bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudahtidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan salingmembenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut,maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islamyang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariati Islamiyah Wal Qonun,halaman 40 :Abas NM cea Qua

g Ghee Y gy ceed gd edly al 9 Gung ji dla Gi peed Qua (gUbl) ala ad) (UGA) 28Tags oly AR g yall Crmeully Cam g HMI sal (gle LaSay cy) oline fyi GY C9 ue Ce Bg Cua glAledArtinya : Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendakuntuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dantimbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanyakemampuan untuk menegakkan hukumhukum Allah;firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227:age anew ail Ga pull Iyaje OlyArtinya

Salinan Putusan Nomor 5364/Pdt.G/2017/PA.JrAlas NM cua Qua g Ghee Y 5 ceed gd ed al 9 Guay jl Blam Qi peued Qua (goUbl) alas ada) Ud) 28Tags Oly AR g yall Creates Cum g HM) sal gle LaSay cy) oline UI peti GY C9 ee Oe Bg Guay SlAS sxArtinya : Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendakuntuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dantimbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanyakemampuan untuk menegakkan hukumhukum Allah;firman Allah dalam

Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara relatifPengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkaraini.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yangmasih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti Akta Nikah(Bukti P1) secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagaibukti conditio sine qua

Pasal 31 ayat (1)dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah sesuai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXTanggal 12 Agustus2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, KotaMedan (Bukti P1) yang merupakan bukti conditio sine qua non dalam perkaraini yang membuktikan adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugatsesuai ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.

dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menuruthemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op deRechtsvordering.S. 184752 jo. 184963) dapat dijadikan pedoman untukmenyelesaikan permasalahan tersebut ;Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat,menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan secara lisanpada tanggal 06 Desember 2018 atas pencabutan gugatan yang dilakukan olehpihak Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua

Abdul ManafPanitera Pengganti,13 Siti Komariah, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,00beset tee ceeeeeceeeees Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020 PA.BppProses > Rp 50.000,00 Pemanggilan :Rp 1.125.000,00 PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00 Redaksi : Rp 10.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 1.241.000,00(satu juta Qua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Balikpapan, ...Salinan putusan ini Sesuai dengan aslinyaPanitera,Kamaluddin, S.H., M.H.14beset tee ceeeeeceeeees Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020 PA.Bpp

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalamperkara A qua kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat II padatanggal 18 April 2012 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaiberikut :EKSEPSI1.

Bahwa dengan dijadikanya PR/Tergugat Konvensi II sebagai Tergugat dalamperkara A qua, jelas telah sangat merugikan PR/Tergugat Rekonvensi II baiksecara Material maupun Moril.6. Bahwa kerugian secara Matriel TR/Tergugat Rekonvensi II.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalamperkara A qua kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, kuasa hukum Tergugat IIT padatanggal 18 April 2012 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI.1.

Pada poin 8 petitum Penggugat meminta Tergugat III untuk tunduk padaputusan ini, dalil tersebut sangat membingungkan sekali Tergugat III, apadasar hukumnya menghukum Tergugat III dalam perkara A qua.4.

Bahwa dengan dijadikanya PR/Tergugat Konvensi III sebagai Tergugat dalamperkara A qua, jelas telah sangat merugikan PR/Tergugat Rekonvensi II baiksecara Material maupun Moril.6. Bahwa kerugian secara Matriel TR/Tergugat Rekonvensi III.

Penetapan No.0589/Pdt.G/2020/PA.DpkBahwa atas hal tersebut kKemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan musyawarah majelis;Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatatdalam berita acara sidang perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat yang merupakanconditio sine qua non, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26Peraturan

yang berlaku HIR/RBG sehinggga menurut hemat Majelis bahwaHukum Acara perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S1847 Jo.184963dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;Menimbang bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihat Tergugat walaupun telahmenjawab gugatan Penggugat namun ternyata baik Tergugat menyatakan tidakkeberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan yang dilakukanoleh pihak Penggugat,oleh karenannya permohonan pencabutan gugatan a qua

yangditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimencabut gugatan dengan segala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam ketentuan hukum acara perdataIndonesia tidak diatur secara rinci tentang pencabutan gugatan, namun dalampraktek peradilan dan atau Yurisprudensi ditentukan suatu kaidah hukum bahwamanakala Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka setiap saat gugatanPenggugat dapat dicabut tanpa persetujuan Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan a qua

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilBIGIIN Ya jane sseseeeeeesssesee nesses esses ee Se SEEBahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir dipersidangan,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah,meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyataketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Bahwa, selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan Gleh Peng qua

., denga dang telah mamenuhi ayarat formil iis nanmateri bokti sake, I sehinaga avn aniline a qua telah dapat disebutkan dalam Pasal 39 E tat a in ar hi pent dina yang dlinkulean oleh Majeta Hain ola etlini tidak: berhasil.

Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 tahun tahun 2009 tentang Peradilan Agamamaka maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenangrelatifPengadilan Agama Medan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duapihak yang masih terikat pernikahan sebagai Suami isteri yangsah sesuai bukti Kutipan Akta Nikah ( bukti P.) yang secara formildan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukticonditio sine qua

No. 882/Pdt.G/2019/PAMDNHal. 8 dari 13 halaman,oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medantanggal xxxxx (bukti P.) yang merupakan bukti conditio sine qua nondalam perkara ini yang membuktikan adanya pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974.

No. 1565/Pdt.G/20 16/PAMDNHal. 6 dari 13 halaman,Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihakyang masih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuaibukti Kutipan Akta Nikah (P.1) yang secara formil dan materil telah sahdan memenuhi syarat sebagai bukti conditio sine qua non olehkarenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihakpihak yang berkepentingan/persona standi in judicio dalam perkara inidan mempunyai kapasitas /egal standing yang sah;Menimbang, bahwa

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimanadikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang sah sesuai foto kopi Akta Nikah Nomor : 003/03/V2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang KotaMedan tanggal 02 Januari 2012 (bukti P.1) yang merupakan bukticonditio sine qua

No. 524/Pdt.G/2018/PAMDNHal. 7 dari 13 halaman,sine qua non oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihakadalah sebagai pihakpihak yang berkepentingan/persona standiin judicio dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas /egalstanding yang sah;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaanperkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Penggugattelah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebuttelah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang telah diubah dengan

No. 524/Pdt.G/2018/PAMDNHal. 8 dari 13 halaman,Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimanadikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang sah sesuai foto kopi Akta Nikah Nomor : XXX yang di keluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Medan tanggal 10Maret 2011 (bukti P.1) yang merupakan bukti conditio sine qua nondalam

Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahuntahun 2009 tentang Peradilan Agama maka maka pemeriksaan perkara ini menjadiwewenang relatif Pengadilan Agama Medan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang masihterikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti Kutipan Akta Nikah(P.1) yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukticonditio sine qua

denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki PeraturanMahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sahsesuai foto kopi Akta Nikah Nomor : 634/02/VI/2013 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tanggal 03 Juni2013 (bukti P.1) yang merupakan bukti conditio sine qua

hadirsendiri di persidangan, menyatakan secara lisan, mencabut gugatan Penggugat Nomor20/Pdt.G/2015/PN Dum, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDumai , di karenakan diantara mereka telah damai dan telah satu minggu tinggal saturumah kembali ;Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak Kuasa Tergugat,menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan gugatanyang dilakukan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatana qua

Menimbang, bahwa Penggugat telan mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan tertanggal 16 September 2019, dengan alasan meninjaukembali memori gugatan a quo;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada hari sidang yang ditetapkanpara pihak hadir semua;Menimbang, bahwa para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatanyang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabutgugatannya seperti tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut pencabutanperkara perdata gugatan a qua

Tergugat telah dipanggil dengan resmidan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh KuasaPenggugat, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentangPembatalan Hibah dan pihakpihak yang berhak mengajukan PembatalanHibah, dan dijelaskan pula bahwa Tergugat yang masih berumur 16 tahunbelum berhak ( tidak memenuhi legal standing ) untuk menjadi pihakberperkara ( pihak Tergugat ) dalam perkara a qua

