Ditemukan 20445 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-04-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 116/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 1 April 2013 —
31 — 6
  • ) bendel............1 (satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei2011 tentang tim pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri PNPMMandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) KabupatenSitubondo tahun 2011 ; 752 one nee1(satu) bendel berkas pencairan dana APBN perubahan program nasional pemberdayaanmasyarakat mandiri (PNPM Mandir) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;l(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267
    I1(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267/KPTS/M/2011tanggal 19 September 2011 tentang penetapan desa sasaran tambahan programPPIP TA.201 j 2 noone4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara, 1993 :41).Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas, objek sengketa dalam perkara a quobelum bersifat final, karena objek sengketa tersebut sifatnya hanya sementara dan akandiikuti oleh keputusan lain, serta tanpa dimintapun pembatalannya, Surat Keputusan(objek perkara) dengan sendirinya telah batal demi hukum, karena masa berlakunyahanya selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan akan diikuti dengan Surat Keputusanlainnya yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/267
    Bachtiar sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, selainmelaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai PejabatKepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja dan juga dibebankan tugasuntuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan PerhentianRaja yang definitif sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4 Masa jabatan kepala Desa Pantai Raja 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Definitif Nomor 141/Pemdes/267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024 K/Pdt/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — ELSY HIDAYAT ; DIREKTUR PT BANK PAN INDONESIA TBK CABANG UTAMA BANDUNG, dkk
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1024K/Pdt/2010Bahwa karena salah satu tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalahpembatalan Akta Jual Beli tertanggal 6 Juli 2007 No.267/2007 dan Akta JualBeli tanggal 6 Juli 2007 No.268/2007 atas peralinan Obyek sengketaSertifikat Hak Milik No.332/Desa Margahayu Tengah dan Sertifikat Hak MilikNo. 270/Desa Margahayu Tengah, semuanya dibuat dihadapan EmyMaryam,SH, PPAT di Kabupaten Bandung, sehingga dengan tidak ditariknyaEmy Maryam,SH sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo, makadalam asas
    provisional ; Bahwa oleh karena itu menolak tegas dalil dan alasan tuntutanprovisional dari Penggugat dalam gugatannya, dalam provisi tersebuttidak relevant dan tidak berdasar hukum, juga penundaan peralihan haktersebut tidak dimungkinkan lagi, karena peralihan obyek sengketatersebut telah dilaksanakan Tergugat selaku penjual kepada TurutTergugat selaku pembeli, berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal28 pebruari 2007 No.304 sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Belitertanggal 6 Juli 2007 No.267
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Pkl
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kedungwuni
Tergugat:
Abdullah Khalik
43 — 3
  • berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.Halaman 2 dari 15 Putusan No.12/Pdt.GS/2019/PN PKI..
    berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.e Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuranpinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlan sebagaimana disepakatidalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2017 sehingga hutang ParaTergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yangharus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2019 adalahsebesar Rp. 62.163.652, (enam
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Perceraian
Register : 28-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PA LIMBOTO Nomor 287/Pdt.G/2015/PA Lbt.
Tanggal 10 Nopember 2015 — -PEMOHON MELAWAN -TERMOHON
42 — 10
  • 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 252.00 172.00 Tm/F16 1 TE(43) 1(5) 2(30263) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 283.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 172.00 Tm/F16 1 TE(42525250) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 310.00 172.00 Tm/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 313.00 172.00 Im/F16 1 TECOLA =5) 2B341124211623) 267
    ) 17) 11L167) 1111) 22) 2345) 267) 110) 15) 2335) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 507.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 510.00 172.00 Tm/F16 1 TE(13) 1(2) 2(345) 2(17) 1(262111) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 150.00 Tm/F16 1 TE(I55) 23047) 15) 211) 92(11) 92(23) 2(2) 2(34222) 2(17) 1(5) 2(11) 92(242) 2(2165) 2(17) 1(5) 2(11) 92(205) 2(34 11) 92(67) 1(5) 2(27) 1(N2ZG2215) =2(A311) 92(222) 2(Llj) 92(1) 2(2) 2(345) 2(67
    ) 1(10) 1(5) 2(A311) 92(43) 1(7) 1(34225) 2(17) 1(11) 92(1) 2(2) 2(2117) 1(5) 2(13) 1(5) 2(I1 92(47) 1(5) 2(27) 1(7) 1(LSL 2) 82(10) 1(2) 2(157) 1(3011) TadETQqBOsT000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 128.00 Tm/F16 1 TF(65) 2302610) 12611) 158626245) 2205) 2225) 2311) 158242) 23202) 210) 12) 223) 25) 27) 15) 2311) 15813) 12) 210) 15) 210) 1267) 111) 158242) 22165) 213) 15) 27) 15) 2311) 15862) 2345) 2311) 158155) 2317) 1265) 2311) 15813) 12) 267) 15) 217) 1162135) TdETQqBI0.000 0.000 0.000
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Kdi
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
  • No. 0570/Pdt.G/2017/PA,KdiBarat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :267/02/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri, semula tinggal di rumah orangtuaTergugat di BTN Nafa Graha Kampus, Blok B, No. 1, Kelurahan Mokoau,Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindahdi rumah orangtua Penggugat di Jalan. Mayjend. S.Parman, Lrg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1864/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
155 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1864/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
234 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1974/B/PK/Pjk/2018Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
158 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-04-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 185/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2012 — ANGELITA ROBERTA MOGOT, Melawan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, CS
117 — 31
  • Bahwa Tergugat , dalam membuat Aktaakta tersebut (vide Bukti P7dan 8) menguraikan pernikahan dan perceraian Pewaris denganTergugat V, sebagai berikut :Hal.5.anka 2a : dengan istri kedua yang bernama Mindo Flora Simanjuntak,menikah di Jakarta pada tanggal 05081976 (lima agustus seribusembuilan ratus tujuh puluh enam), sebagaimana ternyata dariPetikan dari buku pendaftaran nikah Surat Nikah, tertanggal0582976 (lima agustus seribu sembuilan ratus tujuh puluh enam)No.20/267/1976, yang diterbitkan oleh
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Tanah
Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PT PEKANBARU Nomor 114/PDT/2010/PTR
Tanggal 7 Oktober 2010 — Handy Englo.dkk vs Buddingh Seto.dk
65 — 40
  • ., beralamat di Jl.JenderalPENGADILANSudirman No.267 Pekanbaru,semula Turut TermohonEksekusi / Turut TermohonKasasi / Turut Terbanding /Turut Tergugat, sekarangdisebut sebagai TURUTTERLAWAN ;PENGADILANTINGGI TERSEBUT :Hal 3 dari 10 hal, Putusan PDT 114/2010Telah membaca berkas perkara berikut suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara antarakedua belah pihak tersebut diatas serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal13 Januari 2010 No.87/Pdt/G/2008/PN.PBR;TENTANG DUDUKNYA
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd
Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon:
Nia Yusniawati binti Anwar
23 — 16
  • Bahwa telah menikah seorang lakilaki bernama Lim KhengChuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KadudampitKabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:267/21/VIII/2006;Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwadengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yangbernama;Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 134/Pdt.P/2015/PA.Sr
Tanggal 26 Mei 2015 — Pemohon I Pemohon II
12 — 1
  • BUKTISURAT:1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141171504740001 tanggal 06April 2015, (bukti P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33141751122840001 tanggal 14September 2012, (bukti P.2);Surat Keterangan Nomor 474/267/05/15 tanggal 16 Mei 2015, (bukti P.3);Fotocopy Akta Nikah Nomor 220/14/VII2004 tanggal 09 Juli 2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, KabupatenSragen, (bukti P.4);Kemudian suratsurat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai cukup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
144 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
139 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/Pjk/2020diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3761 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
257 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3761/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Cukai
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
347 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 34.310.862.087Rp 1.976.031.7114Pajak KeluaranKredit Pajak Pajak Masukan Rp 4.314.178.348Rp Lainlain Rp 4.314.178.348 Jumlah Pajak diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar Rp (2.338.146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.471.968.950Rp 133.822.313PPN yang kurang/(lebih) dibayarSanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Rp 133.822.313KUP Jumlah Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267