Griya Martua Tomorindah, dengan luas 195 Ha Di Desa BahomoahiKecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;Bahwa, kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatas diterbitkanoleh Termohon sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Izin UsahaPertambangan Pemohon, masih menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota;1.

Griya MartuaTomorindah tanggal 19 Oktober 2012 dengan luas + 195 Ha DiDesa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah KabupatenMorowali;4. Bahwa, sangatlah jelas dan terang Tindakan Termohon II yangtidak menindaklanjuti Permohonan Pemohon sebagaimana dalamSurat Permohonan Nomor : 01/GMT/IV/2020 Tanggal 30 April 2020Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran danBiaya (RKAB) 2020 PT.

Griya Martua Tomorindahtanggal 25 Februari 2010 dengan luas + 1.094 Ha Di DesaBahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;b) Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.009/DESM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Griya Martua Tomorindah dengan luas 195 Ha Di DesaBahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;4.

Griya martua Tomorinda dengan luas 195 Hektartanggal 19 Oktober 2012, tidak pernah terdaftar di PemerintahKabupaten Morowali. Bahwa yang terdaftar di Pemerintah KabupatenMorowalli adala Surat Keputusan Bupati Nomor:540.3/SK.004/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT. Griya Martua Tomorinda dengan luas 199Ha. Tanggal 19 Desember 2012;7.

Griya Martua Tomorindahtanggal 25 Februari 2010 dengan luas + 195 Ha yang terletak diDesa Bahomoahi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan sebagai Pemegang IzinUsaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor : 540.3/SK.009/DESDM/X/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Bahwa di atas tanah a quo, terdapat sebuah bangunan rumah tinggalpermanen No.39 D, E, seluas kurang lebin 195 m?

Menyatakan Objek Sengketa seluas 195 m? (seratus sembilan puluh limameter persegi) adalah milik Penggugat yang dibeli secara sah dariTergugat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/Gang Mess ;Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak HadiAhmad ;Sebelah Barat berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak Atjong ;Halaman 7 Putusan No. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Lutfi dan BapakAbdurahman ;7.

atas nama Siti Nabiha El Baba, Anisah AhmadSjahab, Munirah Ahmad Sjahab, Nafisah Ahmad Sjahab, Huda AhmadSjahab, Muhamad Anis Ahmad Sjahab, Umar Farouk Ahmad Sjahab,Alwi Kamal Ahmad Sjahab, Dan Yusuf Ahmad Sjahab ;b. objek jual beli dari semula 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yangterpisah, saat perjanjian jual beli bangunan rumah tinggal ditandatanganimenjadi satu buah bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 195 m?

Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.

Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan

dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.

Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila

Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.

Peralihan demi peralihan atastanah sengketa dari Tergugat V kepada Tergugat IV melalui Akta Jual Beliyang diterbitkan oleh Turut Tergugat PPAT Kecamatan Terusan NunyalNomor : 070/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 dan oleh Tergugat IV dijualkepada Tergugat III melalui Akta Jual Beli Nomor : 195/TN/2008, tanggal 14Mei 2008 adalah merupakan penyelundupan hukum dan peralihan tanpa hakkarena haknya masih tetap melekat pada Penggugat.

Oleh karena itu Akta JualBeli No.195/TN/2008, tanggal 14 Mei 2008 Juncto Akta Jual Beli Nomor :70/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terusan Nunyai haruslahdinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bataldemi hukum.Selanjutnya Tergugat Ill mendaftarkan tanah sengketa yang telah digabunggabung dengan tanahtanah lain menjadi seluas 81,140 m2 kepada TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Il yang sebenarnya tidak

mengetahuisehingga tidak menyadari adanya kekeliruan/penyelundupan hukum dalamAkta Jual Beli No.195/TN/2008 tanggal 14 Mei 2008 Juncto Akta Jual BellNomor : 70/TN/2006, tanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan oleh TurutTergugat PPAT Kecamatan Terusan Nunyai, lalu menerbitkan Surat UkurNomor : 487/Gn.Batin Udik/O8 dan Sertifikat Hak Milik No.1117 DesaGunung Batin Udik, adalah juga mengandung cacat hukum bertentangandengan kepastian hukum yang mana tanah sengketa yang sebenarnyaterletak di Desa Gunung

Menyatakan bahwa Jual Beli Tanah Sengketa melalui Akta Jual BelliNomor : 195/TN/2008, tanggal 1 Mei 2008 yang diterbitkan oleh TurutHalaman 7Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.GnsTergugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terusan Nunyai adalahmengandung cacat hukum karena dibuat melalui penyelundupan hukum.11. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta JualBeli Tanah Nomor : 195/TN/2008, tanggal 14 Mei 2008 yang diterbitkan olehTurut Tergugat I.12.

Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 195/TN//2008, PPATKecamatan Terusan Nunyai, tanggal 14 Mei 2008, selanjutnya diberi tandaP12.13. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1117/DesaGunung Batin Udik, selanjutnya diberi tanda P13;14. Fotocopy Salinan Legalisasi Peta Situasi No. 18/1977, RencanaProyek Pertanian / Perkebunan PT. Bumi Lmapung Permai, luas 1.778,8 hadi Kampung Gunung Agung, Kec. Terbanggi Besar (Sekarang Kec. TerusanNunyai),selanjutnya diberi tanda P14;15.

HAJI ZUBAEDI masingmasingPenggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini,bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6)HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exeptio peremptoria) yang padapokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sitaeksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihakketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalamperkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalahpemilik

barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukanmilik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketigatersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANGMILIKNYA dan bukan milik Tergugat.Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBgyang berbunyi:Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disitaitumiliknyaserta diadili seperti semulaHalaman 10 dari 61 hal.

Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR 1.5.perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusanituBahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukumkepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusanpengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatanperlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimanaketentuan pasal 195 ayat (6) HIR,

HAJIZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasarperbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusanPengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJISAR! alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr.

Sel menguasaitanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan MelawanHukum penggergahan dengan alasan karena hakim dalam buktiT2 berupa fotocopi putusan no.195/PidRing/2011/PN.Sel telahmenjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segalatuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwamerupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong.adalahmerupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangandengan amar putusan

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2023, Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Mtr, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195

., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.

195/Pid.B./2012/PN.TL.

PUTUSANNomor : 195/Pid.B./2012/PN.TL. w Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwawon 222292 = 22 Nama lengkap : ANDIK TRIYONO AlsBOLOT bin BOLO j; Tempat lahir : Trenggalek ;won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Umur/tanggal lahir : 30 tahun /10 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;wana nnn nnn

Pid. / 2012 / PN.TL., sejak tanggal 19 Desember 2012sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 ; ~ Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaannya di persidangan tidak didampingioleh Penasihat Hukum dan akan maju menghadapi sendiri meskipun hal tersebut telahdiberitahukan akan hakhaknya untuk didampingi Penasihat Hukum = ;ESERIES PENGADILAN NEGERI tersebut iwon n 232 = 222222 2222 2 2 2 22 = $2 2222 2 = === === === Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 19 Nopember 2012, Nomor : 195

/Pen.Pid./2012/PN.TL., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan danmengadili perkara ini ; Telah membacaPenunjukan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 19 Nopember 2012, Nomor: 195/Pen.Pid/2012/PN.TL.

Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuHakim dalam memeriksa dan mengadili perkara serta penyelesaian perkara ini ;wana non n nnn nono nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nina nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn = Telah membacasurat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas namaterdakwa tersebut dariKepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 14 Nopember 2012, Nomor : 191 /Biasa / 11/2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal19 Nopember 2012, dengan Register Nomor : 195

:SP.Gas/195/X/2012/Reskrim, tanggal 24 September 2012 danSurat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/144/1X/2012/Reskrim, tanggal 24 September 2012, pada hari Senin tanggal 24September 2012 sekira jam 15.00 Wib saksi dan temantemananggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Rt 09 Rw 03, Dusun/Desa Semarum,Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ; e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yangditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakimyaitu sebagai berikut:e 1 (satu

yang diatur dan dibenarkan oleh hukum.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWANBahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan EksekusiNomor 50/Eks.G/2019/PN.Bks juncto Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Bks. junctoNomor 34/Pdt/2018/PT.Bdg. adalah karena Pelawan sebagai pemilik yang sahdari obyek perkara yang dimohonkan eksekusi dan tidak sebagai pihak dalamperkara pokok Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Bks. juncto Nomor34/Pdt/2018/PT.Bdg.Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan eksekusi ini didasarkan padaketentuan Pasal 195

Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIRkarena alasan " kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu MayjelisHakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidakdicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenaisah tidaknya kepemilikan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6)RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIRkarena alasan " kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu MayelisHakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidakdicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenalisah tidaknya kepemilikan.Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 551/PDT/2020/PT. BDG26.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6)Vi.RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal27 Februari 2001 tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan terhadapPenetapan Eksekusi 50/Eks.G/2019/PN.Bks juncto Nomor204/Pdt.G/2017/PN.Bks. juncto Nomor 34/Pdt/2018/PT.Bdg. jelas mempunyaidasar hukum.

Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYO PURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIK BUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3. SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 4.

KANTOR CABANGPURWODADI, UNIT DANYANG, yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi,Kab. Grobogan;Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYOPURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIKBUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3.SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib. Selanjutnya Petugas Balai Besar KarantinaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngTumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilik barang yangberada di Medan yaitu sdr.

Citra Noviani, M.Si untukmengamankan barang berupa Sarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKPSoekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

PenolaknHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN Tngdilakukan melalui Terminal Kargo dengan maskapai Garuda Indonesia nomorpenerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 20.05WIB. Saksi Kemudian menghubungi pemilik yaitu saksi Christine yang berdomisilidi Medan untuk dilakukan pembinaaa.

Informasinya pengiriman dilakukan melalui jasaekspedisi TIKI nomor penerbangan GA 195 yang tiba di Bandara Soekarno Hattakurang lebih sekitar pukul 22.00 WIB. Karena asumsi saksi barang akan kamiterima via cargo, maka saksi berkoordinasi dengan petugas Cargo saat itu yangpiket, yaitu Drh. Saswono Kurniawan MSi dan Sdr. Riky Yanuar.

Citra Noviani, M.Si untuk mengamankan barang berupaSarang Burung Walet tersebut di Kantor BBKP Soekarno Hatta.Bahwa kemudian barang berupa Sarang Burung Walet di terima oleh saksi drh.Ambar Retnowati, M.Si, penolakan dari medan dilakukan melalui Terminal Kargodengan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia GA 195 yang tiba di BandaraHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1958/Pid.Sus/2018/PN TngSoekarno Hatta sekira pukul 20.05 Wib.

Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan:Perlawanan terhadap menjalankan keputusan, juga yang dibuat oleh oranglain dengan sebab menyatakan bahwa barang yang disita itu milikmutlaknya, bersama sekalian perselisihan mengenai upaya paksa yangdiperintahkan hendaklah dihadapkan kepada dan diputuskan olehpengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya hal menjalankankeputusan itu berlaku.Halaman 8 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKI17. Bahwa ketentuan Pasal 207 HIR menyatakan:18.19.1.

Perlawanan orang yang berutang mengenai hal menjalankankeputusan baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukanoleh Pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada ketuapengadilan negeri yang tersebut dalam ayat keenam Pasal 195, yangjikalau perlawan itu berlaku dengan lisan, mencatat, atau menyuruhmencatatnya.2.

Tentang keputusan yang dijatunkan menurut pasal ini dan pasalyang lalu berlaku sekalian peraturan umum yang mengenai memintabanding.Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyaHalaman 9 Putusan Nomor 142/PDT/2020/PT.DKIHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 168 menyatakan:Pasal 195 (6 dan 7) dan Pasal 208 HIR mengatur perlawanan terhadap sitaeksekutorial, baik yang diajukan oleh terlaksana/tersita maupun

Namun dalam prakteknya,perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan diajukan kepadapengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR.21. Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No. 235/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Mei 2008tersebut telah merugikan Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan yangsah yang terletak di Jalan Gunung Sahari Ill No. 7 Kelurahan GunungSahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208HIR dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Ny.

Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 195/55/V1/1994 tanggal 7 Juni 1994);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegalselama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan dikaruniai 2anak yaitu:1. ANAK, tempat tanggal lahir Tegal 641995;2.

Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yangtercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, KabupatenTegal, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 195/55/V1/1994tertanggal 7 Juni 1994;Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telahdikaruniai anak perempuan dan lakilaki yang bernama ANAK I, dan ANAKIl;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 195/55/V1/1994 , tanggal 07Juni 1994, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;3.

195/PID.B/2013/PN.PRA

PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat

;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195

/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir

Kodim 0318/Natuna tmt 29 Desember 2016sampai dengan sekarang.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195

Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan

Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.

Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya

unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195