Ditemukan 17269 data
49 — 3
Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakantertanggal 05 September 2013 Nomor : 341/SPP/Pen.Pid.B/2013/PN.Trk terhitung sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengantanggal 04 Oktober 2013 di4.
Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 02 Oktober 2013Nomor : 341/SPP/Pen.Pid.B/2013/PNIrk sejak tanggal 05 Oktober2013 sampai dengan tanggal 03 DesemberDipersidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingiPenasihatPENGADILAN NEGERITER SE BUT 3 2222222 nn nen n enn een ee nen ne nen ee nen eeneeeeesSetelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan
ABU PATANDEAN, SH. MH
Terdakwa:
HENDRA TANDI PADANG alias D BOX alias BOKKOK
41 — 21
Menetapkan barang bukti berupa; 2 (dua) sachet plastik kecil narkotika dengan berat 0,1077, gram; 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard :085 341 495 268; 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang kosong;Dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8(delapan)Dirampas untuk Negara;4.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik kecil narkotika dengan berat 0,1077, gram; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putin dengan simcard :085 341 495 268; 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang kosong;Dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8(delapan)
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terira PratiwiDevelopment seluas 341 Ha, oleh karenanya apabila yang dimaksudkan tanahPenggugat adalah tanah yang dikuasai oleh PT. Terira Pratiwi Development, makaseharusnya yang digugat adalah PT.
TeriraPratiwi Development seluas 341 Ha ;Bahwa oleh karena tanah anggota masyarakat desa Dompak, anggota masyarakatKelurahan Batu Sembilan dan tanah milik PT.
Terira PratiwiDevelopment seluas 341 Ha ;Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diakui pada angka 8 GugatanKonpensi telah membuat laporan Polisi terhadap diri Penggugat I Rekonvensi yakniLaporan Polisi Nomor : LP/B.81/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Laporan PolisiNomor : LP/34/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009, dengan maksud untuk menghentikanusaha penambangan Penggugat I Rekonvensi, dengan mendalilkan tanah yangdipergunakan Penggugat I Rekonvensi adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi.
Terira PratiwiDevelopment seluas 341 Ha. Oleh karenannya laporan Tergugat Rekonvensi memilikiitikad baik untuk menghancurkan usaha Penggugat I Rekonvensi, mengingat laporanTergugat I Rekonvensi tidak memilik dasar hukum ;Bahwa mengenai laporan polisi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, PenggugatI Rekonvensi menduga penuh praktikpraktik mafia hukum dalam proses hukumtersebut, yang akan Tergugat I buktikan pada saat persidangan.
70 — 19
, di Wek Il KecamatanPadangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimanatermaktub dalam Sertifkat Hak Milik (GHM) No. 341 tanggal 31 Maret1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Tapanuli Selatan;30.Sebidang tanah Sawah seluas + 2 Lungguk, yang terletak di DesaSaba Tahalak Kecamatan Batang Angkola Kabupaten TapanuliSelatan, dengan batasbatas sebagai berikut:Hal 13 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.PspkSebelah utara berbatas dengan Sawah Nasrun.Sebelah timurberbatas
Baru IKPP TualangKabupaten Siak Propinsi Riau, sebagaimana termaktub dalam SertifkatHak Milik (SHM) No. 324 tanggal 21 Oktober 1990, yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis; 48.1 (satu)unit Bangunan Hotel IstanaX, seluas +341 M?, yang terletakdi Jl.
, di Wek Il KecamatanPadangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, sebagaimanatermaktub dalam Sertifkat Hak Milik (GHM) No. 341 tanggal 31 Maret1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Tapanuli Selatan;30.Sebidang tanah Sawah seluas + 2 Lungguk, yang terletak di DesaSaba Tahalak Kecamatan Batang Angkola Kabupaten TapanuliSelatan, dengan batasbatas sebagai berikut:Hal 34 dari 50 hal Penetapan No. 72/Pdt.G/2015/PA.PspkSebelah utara berbatas dengan Sawah Nasrun.Sebelah timurberbatas
Baru IKPP TualangKabupaten Siak Propinsi Riau, sebagaimana termaktub dalam SertifkatHak Milik (SHM) No. 324 tanggal 21 Oktober 1990, yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis;48.1 (satu)unit Bangunan Hotel IstanaX, seluas +341 M?, yang terletakdi Jl.
9 — 6
Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2014, Penggugatdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx XXxXxxxx, SebagaimanaTercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 341 / 23 / X / 2004,tertanggal 08 Maret 2021, hingga saat ini belum becerai;2.
terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awalpemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipunkepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkanketahap pembuktian Penggugat;Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 3 dari 24Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalildalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 341
108 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara lain adalah perusahaanperseroan (Persero), bank pemerintah, bank pembangunan daerah, danPertamina.Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S 341/PJ.312/2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Persyaratan Usaha AktifUntuk Pengecualian/Pembebasan PPh atas Dividen, disebutkan sebagaiberikut:Angka 5 huruf cBerdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, dengan ini dapatditegaskan bahwa:c.
Bahwa definisi mempunyai usaha aktif sebagaimana disebutkandalam angka 5 huruf c Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS$341/PJ.312/2003 Tentang Persyaratan Usaha Aktif UntukPengecualian/Pembebasan PPh atas Dividen dapat dijadikan sebagaidasar hukum untuk menjelaskan definisi usaha aktif sebagaimanadimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang Undang PPh, karenaketentuan pada angka 5 huruf c Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS341/PJ.312/2003 Tentang Persyaratan Usaha Aktif UntukPengecualian/Pembebasan
SAMUEL, S.H
Terdakwa:
M. GUNAWAN PERANGINANGIN
25 — 3
SMS MASUK : Degar Dpn : 371, 341 x371,41,31 x516,14,17,13 x2Cp : 41 x 302.
8 — 4
Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaibernikut, antara pihakpihak :PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam halint diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERDI SUSANI,SH,Advokat, beralamat di Kabupaten Malang berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 13 Februari 2017 yang didaftarkan diPengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17Februari 2017 dengan Nomor : 341
berperkaradalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasahukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum parapihak berperkara;halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusustanggal 17 Februari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang Register Kuasa Nomor 341
ABDUL RAHMAN SIMATUPANG
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPC PKB Kota Sibolga
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kota Sibolga
58 — 11
PKB) KOTA SIBOLGA dari Daerah Pemilihan (Sibolga Utara danSibolga Kota) Kota Sibolga periode 20142019, sesuai dengan RekapitulasiHasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Tergugat II dari setiapKecamatan sampai perhitungan Tingkat Kota, Penggugat memperoleh hasilsuara 341 suara;5.
Bahwa saat Pemilihan Umum tahun 20142019 tersebut, Penggugatmeraih suara terbanyak kedua diantara Calon Anggota DPRD Kota Sibolgalainnya khususnya Daerah Pemilihan I, internal Partai Kebangkitan BangsaKota Sibolga yakni dengan Peraihan 341 suara, sedangkan Suaraterbanyak diraih oleh Pintor Siahaan dengan Peraihan 415 Suara.
6 — 4
Meterai Rp 6.000, ZAMAHS,Rp 341 .000,Jumlah (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
12 — 1
Bahwa, Pemohon tanggal 19 Agustus 1975 telah melangsungkanpernikahan secara sah dengan seorang lakilaki yang bernama Anakkandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 354/341/1975 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang tertanggal 19 Agustus 1975.Hal. 1 dari 9 Pen. No. 2022/Pdt.P/2018/PA.Sby. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan suaminya yangbernama Anak kandung tidak dikaruniai keturunan dan juga tidak pernahmengangkat anak..
18 — 7
Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabuapten Lombok Timurnomor: 410/341/Kesra/IX/2021, tanggal 10 September 2021 dan telahdibebaskan dari biaya perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II mohon agarKetua Pengadilan Agama Selong cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
9 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.341 .000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majlis Hakimyang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriyah, olehKami Drs. Dimyati, SH., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, SH.MH. danDrs. H.
9 — 4
Meterai Putusan Rp 6.000,Rp 341 .000,Jumlah(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
7 — 0
Sujana,BA,BAPerincian Biaya :Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,Biaya Proses : Rp 50.000,Biaya Pemanggilan : Rp 250.000,Biaya Redaksi : Rp 5.000,Biaya Materai : Rp 6.000,Jumlah : Rp 341 .000,Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 401 1/Pdt.G/2018/PA.Grt
22 — 9
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 341. 000 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. AbdulRosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs.
8 — 2
Foto copy Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor : 470/341/VI/2013 tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KecamatanGodong Kabupaten Grobogan, dan bermeterai cukup, lalu diberi tandaFoto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/39/VII/2007 tanggal 11Agustus 2007 dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, danbermeterai cukup, lalu diberi tanda P2; B.
104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 341/PID/2015/PT.MKS. tanggal 16 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadiian Negeri Bulukumba tanggal 17 September2015 Nomor 97/Pid.B/2015/PN.BLK. yang dimohonkan banding tersebut,sekedar mengenai kualifikasi pidananya yang dijatunkan kepada Terdakwasehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut
12 — 5
Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341, 000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiaho);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majetis HakimPengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehibertepatan dengan tanggal 6 Zulkaiddah 1434 Hijriyah , oleh kami DR. Hj. HARIJAHDAMIS, MH. sebagai Hakim Ketua Majeiis serta Drs. H. JOHAN, SH. MH dan Drs.
93 — 49
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 341. 000, ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Morotai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Fahri Latukau,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anmad Fuad Noor Ghufron, S.H.!