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa penggugat mendalilkan baru mengetahuil keberadaan obyek sengketapada tanggal 19 Juni 2019 dibuktikan dengan surat resmi dari KantorPertanahan Kabupaten Samosir Nomor 155/1312.17/600/VI/2019 ,sehinggaseolaholah penggugat mengajukan gugatan a qua ke PTUN Medan masihdalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana diatur dalampasal 55 UU.No5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

tanggal 19 Juni 2019, menjadi terbantahkan ,jauhsebelum tanggal tersebut sudah persis mengetahui keberadaan sertipikat HakMilik nomor 1.Bahwa atas faktafakta tersebut sesungguhnya dalil penggugat atas tenggangwaktu pengajuan gugatan a qua adalah tidak benar , mengetahui keberadaanobyek sengketa pada tanggal 19 Juni 2019 adalah dalil yang tidak benar;Frasa "mengetahui dalam seluruh ketentuan Peradilan Tata Usaha Negaratidak membuat klasifikasi atau penjelasan apaapa lagi ,artinya pemberlakuantenggang

Sudah cukup menjadi alasan hukum sebagai perhitungantenggang waktu mengajukan gugatan ;Oleh sebab itu,karena tenggang waktu pengajuan gugatan ,penggugat sudahmelampaui tenggang waktu sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang no5 Tahun 1986 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung RI No Nomor: 2 Tahun 1991maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara A qua ,demi hukum menolak seluruh gugatan penggugatdalam perkara A qua atau setidatidaknya menyatakan gugatan penggugat telahlewat

mendapatkan hak milik yang mereka tempati selama bertahuntahunmulai dari nenek moyang hingga sekarang ini diperoleh oleh keluarga BesarOp.Batu Hot Nadeak pada tahun 1945 menjadi tidak relevan obyek PengadilanTata Usaha Negara.Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa aquo berdasarkanfakta sejaran sedang diatas tanah tersebut telah terbit Hak Milik Nomor1/Tanjung Bunga atas nama Torang Mula Nadeak.Maka dari dalildalil tersebut diatas lebih tepat untuk wewenang mengadiligugatan perkara a qua

ini Ssesungguhnya kompetensi dari Pengadilan Negeri sengketa pemilikan tanah meskipun adanya surat keputusan pejabat ,harusdiajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketaperdata ( vide Yurisprudensi MA RI No.88K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 jo.Yurisprudensi MA RI No.16K/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999jo.Yurisprudensi MA RI No.22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 )Maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim YangMenyidangkan perkara a qua ,dapat memutus perkara ini

Sudah sepantasnya Pemohonmengetahui kewajiban Pemohon sebagai suami untuk bersikap mengayomi,memupuk keharmonisan rumah tangga, dapat dijadikan panutan dan imamyang baik untuk Termohon, kenyataanya Pemohon pulalah yang menciptakankeadaan sebagai alasan untuk menceraikan Termohon di depan persidanganperkara a qua ini ;Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon sebagaimanadinyatakan didalam Permohonannya pada halaman kedua poin 6 ...bahwa dalilPemohon sebaliknya Termohon yang bekerja sebagai

membayar nafkah lampau hidupPenggugat Dalam Rekonpensi yang lazim / biasa diberikan oleh TergugatDalam Rekonpensi dan diterima oleh Penggugat dalam Rekonpensisebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan darisejak bulan Nopember 2017 sampai gugatan ini didaftarkan pada Juli 2020, 2Tahun 8 Bulan (32 bulan) sehingga Rp 2.500.000 X 32 bulan = Rp 80.000.000,(Delapan Puluh Juta Rupiah) ;bahwa demikian pula halnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yangmemeriksa dan mengadili perkara a qua

akan memakan/atau menggunakan waktu yang cukuplama, sedangkan Tergugat Dalam Rekonpensi/ Pemohon Dalam Konpensisecara nyata telah menyianyiakan atau tidak memperdulikan Penggugat DalamRekonpensi/Termohon Dalam Konpensi, maka cukup beralasan hukumberdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 78 UU No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yangmemeriksa dan mengadili perkara ini sebelum perkara a qua

45 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mdhn.lama, sedangkan Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensisecara nyata telah menyianyiakan atau tidak memperdulikan Penggugat DalamRekonpensi/Termohon Dalam Konpensi, maka cukup beralasan hukumberdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 78 UU No.7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yangmemeriksa dan mengadili perkara ini sebelum perkara a qua

Tergugat Dalam Rekonpensi/ Pemohon Dalam Konpensisecara nyata telah menyianyiakan atau tidak memperdulikan Penggugat DalamRekonpensi/ Termohon Dalam Konpensi, maka cukup beralasan hukumberdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 KompilasiHukum Islam dan Pasal 78 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Penggugat Dalam Rekonpensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksaHalaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mdn.dan mengadili perkara ini sebelum perkara a qua