Ditemukan 27348 data
35 — 14
aArtinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.PdgMenimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukanjalan hidup mereka untuk
14 — 3
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
12 — 2
Putusan Nomor 0648/Padt.G/2017/PA.PdgMlacdI ul> ule prte rwlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
27 — 3
untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap anak besertaharta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dan apabila ternyata dikemudian hariPemohon melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan anak yangada di bawah perwaliannya maupun menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, makaPemohon bersedia untuk dicabut kekuasannya sebagai seorang wali dan sekaligusmempertangungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;Menimbang, bahwa penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan
21 — 11
Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan kepada saksi korbanPara Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian DamaiPara Terdakwa Telah membayar biaya pengobatan kepada saksi KorbanOleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa,dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaafatau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan :"Bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini, tidak ada maksud baik untukmembayar hutangnya kepada saksi korban " ;Bahwa perbuatan hutang piutang dalam hubungan dagang adalahmerupakan sengketa dalam hubungan keperdataan dan tidak dibenarkanhukum untuk dipaksakan melalui proses pemeriksaan perkara pidanamupun dalam vonis pidana ;Bahwa berdasarkan dalil di atas jelas dan nyata Terdakwa benar adaberhutang kepada saksi korban tetapi bukan merupakan perbuatan pidana,oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan
19 — 10
ee inten ecm er Bahwa, tidak ada laporan warung tersebut dipakai untuk perjudian; Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, baru sekali Terdakwa menjadiOS a Bahwa, perjudian di warung tersebut tidak ada ijin dari instansi yangDEMWENANG; ~~ =n nnn nnn nnn nn nnn nnn crn ne necro nnn nnn nnnnnn nen nnnane Bahwa, pada waktu penangkapan, Saksi melihat posisi Terdakwa sudahduduk melingkar dengan yang lainnya; " Bahwa, reaksi Terdakwa setelah ditangkap, Terdakwa nagisnangis mintatolong kepada Saksi agar bisa dilepaskan
Sigit Harjo Pradonto bin Seger Pahardjo
Termohon:
Julisakumala Sari binti Abdul Muis
10 — 1
Agama Jambi 20180934halaman 9 dari 14 halamanMenimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ,ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
55 — 17
Desa Loyok (sekarangDesa Gelora) Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi NusaTenggara Barat tersebut cacat hukum ;e Bahwa Tergugat /Pembanding mendalilkan pada pokoknyabahwa semua hak yang ada diatas tanah (yang termuat dalamsertifikat obyek sengketa) yang dikuasai oleh Pe Cali telah dilepaskan berdasarkan surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 22Agustus 1975 yang dibuat oleh dan dicap jempol oleh Pe Caliyang diketahui oleh Kepala Desa Loyok, Camat Sikur, dan KepalaSub Direktorat Agraria
24 — 7
LUKYDARMANTO sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalamperkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadikekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan
POMPY POLANSKY A, SH
Terdakwa:
MARWAN SUWONO BIN MOEKSAN
20 — 4
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :Halaman 7 Putusan Nomor : 1574/Pid.Sus/2020/PN.Sby.Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang NarkotikaNomor : 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkotika adalahsuatu zat yang berguna dan bermanfaat bagi manusia seperti untuk kepentinganperkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan dunia medis kesehatan,akan tetapi juga merupakan sesuatu yang dilarang, oleh karena itu keberadaannarkotika senantiasa tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas
23 — 4
tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isisurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Suratdakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidakmenemukan adanya alasanalasan pemaap atau pembenar yang menunjukan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasanalasan lain yangmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan
23 — 12
Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan20 Desember 2013 di Mega MendungMenimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati keduabelah pihak, dipandang sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinansebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
44 — 3
yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: 5 JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan
Rasmalinda binti Rasmid
Tergugat:
Mulyadi bin Ruslan
19 — 4
raw I 15 IoAArtinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepadasuaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu Ssuaminyakepada isterinya.Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.544 K/Pid/2014Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak danpara Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981(KUHAP), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
13 — 2
Simons diartikan sebagai membawasesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapatdilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwakekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas bahwaterdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pukul 14:30 WIB diDesa Namo Pecawir Kecamatan Birubiru Kabupaten Deli Serdang KarenaHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1129/Pid.B/2017/PN Lbpterdakwa ada meminjam
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundangundangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/PenuntutUmum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan
ISHARNI Binti AWALUDDIN
Tergugat:
SYAMSUIR Bin CEGAH
18 — 3
Putusan Nomor 0000/Padt.G/2018/PA.PdgMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah
DASMIATI BINTI SAKIP
Tergugat:
DARMANI BIN SAKUR
53 — 13
dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dariPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat danTergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan