Ditemukan 20445 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-10-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PA CILEGON Nomor 258/Pdt.P/2014/PA.Clg
Tanggal 28 Oktober 2014 — PEMOHON
37 — 16
  • Pemohon dibacakan tanpaperubahan.Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yangtelah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 148/1976 yang dikeluarkan oleh PencatatNikah KUA Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakartatanggal 18 Oktober 1976 (bukti P.1);Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082311070092 yang dikeluarkan olehCamat Citangkil Kota Cilegon tanggal 18 Agustus 2009 (bukti 2);Fotokopi Surat keterangan Kematian No. 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 PK/Pdt/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — H. MUSTAJAP, dkk lawan SATIAH, dkk dan H. IPRAD, dkk
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Tahun 2017 Nomor SPPT (NOP).52.01.020.014.0040064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di DesaMesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;16.Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Tahun 2017 atas nama Sahran yang Objeknyaterletak di Subak Mesanggok dan diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28Februari 2017;17.Bukti Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 267
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 08-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Smn
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
OKI WIBOWO
41 — 5
  • Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernamaNgadiyono dengan Subiyati pada tanggal 22 Maret 1990 berdasarkanKutipan Akta Nikah / Perkawinan No. 267/07/III/90 tertanggal 20 Maret 1990yang dikeluarkanoleh KUA Kec. Berbah;2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman padatanggal 03 Oktober 1990 berdasarkan kutipan akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenSleman No. 03712/R/2001 Tertanggal 11 Juli 2001;3.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-03-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 20/PID.SUS.LH/2018/ PT PLK
Tanggal 3 Mei 2018 — Aliansyah Als. Iyan Bin H. Idrus
361 — 36
  • sehubungan dengan permintaan bandingtersebut,Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memoribandingpadatanggal 28 Pebruari 2018,sedangkanTerdakwatidakmengajukankontramemori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor W16U2/266/HK.01/02/2018ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuanmemeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 28 Pebruari 2018Nomor W16U2/267
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 03-11-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PN MANADO Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mnd
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 19

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 September 2002 yang tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 267/XI/I4/2003 Stbl. 1933 No. 75 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
    3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak bernama
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 06-06-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Wsp
Tanggal 27 Juni 2016 — Pemohon
13 — 5
  • Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Wsppertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267 yangdiambil alin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 03-12-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 02-02-2014
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6535/Pdt.G/2013/PA.Bwi
Tanggal 8 Januari 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
15 — 0
  • persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar KabupatenBanyuwangi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.30.14/PW.01/267
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 12-11-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 4244/Pdt.G/2010/PA.Jr
Tanggal 25 Nopember 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 2
  • perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor4244/Pdt.G/2010/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Jum 2002, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jemberdengan Akta Nikah Nomor 267
Pengadilan PA PATI Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA PATI Nomor 316/Pdt.P/2019/PA.Pt
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
  • Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KantorUrusan Agama Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratya nomor :267/Kua.11.18.08/PW.01/11/2019 tanggal 22 November 2019, karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya samasama beragamaIslam, tidak ada hubungan nasab, suSuan maupun semenda yangmenghalang! untuk menikah;7.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-08-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 15-03-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1100/Pdt.G/2013/PA.Wng
Tanggal 20 Januari 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT
10 — 0
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3312084104650001, tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telahdinatzigelen dan sesuai dengan aslinya ( buktiFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/VI/1986, tanggal 16 Juni 1986,bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (buktiSurat Keterangan dari Kepala Desa Baleharjo, Wonogiri, Nomor: 474.2/267,tanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bukti (P3).Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksisaksi, setelahbersumpah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-12-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 256/Pdt.P/2015/PA.Wsp
Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon
35 — 21
  • tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmk
Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
  • SALINAN PUTUSANNomor 0623/Pdt.G/2018/PA.Pmkeee em Il al ayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempatkediaman di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal iniberdasarkan surat kuasa nomor : 267/S.Kuasa/5/2018tanggal 31 Mei 2018 dikuasakan kepada SULAISI,S.H.1.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 337/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Hama Dg. Tompo
Terbanding/Tergugat I : Sabbara Bin Lamporo
Terbanding/Tergugat II : Perempuan Dg. Kullu
Terbanding/Tergugat III : Lelaki Baso Dg. Sese Bin Kamalu
61 — 20
  • Sese Bin Kamalu,Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pandang pandang Desa Panyangkalang, KecamatanMangarabombang Kabupaten Takalar,selanjutrnya disebut sebagai Terbanding Ilsemula Terlawan Termohon Eksekusi II ;Yang dalam hal ini Para Terlawan Termohon Eksekusi diwakili olehkuasanya bernama MUHAMMAD IRFAN ISKANDAR.S.H, advokatpada kantor Advokat pada kantor Hukum Muhammad Irfan Iskandar& rekan yang beralamat di Kompleks BTP (Bumi Tamalanrea Permai)jl Kerukunan Timur 1 Blok G Nomor 267 Kota Makassar, berdasarkanHlm
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Skh
Tanggal 26 Juni 2019 — Pemohon:
Awaludin Mufti Efendi
26 — 3
  • Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1995, Pemohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/01/VIII/1995 tertanggal 2 bulanAgustus tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunialHal 1 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pat.P/2019/PN.Skhlima (5) orang anak, yaitu Rosiati Putri Murtakim, Syamridho HafidzMurtakim, Khofifah Aulia Murtakim, Faizin Irfan Murtakim, KhotimatulKhoiri
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-10-2008 — Putus : 19-11-2008 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1282/Pdt.G/2008/PA.Sit
Tanggal 19 Nopember 2008 — PEMOHON DAN TERMOHON
47 — 2
  • Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor 267/52/V1/2001 Tanggal 28Juni 2001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA vs Drs. AGUS BAMBANG SETIOWIDODO, MPD;
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019sebagai Kepala Daerah untuk mengukuhkan atau tidak mengukuhkanTermohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Badan Pajak danRetribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Bahwa bahasa hukum kata dapat tercantum dalam lampiran Il,halaman 86, BAB Ill, angka 267 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Perundangundangan, yang menyebutkan: Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yangdiberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 03-06-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.WSP
Tanggal 12 Juni 2013 — Arase bin Saide
28 — 17
  • tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara it 1, sepanjang denganrnuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan mempernlikan nflai nilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,balk alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi keniuliaan dart tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA,Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT GROBEST INDOMAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
45 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2038/B/PK/Pjk/2019Oil bukan barang yang dikecualikan dan merupakan barang yangdilakukan melalui proses pabrikasi yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 7 UndangUndang Pajak PertambahaNilai juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015;b.