Ditemukan 17962 data
97 — 28
Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :aSgIlg gllaall cally cISlegle aolaawL dolgaull 5925 pgidla yes ablioll riesAVaIlg SVollo Gila golly a9 pa09Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.ISI oo VI AcolawwYL doles
maisazilgig TISly Jisly adq/lg AVollyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);Halaman. 12, Perkara Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.MSlil 9 LS Elowl dolgin Guu! GLil jlo> ole aa yVl Calicl!
87 — 37
Dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunanmilik Ibu Siti ( Dealer Honda )Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik HajiRidwan ( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari IISebelan Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend.Sudirman.SHM No. 2980atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah )Him 5 dari 19. Penetapan No. 419/Pdt.G/2021/PA.Botgb.
Dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunan milik Ibu Siti( Dealer Honda ) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik Haji Ridwan( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari II Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend. Sudirman.SHM No. 2980 atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah ).b. Tanah dan Bangunan (Rumah Kost 3 Pintu) dengan Luas 222 M2 diRT 10 Kel. ApiApi, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak milik dari Pejabat yang berwenang, baiksebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajibanuntuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semuakewajiban yang disebut di dalamnya; atauf. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat
45 — 41
G/2020/PA Sgm.cISJI : anu ond quoi : axdbull jassg x0>l1 SlogSoJly ASgIlq sVgIly gissla waolly wallylllArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang.
Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebutdapat diterima untuk meneguhkan dalildalil itsbat nikahPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan prosestahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
Terbanding/Tergugat IX : SURYANTO
Terbanding/Tergugat XXIV : H. M. JAUHARI, S. Kes
Terbanding/Tergugat VII : SUMARYONO
Terbanding/Tergugat XXII : LATIPAH ANUN
Terbanding/Tergugat V : RAHMAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat XX : MUSABBIHAN, S.H
Terbanding/Tergugat III : SUHARTI
Terbanding/Tergugat XVIII : SRI MULIANI
Terbanding/Tergugat I : MALHATUN
Terbanding/Tergugat XVI : PAUZAN B. A
Terbanding/Tergugat XIV : HJ. PATIMAH Istri Alm H. HASBI KHAIR
Terbanding/Tergugat XII : HARTINI HARITANI
Terbanding/Tergugat X : SRI SUMANGGA RIATI
Terbanding/Tergugat XXV : MASHURI
Terbanding/Tergugat VIII : RAHAYU PRAPTI
Terbanding/Tergugat XXIII : M. MUZAKKIR
Terbanding/Tergugat VI : YAYANG MUHAMMAD ABDUSSAYAKUR
Terbanding/Tergugat XXI : MUQODDISAN
Terbanding/Tergugat IV : ZOHRIAH, S. Pd
Terbanding/Tergugat XIX : APRILIA MUPRIHAN
Terbanding/Tergugat II : SUNGKONO
Terbanding/Tergugat XVII : IMANIAR ISLAMI
Ter
46 — 38
IHWAN, SE dikelola olehBuchori ;Barat : Tanah Wakaf milik Masjid Besar ATTAQWA PANCOR ;Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 191 /PDT/2018/ PT.
gugatan Penggugat menjadikabur, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacatformil :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Berita AcaraSidang Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Agustus 2018, telah ternyata tanahsengketa terletak di Rt 05 Seruni Selong, Kelurahan Selong, Kecamartan Selong,Kabupaten Lombok Timur seluas 31 Are denga batas batas :Utara : Parit Umum dan Sawah Amag USUP ;Selatan: Pecahannya Tembok Perumahan BTN Bermis ;Timur : Tanah Pecahan Log USUP ;Barat : Tanah Wakaf
125 — 19
Pengadilan Negeri Langsa Tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara inmi, karena menyangkut denganPembagian harta warisan merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agamasebagai mana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yangberbunyiPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus danmenyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragamaislam dibidang:1 Perkawinan;Wasiat;4 Hibah;5 Wakaf
Tergugat I dan III tentang kewenangan( kompetensi ) absolute didasarkan pada pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan telah diubah dalam pasal 49 Jo 50 ayat (2) UU no. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989;Menimbang bahwa sesuai Putusan MARI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UU No. 7/1989 tentang peradilan agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf
Pengurus Mesdjid AL BAHRAIN Kota Padang
Tergugat:
1.SIAUW KANG NIO
2.SIAUW TJOE NIO
3.SIAUW HO NIO
4.LINDAWATI AZALI
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
71 — 12
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Teri Pasar Pagi;e Sebelah Utara berbatas dengan H.M.Bachrial dibelakangnya denganMitra; Sebelah Selatan berbatas dengan Bofet Rajawali dibelakangnya denganRoslaini Sertifikat atas nama Zainar;Bahwa setahu saksi masalah tanah ini dibawa ke Pengadilan karenaPenggugat akan melakukan pemecahan sertifikat dari sertifikat induksehingga ada sertifikat tersendiri atas nama Mesdjid Al Bahrain;Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang diperkarakan tersebut adalahpemberian (Wakaf
) dari seorang Ibu yang saya tidak ingat lagi namanya dansaksi ada melihat surat Wakaf tersebut;Bahwa sejak saksi tinggal di Jalan Juanda, Mesdjid Al Bahrain sudah berdiri,dahulu terbuat dari Kayu tetapi sekarang bangunan Mesjid sudahPermanen;Bahwa setahu saksi tanah Mesjid Al Bahrain belum bersertifikat, akan tetapitanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang mempunyai sertifikat indukyang sampai Saat ini ada;Bahwa selain bangunan Mesdjid Al Bahrain, bangunan yang ada diatas tanahperkara tersebut
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utarae Sebelah Timure Sebelah Selatane Sebelah BaratTanah wakaf;Tanah kuburan;Tanah Kamsito;Tanah Penggugat dan Tergugat;102.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor258/Tk/2004 luas + 1.900 m?
Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 731, luas 581 m2, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utara Tanah Wakaf;e Sebelah Timur Tanah Kuburan;e Sebelah Selatan Tanah Kamsito;e Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual BeliNomor 258/TIk/2004 luas + 1.900 m?
74 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat
dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf
/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar
secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf
harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60
437 — 180
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, DesaXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi,sebagaimana tersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1Luas 10.650 m2 atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum )1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXxX;Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No. 618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi600 m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXxX;e Barat Tanah XXXXXX (almarhum );( Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah
Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimanatersebut dalam Petok No.618 persil 49 kelas S1 Luas 10.650 m2atas nama XXXXXX (almarhum), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;e Timur Jalan Raya/Jalan Baru;e Selatan Tanah XXXXXX;e Barat Tanah XXXXXX ( almarhum )6.1.
XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX;B2.Sebidang tanah sawah terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXxX,Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tersebutdalam Petok No.618, Persil 49, Kelas S1, Luas 10.650 m2, dikurangi 600m2, yang terkena proyek pembuatan jalan, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebagai berikut :Utara Tanah Wakaf/XXXXXX/H.Afandi;Timur Jalan Raya/Jalan Baru; Selatan Tanah XXXXXX; Barat Tanah XXXXXX (almarhum);(Vide amar putusan MA butir ke 6 (enam) 6.1 dan 6.2, telah ditetapkansebagai
XXXXXX,yang sekarang posisinya menjadi harta warisan.Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI, 312/K/AG/2008,Tanggal 9 Januari 2009, dalam pokok perkara pada poin 6.2 yang menyatakanmenetapkan harta warisan almarhun XXXXXX adalah sebidang tanah sawahyang terletak di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,Kabupaten Banyuwnagi, sebagaimana tersebut dalam Petok No : 618, PersilNo : 49, Klas : Sl, Luas : 10.650 dikurangi 600 m2, atas nama XXXXXX(almarhum), dengan batasbatas sebelah Utara: Tanah Wakaf
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataupetuk Pajak Bmii/Laudrente girik, pipil. kekitir dan Vel poudiugIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 10Tahun 1961 atau. akta pernindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pernerintah ini dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atau. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan.atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang di wakalfan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atau. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pernerintah Daerah, atausurat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
atausekitar 18 ubin dan di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, yangdalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D Il, atas nama Asikin ,dengan batasbatas, sebagai berikut :Utara : Selokan ;Timur : Ny Madrani/Rapun ;Selatan : Wakaf (Sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;Barat : Moh. Fadeli ;Nilai harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitarRp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) ;Hal. 13 dari 41 hal.
atau sekitar 18 ubin ,yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil11, Kelas D Il, atas nama Asikin, karena dikwatirkan tidak bisamemenuhi kebutuhan seharihari karena tidak mempunyaipekerjaan tetap,dengan batasbatas, sebagai berikut :e Utara : Selokan ;e Timur : Ny Madrani/Rapun ;e Selatan : Wakaf (sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;e Barat : Moh.
Karenamasjid tersebut merupakan wakaf dari mbah Tari (lbu dari Asikin)tanah tersebut seluas 235 m* atau sekitar 17 ubin, yang dalam bukuDesa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas D Il, atas nama Rapun,dengan batasbatas, sebagai berikut :e Timur : Jalan Gunung Slamet ;e Selatan : Ach. Chalimi ;Hal. 18 dari 41 hal.
atau sekitar 18 ubin dan di atas berdiri 2(dua) bangunan rumah, yang dalam buku Desa tercatat : C 655,Persil 11, Kelas D Il, atas nama Asikin, dengan batasbatas,sebagai berikut :e Utara : Selokan ;e Timur : Ny Madrani/Rapun ;e Selatan : Wakaf (Ssekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;e Barat : Moh. Fadeli ;Harga tanah dan bangunannya sekarang sekitar Rp516.000.000,00(lima ratus enam belas juta rupiah)Hal. 21 dari 41 hal.
di tempati oleh Oyon Santosa alias OyonSantoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (TurutTergugat Il), Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias AsikinSumowigati (Turut Tergugat II) dan Romlah binti Kuseni (Tergugat ) seluas253 m* atau sekitar 18 ubin dan di atas berdiri 2 (dua) bangunan rumah,yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D Il, atas namaAsikin, dengan batasbatas, sebagai berikut :Utara : Selokan ;Timur : Ny Madrani/Rapun ;Selatan : Wakaf
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
114 — 58
.,; kesemuanya am BW NY Fe Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukumpada Kantor M.M dan Partners, dan Lembaga Kajian Advokasi dan BantuanHukum Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (LKaBH YWUMI) berkantordan berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakkukang Mas dan JalanKakatua No. 27 Kampus I UMI, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Agustus 2011 dan 08 September 2011, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan
19 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
77 — 19
Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
72 — 70
dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf
Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik
Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.
1.HJ. MUTMAINAH KARIM SPd.I
2.YULIANTO
Tergugat:
Hj. LULUK WIGATI, SH., M.Hum
44 — 9
Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.
Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf
121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.
tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf