atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Bahwa selain itu sebenarnya awai kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;.

10.Bahwa ketidak jelasan dasar dalil bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugatmelakukan wan prestasi tersebutlah yang mendasari Tergugat untuk melakukaneksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);11.Bahwa dengan dasar dalil tersebut sudah sepatutnya jika Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima;DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala yang diuraikan Dalam Jawaban maupun Dalam Eksepsi di atasmohon dianggap terulang pada bagian Dalam Pokok

Bahwa selain itu sebenarnya awal kejadian yang mendasari perjanjian tersebutdiatas adalah utang piutang, dimana Tergugat tidak akan mengingkari benar telahmeminjam uang pada Penggugat, yang mana peristiwa utang piutang tersebutoleh Penggugat diminta dituangkan dalam perjanjian yang dikondisikanseolaholah menjadi perjanjian pembelian, yang mana justru membuat isiperjanjian tersebut menjadi tidak jelas memperjanjikan hal apa;Halaman 11 Putusan No.65/Pdt.G/2019/PN.Sby.10.11.12.Bahwa seperti yang disebutkan

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

/tangal lahir Bekasi/09 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx,Kota Bekasi, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1971/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal O05 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHal. 7 dari 12 Put.no 586/Pdt.G/2014/PA.Bdwperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama JUMANA bin MISRAN dan BUNARDI bin MISRAN,, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

nnn Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN, pamani Penggugat dan WARID bin BUNASAN, sepupu Penggugat,untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN dan WARID bin BUNASAN, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dandua harus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan denganverstek;Menimbang bahwa mengenai petitum gugat Penggugat butir 4,karena dicabut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkanMenimbang bahwa petitum gugat Penggugat butir 5 adalah supayaPengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni : AnakPenggugat dan Tergugat lahir tanggal 16 April 2016, diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti ( Pl s/d P9) serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bukti surattersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan keterangan saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhipersyaratan hukum Formal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut diatas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Sidoarjo;e Bahwa isteri kedua bernama IDA RAHAYU sayang terhadap ketiga anak Pemohon;e Bahwa pemohon menjual tanah pekarangan terletak di Kelurahan Sidokare, KecamatanSidoarjo;e Bahwa atas penjualan tanah pekarangan hak kedua anaknya tersebut anaknya tidakkeberatan karena untuk biaya pendidikan;Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan tentang permohonanpemohonan hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan apakah pengadilan negeriSidoarjo berwenang memeriksa permohonann ini .Menimbang, bahwa mendasari

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joHal. 6 dari 12 Put.nomor 1707/Pdt.G/2013/PA.Bdwpasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI Il, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

;e Bahwa terdakwa yang saat itu mabuk tibatiba merasa tergoda melihat tubuhsaksi Serlis yang mengenakan celana pendek, sehingga langsung mendekatinyadan memegang payudara saksi Serlis ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah memegang ataumeremas payudara saksi Serlis karena tergoda melihat saksi Serlis mengenakan celanapendek ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut jelas terdakwa telah memegang ataumeremas payudara saksi Serlis yang merupakan perbuatan melanggar kesusilaan danyang mendasari

Unsur dengan sengaja dan didepan orang lain ;Menimbang, bahwa kesengajaan berarti terdakwa secara sadar melakukanperbuatannya dengan didorong oleh suatu motif dan terdakwa melakukan perbuatannyadengan diketahui orang lain ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalamunsur sebelumnya, terdakwa telah memegang atau meremas payudara saksi Serlis danyang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya adalah hasrat seksual terdakwamuncul setelah melihat saksi Serlis dan terdakwa melampiaskannya

Siti Nurjanah, namun tidak berhasil, sehinggaharus dilanjutkan pemeriksaanya;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir 1 dan 2antara lain adalah Penggugat mohon mohon supaya Pengadilanmenjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugattersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga kedua belah yangdibina sejak tanggal 21 Juni 2014, sejak awal berjalan harmonis, karenaPenggugat mendapat cemoohan dari ibu kandung tergugat

