hukum tersebut adalah hubungankeperdataan (lihat pasal 1235 KUHPerdata) sehingga dengan demikianTerdakwa telah melakukan wanprestasi yaitu ada prestasi tetapi tidaksebagaimana mestinya (niet behoorlijk pres terar)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti akantetapi perbuatan Tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanyasesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslahdinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum (ontslag van alie reehtsVervolging)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka kepada Terdakwa harus pula dipulinkan haknya dalamkemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan selanjutnyamengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutputusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks tanggal19 Oktober 2020 yang dimintakan banding haruslah dibatalkan, selanjutnyaPengadilan

Sebab, merupakan fakta hukumsebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa hubunganhukum antara para pihak dalam perkara a quo terkait dengan objek perkaraa quo tentang Pemanfaatan Aset TNI Angkatan Udara berupa tanah seluas21 ha yang terletak di Bandar Udara Halim Perdanakusuma berhubunganlangsung dan tidak dapat dilepaskan apalagi dipisahkan dari perananTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

terdahulu, Pemohon PK pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan Termohon PK/Penggugat ceroboh karenakurang pihak, karena ternyata pihakpihak yang digugat tidak lengkap.Merupakan fakta hukum sebagaimana didalilkan Termohon PK/Penggugat dalam gugatannya, bahwa hubungan hukum antara parapihak dalam perkara a quo terkait dengan objek perkara a quo,khususnya namun tidak terbatas pada perihal pemanfaatan tanah seluas21 Ha yang terletak di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma,berhubungan langsung dan tidak dapat dilepaskan

dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya BinDursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah Mayat Korban Rito Riadi Alias NdiBin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa III Atir MuhammadAlias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher Mayat Korban Rito Riadi AliasNdi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito RiadiAlias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan

dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya BinDursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah mayat Korban Rito Riadi Alias NdiBin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa Ill Atir MuhammadAlias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher mayat Korban Rito Riadi AliasNdi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito RiadiAlias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan

persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa(saksi Fausta Ari Barata) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakanPenuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkanberkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa kerjasamabisnisdiantara Terdakwa (saksi Fausta Ari Barata), Zainal Fatah (terdakwa) danAmirudin Maya dengan mendirikan PT.MAF yang penyelesaiannyamerupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa (saksi Fausta AriBarata) dilepaskan

persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa(saksi Fausta Ari Barata) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakanPenuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkanberkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa kerjasama bisnisdiantara Terdakwa (saksi Fausta Ari Barata), Zainal Fatah (terdakwa) danAmirudin Maya dengan mendirikan PT.MAF yang penyelesaiannyamerupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa (saksi Fausta AriBarata) dilepaskan

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Halaman 21 Putusan Pidana No.1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.utrMenimbang, bahwa barang bukti berupa :23 (dua puluh tiga) lembar copy rekening tahapan BCA KCU Muara Karangnomor rekening 05920066790 atas nama KWEEK SOK TJAN periode bulanOktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016;8 (delapan) buku tabungan BCA KCP Kaveling Polri nomor rekening05920066790

Karena barang bukti hanya berupa photo kopy maka barang buktitersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

dari korban Kuat Santoso bin Tarmudi yangtelah menghunus golok dan secara fisik dengan kondisi tubuh lebih besardari Terdakwa sangat memungkinkan Terdakwa dapat dibunuh, sehinggasuatu. tindakan keadaan terpaksa (overmacht) terdakwa melakukanperbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, sehinggadengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukanpelanggaran terhadap Pasal 170 ayat 2 ke1 KHUP sehingga terdakwaharus dilepaskan

demi hukum atas dasar Pasal 48 KUHP, jika pengadilanberpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti tapiperbuatan itu terdapat alasan pemaaf dan overmacht, maka Terdakwa harusdiputus lepas dari segala tuntutan hukum.Menimbang, bahwa terhadap pledooi atau pembelaan PenasihatHukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa dasar alasan Penasihat Hukum terdakwamemohon supaya Terdakwa dilepaskan adalah adanya keadaan terpaksa(overmacht) sehingga

tertulis tertanggal 05 April 2012 yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 4 pada halaman 4 yangmenyatakan tanah Penggugat I pada bagian belakang dengan luas 467 M2 dantanah Penggugat I di bagian belakang dengan luas 662 M2 berasal dariTergugat VBahwa , BENAR tanah Para Penggugat yang berada di bagian belakang yangsekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan luas 1.129 M2dibeli dari Tergugat V.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan

haknya kepada Para Penggugatdengan luas tersebut diatas , dasar kepemilikan tanah milik Tergugat V adalahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 2930 tanggal 6 September 2005 diterbitkanoleh Tergugat II.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan kepada Penggugat I melaluiNotaris Melani Mainsye Hambali,SH Notaris di Balikpapan yaitu pada tanggal29 Nopember 2005 dengan Akta jual Beli Nomor : 1389/2005 seluas 470 M2( Empat Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi ) dengan Dasar Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan

Kemudian Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui TergugatIl dan berubah menjadi atas nama Penggugat I dan Hak Guna Bangunantersebut berubah menjadi No.3584/KelurahanGunung Bahagia ..........7475Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus 2006.4 Bahwa, Kemudian sisa tanah milik Tergugat V dilepaskan kepada Penggugat IIseluruhnya seluas 662 M2 (Enam Ratus Enam Puuh Dua Meter Persegi ) jugamelalui Notaris yang sama pada tanggal 29 Nopember 2005 dengan Akta jualBeli Nomor

Kemudian Hak Guna Bangunan No.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui Tergugat III dantelah berubah menjadi atas nama Penggugat II dan Hak Guna Bangunan tersebutberubah menjadi No.3583/Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus2006 .Bahwa, tanah milik Tergugat V yang telah dilepaskan kepada Para Penggugat(menjadi obyek sengketa bagian belakang ) benar terletak di jalan MTHaryono Dalam dahulu masuk diwilayah Rt.75 Kelurahan Gunung bahagiasekarang menjadi Rt. 84 Kelurahan Gunung

padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delikdalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; maka terhadapterdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanyaterdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van allerechtsvervolging) ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging) maka Putusan Majelis65Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tidak dapat dipertahankanoleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harusdipulihkan;Menimbang

bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menerima

Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yangbersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petakpetak yang sudah diland clearing dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawitmuda maka telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebagai dampaklangsung akibat terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskanselama kebakaran berlangsung di areal HGU PT.

Gas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung di areal HGU PT.

Hal ini terbukti ketika verifikasilapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagailokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidakdilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yangbersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petakpetak yang sudah di landclearing dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit mudamaka telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebagai dampak langsung akibatterjadinya kebakaran

Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaranberlangsung di areal HGU PT.LIH adalah 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton C02,13,09 ton CH4, 5,79 ton NOx, 16,12 ton NH3, 13,35 ton 03, 232,95 ton COserta 399,75 ton Total Bahan Partikel ;Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biayakerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaranseluas 533 ha di areal HGU. PT.

Langgam Inti Hebrindo tersebut telah dilepaskan gasgas rumah kaca sebesar 3.597,75 ton gas C, 1.259,21 ton gas C02, 13,09ton gas CH4, 5,79 ton NOx, 16.12 ton gas NH3, 13,35 ton gas 03, 232,95 tongas CO serta 399,75 ton total Bahan Partikel, yang mengakibatkandilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan fungsilingkungan hidup; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal108 juncto

KAMARIYA Binti MUSRI,saksi MISWEH Binti MUHAMMAD dan saksi SUTIYAH Binti SYAIFULSAIFUL bermaksud membawa sepatu yang berisi Narkotika jenis sabutersebut adalah untuk dibawa sampai ke Bandara Juanda (Surabaya)dan apabila sudah sampai di bandara Juanda maka sepatu tersebutakan dilepaskan lagi dan masingmasing akan mendapatkan upahsebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).3.

KAMARIYA Binti MUSRI,saksi MISWEH Binti MUHAMMAD dan saksi SUTIYAH Binti SYAIFULSAIFUL bermaksud membawa sepatu yang berisi Narkotika jenis sabutersebut adalah untuk dibawa sampai ke Bandara Juanda (Surabaya)dan apabila sudah sampai di bandara Juanda maka sepatu tersebutakan dilepaskan lagi dan masingmasing akan mendapatkan upahsebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).4.

februari 2016 tersebut terdakwaSINARWULAN disuruh oleh saudara ARSAD supir taksi yang kamitumpangi untuk melepaskan sepatu yang dikenakkan oleh terdakwaSINARWULAN tersebut lalu saudara ARSAD menyerahkan sepasangsepatu dan menyuruh saudara ARSAD tersebut untuk mengenakkansepatu tersebut dan oleh terdakwa SINARWULAN sepatu tersebutdipakai dan dibawa sampai ke Bandara Juanda (surabaya).Bahwa benar sepatu yang dikenakkan oleh terdakwa SINARWULANtersebut setelah kami sampai di Bandara Juanda (Surabaya)dilepaskan

(Ahli dari PPATK) di persidangan menyebutkan bahwa untuk tindakpidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana PencucianUang bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya dalam artibahwa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 3 tidak bisa dilepaskan dariketentuan Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim tingkat bandingjuga telah bersikap inkonsisten

terlebih dahulumelakukan tindak pidana pokok (predicate crime) sesuai Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian melakukanpenempatan atau perbuatan lainnya sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perbuatan dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dipisahkan dariPasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatandalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang bukanmerupakan tindak pidana jika dilepaskan

MH., ahli yang diajukanoleh Penuntut Umum) di persidangan yang menyebutkan bahwa untuktindak pidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenyasebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang TindakPidana Pencucian Uang dalam arti bahwa tindak pidana yang disebut dalamPasal 3 tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 UndangUndang TindakPidana Pencucian Uang ;Pasal 12 B UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) unsur tindak pidana

sesuaidengan kaidah Fikih yang berbunyi:Wlacdlul> ule prio rawlesll i,Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari padamengeyar halhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi daripasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116huruf (6) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat danTergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinansebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

pemahaman Majelis Hakim dari kaidahfigih dafu aldlarar muqoddam ala jalb almashalih, bahwa menghindarisuatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraihsuatu kemaslahatan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakimpahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBaqarahayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankandan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suciitu mau dilepaskan

yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan

yang didakwamelakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat , oleh karena itu berartidalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang ( error in persona ) ; Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas ,Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi danterbukti ; Menimbang , bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi , akantetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Para Terdakwa dipersalahkan , hal tersebuttidaklah dapat dilepaskan

yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan

Urut Alamat Letak Tanah Luas (M2) Besarnya Nilai Ket.Daftar Yang Akan Ganti KerugianNominatif Dilepaskan (Rp)1 Alm. Jahri 346 Melalui Yani Talang 1.019 69.292.000 Termohon IBin Jahri : Pangeran IlirDusun III DesaTalang Pangeran UluKec. PemulutanBarat Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor : 61/Pdt.P/2015/PN Kag Termohon II H.Usin MelaluiSyarifuddinSaleh : Jl. SekipKebon SemaiNo. 407 RT.007 RW. 003Kel. Sekip JayaKec. Kemuning,PalembangH. Amarsin MelaluiDaR Win Harja,Jl.

dengan kaidah Fikih yang berbunyi:MlacdI ul> ule prate rawlaoll i, >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

Tegasnya, walaupunbenda yang sebagian milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhikualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milikorang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dankonsekuensi logisnya bendabenda yang tidak ada pemiliknya (res nulius) ataubendabenda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan(resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.Menimbang, Bahwa kemudian terhadap pengertian