Ditemukan 20444 data
13 — 0
Fl2 1 TE(22) 2(2) 2(23) 2(2) 2(4643) 2(444) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 456.00 299.00 Tm/F12 1 TE(15) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 460.00 299.00 Tm/F12 1 TE(65) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 463.00 299.00 Tm/F12 1 TE(S454545 45 4 54545 45 4 54 5S4545 45 4 54 S45454 5454) TIRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 153.00 269.00 Tm/F38 1 TECL faKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 171.00 269.00 Tm/F12 1 TF(3243) 257) 267
1650235023425213504515Ny NO1IRFMD I1He)PHN ABANNNN DNTJa ee ee a a~eryevrevrvevrewvrwvrwvrv wywuO.0OHBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 403.00 177.00 Tm/F12 1 TE(65) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 406.00 177.00 Im/F12 1 TE(S454545 45 4 5454545 4 54 S4545 45 4 SAN SANSANS AN SAV S45454545454545454545454) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 153.00 146.00 Tm/ES8 2 DE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 171.00 146.00 Tm/F12 1 TE(3243) 257) 267
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dilaksanakan tertebihdulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voorbar bijvoorraad),Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;Bila Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatlain, maka:SubsidiairDalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah memberikan Putusan Nomor 267
Nomor 267/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2012;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembandingtersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 23Februari 2012 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ParaTerbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima
108 — 69
SyaifulUmar,M.MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang pengangkatanIr. Syaiful Umar, M.MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone Bolango dan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/SK/BUPBB/161/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentangpengangkatan Ir.
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT.Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapalikan 5 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.2/BUPBB/SK/267/2010 Tentang PengangkatanPejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango atas nama Ir. Syaiful Umar, M.
MP, NIP: 19690603199703 1 006, Pangkat : Pembina (IV/a), Eselon II B, dilampiri SuratKeterangan Menduduki Jabatan Lowong Nomor : 800/BKPPDBB/267/2010, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPPDBB/267/ 2010, dan Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor :800/BKPPDBB /267/2010 tanggal 21 Desember 2010;1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.4/SK/BUPBB/08/2011 Tentang PengangkatanHalaman 62 dari75 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT.GTOPejabat Struktural Eselon
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT;Dokumendokumen /surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan5 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bone Bolangotahun anggaran 2013;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon Il di Lingkungan pemerintahan Kabupaten BoneBolango atas nama Ir.
Syaiful Umar,M.MP ,NIP:19690603199703 1 006,pangkat: pembina (IV/a), eselon Il B, dilampiri surat keteranganmenduduki jabatan lowong nomor:800/BPKPPDBB/267/2010 tanggal21 Desember 2010;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.4/SK/BUPBB/08/2011 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon IV di lingkungan pemerintahan kabupaten BoneBolango atas nama Ir. Joize T.
MARDIANAH
18 — 14
FARULIN ANGRIANI Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2016 yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2004 tersebut yaitu sebagai berikut :
- Pada Nama pemohon yang semula tertulis FARULIN ANGRIANI diperbaiki menjadi FRAULEIN ANGREANI;
- Pada nama pemohon yang semula tertulis MARDIANAH MARJASAN seharusnya diperbaiki menjadi MARDIANAH;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat
96 — 10
Ama Mita;Tanah objek perkara tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Surat JualBelidari (Alm) Fanusugi Manao (suami Tergugat Ill dan Orangtua Tergugat IV s/dTergugat IX) kepada Penggugat tertanggal 17 September 1980, kemudiandikuatkan dengan Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalamselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono dan diketahuiCamat Teluk Dalam;1.2.
Fanusugi Manao berdasarkanSurat Jual Beli tertanggal 17 September 1980 dan dipertegas kembalimelalui Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selakuPejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono, tetapitanaman berupa pohon cengkeh, pohon kelapa dan pohon kueni sudahditebang dan tidak ada lagi, sekarang tinggal beberapa pohon karet, pohonpisang dan semak belukar, dan sekarang objek sengketa dikuasai oleh paraTegugat
Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku PejabatPembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 269 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh kepala Desa Bawonahono;3.3.Surat Jual Beli tertanggal 17 September 1980 dari (Alm) FanusugiManao yaitu suami Tergugat Ill dan orang tua Tergugat IV S/d TergugatIX kepada Penggugat dan kemudian dipertegas kembali melalui AktaJual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku PejabatPembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal
Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 267, selanjutnya diberi tanda bukti P2.3. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 14 September 1980, selanjutnya diberitanda bukti P3.4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 266, selanjutnya diberi tanda bukti P4.5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 269, selanjutnya diberi tanda bukti P5.6.
Ama MitaTanah objek perkara tersebut Penggugat peroleh berdasarkan SuratJualBeli dari (Alm) Fanusugi Manao (suami Tergugat Ill dan OrangtuaTergugat IV s/d Tergugat IX) kepada Penggugat tertanggal 17September 1980, kemudian dikuatkan dengan Akta Jual Beli yangdiperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku Pejabat Pembuat AktaTanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15 September 1982yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono dan diketahui CamatTeluk Dalam;1.2.
20 — 7
Asli Surat Keterangan dari Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Nomor474/267/V1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang menyatakan Pemohon adalahwarga Desa Pendem Kecamatan Mojogedang diberi tanda bukti P1 ;2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor 3313152109900004 atas namaSULARNO diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3313153105057768 tertanggal 15062015atas nama Kepala Keluarga Samino diberi tanda bukti P3 ;4.
9 — 0
No. 0654/Pdt.P/2015/PA.Krs.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/23/VIII/1984 tanggal 29 Agustus1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Probolinggoyang cocok dengan aslinya dan bermeterei cukup (bukti P.3) ;Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/05/426/601.08/2015 tertanggal15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Kramat, , KabupatenProbolinggo yang bermaterai cukup (bukti P.4) ;Fotokopi Akta Kelahiran an.
18 — 7
Fotocopy Akta Cerai Nomor 267/AC/2018/PA.Msb bukti (P6);Bahwa selain bukti Surat Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpula 2 (dua) orang saksi.
14 — 2
kedua tertanggal 07 Maret 2011 :Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ,maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarjawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten LamonganNomor: 267
7 — 0
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 22 Agustus 2013, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan Kutipan Akta NikahNomor 267/32/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;11. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniaiketurunan ;2.
12 — 0
MENGADILI;
- Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan, Nomor 267/U/JP/2000, tertanggal tertanggal 2 Otober 2000, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2000 putus karena Perceraian
108 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kKuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.KAS/PHI/201 7/PN.JKT.PST juncto Nomor 267
Proses4 x Rp35.480.773,00 = Rp141.923.092,00e Sisa cuti =Rp 11.826.924,00 +Total = Rp381.870.239,00(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu duaratus tiga puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASI ASURANSI JIWAINDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267
, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASIASURANSI JIWA INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 267
Terbanding/Tergugat : PT. KALMAR JAYA
141 — 86
Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin ke1 (Satu) telah selesai dikerjakanoleh Penggugat maka, pada tanggal 12 May 2016 Penggugat membuattagihan pertama dengan nomor 12052016/003/UGKKJ tertanggal 12 May2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai tagihansebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus duapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atas tagihantersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.(Bukti P05)8.
(Bukti P06)Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin 3 telah selesai dikerjakan olehPenggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, maka Penggugat membuattagihan ketiga dengan nomor invoice 16082016/003/UGKKJ tertanggal 16Agustus 2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilaitagihan sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enamratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atastagihan tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.
Tagihan ketiga sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam jutaenam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah),16 Agustus 2016, bukti P07 ;4.
4 — 4
267/Pdt.P/2022/PA.Cjr
9 — 0
267/Pdt.G/2020/PA.Kng
10 — 0
267/Pdt.P/2017/PA.Smp
5 — 0
267/Pdt.G/2013/PA.Rbg.
8 — 1
267/Pdt.G/2020/PA.Srg
11 — 4
267/Pdt.P/2016/PA.Pwk
9 — 1
267/Pdt.P/2018/PA.Mr