Putusan Majelis Kasasi Terdapat Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata:1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang beritikad baikuntuk menjual dua buah gudang yang masingmasing berdiri diatastanah seluas 404 m* dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat hakmilik Nomor 09050/Gambut dan Sertipikat Hak Milik Nomor09051/Gambut yang menjadi objek sengketa sekarang ini;2.

Bahwa Judex Juris terkesan hanya mengambil kesimpulan sendirihanya berdasarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi KalimantanSelatan, yang nyatanyata telah telah salah terhadap penerapan hukumdan melanggar Pasal 1870 BW, Pasal 1320 BW serta Pasal 283 RBg(163 HIR), maka pertimbangan Judex Juris secara nyata telah pulaterlihat adanya kekeliruan dan kekhilafan dalam memberikan putusan;6.

Bahwa dari uraian diatas telah secara jelas, nyata dan terangputusan Judex Juris adalah terdapat kekeliruan dan kekhilafan yangnyata;Il. Diketemukan SuratSurat Bukti Yang Bersifat Menentukan, Pada WaktuPerkara Diperiksa Belum Pernah Diajukan:1. Bahwa Pemohon PK mendapatkan bukti baru (novum) yaitu 2 (dua)akta pembatalan atas perjanjian Nomor 100 tanggal 19 Pebruari 2009;2.

Putusan Nomor 192 PK/Pat/20131818merupakan Putusan dalam perkara Perdata yang memutus sengketakepemilikan tanah;Sehingga Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara perdatatersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI terhadapperkara Tindak Pidana Korupsi dengan objek yang sama (berdasarkan pasal67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung);Dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata;a.

Dimana Pelawan(Termohon Peninjauan Kembali) akan menerima keuntungan dari adanyajual beli tersebut dan bagi Terlawan Tersita dan Terlawan Tersita Ildapat mengalinkan asetaset hasil Tindak Pidana Korupsi yangdilakukannya sehingga terhadap pembeli seperti ini bukanlah sebagaipembeli yang beriktikad baik dan pembeli seperti ini tidak dapat dilindungioleh Undangundang sehingga dalam Putusan Mahkamah Agungtersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata (berdasarkan Pasal 67 huruf

f Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan,karena tidak terdapat kekhilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata oleh JudexJuris, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa, dari fakta terbukti meskipun benar Muhammad Naim adalah suamiHesti Prihatiningsih/Pelawan, akan tetapi dalam proses jual beli tersebutMuhammad Naim bertindak

Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan;Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan alasan adanya bukti baru yang bersifatmenentukan, Adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawanyang diketahui setelah perkaranya diputus, Adanya kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 huruf a, b dan f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;Il. A.

Adanya Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan.1.Sertifikat Hak Milik Merupakan Alat Bukti Kepemilikan Terkuat AtasTanah;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang menyatakandengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timurdalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Para Penggugatkurang pihak adalah kekeliruhan;Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat, dimana SHM

Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dankontradiktif dalam memeriksa dan memutus perkara sebab antarapertimbangan hukumnya saling bertentangan, dimana di satu sisi JudexFacti setuju bahwa alasan tidak cukup bukti yang menjadi dasarpenghentian penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karenaadanya pengembalian kerugian Negara sedangkan di lain sisi Judex Factimenilai penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat

Bahwa Putusan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn tanggal 22Oktober 2015 telah menunjukkan adanya suatu kekhilafan Hakimdan kekeliruan yang nyata;2.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan a quo jelasmenunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyatanyatadilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara dan telah terjadipenyelundupan hukum sehingga mengakibatkan pelaku suatu tindakpidana dapat menikmati kebebasan tanpa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut hanya denganmengembalikan kerugian Negara tersebut;11. Bahwa menurut Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H.

penyelesaian hutang tersendiri yang sudahdisepakati bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;Dengan demikian pertimbangan putusan Judex Facti yang menyatakanAkta Kuasa Menjual Nomor 57 Tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat olehdan di hadapan (turut Tergugat ) dan Akta Jual Beli Nomor 1562 tanggal20 November 2012 batal demi hukum dan tidak memiliki kKekuatan hukummengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah keliru danterdapat kekhilafan

yang nyata dalam menerapkan hukumnya;Bahwa Judex Facti tingkat kedua sama sekali tidak mempertimbangkanmemori banding dari Pembanding, sehingga putusan Judex Facti tingkatkedua terjadi kekhilafan dan tentu saja menjadi keliru dalam pengambilankeputusan;.

Hal ini merupakan kekhilafan dari Judex Facti, karenaapa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding dalam memoribandingnya adalah menjelaskan kembali atas argumenargumen dan dalildalil yang dipertimbangkan secara keliru oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Singkawang.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali semulaPenggugat, dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.74950/PP/M.XVB/99/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang diucapkantanggal 28 September 2016, telah terdapat kekhilafan dan kekeliruanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam penerapan hukum karena dalamPutusannya Majelis Hakim secara nyatanyata tidak memperhatikanatau mengabaikan faktafakta hukum, peraturan perundangundanganHalaman 12 dari 33 halaman.

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. suatu pokok persoalan tertentu;4. suatu sebab yang tidak terlarang";Apabila syarat persetujuan tersebut dibahas satu persatu dandikaitkan dengan fakta yang ada maka berikut adalahpenjelasannya: Syarat 1: Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya;Syarat pertama mendefinisikan bahwa kedua belah pihak yangterlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai halhal pokok dari perjanjian tanpa ada paksaan, kekhilafan

Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karenakekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuansebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPer yangberbunyi:Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.;Perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali semulaPenggugat dengan PT Putra Mandiri Entertainment ditandaidengan ditandatanganinya surat konfirmasi.

Hal ini menunjukkanbahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinyatanpa ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.

./2006 atas nama terdakwa Kreatikto Boentoro adalahdiluar tanggung jawab penuh dari Jaksa Penuntut Umum/Eksekutorsehingga kami menilai adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, antara lain:a. Dalam Pasal 270 KUHAP berbunyi pelaksanaan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itupanitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kamimenekankan kata ....... yang untuk itu panitera mengirimkan salinansurat putusan kepadanya.

Bahwa dalam faktanya tidak ada dalam PutusanJudex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan mencantumkanpelaksanaan putusan tersebut dengan sesegera mungkin denganmenyebutkan limit waktu eksekusi yang harus dilaksanakan, sehinggainilah salah satu yang kami anggap Majelis Hakim Judex Facti dan JudexJuris melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadalam memberikan pertimbangan;.

Bahwa hal tersebut kembali menunjukkan JudexJuris melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalammempertimbangkan tanggung jawab terhadap barang yang diserahkanuntuk disimpan dan dipelinara kepada siapa dan tahapan penanganannya;Bahwa selanjutnya Penggugat/Termohon PK tidak mau lagi mengambilbarang bukti yang dikembalikan kepadanya dan kemudian mengajukan gugatanganti rugi akibat kerusakan barang bukti adalah bukan tanggung jawabTergugat II/Pemohon Kasasi dan tidak dapat dibebankan

untuk membayar gantirugi kepada Penggugat/Termohon Pk;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tertanggal 16Juni 2014 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 17 November2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti dan Judex Juris,ternyata terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam PutusanJudex

Uraian/Dalil Yuridis tentang kekhilafan Hakim/Kekeliruan yang nyatadihubungkan dengan adanya Pertentangan dengan ketentuanPerundangundangan yang berlakuKesimpulanPetitumDasar Hukum Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali :Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkanketentuan hukum positif dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PengadilanPajak):Pasal 91 UU Pengadilan Pajak, menyatakan :Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan

Ayat (3)UU Pengadilan Pajak yaitu 3 bulan sejak putusan dikirim.Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor42761/PP/M.XV/15/2013 Tanggal 31 Januari 2013 (Majelis Hakim Banding),telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yangnyatanyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telahnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sertatidak mencerminan adanya

kebenaran materiil atas buktibukti dan fakta yuridisyang diajukan oleh PEMOHON PK.Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 619 /B/PK/PJK/2014Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding yangtidak sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku sehinggamenghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan.Bahwa berdasarkan dalil Yuridis diatas, Permohonan Peninjauan Kembali initelah memenuhi persyaratan

Bahwa fakta tersebut sangat berbeda dengan pendapat danpertimbangan hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya yangmenyatakan bahwa seakanakan Telah Terjadi Pengalihan AssetPemohon PK Pada Saat Dibuatnya Akta Spin Off; Bahwa dengan adanya kekhilafan dan kekeliruan Majelis HakimBanding yang tidak mempertimbangkan' ketentuan perundangundangan yang relevan sebagaimana dinyatakan diatas, yangmenyebabkan adanya kekeliruan didalam membuat keputusannya,maka sepatutnya karena hukum Putusan Pengadilan Pajak

dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 27 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini telah mengabulkan apa yang tidak dituntut ataulebih dari yang dituntut olen Para Penggugat dan terdapat kekhilafan

Kartu Keluarga atas nama YulianaPasaribu Nomor 217 1112611190005 tanggal 29 November 2019 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikannamanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;Halaman4dari 6 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yangtelah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan

Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhisyarat dan tidak ditemukannya Novum/bukti baru serta tidak ditemukanadanya kekeliruan dan kekhilafan nyata putusan Hakim yang digariskanoleh UndangUndang sehingga berdasarkan hukum untuk ditolakpermohonan Peninjauan Kembali Terpidana, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh)butir pil ekstacy warna merah merk pink love

2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal12 April 2012 dengan register No. 202/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukanpermohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Yoga Zulfan Al Fayyad bernama Yan Ekamphosya Prihanta telahmelangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan Yuni Triningsih padatanggal 26 Juli 1997 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaYoga Zulfan Al Fayyad lahir di Banyumas pada tanggal 02 Maret 2007 ;e Bahwa karena kekhilafan

olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adaya kekhilafan

surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2012yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 04 Juni 2012 denganregister No. 318/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Pemohon bernama Munarjo telah melangsungkan perkawinan denganseorang perempuan bernama Karsini pada tanggal 07 Oktober 1976 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama Rantolahir di Banyumas pada tanggal 14 Desember 1983 ;e Bahwa karena kekhilafan

adalah LANGA berdasarkan bukti surat P2;Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama RITA RIA SAFITRI tertulisnama lbu Pemohon adalah MARIA MARGASARI LANGA (vide bukti P4);Bahwa seharusnya nama lbu Pemohon tertulis LANGA berdasarkan bukti suratP2 dan P3;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah di persidangandan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan

Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu anak ke2(dua) dari LUSTER MARBUN dan MARIAMSA NAINGGOLAN, karenaketerlambatan dan kekhilafan dari orang tua Pemohon ;bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkanPenetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal pengurusan Akta Kelahirannya sendiri keKantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan demi kelengkapanadministrasinantinya ;SAKSI Il.

Alasan permintaan PeninjauanKembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksapada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP; Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan JudexFacti ternyata tidak memperlinatkan suatu kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, serta dalamputusan Judex Facti dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telahterbukti dan

Mei 2017 (Vide bukti P2),harus diganti dari nama sebelumnya KAGADRA DANI A RAHMAN, lahir di Bodaktanggal 24 Juli 2014 menjadi nama AHMAD ALFARIZI, lahir di BODAK tanggal 24Juli 2014 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregister tak pernahada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jikabeberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan

SUMIYATI, akan tetapi padapenulisan didalam Kartu Keluarga No.3315041807076355 milik Pemohondengan nama LASOETI dan Pemohon bermaksud untuk mengganti namaPemohon menjadi SUMIYATI seperti yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon ;Menimbang berdasarkan Pasal 13 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperihatikan telah terjadinya kekhilafan

pemegang saham dengan perincian sebagaiberikut: Koreksi positif sebesar Rp. 1.955.875.000 terdiri dari : N Tanggal Bank Penerimaan Jumlah (Rp)oO.4Jan07 Mandiri 530.000.0002Mar07 Mandiri 680.000.0005Mar07 Mandiri 160.000.00077Mar07 Mandiri 280.000.00077Mar07 Mandiri 185.000.000Jurnal Koreksi 120.875.000Total 1.955.875.000 bahwa transaksi nomor : 1 sebesar Rp. 530.000.000 merupakan uang masuk ataspinjaman pemegang saham sebagaimana yang dibukukan pada general ledgertanggal 4 Januari 2007, namun karena kekhilafan