Ditemukan 12306 data
23 — 4
Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahuioleh Kepala Desa Ngeni, KecamatanWonotirto, Kabupaten Blitar,Nomor Register 450/89/409/42.2/2019, tanggal O05 Maret 2009,bermeterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kodeP.3;Asli Surat Keterangan Nomor B055/Kua.13.31.21/Pw.01/3/2019 atasnama Ponirin dan Boirah,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, tanggal 06 Maret 2019,bermeterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya
13 — 11
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 04 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 409 / 19 / VIII / 2008;2.
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/409/23.2007/2017, atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatelah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0455/57/IX/2016, tanggal 16September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
25 — 3
Bukti Surat:1) Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Domisili Nomor045.2/409/ VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020, atas nama Novika Sari,yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Purwosari, Kecamatan Kota,Kabupaten Kudus.
10 — 0
Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 serta Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
21 — 8
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 4
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0840/Pdt.g/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 8
untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa :Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 863/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnFotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :409
18 — 10
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yangtercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formildan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai TalakNomor 409/Pdt.G/2018/PA.Kis;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
62 — 23
Induk 409 ;Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PTMDN.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2011 yangditandatangani oleh Muhammad Munir Ritonga bermaterai 6000 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 472.2/08/Pem/2010tanggal 11 Januari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 974/44/Pem/2010 tanggal 27Februari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 472.2/43/Pem/2010 ;Dipergunakan dalam perkara an.
13 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
67 — 22
,M.H.Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di JalanSultan Serdang Pasar VI Nomor 438, Kecamatan TanjungMorawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMedan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 409/III/2021, dahuluPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungandengan perkara ini;DUDUK PERKARAMengutip
ZALMIANTO AGUNG SAPUTRA, SH., MH
Terdakwa:
FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALL
103 — 47
Terdakwa FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALIdi LP/Rutan MartapuraArsip Ely.Arsip Pidana .Arsip Umum oOnaRWND PETIKAN PUTUSANNo. 409/Pid.B/2016/PN.BJBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap MUHAMAD NASRI Bin JOHANSYAH .Tempat Lahir KandanganUmur/Tanggal Lahir 19 tahun /17 Januari 1997.Laki lakiJenis
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasmengandung Iodine, yang merupakan salah satu bahan yang dapat digunakandalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika;Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA Nomor Rekening 095 1821 038atas nama Terdakwa Maria Christiana tetap terlampir dalam berkas perkara danbarang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan;5 Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 409
038 atasnama Maria Christiana, yang disita dari Terdakwa II;Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa FERDIAN SJAHRIAR ;8 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2012/PT.DKI, tanggal23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Barat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 409
warna abuabu hitam nomor Sim Card081 1110 1300, disita dari Terdakwa Salam Arief Sjahriar;1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Rekening BCA Nomor Rekening 0951821 038 atas nama Maria Christiana yang disita dari Terdakwa;Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ferdian Sjahriar;10 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/2012/ PT.DKI joNo. 409
/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/ 2012/PT.DKI jo No. 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012Terdakwa
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Putusan MA RI No. 409 K/Sip/19832. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/19843. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.PstC. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MABerikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.Noe tte Te.)
Definisi dan Unsur Keadaan Force MajeureDari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisiforce majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatumalapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi(Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 115Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaiandebitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).Tidak ada lagi kemungkinankemungkinan/alternatif lain yang legal atau tidakmelanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhiperjanjian (Putusan MA RI No.
Baik PN maupun PT menyatakan bahwatergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 1 1 912/13/2010 11:40:29 PM Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 1204. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukullambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);5. keadaan darurat (Putusan MA RI No.
Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalahpihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan AspalNegara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, sepertitelah disebut dalam Charter Partij.Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkaraPerusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana,menguatkan tentang akibat force majeure sebagai suatu peristiwa yang tidakterduga, yang tidak
7 — 3
Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409