Bahwa pasangan H.LA UKU,SH dan DANI,BSC dalam pencalonan kepaladaerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaratahun 2011 sebagai terdaftar pada KPU kabupaten buton didukung oleh 17(tujlun belas) partai politik, namun 4 (empat) partai yang tidak ditindak lanjutiyaitu ; partai bintang reformasi (PBR) , Partai Republika, Partai Karya PerduliBangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sehingga yangmendukung pasangan bakal calon tersebut hanya 13 ( tiga belas ) partai

Bahwa prosentase perolehan suara dari masingmasing partai politik padapemilinan umum tahun 2009 sebagai berikut ; a. Partai DEMOKRAT NO. SK DPC : 268/DPP/DP.PD/SUTRA/V/2008SUARA SAH 3,04%)j 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nee renee nee eneb. Partai GERINDRA No. SK : 010054/kpts/dppgerindra/201 1SUARA SAH 2,16% j 2222 nnn no nnn nn nnn nn nnn nnn nce nnn ncn ene cnn nec. Partai PPIB NO.

PARTAI PPDI NO. SK 1511/SK/DPP/PPDVXV08SUARA, GINO, 70 ees er eens rene sees ere memeeneneeerSk. PARTAI ...4k. PARTAl PPNUI NO. SK: KEP27.07.02/DPP.PPNUI/2010S UARIA SIH 0, 2A panama een eee een eee enen. PARTAI PIS NO. SK : 881/SK/DPPPIS/052008SUARA SAH 0,76% junnnnnvnnnnn anne nance cence een eece cee ec cencem. PARTAI PMB NO. SK :86/P.1/1428 SUARA SAH 1,48% j=====3.

LA UKU, SH dan DANI, BSC melengkapipersyaratan di maksud, KPU Kabupaten Buton mengeluarkan suratpenyampaian penelitian awal NO. 102/KPUKAB/PKD/VV2011 tertanggal 27juni 2011, yang mana pada surat tersebut dinyatakan ada 12 ( dua belas ) pertaipolitik yang mengusung pencalonan HA, LA UKU, SH Dan DANI, BSC tersebutdualisme kepengurusan atau dukungan yakni;Partai GERINDRA ;PSI;PKPB;PPDI;Partai Buruh ;Partai Pelopor ;PPB ;PPI;PPRN ;@samoao>j. Partai...5j. Partai Republik Nusantara ;k.

Partai...7c. Partai Peduli Rakyat NasionalBahwa untuk partai tersebut pasangan calon H. La uku, SH dan dani, bsctidak menindaklanjuti ; 20220 von one non noe ee nee nened. Partai Bintang Revormasipartai dimaksud juga tidak ditindaklanjuti ;e. Partai Karya Peduli Bangsapartal tersebut tidak CitindalklanUtl j=s0=

Isack Yunam, SH., ( Kader Partai Golkar );e). Longginus Fatagur., S.Sos ( Kader Partai Golkar );f). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP ( Kader Senior PartaiGolkar );g). Markus S. Gonai, S.Sos ( Ketua AMPI Kabupaten Keerom );h). Hans Pieter Sumel, SH., ( Non Kader Partai );i). Ronald Apnawas, SE.,M.Si., ( ASNKepala Bagian Kesra Pemda Keerom );6.

Bahwa Penggugat menjelaskan tentang Surat DPD Partai GolkarProvinsi Papua Nomor : 04/B/PANUKK/CKD/PG/VI2015 melalui Panitia UjiKelayakan dan Kepatutan Kepala Daerah dari Partai Golkar terdaftarsecara resmi sebagai nomor urut 1 (Satu), Sebagai Kader Senior PartaiGolkar Saya ( Penggugat ) dan Celcius Watae terdaftar sebagai nomorurut 2 (dua) yang juga Kader Partai Golkar ( Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom );2.

Bahwa Pembentukan Panitia Penjaringan Calon Bupati AntarWaktu pada tanggal 25 Pebruari 2018 yang dibentuk oleh DPD Partai GolkarProvinsi Papua untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom.

Isack Yunam, SH., ( Kader Partai Golkar );e). Longginus Fatagur., S.Sos ( Kader Partai Golkar );f). DR(Hc) Herman Yoku, S.IP ( Kader Senior PartaiGolkar );g). Markus S. Gonai, S.Sos ( Ketua AMPI Kabupaten Keerom );h). Hans Pieter Sumel, SH., ( Non Kader Partai );i). Ronald Apnawas, SE.,M.Si., (ASNKepala Bagian Kesra Pemda Keerom).6.

