Ditemukan 14323 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gdt
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
A. Gunawan
Tergugat:
1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
4.Ketua DPP Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
182 — 21
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
15 — 0
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan
27 — 12
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Muharram Idris
Terbanding/Tergugat : Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Diwakili Oleh : Bukhari, SE,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Irwansyah Diwakili Oleh : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H., dkk
122 — 60
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 04-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.AHMAD MULIADI
2.A. RIFA’I
3.ASIKIN
4.ABD SHAMAT alias ABDUSSSAMAD
5.MISRAN
6.MASRUNI
7.MULYADI
8.HANISAH
9.Hj. MASLIHAH alias HJ.MASLEHAH
10.KASRAN
11.M. NOOR
12.BASTUNI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA
273 — 36
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
242 — 29
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 23/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kot
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
Rizky Raya Saputra, S.H., M.H., C.L.A.
Tergugat:
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu
Turut Tergugat:
1.DPRD Kabupaten Pringsewu
2.Bupati Kabupaten Pringsewu
3.Gubernur Provinsi Lampung
22 — 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 28-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
204 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dandibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ;b. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik ;c.
    Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkatART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaranAD;Hal. 6 dari 44 hal. Put.
    Asasi Manusia ;Pasal 3:(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadibadan Hukum ;Bab Ill : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Politik :Pasal 5:(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemenpaling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinyaperubahan tersebut ;(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD danART ;Bab VI : Hak dan Kewajiban :Pasl 13 : Partai Politik berkewajiban
    No. 338 K/TUN/201 1mengadili, dan memutus perkara partai politik adalahPengadilan Negeri ;2.
    No. 338 K/TUN/201 1mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenyadiatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;Selanjutnya dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, secara tegas telah mengatur tentangmekanisme penyelesaian perselisihan tentang Partai Politikmelalui Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UndangUndang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
317 — 166
  • dibentuk oleh partai politik.7.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internalpartal politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatumahkamah yang dibentuk oleh partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik;9.
    atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ayat 2;Pasal 15 (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART. (2) Anggota Partai Politik mempunyaihak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. (3)Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.56.
    Bahwa eksisistensi, kKewenangan, dan fungsi Mahkamah Partaiuntuk menangani atau memeriksa perselisihan internal Partai Politik jelasdiakui dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Perselisihaninternal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART Partai Politik, yang penyelesaiannya dilakukanoleh suatu mahkamah
    Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang undang Nomor: 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor: 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik, menegaskan antara lain: (1) Perselisinan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADART,(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik, (3)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Petrus Damianus Febry Tahu
Tergugat:
1.H.AGUS HARIMURTY YUDHOYONO, M.SC.,M.P.A.,M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, BSC.,M.T.
3.Leonardus Lelo, S.IP.,M.Si
4.Daniel Samuel Hake, SE
5.Egidius Atok
56 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-09-2008 — Putus : 20-01-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2009 — Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum
80 — 37
  • Bahwa Penggugat memiliki data Faktual duapuluh empat Provinsi lengkap dengan duapertiga Kabupaten / Kota di Provinsi dimaksud(data terlampir), sedangkan yang dibutuhkanmenjadi Peserta Pemilihan Umum hanya duaHalaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 152/G/2008/PTUNJKT.6puluh dua Provinsi dari tiga puluh tigaProvinsi dan dua pertiga Kabupaten / Kota diPropinsi tersebut, bahwa dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat untuk menjadiPartai Politik Peserta Pemilihan Umumsebagaimana ditentukan Pasal
    Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dinyatakan bahwa: (1) Partai Politik dapat menjadi PesertaPemilihan Umum setelah memenuhipersyaratana. Berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik ;b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlahKabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan ;c.
    Menyertakan sekurang kurangnya tiga puluhperseratus keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat ;e. Memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orangatau. satu. perseribu dari jumlah penduduk padasetiap kepengurusan partai politik sebagaimanadimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) yangdibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggotaf. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf (b) dan huruf (c) ;g.
    Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2008, tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Penelitian,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi pesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2009, Pasal 41, 42, 48,44, 45, 46, 47, 48 dan 49, dimana pelaksanaan Verifikasiyang dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat tidakdilaksanakan sesual dengan peraturan~ tersebut diatas,Halaman 7
    Bahwa sebelum diumumkannya partai partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, tanggal O07 Juli 2008, oleh KomisiPemilihan Umum dan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat tanggal 26 September 2008, Penggugat sudahmenyampaikan secara tertulis dengan suratnya yang padapokoknya berisi keberatan tentang pelaksanaan VerifikasiFaktual oleh Tergugat di sebelas provinsi, Penggugatmenyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni2008, di Hotel Marbella di Anyer Banten dan kepadaSekretariat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 520/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
DARMAWAN
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
370 — 94
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 402/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Mks
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 29
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr
Tanggal 11 April 2023 — Penggugat:
Ferlianus Gulo, S.Kom., S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Turut Tergugat:
2.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
144 — 45
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN LSK
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
M. SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
210 — 22
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 6/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
247 — 136
  • Bahwa selain itu tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, danTergugat Ill melanggar UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikanoleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antaralain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
    Menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsiatau DPRD Kabupaten/KotaPasal 8, Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotayang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkaninformasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengankepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antar
    waktukepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertaiketerangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanyakeberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.9.
    yang bersangkutanyang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkatpusat, provinsi atau kabupatenlkota sesuai dengan ketentuan anggarandasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRDProvinsi atau DPRD KabupatenlKota yang diberhentikan sebagai anggotaPartai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain."2.
    diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ARTHalaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.SusParpol/2018/PN BnjMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka yangdapat dikategorikan sebagai perselisinan partai politik adalah :1.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
303 — 67
  • PUTUSANNOMOR 58/Pdt.SusParpol/2018/PN.Jkt.Brt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata khusus Partai politik, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dibawahini dalam perkara antara:1.
    Arinal Junaidi sebagai calon Gubernur Lampungsebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UndangundangNo. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik (UU Partai Politik);1.2. Faktafakta di atas telah membuktikan bahwa Para Penggugat telahmenggabungkan dua jenis gugatan yang tidak dibenarkan oleh undangundang, yaitu Pasal 1365 BW dan Pasal 31 ayat (1) UU Partai Politik. Hal iniPutusan Nomor 58/Padt.SusParpol/2018/ PN.Jkt.Brt.
    Arinal Junaidi sebagalcalon Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 31ayat (1) Undangundang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik);b. Faktafakta di atas telah membuktikan bahwa Para Penggugat telahmenggabungkan dua jenis gugatan yang tidak dibenarkan oleh undangundang, yaitu Pasal 1365 BW dan Pasal 31 ayat (1) UU Partai Politik.
    Sedangkan ketentuan dalam pedoman teknis administrasi dan teknisperadilan perdata khusus, penomoran perkara atas dasar ketentuan Pasal 33UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 2 Tahun 2008 tentang partai Politik, seperti yang diajukan oleh parapenggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang termasuk kategori PerdataKhusus Partai Politik adalah Nomor ......
    Hal 48 dari 55*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadi atur dalam AD dan ART.Pasal 32 (2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dulakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Pasal 33 (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapal, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilaan negeri.Menimbang, bahwa pokok persoalan
Pengadilan PN SUMBER Perdata Khusus
Register : 30-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sbr
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 29
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 136/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Ktg
Tanggal 11 April 2017 — Penggugat:
SUPHAN .K. HASSAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI AMANAT NASIONAL PAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI AMANAT NASIONAL PAN PROVINSI SULAWESI UTARA
3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
4.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KPUD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
5.BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
6.GUBERNUR SULAWESI UTARA
226 — 47
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — Ir. REMON SIMATUPANG, M.Sc. vs 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
64 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
    Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggotaPartai Politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudUndang Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan prosespemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannnyasah ;Hal. 8 dari 28 hal.
    Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Kurang Memberi PertimbanganYang Cukup, karena tidak mempertimbangkan Keseluruhan dalil dalil(alasan alasan) dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaigugatan Perselisihan Politik.1.
    Bahwa sebagaimana dimaksud gugatan ini adalah gugatan perselisihanPolitik, tentang pemecatan/pencabutan kartu tanda Anggota Partai Politik(Partai Buruh) sehingga dilakukannya permohonan proses pergantianantar waktu terhadap semula Penggugat/Pemohon Kasasi, maka secarahukum dalil alasan gugatan ini jelas yaitu : tentang pemecatan/pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan gugatan ditujukankepada Dewan Pimpinan Partai ;2.
    2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan olehMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkankeberatankeberatan