Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SINAR LAUT MANDIRI tersebut;

PT SINAR LAUT MANDIRI VS KING POINT ENTERPRISE Co., Ltd

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SINAR LAUT MANDIRI tersebut;

PT SINAR LAUT MANDIRI, VS KING POINT ENTERPRISE CO., LTD

PUTUSANNomor 26 K/Pdt.SusHKI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telan memutus sebagai berikut dalam perkara:PT SINAR LAUT MANDIRI, berkedudukan di Jalan ManggaBesar Nomor 78, Kelurahan Mangga Besar, KecamatanTamansari, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, diwakili oleh Yuswadi Kurnadi, selaku DirekturUtama PT Sinar Laut Mandiri, dalam hal ini memberi kuasakepada

SusHKI/2021Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanolen Pemohon Kasasi PT SINAR LAUT MANDIRI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut;

PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS 1. YULI NURCAHYANI, DKK

PUTUSANNomor 1489 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, diwakili olehDirektur Utama, Budhiarto Ismawan, dan kawankawan,berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 4547, TanjungPriok, Jakarta Utara;Pemohon Kasasi;Lawan:1.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)/sitamarital terhadap tanah dan bangunan yang sekarang menjadi kantor PTMaskapai Pelayaran Pulau Laut yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor4547, Tanjung Priok, Jakarta Utara;3.

Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan Tergugat merugisebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

TJHAI HOI SHUI alias LAUT, dk vs HERMAN SALIM, dkk

PUTUS ANNomor 834 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.TJHAI HOI SHUI alias LAUT, bertempat tinggal di JalanGajahmada Nomor 84 RT.005/RW.010, Kelurahan BenuaMelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak ;KONG FUI FUN alias RIDIYANTI, bertempat tinggal di JalanGajahmada Nomor 84 RT.005/RW.010, Kelurahan BenuaMelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak

Darat/2000, berdasarkan sertifikat dari KantorPertanahan Kota Pontianak tanggal 19 Desember 2000, terdaftar atas namaTjhai Hoi Shui alias Laut (P.1) ;Bahwa, untuk maksud tersebut dalam angka 1 di atas, Penggugat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepadaWalikotamadya KDH Tingkat Il Pontianak, berdasarkan surat permohonantanggal 7 Mei 1997 (P.2) ;Bahwa, sesuai dengan surat Walikotamadya KDH Tingkat II PontianakNomor 644/61/S/RG/971314/B97, tanggal 21 Juni 1997, perihal jijinpendahuluan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Juni2006, Nomor 406 K/PDT/2006, yang amarnya adalah sebagai berikut :MENGADILI :e Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Tjhai HoiShoi/Laut tersebut ;e Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) ;d.

sebagai Penggugat, dan Herman Salimsebagai Tergugat, sedangkan subyek dalam perkara a quo adalah Tjhai HoiShui alias Laut dan Kong Fui Fun alias Ridiyanti (sebagai para Penggugat),dan Herman Salim, PT.

TJHAI HOI SHUI Alias LAUT, 2.

KARYA MUDA MANDIRI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PUPR KABUPATEN BANGGAI LAUT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT
3.BUPATI BANGGAI LAUT
4.KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Pemohon:
ALFIAN TOMAYAHU
Termohon:
BUPATI BANGGAI LAUT

Bahwa oleh karena kewenangan untuk menerbitkan Izin MendirikanBangunan (IMB) berdasarkan ketentuanyang berlaku di wilayah Kab.Banggai Laut adalah kewenangan Bupati Banggai Laut, makaperbuatan Bupati Banggai Laut sebagaimana tersebut di atasbertentangan dengan ciri dan karakter sebuah pemerintahan yang baik,karena selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara telahtidak melakukan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat yangberkehendak memperoleh kepastian hukum atas apa yangdimohonkannya

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBanggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung:Pasal 7Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perizinanmempunyai kewenangan :a.

;Dalin tersebut adalah dalin yang salah karena bagaimana mungkinTergugat melaksanakan sendiri semua urusan pemerintahan, sedangkansudah ada wakil dari Bupati untuk melaksanakan fungsi tersebut dalamhal ini pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukabupaten Banggai Laut dan seperti termuat dalam Peraturan BupatiBanggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentangBangunan Gedung Pasal 4, yaknis:Pasal 4(1) Bupati dapat

diberikanblangko kosong terkait persyaratan administrasi permohonan IMB padaPasal 28 Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun2016 tentang Bangunan Gedung, selanjutnya sesuai Pasal 21 PeraturanBupati Banggai Laut Nomor 35 Tahun 2018 Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 10 Tahun 2016 tentangBangunan Gedung, yakni:Paragraf 2Loket LayananHalaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019

KabupatenBanggai Laut Kode : 3013 Tanggal Penyelesaian 6 Agustus2019 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Laut No.18 Tahun 2017Tentang : Pendelegasian Kewenangan dan PenandatangananPerizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTertanggal 20 Maret 2017 (fotokopi dari scan);Fotokopi Keputusan Bupati Banggai Laut No.800.05/9/PMPTSP/2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis PelayananPerizinan dan Non Perizinan Kabupaten Banggai Laut Tahun2019

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS ALLIED ASSETS, Co., Ltd.

PUTUSANNomor 786 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, berkedudukan diGrha Pul Lantai 1, Jalan Yos Sudarso 4547, Tanjung Priok,Jakarta Utara 14320, diwakili oleh Tuan Ir.

Bahwa Dirjen Perhubungan Laut cg Administrator Pelabuhan Palembang cqBidang Penjagaan dan Penyelamatan sebagai pihak yang telah memberikanSurat Persetujuan Olah Gerak Kapal kepada TB Tanjung Buyut 2 untukmenarik KM Pul Perkasa sudah seharusnya pula dimasukkan/diikutsertakansebagai pihak Turut Tergugat dalam perkaraa quo;11.

Termohon Kasasi (dahuluPenggugat/Terbanding), yaitu: saksi Taufik Hidayatullah, yang dalampersidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagaiberikut: KM Anu Bhum sedang berlabuh jangkar di Sungai MusiPalembang, tidak bergerak sama sekali, sedangkan KM Pul Perkasadalam keadaan mesin mati, yang ditarik oleh 2 Tug Boat, sertaketerangan saksi lbnu Wijaya Is, yang dalam persidangan dibawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut: KM Pul Perkasasudah mengalami mati/kerusakan pada saat di Laut

Bahwa berdasarkan bukti T1 = bukti P5, bukti T2, bukti T3, buktiT6, bukti T7, bukti T8 dan bukti T9 serta keterangan saksi TaufikHidayatullah yang menyatakan bahwa: KM Anu Bhum sedangberlabuh jangkar di Sungai Musi Palembang, tidak bergerak samasekali, sedangkan KM Pul Perkasa dalam keadaan mesin mati,yang ditarik oleh 2 Tug Boat, dan keterangan saksi lbnu Wijaya Isyang menyatakan bahwa: KM Pul Perkasa sudah mengalamimati/kerusakan mesin pada saat di Laut Jawa.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2.

.;BUPATI TANAH LAUT.;CV. AKBAR MITRA JAYA.;

Rasuna Said Blok X5 No. 13 JakartaSelatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANBUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A.

., Jabatan Kepala BagianHukum dan PerundangUndangan SetdaKabupaten Tanah Laut ;2 Yusdi Mursalin, S.H., Kasubbag BantuanHukum Setda Kabupaten Tanah Laut ;3 Fahrian Nafarie, S.H., Jabatan Staf BagianHukum dan PerundangUndangan SetdaKabupaten Tanah Laut ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan diJalan A.

Syairani No. 36 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 180.1/564/KUM/2014 tertanggal 3 April2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; CV. AKBAR MITRA JAYA, beralamat di Jalan Keramat I No. 17 RT. 018 Kel.Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur KotaBanjarmasin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 023tanggal 16 September 2008 dan Akta Pemasukan danPerubahan Perseroan Komanditer CV.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BUMI LAUT PERKASA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

PT BUMI LAUT PERKASA VS PT GOLDEN BATAM RAYA, DK

EVI BAYU PRIATNO, Pangkat Kapten Laut (T) NRP 14969/P

Subiyono, Lettu) Laut Kemas MuhammadYusri, dan Sdr. Rudi Novianto yang dibacakan dipersidangan tidak satupun para Saksi tersebutmelihat Terdakwa telah melakukan pemukulanterhadap Saksi korban Sdr. Christian Iriantotidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk,/nanya. .hanya = Sdri.

Isye RiviaKiswardani, Bripka Budi Warsono, dan bBripdaMuhito maupun yang dibacakan yakni Saksi Sadr.Subiyono, Lettu Laut Kemas Muhammad Yusri , danSdr.

Isye Rivia Kiswardani ,Bripka Budi Warsono, Bripda Muhito, Saksi Sadr.Subiyono, Lettu Laut Kemas Muhammad Yusri , danSdr. Rudi Novianto keterangan yang diberikanbukan tentang apa yang dilihat sendiri, tentangperistiwa peristiwa pidana sebagaimana dimaksudpasal 1 ke 27 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer. Bahwa.

(T) EVI BAYU PRIATNO Nrp 14969/P.Membatalkan Putusan Pengadilan Militer IIIl 12 Surabaya Nomor 115K/PM.I11 12/AL/V1/2010 tanggal 27 September 2010 .1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Kapten Laut (T) EVI BAYU PRIATNO Nrp14969/Ptidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan"2.

Simorangkir, SHKolonel Chk NRP 32054 Kolonel Laut (Kh) NRP10475/PPaniterattdAmir Welong, SHKapten Chk NRP 11986001660368Untuk Salinan Yang SahPaniteraAmir Welong, SH

Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Seno Ario Wibowo, S.T, Letkol Laut (P) NRP 12604/P tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.4.

Seno Ario Wibowo, S.T, Letkol Laut (P), NRP 12604/P

PENGADILAN MILITER TINGGI IIISURABAYA SALINANPUTUS ANNomor 25K/PMT.III/AL/VIII/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Seno Ario Wibowo, S.TPangkat, NRP : Letkol Laut (P), 12604/PJabatan : Pamen DPB Denma (saat ini sudah Purnawirawan)Kesatuan : Koarmada IlTempat

Sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019,Terdakwa tidak hadir juga meskipun Oditur Militer telahmemanggil secara sah, sesuai dengan surat panggilanmenghadap ke persidangan oleh Kaotmilti Ill Surabaya NomorSpang/168/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan TerdakwaSeno Ario Wibowo, S.T, Letkol Laut (P) NRP 12604/P tidak bisadihadirkan karena yang bersangkutan tidak diketahuikeberadaannya lagi.Bahwa dalam persidangan, Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjaminuntuk menghadapkan Terdakwa di

Kolonel Laut (KH)NRP 10524/P dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn Mayor Chk NRP11060004150780 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.Hakim KetuaCap, ttdApel Ginting, S.H., M.H.Kolonel Chk NRP 1930005770667Hakim Anggota Hakim Anggota IlTtd TtdParman Nainggolan, S.H., M.H.

Mayor Laut (S) NRP 14437/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Penggelapan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.3. Menetapkan barang bukti berupa: a. Barang-barang : N I H I Lb.

Terdakwa dengan nomor rekening 1410007919897, periode tanggal 31 Desember 2016 s/d 31 Mei 2018.105) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut (S) David Manahen Tambunan, S.T.

Surabaya tanggal 29 Oktober 2018.107) 1 (satu) lembar daftar anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan Oktober 2018 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.108) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan untuk pemotongan tunggakan anggota Satkapal I yang jatuh tempo bulan April 2019 dari Bank BRI Unit Pabean Surabaya tanggal 07 Mei 2019.109) 1 (satu) lembar data tunggakan terakhir bulan April 2019 Bank BRI Unit Pabean Surabaya.110) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa (Mayor Laut

Mayor Laut (S) NRP 14437/P

Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P danHardi Wijaya, S.H.

Kolonel Laut(KH/W) Dra. Zahar Mahmuda mengajak Saksi untukmenghadap Kakuwil) Kolonel Laut (S) Oktav perihal tunggakanpembayaran tagihan Akun Satkapal Koarmada Il kepadaHalaman 46 dari 117 hal.

Kolonel Laut (S) NanangPermadi, dan Ka.

Putusan Nomor 2K/PMTIII/ALAI/202010.11.12.13.Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa, kemudian KakuwilKoarmada Il yaitu Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, S.E.melaporkan kejadian tersebut kepada Diskual danPangkoarmada ll.Bahwa selanjutnya dilakukan mutasi terhadap Terdakwadigantikan oleh Letkol Laut (S) Suryo Lukito Wibowo M.

Mayor Laut (S) David ManahenTambunan, S.T. NRP 14437/P adalah anggota TNI AL, masukTNI AL melalui Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan XLVtahun 1999 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus berdinas diKRI Arun903 dan saat kejadian yang menjadi perkara iniTerdakwa berdinas di Kuwil Koarmada Il sebagai Ka.

ARUTMIN INDONESIAIBUPATI TANAH LAUTPT. ALAM DUTA KALIMANTAN

Laut, dapat mencabutatau membatalkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor :545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Pada angka 12 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa meskipunpenelitian persyaratan permohonan izin bidang pertambangan dijalankanoleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut namunKepala Dinas Mempunyai Kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiankepada tergugat Bupati Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan PemerintahKabupaten Tanah Laut, Pasal 4 ayat (1) Urusan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintah yangwajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan denganpelayanan dasar.

Arutmin Indonesia,Perihal Jawaban Konfirmasi dan Overlay koordinat IUP yangditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenTanah Laut u.p. Kepala Dinas Distamben Tanah Laut tertanggal22 Oktober 2013, dimana pada suranya point 1 menyatakan bahwakordinat batasbatas wilayah IUP PT. Alam Duta Kalimantansebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor545/04IUP.OP/DPE/2011 tanggal 16 Maret 2011 tumpang tindihdengan wilayah PKP2B PT.

MOCH ALI, Kopda Bek/ 89951, Anggota DenmaAkademi Angkatan Laut

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AkademiAngkatan Laut selaku Papera Nomor : Kep/55/IX/2013 tanggal 26September 2013.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak63K/OM.III13/AL/XI/2013tanggal 11 November 2013.3 Penetapan penunjukan Hakim nomorTAPKIM/77K/PM.II13/AL/X1/2013tanggal 12 November 2013.4 Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/87K/PM.HI13/AL/XI/2013 tanggal 22November 2013.5.

berlaku.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal351 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benarbenar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semuadakwaan yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumberdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Laut

Nomor : Sprin/909/V1I/2013tanggal 21 Juni 2013 atas nama Mayor Laut (KH) Harjanto, SH.

NRP.13631/P, Lettu Laut (KH)Krisno Hadi Susanto, SH. NRP.18372/P dan Penda III/a Doyo Maryohan, SH.

Mayor Laut(KH) NRP.13631/P Panitera tri arianto, sh, Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P serta dihadapanumum dan dihadiri oleh Terdakwa.17HAKIM KETUAjames f. vandersloot, SH, MH.Letkol Chk NRP. 1910017000664 HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA IIttd ttdWahyupi, SH. Tatang Sujana Krida, SH.Mayor Sus NRP.524404 Kapten Chk NRP.11020000960372 Salinan putusan sesuai aslinyaPANITERA PANITERAtri arianto, sh.TRI ARIANTO.SH KAR TENapidit Gh SRPN R87 4857 34

BIRU LAUT KHATULISTIWA
2.Direktur PT. Biru laut Khatulistiwa

PT BUMI LAUT PERKASA VS PT GOLDEN BATAM RAYA, DK

PUTUSANNomor 1269 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT BUMI LAUT PERKASA, yang diwakili oleh Direktur TuanXie Jing Li, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Km. 06,Tanjung Uncang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalamhal ini memberi kuasa kepada Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Tri MandiriJustice, beralamat di Jalan Bunga

memberikan pertimbangan yang cukup,dimana ternyata Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas jual bellmaterial berdasarkan beberapa kali pemesanan oleh Tergugat melaluipurchase order yang ditanda tangani oleh Tergugat II yang belum dibayaroleh Para Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT BUMI LAUT

Djoeriah, Dkk Vs Kepala Staff Angkatan Laut RI

Raya Diponegoro 28 Surabaya, sesuai denganSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2005, Sselanjutnyadisebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MelawanKepala Staff Angatan Laut Republik Indonesia beralamat diCilangkap Jakarta.Cq.Panglima Armada Timur di Ujung Kelurahan Ujung SurabayaKecamatan Semampir Surabaya.Cq.

Letkol Laut Sarwoko,SH,2. Mayor Laut Estu Rahardjo,SH.,3. Mayor Laut Andrizal,SH.,4. Kapten Laut Wahyu Nugroho,SH.,5. Kapten Laut Dedi Endang Susilo,SH.,6. Kapten Laut Elvi Delima Wati,SH., ae17. Letda Laut Hantoro,SH.adalah perwira perwira Diskum DANLANTAMAL Tift yangberkedudkan di Jl.Laksda M.Natsir No.56 Surabaya berdasarkanSurat Kuasa No.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI Cq.Panglima ArmadaTimur Cq. DANLANTAMAL III tidak pernah melakukanhubungan Hukum dalam bentuk apaun dengan ParaPenggugat;b. KORP MARINIR bukanlah organisasi atau satuan yangberada di bawah Lantamal III, melainkan langsungdibawah Kepala Staf TNI AL;2.

Foto copy gambarbatas tanah Angkatan Laut RI, dikeluarkanKantor Pengukuran dan Pemetaan Daerah Jawa Timur padatanggal 9 April 1962 diberi tanda T.1;2. Foto copy Berita Acara P2TUN dan Proses Verbalpembelian/penyerahan tanah pada tanggal 26 Nopember 1962 diberi tanda T.2;3. Foto copy Peta Situasi Nomor :84/1983 Tanggal 1 juli 1983diberi tanda 1.3; 4. Foto copy Surat keterangan tanah Nomor 2478/20/404.744.1/1989 Tanggal 3 Maret 1989 dikeluarkan KepalaDesa Gedangan diberi tanda 1.4;5.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI Cq.Panglima ArmadaTimur Cq.Dan Lantamal III tidak pernah melakukanhubungan hukum dalam bentuk apapun dengan paraPenggugat;b.

SEKAR LAUT, Tbk

SEKAR LAUT TbkBeralamat di Green Lake City Cluster Brown Blok F nomor 1 Jalan Green LakeCity Boulevard tangerang Banten 15147Indonesia yang dalam perkara inidiwakili oleh JAN VERIAMAN S, Regional Sales Manager Area Sumatera PTSekar Laut Tok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2019yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu. kelas JIA dengan register Nomor515/SK/X1/2019/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN

Sekar Laut, Tbk tertanggal 1 Mei2017 sampai dengan bulan September 2018 sebagai Supervisor(SPV).Bahwa Penggugat bekerja di PT.

Sekar Laut, Tok penggugat tidakpernah menerima slip pembayaran gaji.Bahwa penggugat berstatus karyawan tetap, dan menjabat sebagaiSupervisor di Pt.

Sekar Laut, Tbk.Bahwa penggugat pada bulan september mengudurkan diri dari PT.Sekar Laut, Tbk.Bahwa penggugat pada kisaran bulan febuari 2018 baru menerimafasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada bulanOktober 2018 dari perusahaan setelah mengundurkan diri dari PT.Sekat Laut, Tbk.Bahwa penggugat pada sekitaran bulan Januari 2019 mendatangikantor BPJS ketenagakerjaan dan ingin mengajukan klaimpencairan uang BPJS Ketenagakerjaan, setelah di cek ternyatapihak BPJS Ketenagakerjaan menjawab

Sekar Laut, Tok yang dalam hal ini disebut sebagaitergugat tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di kotaBengkulu melainkan menumpang di gedung UD.

/Lettu Laut (PM) / 16682/P./Pama Disprov./Koarmabar.

. : Lettu Laut (PM) / 16682/P.Jabatan : Pama Disprov.Kesatuan : Koarmabar.Tempat dan tgl. Lahir : Jakarta, 31 Desember 1977.Jenis kelamin : Laki laki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal > Jl. J No. 17 c Rt. 012 / 010 Kel. KebonBaru Kec. Tebet Jakarta Selatan.Terdakwa dalam perkara ditahan oleh:1.

Laut (PM) NAP. 16682/P.2.

Lettu Laut (PM) YudhistiraPrakasa NRP. 16682/P.b. 1 (satu) Lembar Fotokopi KIP Terdakwaan. Yudhistira Prakasa.Cc. 9 (sembilan) Lembar Surat Cinta Terdakwayang ditujukan kepada Saksi 5 pada tahun2003.d. 4 (empat) Fotokopi Acara PertunanganTerdakwa dengan Saksi 5.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barang barang: 2 (dua) Buah Cincin Taruna AkademiAngkatan Laut (AAL) dengan Mata = Cincinmasing masing berwarna biru.Dikembalikan kepada Terdakwa (Lettu Laut (PM)Yudhistira Prakasa NRP. 16682/P.4.

Akte Tidak menyerahkan Memori Banding atasPermohonan Banding Nomor:APB/126K / PM.II 08 /AL/V/2010 tanggal 12 April 2011 dalam perkara TerdakwaYudhistira Prakasa Pangkat Lettu Laut PM Nrp. 16682/Pyang ditandatangani oleh oleh Panitera Lettu) ChkHery Pujiantono, Nrp. 2920087520571.Bahwa permohonan banding dari Terdakwa YudhistiraPrakasa Pangkat Lettu Laut (PM) Nrp. 16682/PNomor:APB/126/PM II 08/AL/1IV/2011 tanggal 12 April2011 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadapputusan Pengadilan Militer II

Purnomo, SH.Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P Kolonel Chk Nrp.32011PaniteraTtdTutut Dyah Rojani, SH.Mayor Sus Nrp. 524581

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu TEGUH IMAM SURIPNO, SH Lettu Laut (KH) NRP 17583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan .2.

- TEGUH IMAM SURIPTO, SH Lettu Laut (KH) NRP 17583/P

1PENGADILAN MILITER IlII12 SURABAYAPUTUSANNomor : PUT/192K/PM.III12/AL/X1/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TEGUH IMAM SURIPTO, SHPangkat / NRP : Lettu Laut (KH) / 17583/P.Jabatan : Kasibingakkum Subdisgakkum DiskumKesatuan : Diskum Lantamal X JayapuraTempat

Bahwa Terdakwa menarik kedua tangan mantan istrinyasebanyak 2 (dua) kali dan jatuh sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi tidakmelihat Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang mantanistri Terdakwa.Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .Nama lengkap : Enis Andarwati, SHPangkat / NRP : Lettu Laut (S/W) NRP 19033/PJabatan : Kaur Prodkah STTALKesatuan : KobangdikalTempat / tgLlahir : Gresik, 22 Desember 1975Kewarganegaraan : IndonesiaJenis Kelamin : PerempuanAgama : IslamAlamat tempat

Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Laut (S/W) Enis Andarwati,S.H. sekira tahun 1994 di Kodikal (sekarang menjadi KobangdikalSurabaya) selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi EnisAndarwati, S.H. pada tanggal 16 Oktober 1999 dan bercerai padatanggal 30 Nopember 2011 dan dari pernikahan tersebut belumdikaruniai anak3.

Bahwa benar Terdakwa kenal Lettu Laut (S/W) EnisAndarwati, S.H sekira tahun 1994 ketika samasama bertugas diKodikal selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan kemudianTerdakwa menikah dengan Saksi Enis Andarwati, SH padatanggal 16 Oktober 1999 tetapi pada tanggal 30 Nopember2011 sepakat bercerai melalui Pengadilan Agama Gresik dandan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.2.

,A,SHLettu Laut (KH) NRP 19354P, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, sertadihadapan umum dan Terdakwa.Hakim Ketua,Cap/TtdMuh.