Bahwa seleksi terakhir yang dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar Pusat di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018, Dari 9 (Sembilan )orang namanama calon tersebut diatas, maka kesimpulan Tim SeleksiDPP Partai Golkar Pusat merekomendasikan 2 (dua) orang nama calonWakil Bupati Kabupaten Keerom kepada DPP Partai Galkar Pusat, makaDPP Partai Golkar Pusat memberikan surat persetujuan Nomor : R772/GOLKAR/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018., klasifikasi : Rahasia, Perihal: Persetujuan Calon Pengganti

Fuad Zakaria, dkk
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Bulan Bintang (DPP PBB)

Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ;3.

Sisa suaraAli Jayadi, SH23 Partai Golkar 17.187 2 1.341 Drs. Suparno Budi S.M.SiSetijono,SH Kategori sisa suara31 Partai Demokrat 12.262 1 4.339 1 H.

G.Riyanto Sisa suara23 Partai Golkar 10.168 1 2.254 Ir. Prita Savitri Kategoti sisa suara1 Suharno, SH Kategori sisa suara28 Partai Demokrat 6.202 1 Suhartono,S.Ag Kategori sisa suara34 PKNU 4.634 1 H.

Memutus pembubaran partai politik ; d.

Bagi partai politk yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ; adMenetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota Kabupaten/52Kota satu demi satu berturutturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisasuara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik ; Bahwa berdasarkan uraian

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkanHalaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:SKEP/056/DPPHANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi NusaTenggara Timur Masa Bakti Tahun 20152020 (Bukti P1) dan

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

terhadap keputusan partai politik;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 01 eh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (4):Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan

politik merupakan hak partai PPP ;Bahwa Kas keuangan partai tahun 2007 berapa saksi tidak tahu ;Bahwa Tahun 2007 setahu saksi partai punya rekening partai ;Bahwa Anggaran Banpol tahun 2007 keluar bulan Agustus tahun 2007 ;66Bahwa Pengeluaran partai pada bulan januari s/d Agustus 2007 boleh ditalangi duluoleh pengurus kemudian jika uang banpol turun diganti partai asalkan denganmusyawarah atau persetujuan pengurus ;Bahwa Jumlah uang yang diterima partai selama dipimpin terdakwa saksi tidak tahu;Bahwa

Proposal surat permohonan pengajuan bantuan keuangan untuk partai yangditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.2. Foto copy dokumen pengesahan perolehan suara dari Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kudus.3. Rencana penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.4. Foto copy surat keputusan pengurus Partai Politik terbaru yang telah dilegalisiroleh Pimpinan Partai di atasnya.5.

Kudus adalah AD/ ART partai ;Bahwa dana Banpol tahun 2007 tidak dikelola sesuai dengan AD / ART partai.Bahwa Keuangan partai harus dicatat dalam penatausahaan keuangan ataupembukuan administrasi keuangan pada Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus.Bahwa pengelolaan keuangan partai tahun 2007 tidak sesuai dengan AD/ART partai;saat saksi menjadi Ketua DPC PPP Kab.

Rencana Pengunaan bantuan keuangan Partai Politik.4. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Partai Politik terbaru yang telah dilegalisiroleh Pimpinan Partai diatasnya.

Bantuan Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa Dra.

Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.

Digantikan oleh Zainal Akbar, untuk mendapatkan persetujuandan penetapan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai PDK;c. DPN Partai PDK menyetujui usul PAW di atas melalui surat Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005;d. DPP Partai PDK Prop.

Foto copy Peraturan Partai Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 16 Juni 2004tentang Anggota Legislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yangdiberi tanda bukti (PVIII); 9 Foto copy Kesimpulan Rapimnas Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaantanggal 1920 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti (PIX); 10 Foto copy surat dari Dewan Pengurus Kecamatan Partai PDK KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada Ketua Umum DPK Partai PDKKabupaten Bulukumba Nomor : PDK/B/ BP.09/04/XII/2006, tanggal 11Desember 2006

bukti(T.ILINT18);19 Foto copy surat dari Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumbakepada Pimpinan DPRD Bulukumba Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006, tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD KabupatenBulukumba dari Partai PDK, yang diberi tanda bukti (T.IIINT19);20 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumba Nomor : PDK/A/KUSU/30/062/IV/2006, tanggal 11 April 2006 perihal PAW Anggota33 Perkara No. 70/2007/P.TUN.MksDPRD dari Partai

2005 perihal PAWAnggota DPRD Partai PDK Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT22);23 Foto copy surat dari Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai PDKkepada Ketua Umum DPP Partai PDK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005 perihal PAWAnggota) DPRD Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT23);24 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Dewan Pengurus Nasional Partai PDK Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005

, adalahpembangkangan terhadap keputusan dan gads kebijakan Partai yangmerupakan Pelanggaran kode Etik dan Disiplin Partai, dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat" ;.

Hak untukmembela diri.; Pasal 26 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 23Tahun 2015 menyebutkan :"DPP Partai menetapkan Sanksi pemecatan berdasarkanRekomendasi Komite Disiplin dan Kehormatan Partai" ; Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan :"Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; Pasal 1 angka 1 Peraturan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganselanjutnya disebut Mahkamah Partai adalah Pengadilan InternalPartai yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Pasal 6 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 06 Tahun2015 menyebutkan :"Mahkamah Partai mengatur Perselisihan Internal Partai, meliputi :a.

mengajukan Keberatan mengenaiPemberhentian dari Keanggotaan Partai yakni melalui Mahkamah Partai danPenggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian PerselisihanInternal Partai atas "Pemecatan/Pemberhentian" Penggugat dariKeanggotaan Partai pada tanggal 7 Februari 2017 ke Mahkamah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan dan sampai sekarang belum disidangkantanpa alasan yang jelas (Vide Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Jo.Pasal 6huruf c dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

Selain itu berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPPPDIPerjuangan) Nomor : 213/KPTS/DPP/I/2017 Tentang PemecatanBudi Matheus Dan Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, bahwa Penggugat sudah tidak berkedudukan lagisebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehinggaharus digantikan dengan anggota partai yang lainnya.

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN OlmTahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ARTPartai

Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisinan Hukum danPeraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAIGOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMANBERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DIMAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwapenyelesaianperselisinan partai politik haruslan diselesaikan dalam internal partai melaluiMahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K

aquo tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3

dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2)tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaianperselisinan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri denganmelalui Suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itusendiri sebagaimana dalam AD/ART masingmasing partai sedangkan dalampenjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan cukup jelas maka terhadap pasaltersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik

Untuk memeriksa dan memutus perselesihan internal partai Golongan Karyadibentuk Mahkamah Partai;2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas darikonflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai GolonganKarya;5.

Tergugat:
1.Anjar Krisniawan
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Rembang
Turut Tergugat:
1.Kasnuri
2.Fajri Damayanti
3.Ludfi Saiful Anas
4.Yan Arie Wibowo

Penggugat:
Sulistyo Weti Ariani
Tergugat:
1.dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan
2.dewan pimpinan cabang (dpc) partai persatuan pembangunan kabupaten rembang
3.ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rembang
Turut Tergugat:
3.bupati rembang
4.ketua komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rembang
5.pj gubernur jawa tengah

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :A.

RISKI selaku Bendahara DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dan H.

Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,Bab VIL Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;e Pasal 22;Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;e Pasal

atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Ro6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar)Kabupaten Kebumen, alamat J1. Jendral Achmad Yani Nomor 33, Kebumen,Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPGDPRD) Kabupaten Kebumen, alamat J1. Veteran Nomor 2, Kebumen, provinsiJawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;3.

Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(FPG DPRD) Kabupaten Kebumen, alamat JI.

Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kebumen memperoleh 7 (tujuh)kursi, sehingga dengan 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut, PartaiGolkar dapat membentuk Fraksi Partai Golkar..

M Kiki Wahid Purnomo, S.IP.Bahwa benar sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, PKNU KabupatenKebumen yang hanya memiliki 3 (tiga) orang anggotanya di DPRD tidak dapatmembentuk fraksi sendiri, dan harus bergabung dengan fraksi lain ataumembentuk fraksi gabungan bersama partai politik lain;Bahwa benar Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Kebumenmemperoleh 7 (tujuh) kursi yaitu atas nama anggota Partai Golkar:1. H. Suprapto HS.2. Dra. Halimah Nurhayati.3. Purwanto.4. Drs. H.

Yuniarti Widayaningsih, SE.Bahwa karena memperoleh 7 (tujuh) kursi Partai Golkar dapat membentuk fraksisendiri yaitu Fraksi Partai Golkar dan juga dapat menerima permohonan /permintaan dari partai lain yang tidak dapat membentuk Fraksi sendiri untukbergabung dengan Fraksi Partai Golkar;Bahwa tidak benar Tergugat I meminta anggota DPRD dari PKNU untukbergabung ke Fraksi Partai Golkar dengan kesepakatan PKNU KabupatenKebumen akan diakomodir untuk posisi strategis;Yang benar bergabungnya anggota DPRD

Menjadi anggota Partai Politik lain;2/.

Azas dan ciri Partai Politik;b. Visi dan misi Partai Politik;c. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik;d. Tujuan dan fungsi Partai Politik;e. Organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan;f. .Kepengurusan Partai Politik;g. Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. Sistem Kaderisasi;i. Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. Peraturan dan keputusan Partai Politik;k. Pendidikan politik;Halaman 24 dari 79 hal. Put. Nomor 2206 K/Pdt/201729..

dari KPU, bukan Mahkamah Partai.

Menjadi anggota Partai Politik lain, atau;d.

Nomor 2206 K/Pdt/201721.22.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai tahun 2010;4. Anggaran Rumah Tangga Partai tahun 2010;5.

diberhentikan atau tidak ditarikoleh partai politik yang mencalonkannya :Bahwa fakta dalam persidangan dimana Penggugat telahdiberhentikan oleh partai sebagaimana dalam diktum SuratKeputusan Partai Pelopor (vide bukti T2 dan T3) oleh karenaPenggugat telah mengundurkan diri dan telah diberhentikan sertadikeluarkan keputusan penggantian antar waktu oleh partai sebagaianggota Partai Pelopor sebagaimana bunyi dari Surat KeputusanPartai (vide bukti T2 dan T3) serta Penggugat telah menjadianggota dan

No. 149/B/2013/PT TUN Mks.Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundangundangan ; Huruf h:Diberhentikan dst... ;Huruf i:Menjadi anggota partai politik lain ;.

Politik Peserta PemilihanUmum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum tersebut dinyatakan bahwa ada 12 partai politik yangmendapatkan nomor urut untuk mengikuti pemilihan umum tahun2014, ditambah dengan 3 partai politik local di Provinsi NangroehAceh Darussalam ; Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi PemilihanUmum tersebut Partai Pelopor yang menjadi partai asal Penggugatdalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD

Minahasa periode 20092014 dikarenakan Penggugatterdaftar sebagai peserta pemilihan umum legislatif Tahun 2014dari partai politik yang berbeda yaitu dari Partai NasionalDemokrat; Hal ini terkait dengan keberadaan Partai Pelopor yangmenjadi pengusung Penggugat sebagai anggota DPRD KabupatenMinahasa periode 20092014 tidak lolos verifikasi untuk menjadiHal. 25 dari 37 hal.

sebagai anggota DPRD yang berpindah partai politikdengan tujuan agar dapat mengikuti pemilu berikutnya dikarenakanpartai politik nya tidak lagi menjadi peserta partai politik ;Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapatterhadap status Penggugat yang duduk sebagai anggota DPRDKabupaten Minahasa periode 20092014 dari partai pelopor yangkemudian karena ketentuan telah mengajukan pengunduran dirinyasebagai anggota Partai Pelopor dan berpindah ke Partai NasionalDemokrat guna mengikuti

Hal int mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksiPemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikansebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan danAD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari PimpinanPartai Setingkatnya.

2016 memberitahukan diantaranya kepada Ketua DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab.

Berdasarkan Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 perubahan atasUndangUndang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu : Halaman 26 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan imternal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan Mahkamah

kepada DPD Partai Demokrat atau Kepada DPC Partai Demokrat; 7.

Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014tindak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokratmenurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wayjibdilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu palingHalaman 29 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;10.11.lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

MARULI MALAU, sebagai PEMOHON KASASI, dahulu sebagai PENGGUGAT;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dpp Ppp Di Jakarta, Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;

Maruli Malau Anggota DPRD FPPP KotaBinjai;19.Bahwa upaya hukum peninjauan kembali Penggugat tersebut sesuai denganmaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AnggaranRumah Tangga PPP dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi

Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (8)Susunanmahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(3) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat

Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada angka 18 Posita gugatannyabahwa perkara a quo telah terdaftar pada Mahkamah Partai pada Partai PersatuanPembangunan dengan Nomor : 06/MPDPPPPP dan sesuai juga dengan hasilcross cek Tergugat pada Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunanyang ternyata memang benar perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan danbelum diputus olen Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan ;e.

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 yang diubah denganUU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :Penyelesaianperselisihan iternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, dan sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 yang diubahdengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:Dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.4.

pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambing sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab saya juga tidaktahu, kemudian Terdakwa membawa pulang lembaran tersebut denganseizin dari Pak Gecik tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar, setelahsampai di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa membukakembali contoh lembaran tersebut, dengan tidak mengerti Terdakwasebab apa nomor partai, lambang serta nama partai

kepada partai local contoh surat suaratersebut tidak ada nomor, lambing nama partai mulai dari No.35 s/d 40,kirim kepada temanteman seluruh Aceh dan Panwaslu seluruhIndonesia contoh surat suara tersebut ada 3 lembar diambil dari kepalaDesa lewat jadi Kec.

Lewa, jadi ke rumah Pak Gecik tersebut bersama dengan temanTerdakwa yaitu RAMADANI pada saat di rumah Pak Gecik Terdakwamelihat Pak Gecik sedang membuka lembaran yang berisikan contohpencontrengan legeslatif, melihat hal tersebut ternyata nomor partai danlambang serta nama partai local tidak ada dari No.35 s/d 40, kemudianpada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambang sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab

Acehsekaligus juru kampanya Partai Aceh, telah melakukan fitnah dengancara mengirimkan SMS dengan kalimatnya informasi tentangkecurangan KPU/KIP Bener Meriah menyebarkan ketiaptiap KepalaDesa/Kampung dalam rapat tadi siang Kantor KIP dengan membagikancontoh suratsurat suara yang tidak ada partai lokalnya dengan dijanjikanuang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), apabila tidak ada suara partai localcontoh surat suara tersebut ada 3 (tiga) lembar diambil dari KepalaKampung Lewa Jadi Kec.

Bandar, contoh surat suara tersebut ada padaTengku HASBY IDRIS jurkam dari partai Aceh Kab.

Diusulkkan oleh Dewan Pimpian Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang dst.+ Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memilikikewenangan untuk mencampuri urusan internal partai sepanjangterhadap apa yang sudah diperintahkan oleh undangundang.+ Bahwa karena kemelut Partai Politik harus diselesaikan olehPartai Politik yang bersangkutan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan terhadap Partai Politik yangmemberhentikan Penggugat baik lewat jalur non litigasi maupunmelalui

Indonesia tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi IndonesiaKabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 20082013 tertanggal 3Mei 2011.Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengusulan .Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia dan dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia.Bahwa ada aturan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pasal 20 Mengaturtentang

tahun 20092014Bahwa Pada saat itu Rudison Kamau Lily sebagai Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di Partai Dewan Pimpinan CabangPartai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.22Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan PersonaliaPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di dalamsusunan itu Rudison Kamau

Politik diselesaikan oleh imternal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian .....2)3)4)5)1)2)3)32Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Partai Amanat Nasional, Partai PNBK tidak melakukantindakantindakan hukum atas pencalonan Tardi sebagai calon legislatif dariPartai Amanat Nasional, namun Partai PNBK meminta Tardi untukmengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan melaluiSekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa karena amanah sebagai anggota DPRD dan adanya kasuskasusyang berkembang berkaitan dengan anggota DPRD suatu partai yangmencalonkan diri sebagai calon legislatif partai lain, serta masin dalamproses Daftar Calon

Tardi mendaftar di Partai Amanat Nasional harus disertaidengan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Groboganperiode 20092014 dari Partai PNBK;Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan "apabila pencalonandilakukan oleh anggota legislatif aktif dari suatu partai politik ke partalpolitik lain, karena tidak lolosnya suatu partai politik dari prosesverifikasi KPU, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaanlegislatif".

Partai Politik merupakan badan hukum;b. Partai Politik memiliki kewenangan melakukan rekruitmen danmenetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota;c.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:huruf angka 2, berbunyi:Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagianggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukanPeserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaianggota partai politik asal (model BB5);huruf j, berbunyi:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka2 adalah anggota

calontetap dari partai yang mencalonkannya;2.