/2015/PTUN JPR.

INDONESIA RAYA 19 DEN B HAGABAL PARTAI GERAKAN 3 (TIGA) 2,992INDONESIA RAYA20 ELIZABETH PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,997TENAWE21 YULIUS KUM PARTAI DEMOKRAT 3 (TIGA) 2,/9722 PHILIPUS B PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 2,917WAKERKWA, NASIONALSE.Msi23 KRIS MAGAI PARTAI AMANAT 3 (TIGA) 3,022NASIONAL24 SALEH ALHAMID PARTAI HATI 3 (TIGA) 2,991NURANI RAKYAT25 THADEUS KWALIK PARTAI BULAN 3 (TIGA) 2,083BINTANG26 GEORGE DEDA PARTAI KEADILAN 3 (TIGA) 1,787DAN PERSATUANINDONESIA27 OKTOVIANUS PARTAI GOLONGAN 4 (EMPAT) 3,739BEANAL

2 3 4 5 Halaman 19dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR. 1 KAREL IWINGKAWAK PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA2 ALPIUS EDOWAY PARTAI 1 (SATU)GOLONGAN KARYA3 LUTHER WAKERKWA, PARTAI =AMANAT 1 (SATU)SH NASIONAL4 JOHAN ADE PARTAI PELOPOR 1 (SATU)MATULESSY5 PIETER VAN MAGAL PARTAI 1 (SATU)DEMOKRAT6 AGUSTINUS PARTAI HATI 1 (SATU)ANGGAIBAK NURANI RAKYAT7 YOHANIS FELIX PARTAI 1 (SATU)HELYANAN, SE DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN8 YAN SAMPE, SE PARTAI DAMAI 1 (SATU)SEJAHTERA9 Drs.

MOM, SE PARTAI GERAKAN 1 (SATU)INDONESIA RAYA13 FANDANITA PARTAI REPUBLIKA 1 (SATU)SILIMANG, SH NUSANTARA14 MILIER KOGOYA, PARTAI 1 (SATU)S.Sos KEBANGKITANBANGSA15 GERSON COEM PARTAI 2 (DUA)WANDIKBO GOLONGAN KARYA16 YENES NATKIME PARTAI 2 (DUA)DEMOKRAT17 MUSLIHUDDIN PARTAI KEADILAN 2 (DUA)SEJAHTERA18 PELAS GWIJANGGE PARTAI BURUH 2 (DUA)19 WILHELMUS PIGAI PARTAI PENEGAK 2 (DUA)DEMOKRASIINDONESIA20 TRIFENA M .PINAL, PARTAI 3 (TIGA)B.Sc GOLONGAN KARYA21 ATHANASIUS ALLO PARTAI 3 (TIGA) Halaman 21dari

PARTAI PATRIOT 3 (TIGA) KARUPUKARO23 JIMMY SALOM PARTAI 3 (TIGA)ERELAK, AK.S.Ip DEMOKRAT 24 ANASTASIA TEKEGE PARTAI INDONESIA 3 (TIGA)SEJAHTERA 25 FABIANUS JEMADU PARTAI BURUH 3 (TIGA) 8.

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabangyang aktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hasilPemilu 2014, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calonanggota DPR Kota Sabang pada Pemilu 2019 dari Partai Aceh yangmerupakan Partai Politik Lokal;2.

Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani yang dikeluarkanoleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Sabang dengan SuratKeterangan Dokter Nomor: 812/529/yanmed/RSUSBG/2018 (buktiP8);Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/yanmas/690/Vi/yan.2.3/2018/IKA (bukti P9):Foto Copy Kartu Tanda Anggota Partai Politik (Partai Aceh) (buktiP10);.

Bahwa Pemohon merupakan salah satu anggota DPR Kota Sabang yangaktif dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera hasil Pemilu 2014, dalamhal ini mengajukan diri sebagai calon anggota DPR Kota Sabang padaPemilu 2019 dari Partai Aceh yang merupakan Partai Politik Lokal:4.

wajib menyampaikansurat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yangdiwakili pada pemilu terakhir;5.

Putusan Nomor 1 P/PAPEMILU/2018Pemilu 2019 untuk Dapil Kota Sabang 1 dari Partai Aceh Nomor UrutCalon 4;4. Memerintahkan Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapanPemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019 Dapil Kota Sabang dari Partai Aceh;5.

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkanoleh partai politik, gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KomisiPemilihan Umum Provinsi.4.

oleh PartaiPolitik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dansekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten /Kota.(6) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani olehpara ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politikdi tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten / Kota.(7) Pendaftaran ...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA= 37 (7) Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.Pasal 43(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik calonnya dan/atau calonnya dilarangmengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagaicalon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikmenarik calonnya atau calonnya mengundurkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ataugabungan Partai Politik yang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 40 Pasal 47(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangbersangkutan dilarang mengajukan calon pada periodeberikutnya di daerah yang sama.(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerimaimbalan

Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan palinglambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberikesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaikipersyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUProvinsi.Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politikatau gabungan Partai

dan menjaga kewibawaan dan martabat partai.

Dimana ketentuan di dalam Pasal 32 menerangkanpada pokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikanterlebih dahulu oleh internal partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari. Dengan demikian,secara hukum Pengadilan Negeri Sragen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikyang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011menyatakan :1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ;2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik ;3)

politik yangmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Cq.

perselisihan partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13Peraturan Partai No. 1 Tahun 2011, karenanya Penggugat belum melaksanakanupaya penyelesaian melalui internal partai.

Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGKetua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Salatiga,periode 2014 2019 sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (DPP Partai Gerindra) Nomor : 04 0076/ Kpts/ DPP GERINDRA/ 2013 tanggal 9 April 2013, Tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan IndonesiaRaya Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;Bahwa, terpilinnya Penggugat sebagai anggota DPRD KotaSalatiga periode 2014 2019 adalah melalui proses

sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Salatiga periode 2014 2019 dan Partai Gerindramemiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Salatiga;Bahwa, semua kebijakan DPC Partai Gerindra dibawahkepemimpinan Pemohon selalu mendasarkan dan berpedomandengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, segalaPeraturan yang ada di Partai Gerindra maupun mendasarkanpula pada segala arah kebijakan DPP Partai Gerindra, dengandemikian secara fakta kepengurusan DPC Partai Gerindra KotaSalatiga dibawah Kepengurusan Pemohon tidak pernahmelanggar

Partai GERINDRA tanggal 28 pebruari 2018Hal. 36 dari 72 hal.

yang dalam hal ini adalah partai Gerindra di DPC Kota Salatiga;Hal. 56 dari 72 hal.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 Perselisihnan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Ayat 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Ayat 5 Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lainbersifat

Sehingga bagi Para Penggugat(Paket LUKASANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan MasyarakatPendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudahsah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap.

SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkanSurat ...24Surat Keputusan DPP Partai BARNASNomor : 0159.w/SKEP/DPPP.BARNAS/DPC./V/2013TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSANDPC PARTAI BARNAS KABUPATEN NAGEKEO~ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR/2013MUSYAWARAH CABANG PERTAMA tanggal 01 Mei 2013dimana pengurus DPC partai BARNAS Kab.

Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH /DPPP.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 sertaRekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPPP.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan PenegasanDewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPPP.BARNAS / REK / CABUPCAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No.10/DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yangsah adalah paket LUKAS ANGEL.

Kepengurusan Partai Serikat Indonesia (PSI) yang sah adalahGEDEFRIDUS GOO selaku Ketua dan BENEDIKTUS MOSA selakuSekretaris, namun sesuai dengan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat, diketahui Partai Serikat Indonesia telah berubahnama menjadi Partai Nasional Republik berdasarkan KeputusanMenkumham RI No.

Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 diatas, makaKepengurusan Sah Partai Politik yang memberikan dukungan kepada PasanganBakal Calon Para Penggugat hanyalah 4 (empat) Partai Politik yaitu: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) : 1000 suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia : 1.223 suara Partai Persatuan Nasional : 2.353 suara Partai Kedaulatan : 757 suaraTOTAL : 5.333 suara.Padahal seharusnya

Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Belitung periode 20092014 yangberasal dari Anggota Partai Bulan Bintang (Bukti P2);2.

Bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang No: SK. PP / 596 /2011 Tentang Pemberhentian SaudaraMahadir Basti Sebagai Ketua DPC dan Anggota Partai BulanBintang Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitungtertanggal 24 Agustus 2011. (sesuai dengan photo5. Bukti P. 5.

., dengan Para Pihak Mahadir Basti Sebagai Penggugat danDPP Partai Bulan Bintang , DPW Partai Bulan Bintang , DPC PartaiPUTUSAN No. 57/G/2011/ PTUNPLG Hal.15 dari 27halamanBulan Bintang Sebagai Tergugat. (sesuai denganSaliNAN) 2 ooo nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee nn nnn7.Bukti P.7.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 884/1/2011 Tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014 dari Partai Bulan Bintang. (sesuaidengan asli );2. BuktiT.2. Surat Nomor : B001/PC BEL/SEK/IX/2011 Perihal Pengantar dari Partai BulanBintang Kabupaten Belitung dan Surat Keputusan DPP Partai Bulan BintangNo.SK.PP/596/201 1.(sesuai dengan asli);3. Bukti T.3.

Anggota Partai Bulan Bintang.

TERGUIGAT Ill esc neccasnnncnssennnncnaennamnrennsanannsBertindak baik selaku pribadi maupun sebagai SEKRETARISJENDRAL DPP Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di JakartaDalam perkara ini Tergugat dan Tergugat Il diwakili oleh: Advokatdan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jawa Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, No. 001/SKD&P/X/13, tanggal 6 November2013;3.

Politik oleh karena yangmenjadi obyek gugatan adalah menyangkut kepentingan politik pencalonanPemilikada Penggugat dan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar AnggaranRumah Tangga Partai (AD/ART) sehingga hal ini adalah merupakankewenangan internal Partai yang harus menyelesaikan;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Il telah ditanggapi olehKuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Repliknya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il makaMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mempelajari surat gugatan Penggugat maka MajelisHakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan paraTergugat dipicu. dengan keluarnya Surat Rekomendasi No.09/REK/DPPBPKD/IIV2013 sehingga Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telahmelanggar Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VIIV/2010, tanggal 26 Agustus2) oooMenimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Partai PDS No. 004/PP.PDS/VII/2010, tanggal 26 Agustus2010, yang tentu

saja Peraturan Partai PDS tersebut berbasis pada AD/ARTPartai, maka para Tergugat juga telah melanggar AD/ART Partai;Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melanggar AD/ART Partaimaka penyelesaiannya dilakukan melalui internal Partai Politik yang bersangkutandan karenanya, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya.

Jkt.Bardengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2011 tentang UU No. 2 tahun2011 tentang Perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008 tentang PartaiEI fy gp mama eSAyat (1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.AYAT (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak