Putusan Nomor 10 K/MIL/2017memimpin jalannya sidang dengan mendasari Pasal 182 Ayat (5)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerseperti yang kami uraikan dalam Memori Kasasi pada halaman 3 poin 5di atas yang menunda pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer dan justruHakim Ketua menghendaki agar dilakukan pemanggilan Saksi Ahli untukdiperiksa di persidangan ini, yang selanjutnya Hakim Ketuamemerintahkan Oditur untuk melakukan pemanggilan dan menghadirkanSaksi Ahli dr.

dalam dakwaan Komulatifyaitu Kesatu Pasal 118 KUHPM dan dakwaan Kedua Pasal 86 Ayat (1)KUHPM;1.Bahwa Hakim Pengadilan Militer IO5 Pontianak dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TerdakwaPrada Haming Pakalessy yang didakwa telah melakukan perbuatanpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal118 KUHPM dan Pasal 86 Ayat (1) KUHPM, dimana Majelis HakimPengadilan Militer O5 Pontianak telah keliru dalam memutus perkaraTerdakwa tersebut di atas yang mendasari

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis HakimPengadilan Militer I05 Pontianak telah salah dan keliru dalampertimbangannya mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidanasesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimanatersebut dalam dakwaan Kesatu Pasal 118 KUHPM dan kedua Pasal 86Ayat (1) KUHPM dengan mendasari dengan 1 (satu) keterangan SaksiAhli saja yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan danberdasarkan bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa

Bahwa dengan demikian menurut hemat Oditur bahwa Majelis HakimPengadilan Militer 105 Pontianak telah salah dan keliru membuatpertimbangan dalam putusannya yang mendasari hanya dengan 1 (satu)alat bukti berupa Keterangan Saksi Ahli saja tanpa diperkuat dengan alatbukti lainnya dan menitikberatkan terhadap Pledooi yang disampaikanoleh Terdakwa yang dibuatkan oleh Pakum Satgas Pamtas RIMalaysiaKpt Chk Suyanto, S.H., sementara Replik Oditur Militer tidak dihiraukanatau dikesampingkan, padahal berdasarkan

Putusan Nomor 10 K/MIL/2017antara satu hari sampai kurang dari satu bulan, yang merupakan prosespenelantaran diri Terdakwa sehingga tidak akan sadar pada dirinya danmerupakan gangguan jiwa temporer atau sementara; Bahwa oleh karenanya mendasari keterangan ahli tersebut, maka perbuatanyang didakwakan kepada tTerdakwa in casu tidak dapatdipertanggungjawabkan, karena pada saat melakukan perbuatan in casuTerdakwa dalam keadaan sakit, jiwanya terganggu, sehingga Terdakwatidak menyadari terhadap segala

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon selingkuh dengan tetangga dekat saat Pemohon pergi keluar kota;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membenarkan

Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Depok Tanggal 18 Januari 1972, agama Islam, pendidikanSMU, pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman di KecamatanBojonggede Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.

Hal mana putusanputusan a quotelah mengakui bahwasanya baik terhadap posita gugatan maupunpetitum terdapat fakta hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill(sekarang Termohon Kasasi , Il, dan Ill) terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum perusahaan rumah milik orang lain yang secara hukumpengertian orang lain dimaksud adalah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga seharusnya Judex Facti mendasari putusannyakepada penerapan hukum secara formil dalam sistem pembuktian hukumperdata adalah mempertimbangkan

dalam putusan pidana a quo hendaknya diakuikeabsahan dan kebenarannya in casu termasuk nilai kerugian yangdiderita oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;0 Bahwa Judex Facti dengan tidak sama sekali mempertimbangkankeseluruhan isi/materi dari putusan hakim pidana pada bukti surat P1 danP2 yang menunjukkan bahwa: akibat perusakan rumah oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IIl sehingga ada kerugian material ditaksirkurang lebin Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka tentunyatidaklah mendasari

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 199 k/Sip/1973tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: Suatu putusan hakimpidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalamperkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum padaputusan pidana maupun terhadap pihak ke III;Sehubungan pandangan hukum di atas, maka jika dihubungkanbukti Surat P1, P2, dan keterangan saksi Penggugat/PemohonKasasi Judex Facti karena jabatannya (ex officio) dapat mengambilkewenangan mengadili yang mendasari pada asas ex a quo et Bonoyakni

berhak atas obyeksengketa ;Bahwa memang di atas obyek sengketa pernah terbit sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) No. 1504 GS 645 Rappocini tanggal 10 April 2006dengan luas 3825 M3 yang merupakan pecahan dari sertifikat HGB No.488 GS 931 Kelurahan Rappocini (Sekarang Kelurahan Tidung) atas namaTergugat Il yang didasari dengan Surat Keputusan Pemberian Hak dariMenteri Dalam Negeri dengan No. 91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979.Namun kemudian disadari bahwa sertifikat HGB No. 488 GS 931Rappocini yang mendasari

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugathanyak menjelaskan kronologis penerbitan Surat Keputusan dan Sertifikattanpa merinci lebih Lanjut permasalahan apa yang timbul dan merugikankepentingan Penggugat, Kemudian Penggugat mendasari gugatannya ataspenafsiran yang sifatnya sangat Subyektif, mengadaada dan tidak berdasarhukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/PDT.G/2007/PN.MKS tanggal 09 Juli2007 yang

para saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniaiseorang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSIT P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Alat bukti surat yang mendasari terbitnya Sertifikat HakMilik.1.Sertifikat Hak Milik No. 00422 atas nama Drs. SyamsudinMuhidin.Data tertulis tidak sesuai/selaras dengan keteranganyang bersangkutan dipersidangan, yaitu Dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No.107.520.1 53072006 atas tanah dari H.

Tidak jelas alas hak yang mendasari terbitnya sertifikatkarena Surat Keputusan pemberian hak tidak sesuai dengankenyataan dilapangan disamping kolom penunjuk dalam bukutanah kosong (seharusnya diisi guna mengetahui alatbukti/alas hak yang dimiliki pemegang sertifikat BuktiTl, Till, T20, T29 T30) ; 2. Didalam surat keputusan pemberian hak milik tanah disebutasal dari H. Muntaha secara dibawah tangan.

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambilkesimpulan tentang unsur kesengajaan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam mempertimbangkan unsurdengan sengaja hanya mendasari pada satu warna dari kesengajaan ituyakni sengaja sebagai maksud, tidak mendasari pada teori kesengajaanyang mempunyai 3 (tiga) warna.Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) warna kesengajan yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).2.

tidak keberatan dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu bukti lagi, selanjutnyamenyampaikan kesimpulan akhir tetap pada dalil permohonanya dan mohon dijatuhkanpenetapan; Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telahterurai diatas; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secaraabsolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untukkepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkaravoluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar nama anak tersebut diganti karena selama anak tersebut mempergunakan namaitu, anak tersebut sering sakitsakitan, kemudian diajak berobat kepada Paranormal, laluoleh Paranormal tersebut diberikan petunjuk agar nama anak tersebut diganti dari I GedeRafa Wilyana Mahottama diganti/ dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar tujuan Para pemohon merubah nama anak tersebut agar kesehatan anaktersebut baik sebagaimana harapan Para Pemohon;Bahwa benar yang mendasari

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Tidak menerapkan peraturan hukum atau) menerapkan suatuperaturan hukum tidak sebagaimana semestinya.Ketentuan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana semestinya tersebutterlinat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya yaitu :A.) Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakimmenyatakan : Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan saksi A De Charge (yang menguntungkan) yaitu :a. Saksi Widanto Purnomo (orang tua Terdakwa) danb.

K/Pid.Sus/2007keterangannya di persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dikesampingkan (hal ini termuat dalam SuratTuntutan/ requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum ;e Bahwa ternyata oleh Majelis Hakim keterangan saksi A DeCharge tersebut dalam pertimbangan putusannya ditulisdibawah sumpah hal ini jelas telah memutar balikkan faktahukum yang terjadi sebenarnya dimuka persidangan ; Bahwa yang lebih lanjut ternyata ada pemutar balikkanfakta hukum, keterangan saksisaksi A De Charge yangtidak disumpah itu mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membenarkan dalildalil yang

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (retelik ground) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan sepertiitu tidak memenuhi syarat formil;2.

hukum: Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung in casu Tergugat Il,yang menuntut Tergugat Il untuk melakukan penangguhanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa aquo, karena telah terjadi pelanggaran hukum/perbuatan melawanhukum, tidak jelas dasar hukum gugatan; Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari

Penggugat pada halaman 2 angka 9 yangmendalilkan bahwa Turut Tergugat telah terlalu tergesagesa menerbitkansertipikat hak tanggungan, sedangkan Penggugat tidak pernah merasamenandatangani dan memberi persetujuan kepada Tergugat , tidaklahberdasar hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslahdikesampingkan, dan tindakan administrasi Turut Tergugat telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertaidasardasar hukum yang mendasari

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat oleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON , umur 26 tahun, agama islam , pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan LeuwiliangKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Security ,tempat kediaman di Kecamatan Pasir Jambu KabupatenBandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat JudexFacti telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidakdidukung oleh alat bukti keterangan saksi yang memadai dan alat buktiberupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsisabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebutdengan alat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kKekuatan pembuktian dimanajika dihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk KelurahanKetapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasuk wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Probolinggo 5 Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum melakukan peralinan hak atas tanah tanpaseijin Penggugat;2. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis,tidak jelas dan kabur;3. Bahwa petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatandan tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum yang menyatakan pihak Tergugat Ilmelakukan perbuatan melawan hukum melakukan peralihan hak atastanah tanpa seijin Penggugat;2.

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan lbu RumahTangga Tempat kediaman di Kecamatan Gunung SindurKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP PekerjaanWiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan GadingCempaka Kota Bengkulu , selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari