Ternyata telah bertentangan denganfakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:3.1.BeDokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANENdan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerimalimpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN(BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANENdengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun1993 pengelolaan

tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau.Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADAalias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemusarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU,NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMANSIGI) tersebut (BUKTI P), adalah mendasari

kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkanlagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dan dokumenSK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentangPemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLATdi Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJIABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) videBUKTI P6, adalah mendasari

pidana pencurian dengankekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jopasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOAKULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaiPelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, KabupatenBerau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapi ijin petik dan TergugatIV telah mendasari

Melainkanyang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XIImembawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarangburung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKAtertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTI P , dimilikiTergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu selain DirjenPKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hakyang mendasari SK Dirjen itu berupa

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum.Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Judex Facti dengan mengambilalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012 pada halaman 32 alinea 4 dan 5,menyatakan :Alinea4 : Menimbang, bahwa dari keseluruhan buktibukti surat yang diajukanoleh Penggugat, terdapat adanya surat/akta yang menunjukkan hak atastanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hakpemilikan atas

Demi peradilan yang baik,seharusnya Judex Facti mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannyabahwa pada setiap hak tetap melekat kepentingan, maka sangat beralasan JudexFacti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 75/G/2011/PTUNMdn tanggal 19 Maret 2012.Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidakkonsekwen dengan segala pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yangdimohonkan kasasi a quo dengan jalan menerima dan mengadopsi begitu sajapertimbangan

hukum yang mendasari putusan pengadilan tingkat pertama padahalaman 38 alinea terakhir, yang menyatakan :Menimbang, bahwa dengan demikian proses permohonan .............

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 34 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan TenjolayaKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

A LAU, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua

Lau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua;Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lauhendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik ApnerTaneo akan tetapi dicegah oleh

Saksi ABNER TANEO, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap IwanLau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang,sebelumnya saksi telah menelepon Iwan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pail Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi10ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat aleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta , tempat kediaman di Kecamatan TajurhalangKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidakdiketahui , tempat kediaman di Kecamatan Ciracas Kota JakartaTimur , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

PENGGUGAT , lahir di Sukabumi, 23 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempatkediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Sukabumi, 14 September 1987, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas , tempatkediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri,Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaanWiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan GunungPutri, Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp. 147.000.000,00

, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

No. 834 K/PID.SUS/2011e 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;e 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;e 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n.

PK No. 161/09tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;e 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;e 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008sebesar Rp

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi NegaraRepublik Indonesia dalam masa damai, dan kesatuan yonif 743/Psytidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) atautidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militerselain perang (OMSP).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPutusan Pengadilan Militer IIk15 Kupang Nomor 15K/PM.II15/AD/VIIV2017 tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang tentangterbuktinya

Dan dengan mendasari Pasal26 KUHPM, maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perludikuatkan.2. Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding perlu dikurangi, dengan pertimbangansebagai berikut:a.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2015,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Bahwa, dalildalil yang yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas(sumir), dimana Penggugat menyatakan perihal yang mendasari

Kejelasan gugatan diperlukanuntuk dijadikan dasar hukum maupun proses pembuktiannya dalam persidangan.2 Bahwa, apabila penggugat sepenuhnya mendasari gugatannya pada adanyawanprestasi yang dilakukan tergugat, sesuai pernjanjian yang pembuktiannyaberdasarkan pada surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh tergugatdan penggugat, maka sesungguhnya perjanjian ini telah selesai dan atau berakhirbersamaan dengan dilaksanakannya isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidaksegera melunasi hutangnya

perjanjian pada surat pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat dan Tergugat, perjanjian tersebut telah berakhir karena telahdilaksanakan isi pernyataan yakni, apabila tergugat tidak segera melunasihutangnya maka penggugat melaporkan tergugat kepada pihak berwajib/polisi.Hal tersebut telah dilaksanakan dimana tergugat telah dipidana penipuan denganputusan nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi.Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat terkaitdengan gugatannya tidak jelas, hal yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.

Puteh, umur 44, Agama Islam, Pendidikan SD, PekerjaanTani, tempat tinggal Gampong Uteun Reutoh, KecamatanKota Juang Kabupaten Bireuen , disebut sebagai Tergugat;Adapun yang mendasari gugatan perceraian ini adalah sebagaimanahalhal berikut ini: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02Nopember 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/05/XV/1992, tanggal02 Nopember 1992; Bahwa

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan II danTerlawan , serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1November 2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat HakTanggungan tersebut didaftarkan melewati batas waktu yangditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 713/2011, tanggal 7Februari 2011, tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan Il danTerlawan serta tidak berdaya/bernilai eksekutorial karena AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 804/2010, tertanggal 1 November2010, yang mendasari penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan tersebutdidaftarkan melewati batas waktu yang ditentukan undangundang;6. Menyatakan Terlawan Ill sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;7.

Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minimdan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari padaperaturan perundangundangan yang jelas dan pasti, namun hanyamendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan terdahulu tanoa memberikan alasan yuridisapapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yangseharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;.

Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapatlebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakanstatus hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruhdengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan HakimPengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sbytanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000tanggal 08 Februari ;.

No. 1985 K/Pdt/2008Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari padaputusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;7.

Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat HakMilik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkupsengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pulasengketa Perdata dari sisi Perobuatan Melawan Hukum Pejabat KantorPertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkupPeradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikanpertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat ataumengambil alin pertimbangan perkara warisan dalam

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidakberwenangHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkatau tanpa jjin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksudmelawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam, menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelan memperoleh jjin Menteri untuk kepentingan

Kemudian elemen pertama haruslah ditujukan atau dikaitkanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebin dahulu element yang kedua,yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk KristalMetamfetamine, yang dapat dari tangan Terdakwa termasuk NakotikaGolongan bukan Tanaman;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkapdalam persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hariSelasa tanggal 2 April 2019

ForensikSurabaya;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) paketserbuk Kristal Metamfetamine telah ditemukan di dalam kotak rokok RedBold dari saku kanan depan celana terdakwa dinyatakan tergolong Narkotikagolongan bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui, bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019sekira pukul 14.30 wib. terdakwa bersama orang

dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam kotak rokokRed Bold, kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun saat terdakwaberada di pertigaan jalan Tambun Bungai ketika berhenti karena lampu trafficlight menyala merah, Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dankemudian oleh Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlahbarang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal Metamfetamine tersebut;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN PIkMenimbang, bahwa mendasari

Irfan Rachmawan, umur 6 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kali Putih, RT.O5 RW.03 DesaSumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;aeseCAdapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaihe4 is 81. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama M.