Ditemukan 31367 data
23 — 3
yang benaradalah Nama anak pemohon MUHAMAD MIRZA dan sesuai dengansurat keterangan lahir anak Pemohon (P5), Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yangberjanji di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
SAILAH
26 — 15
P 307845 atas namaSAIRAH NAPSIAH lahir di SALBI tanggal 17 AGUSTUS 1958 tersebut, harusdiperbaiki/dirubah menjadi SAILAH lahir di BILEMANTIK tanggal 01 JULI1970; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan
MUNAJI
30 — 4
halaman Penetapan Nomor 81/Padt.P/2021/PN PwdMenimbang, maksud dan tujuan dari Pemohon dengan permohonannyaini adalah hendak menyatakan namanama Munaji al Lasti, dan Munaji adalahsatu orang yang sama dan yang benar adalah Munaji ;Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperihatkan telah terjadinya kekhilafan
27 — 9
P / 2012 / PN.Bms, yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuanbernama NURHAYATI pada tanggal 30 Maret 2000 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaFADLI SLAMET SUHADA lahir di Banyumas pada tanggal 31 Maret 2010 ;e Bahwa karena kekhilafan Pemohon, Kelahiran anak Pemohon tersebut belumdidaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanyumas, sehingga sampai saat
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembalia quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 17 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam Putusan terdapat adanya kekhilafan
286 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan
85 — 29
14 April 2006, adalahdibuat atas dasar kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan(dwang, dures).
No.1972/Pdt.G/2016/PA.PtSENYATANYA DIBUAT ATAS DASAR KEKHILAFAN(DWALING, MISTAKE), PAKSAAN (DWANG, DURES), DANPENIPUAN (BEDROG, FRAUD), BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG SERTA TIDAK ~~ ADA/TERDAPATPERSESUAI KEHENDAK YANG BEBAS ANTARA PARAPIHAK 2??? ~=DARI MANA ~~ DATANGNYA TERGUGATMENYATAKAN HAL ~~ YANG DEMIKIAN???, SUPAYATERGUGAT PAHAMI BAHWA SUATUPERSETUJUAN/KESEPAKATAN TIDAK TERPENUHI!!!
Bahwa dalil Penggugat pada bantahan eksepsi poin 2 (dua), halaman2 (dua) yang menyatakan pembagian gonigini yang dilakukan padatanggal 14 April 2006 di hadapan Notaris SUGIYANTO, SH., adalahtidak benar, karena hal itu timbul atas suatu kekhilafan, paksaandan penipuan serta tidak ada persesuaian kehendak yang bebasantara para pihak, ADALAH DALIL YANG PLINPLAN. SebabHal. 74 dari 127 halPut.
No.1972/Pdt.G/2016/PA.Ptdalam poin angka 1 (satu) halaman 1 (satu), Penggugat mengatakantidak pernah terjadi pembagian gonogini antara Penggugat denganTergugat. akan tetapi pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua), justrumengakui terjadi pembagian gonogini hanya pembagian gonoginidimaksud, tidak sah karena ada kekhilafan, paksaan dan penipuanserta tidak ada kesesuaian hendak yang bebas serta tidakberdasarkan pada suatu sebab yang halal.
Dari uraian ini,sesungguhnya Penggugat hendak berkata bahwa harta gonigini yangpernah ia dapatkan, telah habis, dan meminta belas kasihan dariTergugat untuk memberinya sedikit lagi.Jika benar ada kekhilafan, paksaan dan penipuan serta tidak adanyakehendak bebas pada pembagian gonigini dimaksud, mengapa barudipersoalkan setelah sepuluh tahun lebih lamanya terjadi pembagiangonogini dimaksud...?
75 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.2.
Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.21991/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telahmengabaikan
Putusan Nomor 635/B/PK/PJK/2010tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan KeputusanMenteri Keuangan."7.
Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnyadisebut UndangUndang KUP), menyatakan :Pasal 36 ayat (1)"(1) Direktur Jenderal Pajak dapata. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
Putusan Nomor 635/B/PK/PJK/2010Pasal 1"(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonanWajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasiberupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karenaadanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan WajibPajak.(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiberupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :a.
105 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atausesuatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili;Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 124 PK/Pid.Sus/20154. Adapun amar putusan yang pemohon mohonkan Peninjauan Kembalitersebut, adalah yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI Menyatakan Terdakwa 1. ZIERY KAZAMTAB bin TABURIANSYAH danTerdakwa 2.
(bukankah ini namanya bermain dengan hukum tetapi nyawa danmasa depan generasi yang menjadi buruk karena kehilangankesempatan menuntut ilmu, kehilangan waktu berusaha, dankehilangan citacita dan kehilangan mendapatkan penghidupanyang layak, ) ;d.3 Kekhilafan Majelis Hakim yang mengadili :d.3.1Mengapa sidangnya pemohon sering ditundatunda ada minimalsebanyak 4 kali sidang pemohon ditunda dan ditunda oleh majelisHakim?
No. 124 PK/Pid.Sus/2015Bahwa alasanalasan pemohon Peninjauan Kembali Terdakwa terdapatkekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal111 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkanketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009;keberatan tersebut dapat dibenarkan;Bahwa terdapat kekeliruan Judex Facti dalam mempertimbangkan danmemutuskan serta menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, darifakta hukum yang terungkap Terdakwa tidak
TerdakwaTerdakwa tetapidemi keadilan maka walaupun tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umumseharusnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkaraini dapat menggunakan Pasal 127 tersebut karena perbuatan Terdakwatersebut adalah pengguna Narkotika jenis ganja secara tidak sah;Bahwa para Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika dalamjumlah yang terbatas atau sedikit yaitu seberat 0,8239 gram;Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti melakukankekeliruan nyata atau kekhilafan
82 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian ituharus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakantersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;. Bahwa objek yang diperjanjikan adalah tanah pusaka tinggi milik kaumPenggugat Rekonvensi, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi jugaharus dilibatkan dan dimintakan persetujuannya untuk menjual tanahtersebut karena Penggugat Rekonvensi juga punya hak atas tanah tersebut;.
Artinya bahwa para pihak yangmengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenaiperjanjian yang akan diadakan tersebut, tanopa adanya paksaan,kekhilafan dan penipuan.
Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling,mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud).Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang UndangHukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatanterjadi karena adanya unsurunsur kekhilafan, paksaan, ataupenipuan;Kesepakatan Para Pihak ini dalam hukum perjanjian dikenal jugadengan asas Konsensualitas.
80 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalammenolak eksepsi tentang surat kuasa:Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan olehpengadilan di tingkat banding dan kasasi dalam pertimbangan hukumnyaterdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena telahmenolak eksepsi tentang surat kuasa;Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriRantauprapat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Rap., tanggal 11 April 2011 padahalaman 43 alinea 3 menyebutkan:...Majelis
Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karenamengesampingkan keterangan saksi Amiruddin Pohan:Bahwa keliru dan salah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriRantauprapat yang telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkapdi persidangan, yaitu keterangan saksi Amiruddin Pohan, sebagaimanadalam pertimbangan hukum pada halaman 49 alinea 34 dan halaman 50alinea 23 , yaitu:Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan TergugatTergugat yangmendalilkan bahwa dasar penerbitan Sertifikat Nomor
TengkuZakaria Siregar pada tahun 1996;Bahwa Selain itu, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatadalam mengadili perkara a quo yang dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan asli Surat Pernyataan/Keterangan Menggarap tanggal 11Agustus 1996 tidak dapat dibuktikan olen Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat .
769 — 461
TerhadapKelalaian administrative menurut Pemohon Keberatan putusan KPPUsangatlah berat meningat tidak ada niat sedikitpun PemohonKeberatan untuk melakukan persekongkolan horizontal yangmengarah persaingan semu yang menciptakan persaingan tidak19.Putusan KPPU ini telah menjadi pelajaran buat Pemohon Keberatanuntuk kedepannya lebih memperhatikan administrasi sehingga tidakterjadi kekhilafan, namun Pemohon Keberatan merasa dirugikandengan denda yang di kenakan sangatlah besar akibat kekhilafanadministrasi
Terhadap pengambilan keputusan, KPPU tidak mempertimbangkan21bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan sumbangsih kepadapemerintah khususnya wilayah Sulawesi selatan dalam pembangunanInfrastruktur yang berkualitas, tepat waktu dan sesuai denganRegulasi, karena belum banyak Pelaku Usaha Lain yang bisamemberikan sumbangsih seperti Pemohon Keberatan;..Dan apabila kelalaian/kekhilafan administrasi Pemohon Keberatandianggap sebagai pelanggaran, Majelis Komisi Pengawas PersainganUsaha mestinya memutuskan
Khusus untuk pemohonkeberatan pada tahun 2018 hanya mendapatkan keuntungan sebesar56% dari nilai kontrak setelah dikurangkan PPN (Dasar Pengenaan27.Berdasarkan penjelasan nomor 25 dan 26 diatas sangat jelas apabilakarena kekhilafan administrative Pemohon Keberatan dianggapbersalah melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999maka perhitungan denda yang benar adalah sebagai berikut : Nilai Kontrak Include PPN Rp 32.279.715.000,00 Dikurangi PPN Rp 2.934.519.545,00 Halaman 10 dari 83 halaman Putusan
Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan unsurunsurketidak sengajaan/ketidak tahuan (Mens rea) Pemohon Keberatandimana tidak ada niatan/unsur kesengajaan Pemohon Keberatanuntuk melakukan persekongkolan horizontal, menciptakan persaingansemu sehingga tercipta persaingan tidak sehat sehingga diangggapmelanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentangPraktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang ada adalahkesalahan/kekhilafan administrasi akibat minimnya pengetahuan danketidak tahuan
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/ Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tentangadanya kekhilafan
62 — 41
berkepanjangan dalam kehidupannyaselanjutnya karena faktanya sampai saat inisangat banyak anakanak menjadi liar danfrustasi akibat dampak oburuk~ dari suatuperceraian orang tuanya ;Bahwa apabila alasan alasan pengajuan Bandinginit kami diterima maka kami sebagai seorangsuami dan Bapak dari 3 (tiga) orang = anakperempuan yang masih kecil kecil akan berupayamaksimal melakukan introspeksi dan memperbaikiperilaku perilaku dan sikap yang = mungkinmenurut Penggugat/sekarang Terbanding merupakankekurangan dan kekhilafan
471 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 65 PK/TUN/2020yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikutBahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Menyerahkan Bangunan Tanah Nomor993/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 antara WalikotaSurabaya dengan Alim Markus (Direktur PT Maspion) ditentukan setelahberakhirnya jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, tanahdimaksud Kembali dalam penguasaan Pihak Pertama (Tergugat) danbangunan tetap menjadi milik Pihak Kedua (Penggugat
68 — 2
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan,tertanggal 16 Mei 1963;2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan Pemohon bernama:ACHMAD NURHUDA, lakilaki, anak keVI, lahir di Kabupaten Pasuruan padatanggal 09 Oktober 1968 (vide Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan KiduldalemNo.470/357/424.214.1.02/2012 tertanggal 21 Juni 2012);3 Bahwa pada tanggal 4 Juni 1982 yang lalu ayah Pemohon yang bernama Muratmodjotelah wafat;4 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan
31 — 2
SUHAIMI sebagaimanaternyata dari Kutipan Akte Nikah No.70/16/V/1990 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kraton Kabupaten Pasuruan tanggal 12051990.2 Bahwa selama perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anakbernama : I.NOVA DURIYA, perempuan anak ke3, lahir di KabupatenPasuruan pada hari Jum'at Legi tanggal 04 April 2002 (vide suratKeterangan Kelahiran dari Kepala Desa GambirkuningNo.470/78/424.120.16.02/2012 tertanggal 07 Pebruari 2012).3 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan
193 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,Termohon Peninjauan Kembali dan Il telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali masingmasing pada tanggal 01 April 2020 dan 27Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 28 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa perkara ini terdapat bukti baru (novum), yaitu: Fotocopy sesuai asli Surat Peta Konstelasi Sejarah dan Silsilan Suku Arudari Tahun 900 sampai pada Tahun 1935 (Novum 1):sehingga dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan
24 — 5
kependudukan dan dokumendokumen lainnya;Bahwa Pemohon baru mengetahui kekeliruan itu sekarang, sebelumnya setelah aktakelahiran Pemohon diterbitkan oleh kantor dinas Kependudukan dan pencacatan Sipil Kotim,Pemohon tidak sempat memeriksa kekeliruan tersebut;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah di persidangan danketerangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan padapokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan