Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-08-2024 — Putus : 10-09-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 75/B/2024/PT.TUN.SBY.
Tanggal 10 September 2024 — LUQMAN HAKIM vs BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI dan 1. H. MOH. ATOK AKBAR. dkk.
47 — 33
  • LUQMAN HAKIM vs BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI dan 1. H. MOH. ATOK AKBAR. dkk.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 29-03-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat:
PENGURUS TANAH WAKAF PEKUBURAN TIONGHOA KISARAN diwakili oleh BUDIONO HALIM
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
176 — 65
  • Penggugat:
    PENGURUS TANAH WAKAF PEKUBURAN TIONGHOA KISARAN diwakili oleh BUDIONO HALIM
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 08-06-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Lbp
Tanggal 12 September 2023 — Penggugat:
YAYASAN PROF.KHADIRUN YAHYA
Tergugat:
SITI FATIMAH
Turut Tergugat:
BADAN WAKAF INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA
38 — 29
  • Penggugat:
    YAYASAN PROF.KHADIRUN YAHYA
    Tergugat:
    SITI FATIMAH
    Turut Tergugat:
    BADAN WAKAF INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 17-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2023/PTUN.DPS
Tanggal 11 Juli 2023 — ., DKK
Tergugat:
KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI BALI
Intervensi:
H. Nakhrowi, S.H.
158 — 80
  • ., DKK
    Tergugat:
    KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI BALI
    Intervensi:
    H. Nakhrowi, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 07-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2023 — Krisnaidi
Tergugat:
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
Intervensi:
Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
58 — 0
  • Krisnaidi
    Tergugat:
    Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
    Intervensi:
    Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 10-06-2010 — Putus : 23-09-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 23 September 2010 — Yayasan (Stichting) Saleh Abdat Wakaf
441 — 240
  • Yayasan (Stichting) Saleh Abdat Wakaf
    ., tertanggal 15 Juni 2010tentang penetapan susunan Majelis Hakim perkara inidengan adra blaSa jo se sees ses seme se ee eee eo Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 76/PEN HS/20 10/PTUN JKT,tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; Putusan Sela Nomor : 76/G/2010/PTUNJKT, tertanggal 29Juli 2010, tentang ditetapkannya Yayasan (stichting)Saleh Abdat Wakaf, yang diwakili oleh Obed Saleh Abdat,selaku Ketua Pengurus Yayasan (stichting) Saleh AbdatWakaf
    Simon,SH, antara Yayasan Saleh Abdat Wakaf selaku pemilikdengan PT International Machinery Corporation disingkatPT Intermachine selakuDENyeWa err rr rr rr re rr ee eee eee.
    Bahwa Penggugat II berhak untuk menempati bangunan yangterletak di Jalan Veteran Nomor 37, Kelurahan Gambir,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sejak tertanggal 1November 1974 sampai dengan batas waktu yang tidakditentukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, sesuaidengan Salinan Akta tentang Perjanjian Sewa MenyewaNomor 3 tertanggal 1 November 1974, yang dibuatdihadapan Notaris Soeleiman Loebis, SH, antara YayasanSaleh Abdat Wakaf selaku pemilik dengan PT SekayuInternational selakupenyewa; ++ 22 eee
    Bahwa Saudara Obed Saleh Abdat, yang mengaku sebagaiketua Yayasan Saleh Abdat Wakaf ingin menghentikanhubungan sewa menyewa dengan Para Penggugat namun ParaPenggugat tidak setuju karena Yayasan Saleh Abdat Wakaftidak mau memberikan ganti rugi sebagaimana yangterdapat dalam Salinan Akta tentang Perjanjian SewaMenyewa Nomor 4 tertanggal 15 Nopember 1971, SalinanAkta tentang Tambahan Aturan Perjanjian Sewa MenyewaNomor 1 tertanggal 13 Desember 1971, Salinan AktaHalaman 11 dari 69 halaman PutusanNo.
    8 September 2009 dariSaudara Obed Saleh Abdat yang mengaku sebagai ketuaYayasan Saleh Abdat Wakaf, Tergugat telah mengeluarkansurat keputusan yaitu) Surat Keputusan Tergugat Nomor223/2010 += tertanggal 24 Mei 2010 tentang PerintahPengosongan Rumah/ Bangunan Yang Terletak Di JalanVeteran , Nomor 36, Nomor 37 Dan Nomor 38, KelurahanGambir, Kecamatan Gambir, JakartaPUGS ey
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 12-06-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 12 Juni 2020 — ,dkk
Tergugat:
KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI BALI
Intervensi:
SUBARDI Dkk
353 — 198
  • ,dkk
    Tergugat:
    KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI BALI
    Intervensi:
    SUBARDI Dkk
    Widodo selakuHalaman 1 dari 307 Halaman Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.DPSWakif terdaftar dalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalamyang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor: 269,Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;3. HALIMAH RODIYAH, Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Cokroaminoto No.267 Br.
    Widodo selakuWakif terdaftar dalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalamyang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor: 269,Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;4. HARTADJI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Tinggal di Br. Tegeh Gg.
    tanggal 20 September 2019 terkait permasalahanTanah Wakaf SHM No. 1279/Wakaf Masjid Darussalam danrapat dalam pengambilan keputusan tersebut secara kolektifkolegial di Ruang Bidang Bimas Islam Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Bali dan KeputusanTERGUGAT pada hari Jumat tanggal 20 September 2019terkait permasalahan Tanah Wakaf SHM No. 1279/wakafMasjid Darussalam bukan merupakan hasil banding dan hasiltindak lanjut dari upaya administrasi yang dilakukan olehPihak Rasmadi dkk, karena keputusan
    SHM No. 1279/Wakaf Masjid Darussalampadahal hakhak PARA PENGGUGAT telah di jamin olehUndangundang khususnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PPNo. 42 Tahun 2006 dan Peraturanperaturan PerwakilanBadan Wakaf Indonesia; Bahwa dampak hukum berikutnya dari Surat Keputusan dariTERGUGAT Nomor: 54/BWI/Bali/IX/2019 tanggal 25September 2019 mengakibatkan hilangnya hak dariPENGGUGAT IV yang sudah ditetapkan sebagai Nazhirresmi oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia KotaDenpasar berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.W2/009
    W2/009/K4/1991 tanggal20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf dan berdasarkanSurat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasarnomor:11/BWI.DPS/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihalSurat Pencabutan SK Perwakilan Badan Wakaf IndonesiaNo. 05/BWI.DPS/NZ/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 danSurat Nomor 15/BWIDPS/V/2019 tanggal 7 Mei 2019menjadi hilang hakhaknya sebagai Nazhir aktif yang sah dansebagai Sekretaris Nazhir Masjid Darussalam atasditetapkannya surat keputusan TERGUGAT; Kondisi tanah wakaf SHM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 14-09-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2023 — Penggugat:
YAYASAN DOKTOR HAJI ABDULLAH AHMAD PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM PADANG
Tergugat:
KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
53 — 0
  • Penggugat:
    YAYASAN DOKTOR HAJI ABDULLAH AHMAD PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM PADANG
    Tergugat:
    KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-07-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1315 K/PDT/2023
Tanggal 4 Juli 2023 — KARMINI WAKAF, S.H., alias NI WAYAN SUKARMINI
118 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARMINI WAKAF, S.H., alias NI WAYAN SUKARMINI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-08-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — MAS NOOR ISMAR BIN PERMATA MAIL, dkk vs KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
73 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS NOOR ISMAR BIN PERMATA MAIL, dkk vs KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
    Karena tanah tersebutadalah Tanah Wakaf yang seharusnya dilindungi oleh Sertifikat TanahWakaf, bukan Sertifikat HGB;Bahwa Sdr. H.M. Baijuri Rasyid , M.Ag., tersebut bukanlah (tidaklahdapat ditunjuk) sebagai Nazhir atas Tanah Wakaf tersebut karenaberdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 23 Juli 1971disebutkan bahwa penerima Tanah Wakaf tersebut (Nazhir) adalahPanitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Labuhan Ratuyang diketuai oleh Hi. Abdul Razak.
    Kantor UrusanAgama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KecamatanKedaton Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf);2.
    pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang antara lain Wakaf;Bahwa untuk mengetahui tentang apa yang disebut Sebagai SengketaPerwakafan, perlu kiranya kami kemukakan terlebih dahulu tentangpengertian wakaf, Wakif, Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf,sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untukjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluanibadah dan/atau kesejakteraan
    umum menurut syariah; ( Pasal 1 ayat(lI) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf); Wakif adalah pihak yeng mewakafkan harta benda miliknya ( Pasal 1ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf); Wakif meliputi :a.
    Badan hukum;(Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakifuntuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;( Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf); Nazhir meliputi :a. perseorangan,b. organisasi,c. badan hukum;(Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)Halaman 20 dari 24 halaman.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : KETUA YAYASAN PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
362 — 837
  • Pembanding/Penggugat : KETUA YAYASAN PANGERAN SUMEDANG
    Terbanding/Tergugat : KETUA YAYASAN NADZHIR WAKAF PANGERAN SUMEDANG
    Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Sumedang
    2020 (P3); Tergugat adalah sebagai berikut: e Ketua bidang Pengelolaan Wakaf dan aset asetdiYayasan Pangeran Sumedange Ketua Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang; Turut Tergugat adalah Nadhzir dalam kapasitas penerima wakaf(Bupati Sumedang);3.
    wakif dan masyarakat Sumedang;Bahwa Tergugat telah mengambil alin peran dan fungsi Penggugatsecara melawan hukum sebagai pengelola seluruh Wakaf dan Aset asetYayasan Pangeran Sumedang;Bahwa dalam keadaan sekarang dan kondisi saat ini seluruh Wakaf danAset aset Yayasan Pangeran Sumedang di kuasai oleh Tergugat, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan cara memasangplang atas nama Yayasan Nadzhir Wakaf Pangeran Sumedang di atasobjek Tanah Wakaf, dan menyewakan tanah wakaf, menagih,
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, Orang atau Badan Hukum.Bahwa terbentuknya Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang(TERGUGAT) untuk mengelola Wakaf Pangeran Aria SoeriaAtmadja salah satunya di dasarkan pada Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 009/BWI/NZ/2017tangal 03 November 2017, bukan sebagaimana yang di dalilkanPENGGUGAT dalam Angka 21 Gugatannya, oleh karenanyaTERGUGAT dengan BADAN WAKAF
    Bahwa satusatunya Nazhir Wakaf Pangeran Aria Soeria AtmadjaHANYA TERGUGAT karena telah mendapat Putusan BadanPelaksana Wakaf Indonesia Nomor: 009/BWI/NZ/2017 tanggal03 November 2017, karena telah menjadi Nazhir makaTERGUGAT berhak untuk menerima dan mengelola hartabenda wakaf, sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni:Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dariWakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya,
    Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 27-01-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/Ag/2015
Tanggal 27 Januari 2015 — ACHMAD FAHMI (selaku Nadzir Wakaf H. Murtadho)
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD FAHMI (selaku Nadzir Wakaf H. Murtadho)
    yang dikuasai oleh Tergugat merupakan bagian dari tanah wakaf.Bahwa, kekurangan tanah wakaf seluas 158 m? diketahui kemudiansetelah diadakan pengukuran oleh Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 30Oktober 1989, ternyata bagian tanah wakaf seluas 158 m? yangmerupakan keseluruhan tanah wakaf seluas 3.072 m?
    untuk menyerahkansebagian tanah wakaf tersebut kepada Tergugat I, dengan demikianNaskah Penyerahan tanggal 24 Juli 1967 batal dengan sendirinya;Bahwa, pada azasazas hukum dalam Agama Islam mengenai hartabenda wakaf tidak boleh dilakukan perubahan baik terhadap bentukmaupun fungsinya, apalagi menghilangkan harta benda wakaf tersebut,karena menurut hukum Islam wakaf adalah wakaf tidak boleh diutakatik,walaupun demi kepentingan manfaat;Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Imam Syafii danAhmad
    Kemudian Imam Syafi'i mengatakan: Menjualdan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidakboleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untukketurunan sendiri, meski terdapat seribu satu macam alasan untuk itu.Imam Syafii memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaakanbarang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, Imam Syafiimemberikan contoh misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dantidak bisa berbuah lagi.
    menyerahkan sebagian tanah wakaf danbangunan di atasnya dengan ukuran 5 x 11 m?
    danAkta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 15 November 1999 telahHal 21 dari 30 hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 06-11-2023 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 739/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2024 — Penggugat:
YAYASAN SALEH ABDAT WAKAF
Tergugat:
RAMANI SJAHRISAL NIKUJULUW ALIAS REMMI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
54 — 25
  • Penggugat:
    YAYASAN SALEH ABDAT WAKAF
    Tergugat:
    RAMANI SJAHRISAL NIKUJULUW ALIAS REMMI
    Turut Tergugat:
    KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 15/PLW/2018/PTUN.DPS
Tanggal 10 Oktober 2018 — ROESLAN; V.M ABDUL MALIK, SH TERLAWAN: -PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Provinsi Bali.

183 — 43
  • ROESLAN;V.M ABDUL MALIK, SHTERLAWAN:-PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Provinsi Bali.
    DPS.mengkaji lebih mendalam lagi apa sebenarnya yang dimaksudsengketa dalam hal wakaf sebagaimana dimaksud dalam Undang undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 62 ayat 1 dan ayat 2TOLSEIOLT 5 ~~~ nnn er ce.
    Bahwa dalam bidang wakaf, sengketa wakaf itu begitu luas mulai daristatus tanah, status hukum pewakif, pemanfaatan tanah wakaf,perubahan objek wakaf,bentuk bentuk wakaf yang tidak hanya dalambentuk tanah dan lain sebagainya yang merupakan wilayah sengketadalam kewenangan Pengadilan Agama,akan tetapi mengenaipenerbitan Surat Keputusan yang dilakukan oleh Badan WakafIndonesia dalam hal ini termasuk Perwakilan Badan WakafIndonesia(BW1)Propinsi Bali sebagai lembaga yang bertindak untukdan atas nama Negara
    yang didirikan berdasarkan amanah dariUndangundang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang pengaturanpembentukan tugas dan fungsinya diatur dalam Bab IV pasal 47 61Undangundang No 41 tahun 2048 Tentang Wakaf adalah lembagayang bertugas untuk mengatur halhal terkait dengan wakaf danmengeluarkan surat keputusan atas penetapan, penggantian danpemberhentian nazhir terkait dengan adanya wakaf sehingga menuruthemat Pelawan sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang Undang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
    dalam Bab IV pasal 47 61 Undangundang No 41 tahun 2004Tentang Wakaf adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur hal hal terkait dengan wakaf dan mengeluarkan surat keputusan ataspenetapan, penggantian dan pemberhentian nazhir terkait denganHalaman 9 dari 27 halaman Putusan Perlawanan Nomor 15/PLW/2018/PTUN.
    Bahwa berdasarkan Undang Undang No 41 tahun 2004 tentangPasal 45 ayal (2) * sxssessesesescnesssemseeeeeneenseeeeeensensereeeneenenreeeteeaesPemberhentian dan pergantian Nazhir, sebagaimana dimaksud ayat/(I)dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia, Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia Pasal 47 ayat (2):Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga Independen dalammelaksanakan tugQasnya, 7m anemone nnn nnnPaiSall 402 BIUIRGT Gljseesecsiestaeneeeercereen nena nennnaiinmannhnnaannemanntntnaBadan Wakaf
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-04-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 29 September 2022 — Penggugat:
Yayasan An-Nur Permai Pondok Gede
Tergugat:
Menteri Hukum & HAM RI
Intervensi:
Yayasan Wakaf An Nur Jatibening Permai
345 — 110
  • strong>L I :

    Dalam Eksepsi

    Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor: AHU-0004634.AH.01.04.Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf
    Annur Jatibening Permai;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor: AHU-0004634.AH.01.04.Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Annur Jatibening Permai;
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah).
    Penggugat:
    Yayasan An-Nur Permai Pondok Gede
    Tergugat:
    Menteri Hukum & HAM RI
    Intervensi:
    Yayasan Wakaf An Nur Jatibening Permai
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 20-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PA PONOROGO Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Po
Tanggal 20 Desember 2023 — Pemohon melawan Termohon
76 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan tanah wakaf untuk sekolah Madrasah Tsanawiyah Maarif Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dari sertipikat nomor 92 Tahun 1994 adalah tanah wakaf seluas 1408 M2 dengan dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan
    Tanah wakaf MTS Maarif Munggung dan tanah pekarangan P.
    RofiI, Sebelah Timur : Tanah wakaf MTS Maarif Munggung dan tanah/rumah P. Mujib serta tanah/rumah P. Thohir, Sebelah Selatan : Jalan Desa dan Masjid Al-Muttaqin, Sebelah Barat : Tanah wakaf MTS Maarif Munggung dan tanah pekarangan P.
    Slamet;
  • Menetapkan tanah wakaf untuk Masjid Al-Muttaqin Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dari sertipikat nomor 92 Tahun 1994 adalah tanah wakaf seluas 952 M2 dengan dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah pekarangan P.
    Slamet dan Tanah wakaf MTS Maarif Munggung, Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah wakaf MTS Maarif Munggung, sebelah Selatan berbatasan dengan : Bangunan Lembaga Pendidikan MI Maarif Munggung I dan jalan Desa, Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah pekarangan B.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 17-01-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 11/B/2013/PT.TUN.MDN
Tanggal 19 Februari 2013 — MAS NOOR ISMAR BIN PERMATA MAIL, Dkk VS KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG, Cs
38 — 25
  • MAS NOOR ISMAR BIN PERMATA MAIL, Dkk VSKEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG, Cs
    KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)/PEJABATPEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW ) KECAMATANKEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta No.11 Komplek Kantor KecamatanKedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa...Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2012 memberikan kuasa kepada: aa === =. Anggit A. Nugroho, S.H.,M.H.; 2. Awan Hernawan,S.H.; 3. Defri Julian, S.H.; 4. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H.;5. Nitaria Angkasa,S.H., M.H.; 6.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 17-12-2021 — Putus : 18-05-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 19/G/2021/PTUN.DPS
Tanggal 18 Mei 2022 — Penggugat:
1.h. nakhrowi
2.soepriyo
Tergugat:
ketua perwakilan badan wakaf indonesia (BWI) kota denpasar
Intervensi:
Saiful Ridlo , SE DKK
296 — 74
  • Penggugat:
    1.h. nakhrowi
    2.soepriyo
    Tergugat:
    ketua perwakilan badan wakaf indonesia (BWI) kota denpasar
    Intervensi:
    Saiful Ridlo , SE DKK
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-02-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Skh
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 63
  • Membatalkan Wakaf Nomor W.2/KK.11.11.004/007/2015 hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

    4. Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf 00009 atas nama Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo tanggal 01 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;

    5.

    Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memproses ulang wakaf dari Saman (Penggugat I) kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Busthanul Athfal Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

    6. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memproses ulang Sertipikat Tanah Wakaf 00009 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo

    7.

    Hartati, membuat Penggugat merasa tidak memiliki hak apapun atastanah yang diwakafkannya tersebut sedangkan pengurusan wakaf belumselesai dan sertifikat wakaf belum ada; Penggugat mengakui telan melakukan proses ikrar wakaf dihadapanPPAIW Kecamatan Gatak dan mengetahui bunyi akta ikrar wakaf tersebuttanah diwakafkan kepada ORANG 1 (Tergugat !)
    Pdt.G/2018/PA.Skhdengan Akta Ikrar Wakaf No.
    sebagaiPemberi wakaf (Wakif) dan ORANG 1 (Tergugat !)
    Hartati selaku wakil dari YAYASANsebagai pihak kedua (penerima wakaf). Prosedur Wakaf yang tertuang dalamSurat perjanjian tersebut dilihat dari unsurunsur atau rukun wakaf telahmemenuhi semua unsur wakaf, yaitu: adanya Wakif bernama Saman(Penggugat !)
    Wakaf yang sudah diberikan kepada penerima wakaf pertamatidak dapat dibatalkan kembali oleh wakif, jika terjadi penyelewengan terhadapamanah wakaf, maka yang dapat diganti adalah Nadzirnya (vide pasal 6 ayat(4) Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf), dan bukan berupapencabutan/pembatalan wakaf oleh wakif terhadap penerima wakaf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, DKK
87 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, DKK
    KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUATAKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, berkedudukandi Jalan Ikan LumbaLumba Nomor 66, Surabaya;2.
    subyek hukum tertentu yakni Yayasan Tamir MasjidI1Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya serta final karena yang berhak untukmenerbitkan sertifikat tanah wakaf adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Kantor Pertanahan Surabaya II) berdasarkan UndangUndang No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo PeraturanPemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977
    CHAMIM MADJID (Bendahara) berdasarkan AktaAkta Ikrar Wakaf tanggal 15021999 No.KW.11.03/BA.03.2/1999 yang dibuat olehdan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Surabaya dan saat inidikuasai oleh 1. Harmani, MM., 2. H. Achmad Yusa, S.Pd.I 3. Drs. Ec. AchmadSaiful Chalim 4. H.A. Ghozali Muhammad dan 5. M.
    Pasal 49ayat (1) mengatur :(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:As sezd. memberhentikan dan mengganti Nazhir;fl...17 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf TidakBergerak Berupa Tanah :PERTAMA, dalam Bab III, tentang Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf TidakBergerak Berupa Tanah, Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut :1 Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikandan
    WAJIB melaluiBadan Wakaf Indonesia.18 Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa keputusan pergantian Nazhirdengan Surat Pengesahan Nadzir (W.5) Kantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan tanggal 31 Maret 2010No.Kk.13.36.03/01/I0/Tahun 2010 tanpa melalui Badan Wakaf Indonesia, tetapilangsung dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I.