Ditemukan 17962 data
58 — 6
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadapgugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukanPenggugat bertanggal 10 Agustus 2016 di persidangan tanggal 06 September2016;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisandi persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknyamenyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat danmohon
17 — 1
XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f
13 — 0
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Ris Murniyati binti M. Ansori
Tergugat:
Peter Whitehurst Duguid bin Harry William Duguid
24 — 1
Peradilan Agama yang berbunyi : Peradilan Agama adalahPeradilan bagi orangorang yang beragama Islam, dan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (kompetensi absolute) yangberbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
75 — 35
yang berupa : 2 ( dua ) bidangtanah berikut bangunan yang berada diatasnya sebagaimana terurai dalamposita permohonan Pemohon poin 7 (tujuh);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
25 — 3
tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu,dengan syarat kesaksian tersebut tidak disangkal danperistiwa itu sudah lama terjadi;Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mereka adalahtermasuk kesaksian istifadhoh maka Majelis memandang perlumengemukakan pendapat Sayyid Sabiq didalam kitabnya FiqhusSunnah jilid III halaman 426 yang artinya Imam Syafiimembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian , diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
13 — 0
Wakaf dan sedekah:; Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalahmenjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo Pengadilan Agama Jember,hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahan pasal 49 huruf (a) angka 20,UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagai perubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989); Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, maka MajelisHakim telah menemukan faktafakta
21 — 3
No. 614/Pdt.G/2019/PA.Bkn.berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna
24 — 2
diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat kesaksian tersebut tidakdisangkal dan peristiwa itu sudah lama terjadi; anne Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mereka adalah termasuk kesaksianistifadhoh maka Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiqdidalam kitabnya Fiqhus Sunnah jilid III halaman 426 yang artinya Imam Syafiimembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian , diangkatnya seorang menjadi hakim,wakaf
13 — 7
Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan wakaf dan segala hartapeninggalan dari (Alm) lis Suhadi Idris Bin Nein.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk.2.
12 — 4
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
11 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
11 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
Wakaf f. Zakat g.
Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
78 — 6
Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
Pembanding/Tergugat II : PAIMAN SIDAURUK Diwakili Oleh : Judika Atma Togi Manik, S.H,.M.H,
Terbanding/Penggugat I : RAHEL SIDAURUK
Terbanding/Penggugat II : ASNI SIDAURUK
93 — 55
MangisangSidaurukadalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karenaPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak)yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Pembanding/ParaTergugatapalagi secara fakta didalam simin/makam tersebut benar beradamakam/tambak Op.
(vide bukti T11, T12, T13 dan T14) sehingga seharusnyaPelepasan hak atas tanah wakaf tersebut harus juga diketahui danditandatangani oleh Pomparan Op. Pittu Sona ;Bahwa bukti P14 dibuat hanya sebagai akalakalan atau rekayasa yangdibuat oleh orang tua Para Terbanding/Para Penggugat guna untukdianggap sebagai kepemilikan hak atas tanah seluas + 3.000 M2?
Jukkar Sidauruk dan atasPelepasan hak atas tanah wakaf (vide bukti P14) adalah pelepasanantara orang tua Para Penggugat dengan Gabriel Jasona Sidauruk(sepihak), yang hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirididalamnya tidak termasuk kepada Para Penggugat d.r/ParaPembanding,sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya Petitumangka 9 (Sembilan) layak untuk dikabulkan ;8.
TogaPane Turnip;Bahwa demikian juga pertimbangan hukum judex factie didalam putusanhalaman 56 yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya bukti P14yaitu surat pelepasan atas tanah wakaf/simin tanggal 13 Mei 2013 dapatmenguatkan dalil kepemilikan Para Penggugat untuk menyatakan tanahseluas + 3.000 M? (tiga ribu meter persegi) adalah merupakan tanahwarisan Op. Pittu Sona yang diwariskan kepada Op.
Pittu SonaSidauruk, Makam/Tambak Jungkar Sidauruk (Kakek Para Pembandingsemula Para Tergugat) dan makam/tambak Kanurumasan Sidauruk (ayahkandung dari Pembanding semula Tergugat I) (vide bukti T11, T12, T13dan T14) sehingga seharusnya Pelepasan hak atas tanah wakaf tersebutharus juga diketahui dan ditandatangani oleh Pomparan Op.
16 — 12
Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan almarhum Sayuti RamiBin Ramli memiliki harta bersama berupa :6.1 Sebidang Tanah dan bangunan permanen seluas 745 M2 yangterletak di Jalan Sei Serayu d/h Jalan Tanah Wakaf, KelurahanSumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balaisesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 195 yang dikeluarkanKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Bali tertanggal 31122008;6.2 Sebidang Tanah kosong seluas 460 M2 yang terletak di KelurahanPahang Kecamatan Datuk Bandar
Memberi izin kepada Pemohon (Ramsah Gule BintiMuhammad Kasa Gule) untuk menjual/mengagunkan/menggadaikanharta berupa tanah yang menjadi bagian almarhum Sayuti Ramli BinRamli dan tanah sebagai berikut: Sebidang Tanah dan bangunan permanen seluas 745 M2 yangterletak di Jalan Sei Serayu d/h Jalan Tanah Wakaf, KelurahanSumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balaisesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 195 yang dikeluarkanKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Bali tertanggal31122008
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau Pembelian Kaveling Tanah Pengganti Tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan WVerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,atau;.
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf,f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi Syariah;Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 49 huruf b UndangUndangHal. 7 dari 20 hal. Put.
maka asaspersonalitas keislaman berlaku pada para pihak tersebut, mengingatbahwa pada 28 Februari 2006 dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia No. 22 telah diundangkannya UndangUndang No. 3 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 1989 TentangPeradilan Agama, yang dalam Pasal 49 ditegaskan bahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;Qo oce. wakaf