Perundangundangan, pihakkeluarga telah dihadirkan dan menyatakan tidak sanggup lagimendamaikan, serta Pengadilan telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak, namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk dapatbercerai harus dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum gugat Penggugat berikutnya (butir 3)adalah Penggugat mohon supaya Pengadilan menetapkan hakasuh/hadlonah/ anak Penggugat dan Tergugat nama Irfan Hanif Zaidan(laki laki) lahir pada tanggal 9 Juli 2015 sesuai Kutipan AktaMenimbang, bahwa posita yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masingmasing bernama SAKSI ITT dan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

Bayu Lutfinto yang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Perusahaan SMS Finance Bahwa mendasari padaketentuan dalam Undangundang nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas telah ditegaskan dengan jelas bahwa yang berhakdan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan adalah Direktur (Direksi) dan bukanya Manager Perusahaan.Sehingga dengan Penggugat menarik dan memposisikan ManagerPerusahaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benardan terdapat cacat error

Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan PenggugatKeliru.Bahwa mendasari pada judul gugatan Penggugat adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi atas dalildalil dalamposita gugatan (Vide, dalil posita angka 6 dan 7 gugatan) adalahmerupakan suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian yangHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Japmasuk dalam kategori jenis gugatan wanprestasi, Bahwa dalamhukum acara perdata antara gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 3;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terhadap dalilgugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalahmerupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa adanya hubunganhokum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suatu perjanjian,sehingga secara hokum apabila ada permasalahan hokum antaraPenggugatdan Tergugat haruslah diselesaikan dengan mendasari padaperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat tidak berharga dan terbukti tidak berdasar. Danuntuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluargugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak,karena telah gugur demi hukum.C.

Dalam Rekonvensi1.Bahwa dalil dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.Bahwa mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar gugatkepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyatakanPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menarik dan melelang mobilTruck milik Tergugat Rekonvensi.Bahwa dengan mendasarkan dalil hukum yang tidak benar, telahmenyebabkan Penggugat Rekonvensi masuk dan ditarik

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriTakalarmenyatakan yang dilakukan tersebut TERGUGAT (SUDAR BINHAMZAH) Dengan orang tua PENGGUGAT (H.S DG MANGUNG)Merupakan Akte Otentik sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata dan SahHalaman 13 dari 23 hal.Putusan Nomor 222/PDT/2019/PT MKSmenurut Hukum.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Kelirutanpa mendasari Pasal 48 dan Pasal 50 UndangUndang No.2 Tahun2014 Ketentuannya Isi Akte dilarang untuk dirubah/diganti, ditambah,dicoret, disisipkan

Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum Majelis Hakim padaPetitum Poin 2 Patutlah dikabulkan dan menyatakan bahwa jual beli atastanah obyek sengketa tersebut sah dan mengikat.Pertimbangan HukumMajelis Hakim tidaklan mendasari Asas Ketelitian dalam menimbangdimana Penggugat/Terbanding telah melakukan Perubahan Luas TanahObyek Sengketa dengan cara Mencoret,diketik dan dilakukanPenambahan dan pengurangan Luas jual beli Tanah obyek sengketatanpa dilakukan RENVOI pada Minuta akta Asli dan bukan pada

SalinanAkta jual beli.Dan didalam Pembuatan Akte Jual Beli tersebut samasekali tidak menyebutkan Alas Hak apa yang mendasari ProsesPerbuatan Hukum Jual Beli tersebut yang seharusnya dicantumkan didalam Akta Jual Beli oleh Penggugat/Terbanding dan TERGUGAT,I,IIdan IIl/Sekarang PEMBANDING,,II dan III menyatakan Bahwa Akte jualbeli tersebut diduga Palsu dan cacat Hukum.DALAM FAKTA PERSIDANGAN ADANYA PENGAKUANPENGGUGATI/ITERBANDING ATAS WASIAT YANG DIBERIKAN OLEHALMARHUM H.SAMPARA DG MANGUNG TERTANGGAL

Keberatan/Bantahan terhadap memori banding Para Pembanding ,II danll/Para Tergugat yang menyatakan Penggugat/Terbanding telahmelakukan Perubahan Luas Tanah dengan cara mencoret, diketik dandilakukan Penambahan dan pengurangan luas objek jual beli bahwaMajelis hakim tidaklah mendasari Asas Ketelitian didalam Poin 2 halaman3 sampai halaman 4, Bahwa Pada dasarnya Para Pembanding ,Il danIII/Para Tergugatlah yang tidak cermat dan keliru memaknai PersoalanRenvoi yang berada pada Akta Jual beli tersebut