ringan;(Linat Prof Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam Hukum Acara PerdataIndonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal 117);11.Bahwa dengan demikian karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas adalah yang salah, karena pertimbanganhukum tersebut melanggar kaidah dan salah menerapkan hukum acarayang berlaku serta tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepatdan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya sudah sepatutnya

Supardi tidak mungkin menandatangani SPPK/bukti PK3;Bahwa lebih lanjut, fakta SPPK tidak ditandatangani oleh almarhumSupardi diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses persidanganpada BPSK Kota Padang oleh karenanya sudah sepatutnya dianggapsebagai pengakuan (vide Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 1926 KUHPerdata) Penggugat bahwa memang SPPK tidak ditandatangani olehHalaman 26 dari 38 hal. Put.

Membayarkan klaim asuransi (yang terbukti sudah batal);Oleh karenanya putusan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum dansudah sepatutnya putusan BPSK tersebut untuk dibatalkan;53.Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai akibatbatalnya pertanggungan dalam perkara a quo maka merujuk kepadapernyataan pada SPPK sebagai berikut:Dengan ini saya menyatakan bahwa atas pertanyaanpertanyaan di atastelah saya berikan dengan lengkap dan berdasarkan keadaan yangsebenarnya, apabila teroukti

Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban mengembalikan uangsebagai bentuk ganti rugi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat(1) dan ayat (2) UUPK;56.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka patuhlah bagiMajelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskanperkara ini untuk memutuskan bahwa Putusan BPSK Nomor008/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2015 dari BPSK Kota Padang cacat hukumdan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah melanggarhukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya

dibatalkan, hal manasebelumnya tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Fact;63.Bahwaselanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas pula maka tampakjelas dan nyata bahwa karena tidak memberikan pertimbangan hukumdengan teliti, cermat dan saksama, maka terbukti Putusan Majelis Hakimpada Judex Juris Mahkamah Agung dalam perkara a quo pertimbanganhukumnya kurang dan tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd) dansudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UndangUndang Mahkamah Agung

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak dalil Pelawan tersebut.B. Terlawan IV Menolak Dengan Tegas Dalil Pelawan Yang MenyatakanTerlawan IV Tidak Pernah Memberi Kesempatan Kepada PelawanUntuk Melunasi Kewajibannya Sehingga Lelang MerupakanPerbuatan Melawan HukumHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 7/Padt.Bth/2020/PN Byl.1.

kewajibannya sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (tidak melawanhukum), sehingga Terlawan IV tidak memenuhi unsurunsurperbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka dalil Pelawan halaman 4angka 7 dan 8 yang pada intinya Terlawan IV tidak pernah memberikesempatan kepada Pelawan untuk melunasi kewajibannya,sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Pelawan adalah dalil yang mengadaada dan tidakberdasar, sehingga sudah sepatutnya

Terlawan IV dalamperkara a quo berkedudukan sebagai Pejabat Lelang Kelas telahmenjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan (kewenanganatribusi), sehingga sudah seharusnya Terlawan IV tidakdisertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Pelawan.Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pelawan kepadaTerlawan IV sangatlan berpotensi membebani keuangan negarapadahal diketahui antara Pelawan dan Terlawan IV tidak terdapathubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya

dalil dan petitum Pelawan tersebut ditolak olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa danmemutus perkara a quo.Bahwa Terlawan IV menolak dalildalil dalam posita dan petitumPelawan untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolakoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.Maka : berdasarkan halhal tersebut, Terlawan IV mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutusperkara a guo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM

untukmenentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatan perlawanannyamerupakan hak dari Pelawan sebagaimana yang telah dijelaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung No 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari1982 adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan Siapasiapayang akan digugat;Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 7/Padt.Bth/2020/PN Byl.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat eksepsi Terlawan IV mengenai dikeluarkan sebagai pihakadalah tidak beralasan dan sepatutnya

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugatdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);B. Eksepsi Tergugat III Dikeluarkan Sebagai Pihak;1. Bahwa kedudukan Tergugat III dalam lelang eksekusi Hak Tanggungandalam perkara a quo pada dasarnya bertindak sebagai PelaksanaLelang berdasarkan permohonan dari Tergugat II (USP SwamitraKoperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri/Penjual);2.

bukan atas nama Penggugat;Bahwa apabila memang Penggugat merasa memiliki tanah dan bangunanobjek perkara lalu kenapa baru sekarang mempermasalahkannya, setelahadanya 2 (dua) gugatan sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 yangmengalahkan Tergugat selaku Debitur dan menyatakan bahwa Tergugat merupakan Debitur yang wanprestasi;Bahwa dalildalil Penggugat hanya merupakan salah satu usaha untukmemperlambat dan menghambat proses lelang yang telah terbukti sahsesuai dengan ketentuan lelang sehingga sudah sepatutnya

Bahwa demikian hal nya dalam perkara a quo, sudah sepatutnya Penggugatmengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum denganTergugat Tergugat II, serta menanggung risiko atas kecerobohan yangdilakukannya sendiri.

