surat usulan; APIP dalam hal ini Penggugat yakini sama sekali tidakpernah menerima atau memeriksa surat usulan tersebutyang dibuat oleh Tergugat sendiri sebagaimana terlihatdalam konsideransi menimbang daripada Objek GugatanHalaman 15 dari 76 halaman.

:Ketika PPK membuat Surat Usulan No. 660/073.61tanggal 30 Nopember 2015 tentang Usulan PenetapanSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terbukti tidakdilengkapi dengan hasil klarifikasi dengan Penggugatyang lazimnya dituangkan dalam bentuk Berita AcaraPemeriksaan (BAP) dan lazimnya ditandatangani olehPenggugat, sehingga dengan demikian nyata pembuatansurat usulan itu telah melanggar ketentuan vide Pasal 7 :1 b & Pasal 2.

Ketika Tergugat membuat surat usulan patut didugamengetahui dan menyadari sepenuhnya akan halpelanggaran yang telah dilakukannya terhadap ketentuanPerka LKPP 18/2014 karena seharusnya yang membuatsurat usulan itu adalah PPK bukan Tergugat; Begitupun patut diduga Tergugat (mungkin) tetap sajameneruskan surat usulan kepada APIP, sehingga jelasjelas oleh karena pembuatan surat usulan telah salah dankeliru. maka secara otomatis ketentuan waktupenyampaiannya pun menjadi ngawur dan kacau balau.Halaman

mengajukankeberatan terhadap surat usulan itu sesuai ketentuan videPasal 9 : 1.

Jika dalamberkas surat usulan disebut dilengkapi BAPPenggugat,BAP itu tidak ditandatangani oleh Penggugat, 2). Jikaberkas surat usulan disebut harus diberitahukan kepadaPenggugat, Penggugat sama sekali tidak pernahmenerimanya dan 3).

RAMLAN SAAT, S.Pdi kemudian membantumelengkapi dokumen persyaratan usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP.Bahwa berkas persyaratan yang dilengkapi sebagai berikut :1.8.Usulan Gapoktan menjadi Penerima PUAP, ditanda tangani oleh HamdanSiregar sebagai Ketua Gapoktan, Emri Harahap, S.Ag selaku KepalaDesa Bangai, dan H.

Selanjutnya usulan gapoktanmenjadi penerima PUAP di kirim ke Ketua Tim Pembina PUAP ProvinsiSumatera Utara untuk dilakukan verifikasi dokumen administrasinya.Bahwa setelah verifikasi dokumen usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP2011 selesai di verifikasi di tingkat Provinsi kemudian usulan tersebut di kirimke Direktorat Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian.

Selanjutnya usulan gapoktanHal. 14 dari 41 Hal. Put. No.41/PID.SUS.K/2014/PTMDN.menjadi penerima PUAP di kirim ke Ketua Tim Pembina PUAP ProvinsiSumatera Utara untuk dilakukan verifikasi dokumen administrasinya.Bahwa setelah verifikasi dokumen usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP2011 selesai di verifikasi di tingkat Provinsi kemudian usulan tersebut di kirimke Direktorat Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian.

Selanjutnya usulan gapoktanmenjadi penerima PUAP di kirim ke Ketua Tim Pembina PUAP ProvinsiSumatera Utara untuk dilakukan verifikasi dokumen administrasinya.Bahwa setelah verifikasi dokumen usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP2011 selesai di verifikasi di tingkat Provinsi kemudian usulan tersebut di kirimHal. 21 dari 41 Hal. Put. No.41/PID.SUS.K/2014/PTMDN.ke Direktorat Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian.

Usulan Desa/Gapoktan Program Usaha Agribisnis pertanian tahun Hal. 30 dari 41 Hal. Put. No.41/PID.SUS.K/2014/PTMDN.

Riau sisa masa jabatan tahun20162021 ini, halmana keduanya tidak terpenuhi dalam suratkeputusan yang menjadi objek gugatan aquo,' karenasebagaimana bukti bukti yang akan kami ajukan dalampersidangan ini, Keputusan tergugat yang menjadi objek gugatana quo. diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui mekanismepemilihan, melainkan dengan mekanisme penetapan calontunggal, dan juga tanpa didasarkan pada usulan dari partaipolitik atau gabungan partai politik pengusung melainkandidasarkan pada usulan sepihak

calon Wakil GubernurKepulauan Riau Sisa masa jabatan tahun 20162021, yang padahalSurat Gubernur tersebut ternyata dibuat sendiri oleh Gubernur danbukannya meneruskan usulan dari partai politik atau gabunganpartai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (1)tersebut sehingga usulan Gubernur Kepulauan Riau dengan suratnyaNomor : 122/0236/SET tanggal 23 Februari 2017 perihal penyampaianusulan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa masa jabatantahun 20162021 sehingga oleh karenanya adalah

yang dimanatkan oleh UndangUndang tersebut, begitujuga dalam dictum menimbang huruf 6 adalah menindak lanjuti suratGubernur Kepulauan Riau nomor 122/0236/SET tertanggal 23Februari 2017 perihal penyampaian usulan calon wakil GubernurKepualauan Riau sisa masa jabatan tahun 20162021 yang notabeneadalah usulan sepihak dari Gubernur dan bukannya kesepakatanpartai politik pengusung, sehingga objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;Bertentangan dengan tidaklah didasarkan pada usulan Partai Politikatau

Fotokopi Surat Nomor: 122/0236/SET Perihal: Penyampaian Usulan CalonWakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 20162021dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Ketua DPRD ProvinsiKepulauan Riau tertanggal 23 Februari 2017 (Fotokopi dariFOLOKOPI).... 2.2... cece cece cece e eee cece eee ee eee eeeeeeeaeeeeaeeeaeas (Bukti T1);2. Fotokopi Surat Nomor: 371/160/X/2017 Perihal: Usulan Wakil Gubernur dariDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riaukepada Gubernur Kepulauan Riau DR.

Praktis 2 (dua) sifat itu dari segi Ilmu AdministratifNegara bersifat imperatif atau determinatif memutus hak timbul dan hakhilang;Bahwa Gubernur menyampaikan surat usulan yang dilandasi usulan partaipolitik tetapi tidak 2 (dua) nama Tidak bisa. Nomor 1 (satu) begini, untuk bisamengusulkan partai politik itu bisa mengusulkan seseorang jadi calonGubernur memiliki kursi 20% supaya dia bisa mencalonkan tunggal.

Ilham Trade Industri membeli 60% saham maka akandibayar sebesar USD 2,6 juta (rate 1 USD = Rp 9.000,Usulan Perdamaian Disampaikan kepada Pengurus, Hakim Pengawas PKPUdan Pemohon PKPU pada tanggal 13 Mei 2011 di Pengadilan Niaga Jkt.Pst.PendahuluanPertamatama kami ucapkan terima kasih, masih diberikan waktu untukmengajukan usulan perdamaian. Usulan Perdamaian ini disampaikanHal. 14 dari 64 hal. Put.

Bahwa dalam persidangan Majelis Pemutus, telah disampaikan usulanperdamaian baru dari debitur, dan Majelis telah memerintahkan untukdiadakan rapat untuk membahas usulan perdamaian yang diajukan olehDebitur tanggal 18 Mei 2011 (draft usulan perdamaian terlampir );9. Bahwa dalam rapat yang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011,PT.

Penolakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon PKPU(Kreditor Separatis) atas usulan perdamaian yang diajukan olehPemohon Kasasi;dan,b.

Usulan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/TermohonPKPU tidak dipertimbangkan, Padahal usulan perdamaian tersebutsecara tegas mengakomodir selurun kreditor baik Separatis atauKonkuren hingga jumlah maksimal utangutangnya;.

Yala Tekno Geothermalmenyampaikan usulan perdamaian yang jauh lebih atraktif dan baik.

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Dari Pak Abdul tanggal 19 Oktober 2015 ; 2. 1 (satu) lembar faktur jual dollarindo Money Changer untuk pembelian dolar sejumlah USD 36.927 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh dolar) dengan nilai Rp 499.991.580 (empat ratus juta sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);3. 1 (satu) lembar usulan tambahan Maluku untuk Paket Rekonstruksi Jalan Piru-Waisala di

.;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 14/09/2015 10:37.;1 (satu) bundel copy Banggar, Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 Kementerian PUPR.;1 (satu) bundel Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016, 14/09/2015 9:29.;1 (satu) bundel print out Rincian Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga TA. 2016 di Lingkungan Ditjen BinaMarga.;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Hasil Kunker RAPBN TA2016 (ver.

Salim Fakhri, SE, MM.2 (dua) lembar print out Nama Kegiatan, Daerah,Jumlah, Keterangan dengan nama Pengusul H.M.Salim Fakhry, SE.MM;2B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah;2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan programkegiatan sarana Air minum.;2D ;2E yang berisi :1.2s1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalPariwisata.1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua1 (satu) lembar Usulan Pembangunan JembatanPropinsi

Papua2 (dua) lembar usulan nama kegiatan , lokasi danjumlah;Hal 97 dari 211 hal Put.

Salim Fakhri, SE, MM.2. 2 (dua) lembar print out Nama Kegiatan, Daerah,Jumlah, Keterangan dengan nama Pengusul H.M.Salim Fakhry, SE.MM;2B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah;2C yang berisi 1 (Satu) bundel asli usulan programkegiatan sarana Air minum.;2D ;2E yang berisi :1. 1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga2. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalPariwisata.3. 1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua4. 1 (satu) lembar Usulan Pembangunan JembatanPropinsi

lampirannya).4. 4 (empat) lembar asli Usulan Aspirasi tahunAnggaran 2016 oleh Pat.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggung JawabTim Penulisan Usulan ( TPU ).e.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapbkan oleh MAD atau BKAD.f.

huruf fmenyebutkan:Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yang disyaratkanmenjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yangada dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah tugas dan tanggungjawab Tim Penulisan Usulan (TPU).(2) Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu:a.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggungJawab Tim Penulisan Usulan ( TPU ).h.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.i.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar sebab pada faktanyaAPIP BPS telah melakukan tahapan Pemeriksaan Usulan sesuai denganketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17/2018. Dalam melakukanPemeriksaan Usulan, APIP telah menindaklanjuti permintaan rekomendasioleh KPA berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam oleh PPK.

No. 17/2018, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa setelah PA/KPA menerima Surat Usulan penetapansanksi daftar hitam, PA/KPA selanjutnya menyampaikan Surat PermintaanRekomendasi kepada APIP berdasarkan usulan penetapan sanksi daftarhitam oleh PPK.

Pasal 53 mengatur carapembayaran;Bahwa BA Pemeriksaan Pekerjaan menjadi salah satu dokumen yang bisadijadikan dasar usulan oleh PPK untuk dasar mengajukan usulan penetapansanksi daftar hitam terhadap penyedia jasa dan batas waktunya 3 hari, tapiapabila PPK melakukan permeriksaan dokumen dengan menggunakan opsiPasal 10 ayat (3) itu tidak dibatasi waktunya;Bahwa usulan penetapan sanksi daftar hitam adalah BA PP tersebut palinglama disampaikan kepada penyedia pada hari yang sama pada saatpenyedia diusulkan

PA/KPA atas usulan PPK ; atau b. PA/KPA yangmerangkap sebagai PPK .;Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/P TUN.

;Menimbang bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa berupapenetapan sanksi daftar hitam telan melakukan usulan sebagaimana bukti T12,selanjutnya juga telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat dan adanyakeberatan dari Penggugat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat perihalpenyampaian keberatan atas usulan sanksi daftar hitam (vide bukti P12 = bukti T16), kemudian Tergugat telah meminta rekomendasi kepada APIP (vide bukti T13),APIP sudah melakukan pemeriksaan usulan dan mengeluarkan

Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole dan pengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI berstempel BPD Desa Totole,- 1 (satu) lembar Lampiran nama-nama Anggota BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI,- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab.

Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole dan pengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI berstempel BPD Desa Totole,- 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran nama-nama Anggota BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.

ABADI,- 1 (satu) Eksamplar terdiri dari 2(dua)lembar surat Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole sekaligus pengangkatan pelaksana dengan nomor surat 01/ BPD-TL/XII /2016, tertanggal 21 Desember 2016. yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.

ABADI,- 1 (satu) lembar surat usulan pemberhentian Kepala Desa Totole sekaligus pengangkatan pelaksana dengan nomor surat 03/BPD/TL/V/2017 tanggal 25 Mei 2017.yang ditanda tangani oleh ketua BPD Desa Totole ABADI,- 1 (satu) lembar surat Usulan pemberhentian Kepala Desa Totole dari kecamatan mata usu dengan nomor 141/72/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tangani dan oleh Camat mata usu H.SUKIRMAN S.Pd,- 1 (satu) lembar surat dari Camat Mata Usu dengan nomor 141/72/VI/2017 tanggal 6

ABADI 1(satu) lembar surat usulan pemberhentian Kepala Desa TotolesekaliguS pengangkatan pelaksana dengan nomor surat03/BPD/TL/V/2017 tanggal 25 Mei 2017.yang ditanda tangani olehketua BPD Desa Totole ABADI. 1(satu )lembar surat Usulan pemberhentian Kepala Desa Totole darikecamatan mata usu dengan nomor 141/72/VI/2017 tanggal 6 Juni2017 yang ditanda tangani dan oleh Camat mata usu H.SUKIRMANS.Pd. 1(satu. )lembar surat dari Camat Mata Usu dengan nomor141/72/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang pengusulanpemberhentian

Bombana;Bahwa Terdakwa yang membuat Surat Usulan Pemberhentian Kepala DesaTotole dan Pengangkatan Pelaksana kemudian Terdakwa menandatanganisurat tersebut;Bahwa nama yang bertanda tangan dalam Surat Usulan PemberhentianKepala Desa Totole dan Pengangkatan Pelaksana adalah Terdakwa selakuKetua BPD Totole dan anggota BPD yaitu Sam Basri, Hasim R, Sulsin danM. Tang ;Bahwa yang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan anggota BPD yaitutanda tangan Sam Basri, HasimR, Sulsin dan M.

ABADI1(satu) lembar surat usulan pemberhentian Kepala Desa Totole sekaliguspengangkatan pelaksana dengan nomor surat 03/BPD/TL/V/2017 tanggal25 Mei 2017.yang ditanda tangani oleh ketua BPD Desa Totole ABADI.Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Psw 1(satu )lembar surat Usulan pemberhentian Kepala Desa Totole darikecamatan mata usu dengan nomor 141/72/V1I/2017 tanggal 6 Juni 2017yang ditanda tanganidan oleh Camat mata usu H.SUKIRMAN S.Pd. 1(satu )lembar surat dari Camat Mata Usu dengan

Bombana,Terdakwa telah membuat Surat Usulan Pemberhentian Kepala Desa Totoledan Pengangkatan Pelaksana yang mana nama yang bertanda tangandalam Surat Usulan Pemberhentian Kepala Desa Totole dan PengangkatanPelaksana adalah Terdakwa selaku Ketua BPD Totole dan anggota BPDyaitu Sam Basri, Hasim R, Sulsin dan M. Tang, sedangkan tandatanganyang Terdakwa palsukan adalah tanda tangan anggota BPD yaitu tandatangan Sam Basri, Hasim R, Sulsin dan M.

ABADI, 1(satu) Eksamplar terdiri dari 2(dua)lembar surat Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totolesekaligus pengangkatan pelaksana dengan nomor surat 01/ BPDTL/XIl /2016,tertanggal 21 Desember 2016. yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.ABADI, 1(satu) lembar surat usulan pemberhentian Kepala Desa Totolesekaligus pengangkatan pelaksana dengan nomor surat 03/BPD/TL/V/2017tanggal 25 Mei 2017.yang ditanda tangani oleh ketua BPD Desa Totole ABADI,1(satu )lembar surat Usulan pemberhentian Kepala

NININGWIDANINGSIH berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, AgunanKredit, Foto kopi KTP, Foto Kopi Kartu.

RENYSARTINA, SH berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, AgunanKredit, Foto kopi KTP, Foto Kopi Kartu.

IYA berupa: Formulir Permohonan Kredit, Surat Persetujuan Pemberian Kredit(SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit,Kwitansi Penerimaan Uang, Pemindahbukuan Pencairan Kredit,Daftar Potongan Pencairan Kredit, Surat Pengantar ke Notaris,Covernote dari Notaris, Agunan Kredit, Foto kopi KTP, Foto KopiKartu.

MBA berupa : Formulir Permohonan Kredit,Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, AgunanKredit, Foto kopi KTP, Copy KK, Formulir Penyetoran, FormulirPenarikan & Rek.

NURAINI YUSUF selakuPimpinan Seksi Pemasaran untuk membuat dan menandatangani dokumenrekomendasi berupa: 229222 nn enn nen n nnn nen ne n=Surat Usulan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Investasi;Taksasi barang Jaminan;Analisa Keuangan/Laporan Penghasilan;e Bahwa selain ditandatangani oleh saksi R.

Pimpinan DPRD yang telah menerima usulan pemberhentian tersebut,dalam waktu 7 (tujuh) hari menyampaikan usulan pemberhentian anggotaDPRD kepada Gubernur melalui bupati/walikota.3. Hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan tersebutkepada Gubernur.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari bupati tidakmenyampaikan usulan pemberhentiam anggota DPRD Kabupaten/Kotapimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usulan tersebutkepada Gubernur.4. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Gubernur sudah harus neresmikanpemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pimpinan DPRD yang telah menerima usulan pemberhentian tersebut, dalamwaktu 7 (tujuh) hari menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRDkepada Gubernur melalui bupati/walikota.3. Hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentiananggota DPRD kabhpaten/kota wajib menyampaikan usulan tersebut kepadaGubernur.

Pimpinan DPRD yang telah menerima usulan pemberhentian tersebut, dalamwaktu 7 (tujuh) hari menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRDkepada Gubernur melalui bupati/walikota.Halaman 31 dari 77, Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pgp.. Hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentiananggota DPRD kabhpaten/kota wajib menyampaikan usulan tersebut kepadaGubernur.

usulan dari partai politik tersebut makaberdasarkan Surat dari Mendagri".

Adapundasar yang digunakan DPRD Kabupaten Klungkungmengajukan pemberhentian antar waktu atau PAW adalahUU Nomor 27 tahun 2009 pasal 383 ayat 1 huruf c, karenaPenggugat diberhentikan dan pasal 384 ayat (1) sampaidengan ayat (6) ; Bahwa pada usulan PAW yang diajukan oleh DPRDKabupaten Klungkung kepada Gubernur Bali melalui BupatiKlungkung tidak pernah disertai surat usulan PAW daripartai politik sebagaimana ditentukan pasal 384 ayat (1)dan ayat (2).

PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

dariDPRD Klungkung tetapi tidak ada usulan dari parpol ; Bahwa saksi menyatakan benar memproses usulan dariDPRD Kab Klungkung karena menurut team layak untukditindaklanjuti karena ada usulan tersebut ; Bahwa saksi menyatakan pernah~ melihat suratpengunduran diri dari Penggugat ; Bahwa saksi menyatakan benar ada hak parpol untuk tidakmemPAW anggotanya ; Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengundurkan dirikarena mau menjadi calon dari partai lain karena partainyasekarang tidak lolos verifikasi dimana

Sebagai pihak yang diberikan kewenanganpenerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidakterdapat cacat yuridis, yakni terkait kelengkapan berkas,kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Terkait dengan kekurangan usulan PAW tersebut, makaGubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi DewaPutu Mantera) ;w Bahwa memang benar

dengan usulan PAW daripartai politik sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal384 ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 junto Pasal103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 TahunMenimbang ...

Perjanjian Distributor dan tidak adanya bukti baik tertulis maupun lisandari Penggugat yang secara tegas menyetujui usulan Tergugat I mengenaiperubahan prosedur pemeriksaan yang mengesampingkan ketentuan Pasal21.2.

usulan dari Tergugat Il kKemudian menyampaikan usulantersebut kepada Penggugat, tidak lebih dari itu ;Bahwa bilamana usulan perubahan prosedur pemeriksaan arbitrase yangdiajukan oleh Tergugat II ternyata tidak mendapatkan tanggapan ataupersetujuan baik secara tertulis maupun secara lisan dari Penggugat, makatindakan Tergugat semestinya hanya menyampaikan kembali kepadaTergugat II bahwa usulan perubahan prosedur pemeriksaan arbitrase tidakmendapatkan tanggapan dari Penggugat, sehingga prosedur pemeriksaanarbitrase

No.641 K/Pdt.Sus/20114)9)Namun demikian, Pembanding (dahulu Tergugat II) sama sekali tidakpernah memaksakan untuk menggunakan konsep Usulan di atas karenahanya bertujuan untuk memperlancar proses penyelesaian perselisihanhukum yang ada. Terkait hal tersebut, Pembanding (dahulu Tergugat II)pada prinsipnya beritikad baik untuk menyelesaikan perkara arbitrasedimaksud, baik berdasarkan ketentuan Pasal 21.2 Perjanjian maupunsesuai dengan konsep Usulan.

Surattersebut diatas, BANI kembali mohon tanggapan/jawaban dari Terbanding(dahulu Penggugat) mengenai usulan Pembanding (dahulu Tergugat II)agar disampaikan selambatlambatnya pada tanggal 4 Mei 2010.

MegaMitra Sejati selaku Termohon;Penjelasan:Mengingat Penggugat tidak menyatakan secara tegas untuk menanggapi/menjawab usulan Pembanding (dahulu Tergugat Il) hingga batas waktuyang ditetapbkan, maka BANI menyampaikan pemberitahuan kepadaTerbanding (dahulu Penggugat) bahwasanya proses arbitrase dilanjutkansesuai dengan usulan Tergugat II.

Kenaikan Tabel jasa/Fee untuk tahun 2012, bulan Desember 2011Disita dari : DAMRIS DAULAY1. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Januari 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil2. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Februari 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar

Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil3. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Maret 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil4. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan April 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil5. 1 (satu) bundel Bukti

2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil8. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Agustus 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi- Rekapitulasi Kas Kecil9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untuk Bulan September 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan

2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Mei 2012- Rincian Iuran- Pendaftaran Tenaga Kerja- Daftar Tenaga Kerja Keluar- Rincian Iuran Tenaga Kerja - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Mei 201243. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juni 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Sekretaris kepada

Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek bulan Juni 2012- Rincian Iuran- Pendaftaran Tenaga Kerja- Daftar Tenaga Kerja Keluar- Rincian Iuran Tenaga Kerja - Nota Penyetoran Iuran Jamsostek Khusus Peserta Cabang Medan bulan Juni 201244. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran Iuran Jamsostek untuk bulan Juli 2012 dengan lampiran :- Usulan pembayaran- Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi perihal Usulan Pembayaran Iuran Jamsostek

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar fotocopy usulan Kenaikan Tabel jasa/Fee untuktahun 2012, bulan Desember 2011Disita dari : DAMRIS DAULAY1.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Januari 2012 denganlampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Februari 2012dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan

: Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Penambahan Dana Kerja untuk Bulan Agustus 2012dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Penambahan Dana Kerja untuk Bulan September 2012dengan lampiran : Usulan pembayaranHalaman 5 dari 484 Putusan Nomor. 22 /Pid.SusTPk/2015.

)Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan Maret 2012dengan lampiran : Usulan pembayaranHalaman 19 dari 484 Putusan Nomor. 22 /Pid.SusTPkK/2015.

2012dengan lampiran : Usulan pembayaranHalaman 21 dari 484 Putusan Nomor. 22 /Pid.SusTPkK/2015.

Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadiperihal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Agustus2012 Rincian luran Pendaftaran Tenaga Kerja Daftar Tenaga Kerja Keluar Rincian luran Tenaga Kerja Nota Penyetoran luran Jamsostek Khusus PesertaCabang Medan bulan Agustus 201246.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher)Pembayaran luran Jamsostek untuk bulan September 2012dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua KopkarTirtanadi perihal Usulan Pembayaran

Paragraf 2 Proses Perbuatan Hukum AdministrasiPertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum AdministrasiPasal 64:(1) Permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadapsertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukanoleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya;(2) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukankepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional, atau BPN RI;(3) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud

Pengiriman usulan perbuatan hukum pertanahan dari Kakan kepadaKakanwil dengan dilampiri berkas penanganan kasus dan RisalahPengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanyapermohonan pembatalan dari pemohon;d. Pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di Kanwiluntuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perbuatan hukumpertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelahditerimanya surat usulan dari Kakan melalui tahapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27;e.

Pengiriman usulan perbuatan hukum pertanahan dari Kakanwil kepadaBPN RI dengan dilampiri berkas penanganan kasus dan RisalahPengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanyapermohonan pembatalan dari pemohon;c. Pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di BPN RIuntuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perbuatan hukumpertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanyasurat usulan dari Kakanwil melalui tahapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27;d.

diterimanya permohonan pembatalan daripemohon;b. pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di Deputiuntuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perobuatan hukumpertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelahditerimanya surat usulan dari Kakanwil;Cc. pengajuan usulan dari Deputi kKepada Kepala BPN RI berupa: 1)usulan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang cacat hukumadministrasi; 2) usulan tindakan pencatatan dalam Buku Tanah danDaftar Umum lainnya; atau 3) Surat Pemberitahuan

Putusan Nomor 182 K/TUN/2017Pengiriman usulan perouatan hukum pertanahan dari Kakan atauKakanwil kepada Kepala BPN RI dengan dilampiri berkas penanganankasus dan Risalah Pengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulansetelah diterimanya permohonan pembatalan dari pemohon;Pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di Depultiuntuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perbuatan hukumpertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanyasurat usulan dari Kakanwil;Pengajuan usulan

Bangka Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kab.

Februari 2017 tentang usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab Bangka Barat atas nama Heri EkoIndriyanto, yang menjadi dasar dari Dewan Pengurus Daerah (DPD)Partai Gerindra Bangka Belitung mengeluarkan surat usulan tersebutadalah adanya surat usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PartaiGerinda Kab Bangka Barat juga;Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabBangka Barat atas nama Heri Eko Indriyanto sudah dilakukan sesuaimekanisme oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Banga Barat sudahmengeluarkan produk hukum terkait surat usulan pengajuan PAWtersebut;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya suratpengajuan usulan PAW atas diri Penggugat yang disulkan oleh DPCPartai Gerindra karena menindaklanjuti surat dari DPP Partai Gerindratersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat yaitu surat usulan PAWAnggita DPRD Kab.

Bangka Belitung tersebutsaksi sudah lupa, namun surat usulan tersebut di tahun 2017 ini;Bahwa setelah ada surat usulan tersebut kemudian dilakukanmusyawarah bersama terhadap usulan permohonan pemberhentianterhadap Penggugat;Bahwa Penggugat tidak ada dipanggil untuk memberikan hak jawab atasusulan pemberhentian tersebut;Bahwa tidak ada yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk melakukanpembelaan diri terhadap usulan pemberhentian tersebut karena suratusulan langsung diteruskan kepada DPD Partai Gerindra

Bangka Barat;Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat mengajukan gugatantentang usulan pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.

Arubai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

bercoretkan tinta warna hitamdan biru, terdapat tulisan YUDP;2. 1 (satu) lembar usulan kegiatan SDA untuk wilayah Bali,Bengkulu, Palu, Pelembang;3. 1 (satu) lembar Usulan kegiatan hasil KUNKER RAPBN TA 2016Cipta Karya;4. 2 (dua) lembar usulan kegiatan hasil KUNKER RAPBN TA 2016,update 18 September 2015;1 (satu) bundel uraian kegiatan Dirjen Bina Marga T/A 2016;1 (satu) lembar foto copy usulan kegiatan tanggal 13 Agustus2016;7. 1 (satu) Bundel Uraian kegiatan Dirjen Bina Marga T/A 2016;1A yang berisi

Pst.475.474.17474.18474.19474.20474.21474.22474.231 (satu)475.1475.2475.3475.4475.52B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatan lokasi, Jumlah;2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan program kegiatan sarana Airminum;2D;2E yang berisi:1. 1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga;2. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis National Pariwisata;3. 1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua;4. 1 (satu) lembar Usulan Pembangunan Jembatan Propinsi Papua;5. 2 (dua) lembar usulan nama

Pst.474.7474.8474.9474.10474.11474.12Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Maluku TA2016;2. 2 (dua) lembar Usulan Sumber Daya Air Provinsi SulawesiSelatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku Utara,Usulan penambahan reguar Prov Maluku Utara, KalimantanPlan 2016;P5 yang berisi :1. 1 (satu) lembar notes DPR RI yang bercoretkan tinta warnahitam dan biru, terdapat tulisan YUDP;pe1 (satu) lembar usulan kegiatan SDA untuk wilayah Bali,Bengkulu, Palu, Pelembang;3. 1 (satu) lembar Usulan kegiatan

.;474.17 2B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatan lokasi,Jumlah;474.18 2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan program kegiatansarana Air minum;474.19 2D;474.20 2E yang berisi:1.1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga;2. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalPariwisata;3. 1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua;1 (satu) lembar Usulan Pembangunan Jembatan PropinsiPapua;5. 2 (dua) lembar usulan nama kegiatan , lokasi dan jumlah;474.21 2F yang terdiri dari :

, tanggal 28September 2015, kepada Menteri Pekerjaan Umum , perihal: Usulan Pembangunan SPAM TA. 2016, beserta 1 (satulembar lampirannya);4. 4 (empat) lembar asli Usulan Aspirasi tahun Anggaran 2016oleh Pdt.

23 Oktober 2012.10) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaranoleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihanrekening air bulan Oktober 2012 sebesar Rp1.653.281.000,00 tanggal23 November 2012.11) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaranoleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihanrekening air bulan November 2012 sebesar Rp 1.653.923.000,00tanggal19 Desember 2012.12) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi

Rp1.565.716.600,00 tanggal 22Juni 2012.Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaranoleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihanrekening air bulan Juni 2012 sebesar Ro1.577.508.800,00 tanggal 23Juli 2012.Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi pembayaranoleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas fee penagihanrekening air bulan Juli 2012 sebesar Rp1.603.049.100,00 tanggal 23Agustus 2012.Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasi

Kerja untuk Bulan Agustus 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran.

No.1605 K/Pid.Sus/20141 (satu) lembar fotokopi usulan Kenaikan Tabel Jasa/Fee untuk tahun2012, bulan Desember 2011.Disita dari : DAMRIS DAULAY.1.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan DanaKerja untuk Bulan Januari 2012 dengan lampiran :Usulan pembayaran.Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi.Rekapitulasi Kas Kecil.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan DanaKerja untuk Bulan Februari 2012 dengan lampiran :Usulan pembayaran.Laporan Seksi

Bulan Januari 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran.

Usulan baru yangdisampaikan oleh DPRD sebagai usulan dari masyarakat disampaikansecara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasiberikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yaitu KetuaDPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Badan Anggaran DPRD.e Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon selaku Badan Anggaran DPRDKabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosialuntuk tahun 2009 s/d 2012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secarakolektif

Usulan baru yangdisampaikan oleh DPRD sebagai usulan dari masyarakat disampaikansecara kolektif dalam bentuk daftar calon penerima dan calon lokasiberikut nilainya yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yaitu KetuaDPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Badan Anggaran DPRD.Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon selaku Badan Anggaran DPRDKabupaten Cirebon mengajukan daftar usulan penerima hibah dan bantuan sosialuntuk tahun 2009 s/d 20012 sebagai usulan dari masyarakat disampaikan secarakolektif

Selain itudalam setiap rapat pembahasan APBD, hamper seluruh anggota DPRD terkesanngotot mengajukan usulan dana aspirasi dan meminta usulan dana aspirasi yangdiajukannya dapat disetujui dan dimasukan dalam APBD ;Bahwa usulan dana aspirasi tsb dimasukan dalam kegiatan belanja hibah danbantuan sosila (kode rekeningnya sama) , namun menggunakan sub judul BantuanAspirasi ;Bahwa usulan dana aspirasi anggota DPRD Kab.

(Sekretaris); Bahwa prosesnya dari awal sampai menjadi APBD adalah :=>Usulan dari DPRD tsb. diserahkan langsungkepada TAPD pada saat pembahasan di banggarDPRD dengan TAPD tetapi tidak dibahas oleh badanAnggaran (Banggar) dan Tim AnggaranPemerintahan Daerah akan tetapi diminta agardimasukan kedalam APBD ;Bahwa usulan dari masingmasing calon penerima berupa proposal memangdiajukan masyarakat yang disampaikan kemudian , setelah usulan hibah danBansos diusulkan oleh DPRD melalui usulan secara kolektif

Bahwa , atas usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (dalam hal ini saksiH.

Revisi pertama saksi bersama sama ;Bahwa usulan pertama belum ditandatangani Menteri dan belumdijawab Menteri ;Bahwa dasar revisi kKedua waktu itu pa Menteri bilang jangan terlalubanyak 30.000, hektar saja sambil membaca surat usulan ke satu,lalu dari situ tim melakukan telaah untuk usulan ke dua ;Bahwa Revisi usulan usulan kedua ada pertemuan DPR dan paraBupati dan usulan usulan dari kabupaten diakomonir dalam revisiusulan ke dua;Bahwa yang mengantar usulan revisi ke dua ke Kementrian Kehutanansaksi

Usulan Perubahan SK Menhut No.

Annas Maamun.49992371 (satu) lembar asli Peta Usulan Perubahan SK.

perubahan ataurevisi usulan, yang boleh dirubah adalah yang masuk usulan ataurekomendasi Tim Terpadu.

Bahwa penetapan usulan oleh Menteri Kehutanansetelah mendapat persetujuan DPRRI, untuk usulan perusahaan dantanah rakyat, kecuali untuk proyek pemerintah;Bahwa terkait dengan usulan revisi kedua atas SK.673 ada DPCLSnya, karena ada usulan untuk kebun rakyat miskin;Bahwa ada usulan revisi yang memerlukan DPCLS, yaitu untuk kebunrakyat miskin yang amsuk dalam lokasi seluas 1700 hektar dan adadalam surat usulan revisi kedua atas SK.673;333Bahwa anggota Komisi IV DPRRI pernah datang ke provinsi Riaumengatakan