Ditemukan 11261 data
249 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM00112/WPUJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 danHalaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1603/B/PK/PJK/2017SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan
224 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM00112/WPuJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan danKerajinan
38 — 8
dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata yang berbunyisebagai berikut:Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Cjr.17.18.19.20.21.22.Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616;Selanjutnya Pasal 616 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam Pasal 620
Terbanding/Tergugat I : Frisca Tampubolon
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
57 — 96
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 KJPdt!1999 tangga!29 Desember 1999 menyatakan Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menj adjwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadii perkaratersebut adalak Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
116 — 16
padiyang terletak di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan LubukSikaping Kabupaten Pasaman;Bahwa cara Anak saksi mendapatkan ganja untuk digunakan bersamatemanteman Anak saksi adalah dengan cara meminta kepada AnakeC OCGE emberikan kepada Anak saksi secara cumacuma / gratis;Bahwa Anak saksi tidak tahu dari mana AnakBR endapatkan ganja yang ia berikan kepada Anak saksi dantemanteman;Bahwa temanteman Anak saksi yang menggunakan ganja saat ituadalah Anak iS Anak soksiPS 402k saksi ES Anak saksiees 620
Pembanding/Penggugat II : H.A. BASIR Diwakili Oleh : WAGIMAN JOHAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ZAENAL MUTTAQIEN Diwakili Oleh : WAGIMAN JOHAN
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cq PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dahulu Melalui Cabangnya di KCP UMK Jatibarang Brebes Usaha Mikro Kecil Area Tegal
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT Widyasih Premonowati. SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat III : MOCHAMAD ALI ROSIDI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kab Brebes
80 — 34
,Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri.B.
34 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai Surat Ukur Nomor 61/1999, tanggal 09November 1999 yang selanjutnya dialihkan haknya kepada HENNYTHERESIA berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Mamuju Drs.Muhammad AR Nomor 185/Kecamatan Mamuju/97, tanggal O1November 1997;2 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Simboro, tanggal 11 November1999 seluas 620 M? sesuai Surat Ukur Nomor 60/1999, tanggal 09November 1999 yang selanjutnya dialihkan haknya kepadaSUNARDI CIYADI KWANG berdasarkan Akta Jual Beli PPATCamat Mamuju Drs.
39 — 8
409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422 — 308
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
59 — 18
,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
Ny. Soepriyati
Tergugat:
Tn Komar Bin Mukim alias Komeng
Turut Tergugat:
Ny. Naisan
79 — 32
diberi tanda P22;23.Foto Copy Lembaran Akta Jual Beli Nomor 594.4/1925/VIII/AJB/1994tertanggal 29 Agustus 1994 tentang jual beli tanah nomor persil 126a diberitanda P23;24.Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3175092705670004 atas nama RonnyBroerie tanggal 21 Desember 2016 diberi tanda P24;25.Foto copy Akta Nikah no.104/64/V/1990 Ny Soepriyati dengan Ronny Broerietertanggal 25 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama JatiUwung Tangerang, diberi tanda P25 ;26.Foto copy Putusan Pengadilan nomor 620
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 13 Juli 2010, berupa: Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 620/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004 atas nama Tergugat (Tjoeng AndyAnthony); Sertipikat SHM atas satuan rumah susun Nomor 621/I/Cililitan,tertanggal 11 Juni 2004;b. Tanggal 22 Juli 2009, berupa :2 (dua) bidang tanah sehamparan berikut bangunan rumah tinggal dantoko berlantai 4 yang terletak di Jalan Pariaman Nomor 4, KelurahanPasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.
83 — 9
dimohonkan oleh Penggugat tersebutmerupakan aset Pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang akandiserahkan kepada Turut Tergugat ;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Il selaku pejabat Tata UsahaNegara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatHalaman 12 dari 40, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Skw.konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
58 — 36
Sesuai surat Nomor : 620/05027 tanggal 17 September1994 seluas 700 M?
17 — 11
Hal 35 dari 39Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islamyang termuat dalam kitab lanatut Thalibin halaman 85 dan diambil alin menjadipertimbangan majelis yang berbuny/i :aaalilgle g airgl lew plo a9 620 cr uaolslaule Lg) cy 6205 ELL Epo Wao Lb aioe Bqw SlyArtinya: Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkahkepada istrinva maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutangsuami kepada istrinya;Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan hukum MajelisHakim
16 — 8
Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkanTalak terhadap Termohon dengan mendalilkan halhal sebagai berikut :par pard qj fi3601i360ri0s1480slmult1widctlpartx360aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin360itapOpararsid425860 insrsid425860 1.tab Bahwa Pemohon adalahsuami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kot insrsid6502851 ainsrsid425860 Metro pada tanggal 12 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 620
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
91 — 42
Adl, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 7 ;Foto Copy Daftar namanama pemilik tanah yang berada dalam lokasi area 120 Hamilik Polri, Sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 8 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, Nomor : 620/1128 A,tertanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 9 ;Foto copy Sertifikat Hak Pakai, Nomor : 00002, atas nama Pemerintah RepublikIndonesia, Cq.
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
91 — 34
LelalngBidding), bermaterai cukup bukti TTIII.1 ;eauction (Close2, Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ditujukan kepada PTHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN KpnBank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Kepanjen, NomorS1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal PenetapanJadwal Lelang (an.Subai), bermaterai cukup bukti TTIII.2 ;3: Foto copi sesuai dengan aslinya SuratPernyataan No.B.620
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
110 — 46
Hal inisangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kePengadilan Pulang Pisau sebab sebagaimana Yurisprudensi MAhkamahAgung Republik Indonesia No 620 K/Pdt/1999 yang kami kutip Bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Pengadilan Negeri.e.