Ditemukan 12306 data
20 — 8
Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi Petikan SuratKeputusan Departemen Pertahanan RepublikIndonesiaNomor SKEP/409/V 1/2004 tentangPengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan GelarKehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia yang dikeluarkan oleh an.
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
152 — 78
membelitanah tersebut sebagai miliknya;Bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak membuktikan uang yangdipergunakan membeli tanah tersebut sebagai miliknya, terpisah dari hartabersama padahal Tergugat/Pembanding hanya sebagai Ibu Rumah tangga, pulatidak mendapatkan hadiah atau warisan kepada dirinya kemudian dibelikanobjek perkara tersebut;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai tanahdan bangunan rumah diatasnya, Sertipikat Hak Miulik Nomor 3912 Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Pemisahan dari M 409
15 — 3
No. 0212/Pdt.G/2016/PA BtaBahwa, untuk membuktikan dalil gugatanya, Penggugat mengajukanalat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/48A/I/2009,tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah di nazzegel dandicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P);Bahwa, selain mengajukan bukti surat (P), Penggugat juga mengajukanSaksisaksi, sebagai berikut:1. Nama saksi I.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 0
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanyayang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan No. 409/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal20 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa
13 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
21 — 0
Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinanputusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 1029/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 112009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 10
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :409/22/X1/1997, tanggal 22 Nopember 1997, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalonganalat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yangselanjutnya ditandai dengan P.2;3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 1208/222/V1I/2013 yang dikeluarkaoleh Kepala desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo Pekalongan,tanggal 14 Juni 2013 yang selanjutnya ditandai dengan P.3;B.
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Terbanding/Terdakwa : MISNAWATI, SPdi
53 — 42
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014.Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPKPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014 JUMLAH : 1.950.867.000 Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Pengadaan Kursi Setara Futura 64.300.000, 409/SPkK CV. MEMEPengadaan Sofa untuk UPTD DISDIK/SOA/IX/2014Tanggal 01 September2014JUMLAH : 1.950.867.000Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Sdr. Jafar Sidik untukmencairkan/mengurus dana kegiatan yang ada pada Dinas PendidikanKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, dimana Sdr.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/X1/2014.Tanggal 01 November 2014.
MEME2014 Tanggal 01 September20142829 Pengadaan Sofa untuk UPTD Rp. 64.300.000, 409/SPKDISDIK/SOA/IX/2014 CV.
Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPKDisdik/Sofa/X/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untukUPTD. Oleh : CV.Meme.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPKDisdik/Meb/IX/2014.Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setarafutura. Oleh : CV.Meme.Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014.
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan sebagai ahli warisalmarhum Soegiarto Soedjasa;4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai hakapapun atas:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor 15, RTO05/RW002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Baratsesuai dengan Sertifikat HGB 1337/ Roa Malaka, Surat Ukur Nomor 1 1/409/1983;2 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 170 m2 yang terletak di Jalan MalakaNomor
97/Kebon Pisang/2001;4 1/3 bagian atas tanah dan bangunan seluas 65 m2 yang terletak di JalanBaranangsiang Kavling D9, Bandung Jawa Barat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB ) Nomor 250/Kebon Pisang, Surat Ukur Nomor 193/ Kebon Pisang/2002;5 Menyatakan demi hukum:1 1/6 bagian atas tanah dan bangunan seluas 106 m2 yang terletak di JalanMalaka Nomor 15, RT 005/RW 002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, atau dikenal dengan Sertifikat HGB 1337/Roa Malaka, Surat Ukur Nomor11/409
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
263 — 563
Tergugat Tiga Dan TergugatEmpat, tidak merespon dan/atau tidak memberi tanggapan apapun, hinggagugatan ini diajukan, kecuali Tergugat Dua telah memberi jawaban padatanggal 5 Juni 2020, dengan Nomor : 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal :Penjelasan, yang ditujukan Kepada Yth, Komarudin Simanjuntak,S.H., /Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Victoria selaku kuasa dariSdr. Siswanto, Dkk (7 orang), yang pada pokoknya pada halaman dua (2)menjelaskan SBB :e.
Quadnon (Seandainya benar) Penggugat keberatan atas hasil penilaian gantikerugian maka Penggugat diberikan waktu selama 14 (empat belas) harisetelah penyampaian penetapan harga untuk melakukan keberatan kepadaPengadilan Negeri, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan olehPenggugat (vide Surat Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020 tertanggal 5 Juni2010)..
CkrBahwa penerbitkan surat Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni2020 diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tersebut yang ditujukan kepadaPenggugat, merupakan pelaksanaan tugas Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Demikian pula dalam hal Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik untukmenentukan besaran nilai ganti rugi akibat pengadaan
Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012.Informasi mengenai Nilai Penggantian Wajar sebagai hasil penilaian KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti disampaikan kepada Penggugatsebagaimana dijelaskan di nomor 3 (tiga) huruf e Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 409/50032.16/PT/VI/2020 tanggal 5Juni 2020, sebagai berikut:e.
Nomor: 409/50032.16/PT/VI/2020, Perihal: Penjelasan. DitujukanHalaman 71 dari 115 Putusan Nomor 196/Padt.G/2020/PN Ckrkepada: Yth. Sdr. KOMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH / advokat dan konsultanhukum pada Kantor Hukum Victoria Selaku Kuasa Dari sdr. Siswanto, dkk (7orang) Taman Kedoya Baru Jl.Kedoya Angsana IV Blok d5 no.2/7 KedoyaSelatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Di Jakarta, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberitanda P3;4.
15 — 10
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
14 — 2
ISMIATI Nomor474.12/409/430.12.11.7/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Dabasah, KecamatanBondowoso, Kabupaten Bondowoso, 3 Maret 2017, yang telah diberi materalcukup dan telah dicocokkan sesuai Surat aslinya, bertanda P.6.Halaman 3 dari 10 Putusan. Nomor: 0171/Pdt.P/2017/PA.Bdw7.
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 2
tertulis dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih RegisterNomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 9 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagaiberikut :L,Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2008,Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Seputih Agung, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor : 409
8 — 3
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukumtetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409