Ditemukan 20447 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Ktp
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
151
  • Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugatpada tanggal 13 Juli 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/05/VIII/2011 tanggal 03Agustus 2011 ;2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anakyang bernama Anak lahir di Ketapang tanggal 09 Januari 2012 (06 Tahun),yang sampai saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat ;3.
    Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,Hlm 3 dari 17 hlm / Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA Ktp.sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/05/VIII/2011 tanggal03 Agustus 2011 Putus Karena Perceraian ;3.
    acara sidang perkara ini namun pada pokoknya tetap dipertahankan olehPenggugat ;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikanjawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah dilaksanakanproses mediasi, meskipun kepada Tergugat telah diberitahukan di depan sidangdan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :267
    sejak pada sidang lanjutankedua setelah diadakannya mediasi meskipun kepada Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relaas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumahtangga sebagaimana yang didalilkkan Penggugat tersebut di atas, terlebihdahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor : 267
    putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P danketerangan saksisaksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalamhubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telahdapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 13 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapangsebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
Register : 23-06-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-03-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0516/Pdt.G/2011/PA.Kds
Tanggal 25 Juli 2011 — perdata pemohon melawan termohon
50
  • yang diajukandipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KudusNomor : 0516/Pdt.G/2011/PA.Kds tertanggal 23 Juni 2011 telah1menyampaikan halhal sebagai berikut1. bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Masehi / 07 Rajab 1428 Hijriyah,Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor :267
    Bukti P.Il : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/91/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DaweKabupaten Kudus, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup ; Bukti Saksi :Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, ia mengaku tetanggaPemohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagaiberikut : . bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanyasuami isteri sah yang
    tidak terpisahkan dariputusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dantujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksakompetensi absolud dan kompetensi relatif perkara ini, maka diyakinibila perkara ini wewenang' Pengadilan Agama Kudus ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Mei2007 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
Register : 07-09-2015 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 24/PDT.G/2014/PN.GSK
Tanggal 11 September 2014 — 1. SUBARI,DKK MELAWAN] - CHOLIL EFFENDY , DK
6915
  • Perjanjian No. 267 dibuat tanggal 24 April 2009, atas namaSUBARI, seluas 1100 m2, seharga Rp. 16.324.000, ;3. Perjanjanin No. 271, dibuat tanggal 24 April 2009, atas namaSUGIONO, seluas 2.365 m2 atau seluas 1.078 m2 sehargaRp. 21.560.000. ;4. Perjanjian No. 450, dibuat tanggal 29 April 2009, atas namaSUPIIN, seluas 2960 m2 atau 2.845 m2, sehargaHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.GsRp. 45.486.000., ;5.
    Perjanjian No.267 tanggal 24 April 200913.3. Perjanjian No.271 tanggal 24 Aril 200913.4. Perjanjian No.450 tanggal 29 April 200913.5. Perjanjian No.131 tanggal 15 Mei 2009Halaman9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Gs13.6. Perjanjian No.133 tanggal 15 Mei 200913.7. Perjanjian No.135 tanggal 15 Mei 200913.8. Perjanjian No. 97 tanggal 3 Juni 200913.9. Perjanjian No. 210 tanggal 13 Juli 200913.10. Perjanjian No.348 = tanggal 20 Nopember 200913.11.
    Perjanjian No.267 sebesar Rp. 16.324.000,14.3. Perjanjian No.271 sebesar Rp. 21.560.000.14.4. Perjanjian No.450 sebesar Rp. 45.486.000,14.5. Perjanjian No.131 sebesar Rp. 45.136.000,14.6. Perjanjian No.133 sebesar Rp. 35.294.000,14.7. Perjanjian No.135 sebesar Rp. 84.000.000,14.8. Perjanjian No. 97 sebesar Rp 62,202.000,14.9. Perjanjian No. 210 sebesar Rp 24.696.000,14.10. Perjanjian No.348 = sebesar Rp 58.310.000,14.11. Perjanjian No.350 = sebesar Rp 12.110.000,14.12.
    Perjanjian No.267 tanggal 24 April 2009,3. Perjanjian No.271 tanggal 24 Aril 2009,4. Perjanjian No.450 tanggal 29 April 2009,5. Perjanjian No.131 tanggal 15 Mei 2009,6. Perjanjian No.133 tanggal 15 Mei 2009,7. Perjanjian No.135 tanggal 15 Mei 2009,8. Perjanjian No. 97 tanggal 3 Juni 2009,9. Perjanjian No. 210 tanggal 13 Juli 2009,10. Perjanjian No.348 tanggal 20 Nopember 2009,11. Perjanjian No.350 tanggal 20 Noopember 2009,12. Perjanjian No.520 tanggal 27 Januari 2010.
    Perjanjian No.267 sebesar Rp. 16.324.000,3. Perjanjian No.271 sebesar Rp. 21.560.000,4. Perjanjian No.450 sebesar Rp. 45.486.000,5. Perjanjian No.131 sebesar Rp. 45.136.000.6. Perjanjian No.133 sebesar Rp. 35.294.000,7. Perjanjian No.135 sebesar Rp. 84.000.000,8. Perjanjian No. 97 sebesar Rp. 62.202.000,9. Perjanjian No. 210 sebesar Rp. 24.696.000,10. Perjanjian No.348 sebesar Rp. 58.310.000,11. Perjanjian No.350 sebesar Rp. 12.110.000.12. Perjanjian No.520 sebesar Rp. 97.720.000.13.
Register : 21-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 62/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Tanggal 17 Juli 2014 — P VS T
5519
  • - Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima ;- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 267/Pdt.G/2013/ PA.Mrs tanggal 04 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 H., yang dimohonkan banding ;- Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini kepada Para Penggugat / Para Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    ., selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat /Para Terbanding ;danTurut Terbanding, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempattinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat / Turut Terbanding ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini.DUDUK PERKARANYAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Maros Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tanggal 04 Maret 2014 M., yangbertepatan dengan
    termasuk bidang kewarisandan Para Penggugat / Para Pembanding di pihak yang kalah, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya perkara baik tingkat pertamamaupun tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat / ParaPembanding ;Mengingat segala ketentuan perundangundangan dan peraturanperaturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPara Penggugat / Para Pembanding dapat diterima ; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 267
Register : 14-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2425
  • 267/Pdt.G/2020/PA.Pra
    PUTUSANNomor 267/Pdt.G/2020/PA.PraZaWalpal 2SeesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara :XXXXXXXXX, UMur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen,bertempat tinggal di Dusun Penyambak I, Desa Beleka, KecamatanPraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MELAWANXXXXXXXXX, UMur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
    S1, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Dusun Selayar, Desa Pejaring, Kecamatan SakraBarat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PrayaNomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 14 Februari 2020 mengemukakanhalhal
    Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlakuSusidair :Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadirdipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipangil secara resmi dan patutberdasarkan surat panggilan Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 11 Maret0202 dan relaas panggilan kedua
    yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Hal 5 dari 10Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah datang mengahadap sendiri di persidangan sedangkanTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 267
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2641 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. PSV INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPut104008.16/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.05/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2010 Nomor 00001/267
    Dengan mengadili kembali:3.1.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding);3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00024/KEB/WPJ.05/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor 00001/267/10/035/14tanggal 30 Desember 2014 atas nama PT PSV
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00024/KEB/WP4J.05/2016 tanggal 7 Maret 2016 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00001/267
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3248 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR;
2927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112813.16/2014/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakNovember 2014 Nomor 00012/267
    denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak November 2014 Nomor 00012/267
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00144/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November 2014Nomor : 00012/267
Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 147/PDT.P/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 5 Juni 2014 — N U R A Z I Z A H
204
  • Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD ZAKI di Jakarta, tanggal 11Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 267/ 53 / VI / 2000;. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama : FIRDA SALSABILA NUHSIN, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 17 Mei 2001, berdasarkan Akta Kelahiran No. 15607 / U /Jt / 2001; FADHILAH NUR ADZKIA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Karawangpada tanggal 13 Mei 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3215 AL. 2005.002601;.
    persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikandengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 31.7504 531 272 0005 atas namaNUR AZIZAH, (Bukti P1); Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 31004948664, atas nama NURAZIZAH, (Bukti P 2) ; Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 267
    HOLISOH);Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan anaknya tersebut merupakanahli waris atau tidak dari Suaminya, perlu dipertimbangkan bukti bukti yangdiajukan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan ia dan anaknyamerupakan ahli waris dari suaminya yang bernama AHMAD ZAKI, yang telahmeninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2007, telah mengajukan surat suratbukti P 3), Kutipan Akta Nikah No. 267 / 53 / VI / 2000, tertanggal 11 Juni2000 atas nama AHMAD ZAKI dan NUR AZIZAH, yang telah
    HOLISOH (Almahum bapak dan ibu darisuami Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P 11 dan saksiMUHAMMAD NASIR, dan Saksi SAIFUL ROHIM, yang dikaitkan satu sama lain,terungkap fakta Yuridis : Bahwa Pemohon telah menikah dengan AHMAD ZAKI di Jakarta, tanggal 11Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 267/ 53 / VI / 2000;Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan AHMAD ZAKI telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan bernama : FIRDA SALSABILA NUHSIN danFADHILAH NUR ADZKIA ;Bahwa
Putus : 06-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK VS PUSPITA SARI SUHENDRA
7827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 28September 2005, Surat Ukur No. 267/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 7.590 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;4.3.
    55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3043/Surat Ukur Nomor 266/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 7/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 15September 2005, Surat Ukur No. 266/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 9.883 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267
    UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya :Sertipikat Hak Milik Nomor : 3043/Surat Ukur Nomor 266/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 7/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 15September 2005, Surat Ukur No. 266/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 9.883 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3044/Surat Ukur Nomor 267
    /2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal 28September 2005, Surat Ukur No. 267/Saigon/2005 tertanggal 17 Juni 2005luas 7.590 M2 atas nama Departemen Pendidikan Nasional RepublikIndonesia;Sertipikat Hak Milik Nomor : 3041/Surat Ukur Nomor 269/2005 tertanggal17 Juni 2005 yang telah beralih menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 9/Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tertanggal
    Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Saigon, Kecamatan PontianakTimur, Kota Pontianak tertanggal 28 September 2005, surat ukur Nomor. 267/Saigon/ 2005 tertanggal 17 Juni 2005 luas 7.590 M2 atas nama DepartemenPendidikan Nasional Republik Indonesia;2.3.
Register : 03-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PA JAYAPURA Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Jpr
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
295
  • Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2022/PA Jpr dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 ( enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
267/Pdt.G/2022/PA.Jpr