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IIIsangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahulantara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum,Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kinsehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada TergugatIII;4.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yangdiajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untukditolak oleh Majelis HakimTergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitumnyaangka 2 yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan MelawanHukum;2.

Atau sepatutnya Terdakwaharus menyangka bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah wakaf dan tidakdapat diperjualbelikan (kejahatan).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke 1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSabang tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :1.

formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan dan putusan baikputusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkaraa quo karena Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian.Bahwa terhadap dakwaan tunggal yang didakwa melanggar pasal 480 ke1 KUHPidana, unsur sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja membeli sesuatu benda; yang diketahui atau sepatutnya

tanah tersebut datang dari Terdakwa sendirisebelum Terdakwa mengetahui tanah tersebut bagian dari tanah yangdiwakafkan, yaitu Terdakwa menemui Kaoy di Indrapuri yangbermaksud membayar ganti rugi tanah;Maka dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri yangmenyatakan Terdakwa terbukti telah membeli sesuatu barang, tidaksesual dengan ketentuan pasal 480 ke 1KUHP karena tanah (barang)tersebut telah lebih dahulu dikuasai oleh Terdakwa, bukan terlebihdahulu membeli lalu menguasai;yang diketahui atau sepatutnya

Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugatbukanlah merupakan keadaan force majeure sebab dalam hal ini Tergugat yang telahmelakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yangkemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin dan menyala kembalisehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakankeadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimanaTergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaanpuncak

Reg. 588 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973, dimana pada intinya menyatakanbahwa keadaan dimana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa caramengjisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan haltersebut berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milikorang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan memaksa.Dihubungkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi dalam perkara ini, bahwaTergugat sudah sepatutnya menyadari akan bahaya jika melakukan pembakaranHal. 6 dari

pokoknyamenyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnyamengambildan memperhatikan halhal sebagaimana tertuang di dalam berita acarapemeriksaan perkara ini ; Putusan Pengadilan Agama Jambi 2019649 halaman 4 dari 11 halamanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01Desember 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengarkarena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

dipandang telah terjadisecara terus menerus ;Menimbang, bahwa /n casu kurun wakiu selama lebih kurang satu tahundelapan bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugatdipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika kKeduanyaingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugatyang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sertadari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

JonBin Hasan yang bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kelurahan LubukBuaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampai disana keduasaksi menjual seluruh barangbarang milik saksi korban tersebutkepada terdakwa, dengan harga Rp.3.900.000, (tiga juta sembilanratus riburupiah);Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa barangbarang tersebutadalah hasil kejahatan karena harga pembelian kain tersebut jauhdibawah harga sebenarnya, dimana keseluruhan harga kain sarung dankain sprei milik dalam kondisi baru tersebut

Jon Bin Hasan yang bertempat di Pasar Lubuk BuayaKelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,sesampai disana kedua saksi menjual seluruh barangbarang miliksaksi korban tersebut kepada terdakwa, dengan harga Rp.3.900.000,(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa barangbarang tersebutadalah hasil kejahatan karena harga pembelian kain tersebut jauhdibawah harga sebenarnya, dimana keseluruhan harga kain sarung dankain sprei milik dalam kondisi baru tersebut

telahterbukti melakukan perbuatan penadahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dari pasal yangdidakwakan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar dalam perbuatan terdakwa, maka oleh karena itumenurutMajelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,maka untuk itu terdakwa sepatutnya

Limas, menurut Hakim adalah telah terbuktimengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasanmenurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sSepanjangmengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untukmemperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)

Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmidari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiyang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimanaditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus puladitentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah badik dengan ukuran 14,5 Cm danlebar 2 Cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat, merupakan alat senjatatajam yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan, maka sudah sepatutnya

, bahwa perubahan nama Pemohon sangat dibutuhkanPemohon, dimana perubahan nama tersebut sesuatu yang wajar dan tidaktidak bertentangan dengan hukum~ dan adat istiadat ataukebiasaan/kepatutan serta kesusilaan yang berlaku di tengahtengahmasyarakat serta agar terciptanya keseragaman datadata Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudahsepatutnya petitum permohonan perubahan nama Pemohon untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,petitum angka 3 permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan, dan Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untukmengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenSoppeng untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalandan yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telahdikabulkan maka sudah sepatutnya

Penetapan Nomor 32/Pat.P/2021/PN WnsMenimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohondikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang adadalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebihefektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dariadanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biayapermohonan yang timbul dalam perkara ini haruslan dibebankan kepadaPemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengatur tentangtata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya,dan ternyata wali Pemohon meskipun telah dua kali dipanggil untuk datangmenghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya

Pen No.0274/Pdt.P/2018/PA.Jbg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebuttermasuk sikap enggan (adhal) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu paman pemohon (wali Pemohon)telah dapat dinyatakan sebagai wali adhal;Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakanadhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Pen No.0274/Pdt.P/2018/PA.Jbg.ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelaiwanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makasudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX,Kabupaten Jombang selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai WallHakim atas diri Pemohon yang akan menikah dengan seorang lakilaki bernamaCALON SUAMI PEMOHONs;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkupbidang

di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telan memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat , akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

dua ) bulan; Bahwa sejak bulan Desember 2013 Tergugat berubah tempramental kepadaPenggugt dan bahkan mengucapkan katakata cerai kepada Penggugat danhilanglah rasa nyaman dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Tergugat , serta dari ketidakhadiran Tergugat untukHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 0402/Pdt.G/2014/PA.Pdgmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakankewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa,mengadili dan menyeleskannya;Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa sesu dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016tentang Proses Mediasi, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

rumahtangga serta Tergugat suka berjudi, yang puncak pertengkaran terjadi padabulan Desember 2014 yang penyebabnya Tergugat kalah dalam berjudi;Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceran harus cukup alasanbahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagmanaditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

tahun, 8 (delapan) bulan lamanya;Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat denganTergugat tidak tinggal serumah lagi samp sekarang, dan tinggal di tempatmasingmasing tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercer dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

dalam bulan Februari Tahun 2021, atau setidaktidaknya pada suatu waktumasih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Gunungtua Jae Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan,membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu) benda, yangdiketahui atau sepatutnya

Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR HARAHAP telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, untuk menarikkeuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barangyang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP;2.

korban.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, dengan ini kami mohonsupaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut Umum dan menyatakan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor346/Pid.B/2021/PN.PSP tanggal 15 Desember 2021.e Menyatakan terdakwa ZULFIKAR HARAHAP telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, untuk menarikkeuntungan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubarang yang diketahui atau sepatutnya

ditahan dan sebagaian besar saksisaksi yangdipanggil bertempat tinggal lebin dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe,maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumaweberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,membeli, menawarkan,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, Menggadaikan, mengangkut, Menyimpanhalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Lsmatau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan. menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad.1.Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah personyang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan. menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa, adanya barang bukti sehingga ditemukan faktafakta hukumsebagaimana terurai diatas bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015sekira pukul 03:00 Wib bertempat di parkiran

bermaksud sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukankarena Tergugat tidak hadir di persidangan namun demikian pengadilan telahmemberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , akan tetapiPenggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

2008, Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajibkarena ketahuan menyimpan ganja, memakai juga sebagai pengedar.Sehingga telah divonis oleh hakim dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

perkawinan adalahHal 8 dari 12 hal.Put.No.0155/Pdt.G/2013/PA.Pdgmasih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabilaikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanyatelah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suamiisteri tersebut ;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

terhadappermohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam KutipanAkta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NURUL HIDAYAH diperbaikimenjadi tertulis NORHIDAYAH, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandungkebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum,sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, Sepanjang mengenai identitas diridari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Amt.Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelan menerima salinan resmidari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan nama ibu Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

permohonanPemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuanpermohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimanadalam amar penetapan ini;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 119/Padt.P/2019/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang

permohonannya dan mohon putusan ;5Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalamberita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yangtercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

yangdisebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawaseoranganaknya sampai sekarang ini tidak pula diketahui keberadaannya ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukupalasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tanggasebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor tahun1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karenatidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telahserius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang tiga tahundipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon danTermohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yangpada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dariketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelahdipanggil dengan sepatutnya

Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon yang bernama PATHUR RAHMAN yang semula tertulislahir pada tanggal 10 Januari 2002 seharusnya tertulis lahir pada tanggal 10 Juli2005, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklahbertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untukdinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohontersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelan menerima salinan resmidari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada registerAkta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya