sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,dan huruf b ditetaobkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikankepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelahditetapkan.(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.Wajib di konsultasikan terlebin dahulu kepada camat atau sebutan lain.(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.Menimbang, bahwa setelah frasa

berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSa;j 2= = 22 nnn nn nnn nnn ne eenMenimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camatdalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dan PemberhentianPUTUSAN NO. 17/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 9 dari 14 halamanPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6Tahun 2016 Tentang DeSaj 20222 2 22222 2Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikanterlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusannorma Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa

atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 TentangDOS a j~ ann nmin nnn nn nn nnn nen nrnnn enn nnnnnn man annem anmnnmna noneMenimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atausebutan lain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota sepertiyang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor

Dengan demikian makna atas namaBupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) UndangPUTUSAN NO. 17/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 10 dari 14 halamanUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalahkepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkanPemberhentian Perangkat Desa ; Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis (Suatu kataharus diartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama Bupati/Walikotadalam Pasal

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pdt.G/2023/
PN Mks tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai sistimatika bunyi amar putusan tersebut dengan menambah frasa dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagi berikut : ;

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi Turut Terbanding

Cipayung Jakarta Timur denganluas tanah 549 m2 dan luas bangunan 160 m2 dengan hargaRp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tanpapersetujuan dan tanpa sepengetahuan dari saksi ENDANG PURWATI;Bahwa terdakwa menyadari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah hartabersama (goni gini) yang harus ada persetujuan dari saksi ENDANGPURWATI untuk dapat menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut.Kesadaran terdakwa tersebut diperlinatkan oleh terdakwa denganmenyuruh saksi YUSMANELI, SH memasukkan frasa

EFFENDI TAMPUBOLON dankepada saksi HELENTINA TAMPUBOLON yang dituangkan di dalamAkta Pengikatan Jual Beli No.01 tanggal 13 Juli 2012 dan AktaPengikatan Jual Beli No.03 tanggal 13 Juli 2012 dan atas kesepakatantersebut saksi ENDANG PURWATI merasa keberatan karena denganadanya frasa tersebut seolaholah saksi ENDANG PURWATI tidakmemiliki hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut padahal 2 (dua) bidangtanah tersebut adalah harta bersama (gono gini) dan saksi ENDANGPURWATI juga memiliki hak atas 2 (dua)

Perdata artinya jual belitersebut sudah mengikat, karena syarat syaratnya juga asli termasukSurat pernyataan terdakwa; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapane bahwa terkait frasa tersebut tidak ada kaitannya denganpernyataan yang ditandatangani terdakwa dan soal frasa tersebutbukan kemauan terdakwa;e kemudian terkait putusan perceraian dari Pengadilan NegeriJakarta Timur terdakwa sudah menyerahkannya kepada saksisesuai janji terdakwa saat itu, namun tidak memakai tanda

diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu Nyonya Janda ENDANGPURWATI dan terkait frasa tersebut jelas saksi sangat keberatankarena saksi juga berhak atas dua bidang tanah tersebut tapi seolaholah saksi tidak ada memiliki hak atas dua bidang tanah tersebut saksimelaporkan terdakwa ke Polisi tahun 2016 setelah ada putusan perdata;Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSMANELI, SH bahwa Jjualbeli tersebut Ssudah sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdatan danpasal 1338 KUH.

, SH, dan mengapa kemudian saksi YUSMANELI, SHmencantumkan frasa menurut keterangannya untuk melakukan tindakanhukum dalam akta ini tidak diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu NyonyaJanda ENDANG PURWATI tersebut, karena suatu keadaan yang disebabkanterdakwa keberatan menghadirkan saksi ENDANG PURWATI dengan alasankarena sudah bercerai dan frasa tersebut sebelumnya telah dibacakan kepadaterdakwa dan terdakwa menyetujuinya;Menimbang, bahwa dari uraian serta persesuaian dari fakta faktahukum tersebut

Wajib dikonsultasikan terlebin dahulu kepada camat atau sebutan lain.(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desatidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3

) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebihdahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusan norma

Paal 5 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangHal 12 Putusan No. 265/B/2018/PT.TUN.SBYPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasnama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3)UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutanlain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat

frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas,bermakna norma hukum Setelah di konsultasikan dengan Camat yangdimaksud di dalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4),Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dengandemikian makna atas nama Bupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desanormadressatnya adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikotamenetapkan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak diartikan atau dimaknaibahwa pemberian konsultasi oleh Camatatas nama Bupati ; Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis ( suatu kata harusdiartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut :- Uang pesangon : Rp.

Namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang tataurutan penomoran surat kuasa.Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan pasal 1795 KUH Perdatadisebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanyamengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa;Menimbang, bahwa dalam bantahan dalil Penggugat dalam Repliknyamenanggapi bahwa frasa,,,,,,dst, merupakan hal yang baku didalam suratkuasa khusus yang kemungkinan akan dilakukan

Penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/XV/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangkompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon : Rp.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara Tanpa Hak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-------------------------- Menguatkan

Pengadilan Tingkatbanding tidak sependapat pada kwalifikasi amar putusan Hakim tingkat pertamatersebut yang berbunyi Secara Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnyasesuai dengan bunyi Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009adalahSecara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, danmenguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena secara normatif Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009 menggunakan frasa

RINo. 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Terdakwatersebut; e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara TanpaHak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki,3menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamane Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang

Bahwa dalil pemohon di point 5 ditulis dalam frasa:...,akan tetapi dipertengahan bulan Januari 2011 mulai terjadi pertengkaran...... :. Bahwa dalil Pemohon di point 6 ditulis dalam frasa:...... antara pemohon dantermohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai sekarangdengan masalah yang sama... ;. Bahwa dalil Pemohon di point 7 ditulis dalam frasa:...puncak pertengkaranterjadi pada tanggal 18 Mei 2013 Termohon marah marah denganPemohon...;.

Bahwa dalil pemohon di point 10 ditulis dalam frasa:...Termohon yangkeluar dari kamar tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon...... apabilaPemohon mengajak hubungan suami istri Pemohon yang harus datang kekamar Termohon, tetapi Termohon sering menolak dengan alasan panas....;12. Bahwa dalil Pemohon di point 11 ditulis dalam frasa:......

Ptsn No.767/Pdt.G/2013/PA.BTM15.16.17.18.19.20.21.Bahwa dalil Pemohon di point 14 ditulis dalam frasa...Termohon selainpernah memukul Pemohon, termohonpun selalu bersikap kasar bila marahdengan Pemohon dengan menghancurkan perabotan rumah...;Bahwa dalil Pemohon di point 15 ditulis dalam frasa...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportPemohon...

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /4 halaman 4 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 12 ditulis dalam frasa:...Termohon tidak pernahlagi mengurus pemohon seperti memasaki pemohon dan mencuci bajupemohon, termohon memasak makanan sendiri dan mencuci bajusendiri... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata dan benar;18.

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /7 halaman 5 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 15 ditulis dalam frasa:...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportpemohon... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata danbenar;21.

Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil telah menjadi norma yang diskriminatif bagiPegawai Tidak Tetap dalam pengangkatan menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil atau berpotensi menimbulkan kerugian

Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Pegawai Tidak Tetap telahdirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil knususnya frasa tenagahonorer dan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil karena berakibat masih ada Pegawai TidakTetap yang belum terakomodir menjadi Calon Pegawai

Putusan Nomor 35 P/HUM/201414.15.16.17.Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil berakibat PegawaiTidak Tetap yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian belumsemuanya terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dengan frasa tenaga honorer di dalam Pasal 1 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer bertentangan dengan Pasal 5 huruf f danPasal 6 ayat (1) huruf g UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan;3.

Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil,khususnya frasa tenaga honorer tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dengan segala akibat hukumnya;4.

suami isteri yang sah menurut hukum;

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----------------------
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 18/Pid.B/2014/ PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan frasa kalimat dinyatakan dimusnahkan diperbaiki dengan frasa kalimat dirampas untuk dimusnahkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :----------------------------------------------------------

1. Menyatakan

putusan Pengadilan Negeri TarakanNomor : 18/Pid.B/2014/PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwaTerdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertamatersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidanayang dijatuhkan, dan frasa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali, kecuali jika menurut undangundang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara ataudimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

kalimat dinyatakan dimusnahkan diperbaikimenjadi frasa kalimat Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahandikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnyaditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memerhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnyaPasal

36 ayat ( 3 ) Undang Undang No.7 Tahun 2011 dan Undang Undang No.8Tahun 1981, serta peraturan perundang undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;M ENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenailamanya pidana yang dijatuhkan, dan frasa kalimat dinyatakan dimusnahkan10diperbaiki dengan frasa kalimat dirampas untuk dimusnahkan sehingga amar selengkapnya

", lebihlebih lagi dengan melibatkan Turut Tergugat I dalamtransaksi tersebut baik sebagai saksi untuk "mengetahui" suatu surat pernyataansebagaimana telah disebutkan di atas maupun sebagai pihak yang "menyetujui"terjadinya transaksi itu, oleh karena Turut Tergugat I bukanlah suami atau bekas suamiPenggugat dan karenanya sangat janggal Turut Tergugat ditarik untuk "menyetujui"terjadinya transaksi tersebut;Bahwa seharusnya Tergugat mencantumkan dalam komparisi Akta jual belitersebut frasa yang pada

tersebut, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sangatlah beralasan bagi Penggugat untukmemohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatganti kerugian dengan seketika dan sekaligus, baik kerugian yang bersifat materielmaupun moril;Bahwa selain itu sangat beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepadaPengadilan untuk menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat actavan rectificatie atas komparisi akta jual beli tersebut di atas, sehingga frasa

;untuk selanjutnya dianggap berbunyi dan tertulis:e Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta itu telahmemperoleh persetujuan dari bekas suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardisebagaimana ternyata dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Tuan KosinKunardi, Nyonya Janda Idahjaty Kusni, Tuan Yuswadi Kunardi, dan TuanMinardi Aminudin, pada tanggal 01 Desember 1996;selain menyatakan tandatangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat Ipada halaman 7 akta jual beli tersebut dan juga frasa

No. 356 PK/Pdt/20121 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3 Menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat Acta VanRectificatie atas komparisi Akta Jual Beli No. 7/2003 Tanggal 17 Januari2003 yang dibuat di hadapan Tergugat, sehingga frasa pada halaman aktaJual Beli tersebut yang berbunyi:Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidakmemerlukan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardi

No. 356 PK/Pdt/2012selain menyatakan tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat I padahalaman 7 Akta Jual Beli tersebut dan juga frasa pada halaman 6 Akta Jual Belisebagai tidak pernah ada atau dihapus;4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;5 Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp584.000,00(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)6 Menolak gugatan lain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 23/Pdt.G/2006

Menetapkan syarat calon Pasal 16 ayat (1) huruf PKPU Nomor14 Tahun 2018, dengan menetapkan frasa atau korupsisebagai syarat tambahan, sehingga dalam ketentuan Pasal 60ayat (1) huruf j menjadi berbunyi:Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calonAnggota DPD setelan memenuhi persyaratan yaitu: j. bukanmantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadapanak, atau korupsi.;6.

Putusan Nomor 30 P/HUM/20189)Pasal 60 ayat (1) huruf g dan frasa atau korupsi dalam NormaPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018bertentangan dengan UndangUndang Pemilu;Bahwa penyusunan Norma tidak pernah sebagai terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g Peraturan KPUNomor 14 Tahun 2018, telah memotong frasa kalimat dari Pasal 182UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang semulaberbunyi utuh sebagai

derogat legi inferior,Norma tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalamPasal 60 ayat (1) huruf g dan Frasa atau korupsr dalam normaPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018bertentangan dengan UU Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Halaman 17 dari 61 halaman.

Namun sampai saat ini hal tersebut belumdirespons, bahkan pembentuk undangundang membuatpembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat denganmengganti frasa tidak sedang menjadi tidak pernah videPutusan Nomor 4/PUUVII/2009 halaman 8081, namun padakenyataannya, justru penambahan frasa atau korupsi dalamPasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 14 Tahun 2018 yang saat ini sedang dimohonkanpengujiannya, membuat aturan baru berupa larangan yangdiskriminatif, sehingga mempersempit

Uji materiil a quo berupa Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf jsepanjang frasa mantan terpidana korupsi bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi atau tidak;Pokok PermohonanMenimbang, bahwa pokok Permohonan Keberatan hak uji materiiladalah pengujian berlakunya Objek Permohonan Pemohon adalahmemohon pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf sepanjangHalaman 51 dari 61 halaman.

Unsur Setiap orangHalaman7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN.JmrMenimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiaporang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidanayang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jJawaban secara yuridis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan SaksiSaksi

dibuktikan seluruhelemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pengertiansengaja, artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan haruspula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat(1) 7;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalobun yang mengatur tentang

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

dianggaptelah dipertimbangkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur Orangperseorangan telah terpenuhi;Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah.Ad.2 Unsur) Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasanhutan tanpa izinMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa dengan sengajadalam unsur ini adalah sama dengan pengertian frasa dengan sengaja dalamunsur 2 dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

dan arti substansi materill BakalPasangan Calon pada Pasal 1 angka 18 dan frasa Pasangan CalonHalaman 10 dari 80 halaman.

Ini berarti frasa pasangan calon dalampengertian frasa bakal pasangan calon adalah pihak yang telahHalaman 16 dari 80 halaman.

Bahwa menurut Pemohon dan frasa Bakal pasangan calon danpasangan calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumHalaman 72 dari 80 halaman.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018seharusnya merujuk pada frasa dan arti substansi materiil secarakeseluruhan dengan frasa Calon dalam UndangUndang.Bahwa menurut Pemohon frasa Calon dalam UndangUndangdan frasa Bakal pasangan calon dalam Peraturan KomisiPemilinan Umum patut diuji kembali maknanya secara hukumuntuk menentukan status dan kedudukan hukum setiap warganegara yang hendak menjadi peserta pemilihan dalam konstentasipilkada khususnya terkait dengan kedudukan hukum dalamkepentingan penyelesaian sengketa

yaitu frasa Calon dalamUndangUndang dan frasa Bakal pasangan calon dan pasangancalon dalam Peraturan Komisi Pemilihaan Umum, dan adanyapenambahan frasa warna negara Republik Indonesia dalamPeraturan Komisi Pemilihnan Umum.Bahwa terhadap frasa Calon dalam UndangUndang dan frasaBakal pasangan calon dan pasangan calon dalam PeraturanKomisi Pemilihan Umum secara substansi tidak merubahpengertian bahwa setiap warna negara Republik Indonesiamemiliki hak yang sama sebagai peserta pemilihan dalamkonstentasi

Bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatifsehingga apabila salah satu frasa sebagaimana tersebut di atasterpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap terpenuhi, dan untukitu dalam perkaraa quo yang sesuai dengan fakta hukum atau yangakan dibuktikan adalah frasa melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 406/PID.SUS/2018/ PT.

Bahwa pencantuman frasa melakukan perbuatan melawanhukum disini menunjukkan bahwa, kita perlu melakukan penelitianlebih lanjut apakah frasa memberikan uang sebagai imbalankepada ...dst memang benar memiliki sifat melawan hukum atau tidak.Adapun pengertian melawan hukum dalam doktrin hukum pidanadikenal dalam 2 (dua) padangan, yakni melawan hukum formal, sertamelawan hukum materil, bagi para penganut melawan hukum formal,menyebutkan jika suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatanmelawan hukum

dipilih kemudian dibuktikan. bahwa kemudian setelah kamimemperhatikan putusan tersebut,kami tidak melihat ada pertimbangandari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian memilih frasa manayang akan dibuktikan, sehingga putusan tersebut kemudian menjadi tidakjelas frasa mana yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan kemudian akan dibuktikannya, sehingga kami berkesimpulanbahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.

Menurut kami penting bagi Majelis Hakim TingkatPertamaketika menentukan frasa dalam suatu unsur pasal tersebutbersifat alternatif, kemudian melakukan penegasan frasa mana yangkemudian menjadi inti perbuatan seorang Terdakwa yang akan dibuktikanoleh seorang Hakim.

Bahwa selain itu, alasan kami yang menyebutkan bahwa Majelis HakimTingkat Pertamatidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenahakim tidak pernah mempertimbangkan elemen frasa secara langsungatau tidak langsung sebagai mana yang disebutkan Pasal 187A ayat (1)UU RI No. 10 Tahun 2016 tersebut di dalam putusannya, yang manamenurut kami frasa tersebut sangat penting untuk dibuktikan.

Norma yangterkandung pada frasa kecuali terhadap putusan bebas tidakmemberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak bolehkasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperolehkepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan katakata seperti itutidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum bolehatau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung..

Bahwa menurut hemat Pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebasyang terdapat Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastianhukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikianmenjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut11Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidaktergantung pada hasil putusan pengadilan.

PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak

Bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecualiterhadap putusan bebas, dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan laranganyang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehinggamenempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yangadil.2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4poin 15 dibantah seluruhnya karena tidak beralasan secara hukum jikamenggunakan pasal 164 ayat (3) sebagai rujukan dalam perkara A Quo(vide ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011).Terhadap pasal 164 ayat (3) Mahkamah Konstitusi dalam amarputusannya antara lain menyatakan Pasal 164 ayat (8) UndangundangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau

Namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang tataurutan penomoran surat kuasa.Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan pasal 1795 KUH Perdatadisebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanyamengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa;Menimbang, bahwa dalam bantahan dalil Penggugat dalam Repliknyamenanggapi bahwa frasa,,,,,,dst, merupakan hal yang baku didalam suratkuasa khusus yang kemungkinan akan dilakukan

ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Halaman 31 dari 37 Putusan PHI Nomor 4/Pat.SusPHI/2018/PN TteMenimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/Xl/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

No. 285/Pdt.G/2017/PA Mrs.adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa"ikatan lahir batin dan frasa *akad yang sangat kuat.

Kedua frasa tersebutmerupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandangperkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnyamenjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hakhak privatsuami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadapkeutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untukmengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituildan materiil.

Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya danPasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraianhanya untuk alasanalasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan padahuruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran

pada ketentuan tersebutdisertai frasa dan klausa ajektiva terusmenerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

kalimat menyatakan agar terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernahmengkonsumsi shabushabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwabersamasama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawari

generasimuda dan meresahkanmasyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwadalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalampemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, makaPengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetapditahan atau dibebaskan;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242KUHAP tersebut maka frasa

dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amarputusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 3 Tahun 1997 serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;+M ENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakanbanding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yangdijatuhkan, frasa

kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahandiganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang buktiberupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barangbukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai.