Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 26-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MS Tanggal 14 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 22
23 — 22
Penetapan No.84/Padt.P/2021/PA.MSserta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :duo laiwVLaolgidl jori pgadls poo ALlLall rivecls Leaa) ly sVoJ lgArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI doleiwYLoolgid! Waar VY Gls aU aor, aari> 9)!
Daigax Igig TISIly isla aSgly aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyvah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426);liu! 9 LS Elowl dolein Guu! Lil jlo> le axl Galil!
Register : 13-12-2024 — Putus : 31-12-2024 — Upload : 31-12-2024
Putusan PA PATI Nomor 464/Pdt.P/2024/PA.Pt Tanggal 31 Desember 2024 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Zaky Akmal Ferdiansyah dan Endang Kusmi Astuti Yuniatun yang terletak di Desa Bumiayu Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Anung;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suroso;
- Sebelah Barat : Tanah Wakaf (TPQ dan
Register : 05-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 9 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Perkawinan,(dispensasi nikah) b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h.shadaqah, dan . ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai ayah dari anak bernama Rika andrianiyang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggadapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadappermohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPemohon
Putus : 17-09-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 20/PDT/2014/PT TTE Tanggal 17 September 2014 — SANIMBAR SOLEMAN VS HAPSA DO WAHAB
67 — 25
67 — 25
Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelahmeneliti secara seksama, ternyata wujud dari Gugatan Pihak Penggugat/Terbanding,antara posita dan petitum yang tercantum dalam Gugatan, satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung, karena dalam posita gugatan, disatu sisi Penggugat/Terbandingmendalilkan bahwa dirinya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanahyang menjadi obyek sengketa, disisi lain Penggugat/Terbanding telah mengakui bahwatanah tersebut merupakan tanah wakaf
Register : 02-05-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 25 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
16 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
Register : 04-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 12 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah:Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu sebagai istriTergugat yang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut,sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 Hal.Pen.No.03/Pdt.G/2016/PA PpgBahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan
Register : 11-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.Bdw Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 22
90 — 22
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat Infaq Shodagoh, dan Ekonomi Syariahbahwa gugatan Para Penggugat tentang: Pembatalan Sertifikat(SHM) No. 205 sudah termasuk ke dalam objek sebagaimanadimaksud dalam
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHalaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 0843/Pdt.G/2019/PA.BdwAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat InfaqShodagah, dan Ekonomi syariah.2.4 Bahwa karena Pengadilan Agama Bondowoso tidak berwenang(secara
Undang undang RI Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas undang undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, pada pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat InfaqShodagah, dan Ekonomi syariah.3.4.
Register : 09-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sak Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
SUPRIADI Als SUPRI Bin SENEN
25 — 22
WIRAWAN PRABOWO, SH.
Terdakwa:
SUPRIADI Als SUPRI Bin SENEN
25 — 22
hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib, saksimemesan shabushabu kepada saudara Gilang (belum tertangkap),Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Sakselanjutnya saksi melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis sabusabu tersebut senilai Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) kantong atau sepuluh Jie Narkotika jenis sabusabu, selanjutnya sekirapukul 15.15 Wib, saudara Gilang menelpon saksi kembali dan mengatakanbang sudah kuletak di jalan wakaf
Wakaf, KelurahanPerawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang sudah ditentukan olehsaudara GILANG, kemudian sekira pukul 15.20 Wib terdakwa sampai dilokasi tersebut dan langsung mengambil plastik hitam yang ada didekatpohon karet besar yang berada di JI. Wakaf Kel. Perawang Kec. TualangKab.
Register : 17-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 125/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
Raditya Sayogo
27 — 19
Raditya Sayogo
27 — 19
Menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1996 telah meninggal duniaseorang perempuan yang bernama Susrita A Priyanto karena sakit dan dikebumikan di tanah wakaf Pengadegan di Jakarta Selatan.3.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Pdt/2015 Tanggal 22 September 2015 — YUSUFWIJAYA VS DJUMIATI, Dkk
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadiinduk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yanglain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atastanah yang lain;Sedangkan sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangPokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah, wakaf
Register : 19-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 131/Pdt.P/2014/PA.JS Tanggal 18 Agustus 2014 — PARA PEMOHON
22 — 1
22 — 1
Wakaf; f. Zakat; g.Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah, berikut penjelasannya pasal 49 hurufb, yang berbunyi Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasingmasing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapayang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris;7.
Register : 26-10-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 77/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 22 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Perkawinan,(dispensasi nikah) b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h.shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyail hubungan hukum sebagai ayah dari anak bernama Lissetiawatiyang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggadapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;Bahwa yang menjadi dalildalil pokok dalam permohonan Pemohonadalah bahwa Pemohon memohon untuk mengisbatkan perkawinannya yangdilaksanakan
Register : 01-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0304/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tanggal 14 Oktober 2014 — Penggugat VS Tergugat
PEMBANDING DAN TERBANDING Cs.
44 — 15
44 — 15
kewarisan menganut asas personalitas ke Islaman, sebagaimanayang diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bahwa Pengadilan Agama merupakanPengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/PDT/2021/PT BDG Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Pendi B. Sibarani Diwakili Oleh : Ganti Lumbantoruan, S.h., M.H.
Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia
55 — 40
Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia
55 — 40
Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang,baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertaikewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhisemua kewajiban yang disebut didalamnya;Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandaksesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuatsebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;Akta Pemidahan Hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan;Akta Ikrar Wakaf
/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan;Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauPetuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, Kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh
Akta Ikrar Wakaf/ Surat Ikrar Wakaf yang dibuat ssebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977;i. Risalan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kavling Tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau. Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1961;.
Register : 15-12-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BIREUEN Nomor 15/Pdt.Bth/2020/PN Bir Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
JAMALIAH Binti ABDULLAH
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Mandiri Medan, Cq. PT. Bank Mandiri Syariah Area Collection & Recovery Aceh
2.Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Keuangan Republik Indonesia C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
3.ANWAR Bin A. JALIL
214 — 29
214 — 29
aturan yang terkaitperbankan syariah diantaranya:Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.Bth/2020/PN Bir(i) Pasal 49 beserta penjelasanya pada UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama, yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beraqama Islamdibidang: a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
dan (6) pada Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang TataCara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang padaintinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah,surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah,pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syarnah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf; h. Shodaqah; c. Wasiat; f. Zakat; i. Ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 UndangUndang RINomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa penyelesaiansengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkanjuga di bidang ekonomi syariah lainnya.
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi syariah.;> Qa > 9 A209Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamengenai perkara perdata tertentu untuk orang yang beragama Islamsebagaimana tersebut dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadikewenangan mutlak/kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksadan memutus;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) Undangundang
Register : 31-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2769/Pdt.G/2018/PA.Sda Tanggal 12 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Pasal 49 Undangundangtersebut menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, mengadilil, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan ekonomi syariah;Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenangmemeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut padaprinsipnya bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (contentiuserechtstaat) yang
Register : 11-07-2011 — Putus : 23-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTA MEDAN Nomor 82/Pdt.G/2011/PTA.Mdn Tanggal 23 September 2011 — PEMBANDING V TERBANDING
34 — 19
34 — 19
SH, Advokat/Penasehat Hukumpada Kantor Hukum Borkat Harahap,Roebama & Rekan, berkantor di JalanSTM Nomor 2B Medan, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 23Feburuari 2011, selanjutnya disebutsebagai Termohon / Pembanding;MELAWAN :TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam,pendidikan Sarjana, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikuasa kepada Unrianus' Uraiza, SH,Advokat/Pengacara pada Kantor HukumRians & Partnes, berkantor di JalanBrigjen Zein Hamid Gang Wakaf
Register : 01-08-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bgr Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 5
19 — 5
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infag;ses op 20Shadagah;danEkonomi syari'ah.16. Bahwa, maksud PEMOHON mengajukan permohonan inimohon untuk ditetapbkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris(almarhum) Pemohon, sesuai Hukum Waris Islam.17.
Register : 12-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Ppg Tanggal 17 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Hm 3 dar 6 Him.Pent.No.
Register : 01-09-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 14/PDT.G/2015/PN CMS Tanggal 12 Januari 2016 — Tuan IING ROHIDIN Bin SAUN, dkk lawan Tuan YAYAT SUYATMAN Bin JIUHANDI, dkk
78 — 11
78 — 11
untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan ke IT UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan perkara padatingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;a=> gaWasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya di poin angka 6 danangka
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PARAPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun2009 Tentang Perubahan ke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskanperkara pada tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan;Warisan;Wasiat;Hibah;Wakaf
Wakaf dan Shadagah;(2).Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundang mengenai perkawinanyang berlaku;(3).Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentu siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili