Semarang kepada Penggugat;4 Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) kepada Penggugat jika jaminan yang Tergugat I pinjam kepadaPenggugat dilelang Tergugat IT;5 memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda penjualan/ pelelangan atasaset jaminan berupa : Sebidang tanah Hak Milik Nomor : No.1558 dengan luas + 147 M2, atas namaSuyatno, terletak di Desa Tambakrejo RT.02 RW.03 Tambakboyo Kec.Ambarawa Kab.

merealisasikannya artinya tidak ditentukanantara Penggugat dengan Tergugat I kapan jatuh tempo Tergugat I untuk memenuhi apayang dijanjikannya;Menimbang bahwa dari uraian di atas diperoleh fakta,sebidang tanah milikPenggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.1558 masih menjadi jaminan hutangTergugat I kepada Tergugat II dan belum dilaksanakan lelang; Bahkan dari bukti suratyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II serta KuasaHukum Turut Tergugat , tidak ada bukti yang menunjukkan pelelangan

dari sudutpandang Penggugat yang merasa kuatir tanahnya yang dijadikan jaminan hutang akandilelang dan mengalami penurunan haga yang signifikan; Sebenarnya apabila dilihatmaksud Penggugat bersedia sebagai penjamin hutan Tergugat I, tentulah Penggugatsudah paham maksud dan resiko yang harus ditanggungnya sebagai penjamin hutang;Terlebih lagi Penggugat juga menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yangikut digugat, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum melakukan tindakan hukumberupa pelelangan

JudexFacti/Pengadilan Tinggi Bandung yang telah membatalkan PutusanPengadilan Negeri Bale Bandung telah tepat dan benar dalampertimbangan dan putusannya serta tidak salah menerapkan hukum;Bahwa sebagaimana Akta Risalah Lelang Nomor 72/2013 tanggal 22Februari 2013, telah dilaksanakan pelelangan atas tanah perkara yangmenjadi objek tanggungan sesuai dengan peraturan perundangHalaman 15 dari 17 hal. Put.

Nomor 2391 K/Pdt/2015undangan yang berlaku in casu Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 sehingga pelelangan demikian tidak dapat dibatalkan; Bahwa pelelangan didasarkan harga limit yang ditentukan olehpenilai/penaksir dari pihak independen berdasarkan keahlian yangdimilikinya dengan menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan; Bahwa lagi pula alasanalasan selebihnya sudah mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,hal mana tidak dapat dipertimbangkan

PENGGUGAT;Bahwa, terhadap jaminan yang diberikan PENGGUGAT kepadaTERGUGAT dijamin dengan harga takstran NJOP sebesar Rp.521.500.000, (lima ratus juta dua puluh satu juta lima ratus hbu rupiah),sementara hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT baik pokok maupunbunga hanya sisa sebesar Rp. 73.450.000, (tujuh puluh tiga juta empatratus lima puluh ribu rupiah), masih jauh dari jaminan yang diberikanoleh PENGGUGAT, namun senyatanya TERGUGAT terus berupaya untukmelakukan penjualan atas obyek jaminan tesebut dengan pelelangan

APHT Tergugat mempunyai hak untukmelakukan pelelangan agunan kredit Penggugat dan upaya lelang yang akandilakukan oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta penjadwalan hutang denganhanya membayar Rp 1.000.000,/bulan harus ditoiak karena perhitunganjurnlah angsuran hutang Tergugat telah disepakati dalam PK.Bahwa tuntutan sita jaminan Penggugat terhadap objek agunan Penggugatharus ditolak karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia

yang harus dipenuhiapabila terjadi kelalaian, perjanjian kredit tersebut telah ditandaitangani olehpenggugat yang berarti bahwa penggugat telah mengetahui dan sepakat atasisi perjanjian tersebut, sehingga terhitungan yang dilakukan oleh Penggugattidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan18Tergugat dalam perjanjian kredit tersebut sehingga dalil Penggugat haruslahditolak ;Menimbang bahwa demikian juga terhadap dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat berupaya melakukan pelelangan

Tim Pengukurdari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Rayasebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamistanggal 12 Desember 2013 dengan hasil : kelompok jeniskayu yaitu Kelompok Meranti dengan jumlah 43 (empat puluhtiga) batang dengan volume 9,16 M3 dan Kelompok RimbaCampuran dengan jumlah 82 (delapan puluh dua) batangdengan volume 21,49 M3 sehingga jumlah keseluruhanadalah 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan volume30,65 M3 dan terhadap kayu bulat' tersebut' telahdilaksanakan pelelangan

oleh TimPengukur dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan KotaPalangka Raya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan padahari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan hasilkelompok jenis kayu yaitu Kelompok Meranti dengan jumlah43 (empat puluh tiga) batang dengan volume 9,16 M3 danKelompok Rimba Campuran dengan jumlah 82 (delapan puluhdua) batang dengan volume 21,49 M3 sehingga jumlahkeseluruhan adalah 125 (seratus dua puluh lima) batangdengan volume 30,65 M3 dan terhadap kayu bulat tersebuttelah dilaksanakan pelelangan

Bahwa Turut Terlawan adalah lembaga yang diberi wewenang oleh UndangUndang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908 ; 189 jo PeraturanMenteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006).8.

Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyekhak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan darikedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, haltersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggunganapabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak menjual obyekhak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuanlagi dari pemberi hak tanggungan.12.

Bahwa berdasarkan janjijanji Pemberi Hak Tanggungan yangdituangkanDalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka Terlawan I sebagaipemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek sengketaatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum yang dilaksanakan olehTurut Terlawan untuk pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut(Vide : Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT jo Pasal 20 UUHT) .16.

agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 62 SU No13/Silayang/2015 tanggal 30 Juni 2015 dengan luas 184 M2 atas nama Serinadan SKT No. 33/SKT/WNSLY/2015 tanggal 21 April 2015 dengan luas 100 M2atas nama Dasri yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Buktinggi dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit ParaTergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai pelelangan

terhadap suatu objek berupatanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnyaada aturan atau mekanismenya tersendiri, apabila suatu putusan telahberkekuatan hukum tetap (BHT) pihak yang menang bisa saja mengajukanpermohonan pelelangan kepada kantor lelang atas suatu objek berupa tanahHalaman 13 dari 16Putusan Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN.LBSatau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya milikyang kalah untuk melaksanakan

DASRItanggal 24 November 2015, bukti P7 foto copy Surat Kuasa Menjual Agunantertanggal 24 November 2015 yang di tandatangani oleh DASRI dan SERINA,sehingganya menurut hemat Hakim terhadap objek yang dijadikan jaminantersebut dapat dilakukan pelelangan dengan perantara kantor Pelayanankekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bukittinggi yang hasilnya digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugattersebut ataupun melalui proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Ir.Surat Keputusan Gubernur NAD Nomor :Januari 2009;Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan tersebut awalnya harus melaluitahapan pelelangan terlebih dahulu, maka pada bulan Maret 2009, PanitiaPengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang diketuai oleh Terdakwa I. M.SYARIEF S.T.

No. 22 K/Pid.Sus/2015 Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut ada 14 (empat belas)perusahaan yang memasukkan penawarannya terhitung sejak tanggal 09April 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009, dan setelah dilakukanevaluasi penawaraan (evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga)bertempat di ruang arsip kantor Disnakermobduk Aceh yang selanjutnyadituangkan dalam berita acara nomor 560.470.PAN/1650/2009 ternyatahanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat administrasi, teknis dankewajaran

Rangka bajaringan) > pagu; Surat pernyataan minat, tujuan keliru (untuk mengikuti oengadaanjasa konstruksi) seharusnya untuk mengikuti pelelangan pekerjaanpenyiapan...dst; Surat penawaran, item surat pernyataan tidak termasuk dalam daftarhitam tidak ada;11.PT. SARJIS AGUNG INDRA adalah: Tidak lengkap, pada acara pembukaan dokumen penawaran, tidakada daftar upah dan daftar bahan, jadwal pelaksanaan pekerjaan danmetode pelaksanaan pekerjaan;12.PT.

sertifikat Hak Milik No 2545 seluas lebih1011kurang 1185 M2, surat ukur No 1009/1996 tanggal 20 Mei 1996 terdaftar atasnama HERMANTO, Sarjana Ekonomi, terletak di Kelurahan Medono,Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah dantelah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 appril 2012 di kantor KepalaKelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.Bahwa PELAWAN merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanyarencana TERLAWAN untuk melakukan penjualan dimuka umum (pelelangan

Bank Indonesia Nomor: 10/I/PBI/2006 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankantertanggal 29 Januari 2008 sehingga dengan mendiasi tersebut diharapkan dapattercapai kesepakatan tentang restrukturisasi (rescheduling) PELAWAN tanpa harusdilakukan eksekusi.16.17.18.19.20.Bahwa PELAWAN berkehendak apabila terhadap obyek agunan tersebut padaakhirnya harus dijual untuk melunasi pinjaman PELAWAN tersebut, maka carayang dapat dilakukan bukan dengan melakukan pelelangan

Pelawan keberatan kalauagunan Pelawan dilakukan penjualan dimuka umum (pelelangan) karena tidak akanmemperoleh harga penjualan tertinggi, seharusnya melalui penjualan dibawah tanganberdasarkan kesepakatan para pihak sehingga akan memperoleh harga penjualan sesuaidengan harga pasar.

Bahwa dengan diajukannya dan atau diperkarakannya objek jaminanfidusia, sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhalang untukmelakukan pelelangan kembali, maka atas hal tersebut Tergugat/Halaman 7 dari 17 hal. Put.

angsuran, maka Penggugat/Tergugat sangatlah beralasan untuk dibebani pembayaran sisakeseluruhan pembayaran angsuran tertunggak serta denda atasketerlambatan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud;11.Bahwa kerugian yang diderita olen Tergugat/Penggugat Rekonvensi yaituberupa biaya yang dikeluarkan guna pencarian mobil tersebut yang manatelah beralih kepada pihak lain sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);12.Bahwa kerugian yang diderita Tergugat/Penggugat Rekonvensi atasterhalangnya pelelangan

ingkarjanji terhadap Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan HakMilik Secara Fidusia Nomor 075512200097, tanggal 30 Januari 2012serta ketentuan persyaratan lainnya dalam perjanjian sebagaimanadimaksud;Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugianmateril yang dialami oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi yakni biayayang dikeluarkan guna pencarian mobil tersebut sejumlah Rpe15.000.000,00(lima belas juta rupiah), kerugian yang diderita Tergugat/PenggugatRekonvensi atas terhalangnya pelelangan

Bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tentulah sudah diatur tentang sanksi apabila Penggugat tidak memenuhikewajiban membayar hutangnya, yaitu apabila Penggugat cidera janji tidakmemenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat akandilakukan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum,dengan demikian perjanjian tersebut masih berlaku ;5.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah disebutkan, bahwa apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasi penjualan tersebut ;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 230/Pdt/2019/PTSMG6.

Bahwa untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelasobyeknya peru dimintakan keterangan yang paling mutakhir mengenaitanah yang akan dilelang dari Kantor Pertanahan. Informasi tertulismengenai sebidang tanah yang sudah terdaftar diberikan dalam bentukSurat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Oleh karena itu permohonanuntuk tidak menerbitkan SKPT yang diajukan Penggugat tidak beralasanhukum, maka patut ditolak ;8.

Sinar Jaya Siroy milik saksiCarkum bin Sian (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014sekira jam 10.00 WIB berangkat dari dermaga PPI (Pusat Pelelangan Ikan) diLempasing Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dengan membawa 4orang anak buah kapal (ABK) di antaranya yaitu saksi Riko Saputra bin H.Jaswadi dan Saksi Kevin Sorbo bin Adimun untuk melakukan penangkapanikan, bahwa Saksi Carkum bin Sian selaku pemilik kapal KM.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Jaya Siroy dan uang hasil pelelangan ikansebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) di rampasuntuk Negara; 1 (satu) bundel Dokumen kapal KM Sinar Jaya Siroy berupa : 1 (satu) lembar SIPI Nomor : 523.2/139/IV.35/2013 atas nama Carkumtanggal 23 Agustus 2013; 1 (satu) lembar SIUP Nomor : 523.2/39/16/2009 atas nama Carkum; 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas namaCarkum tanggal 30 Juli 2013;Hal. 9 dari 15 hal

Uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belasribu rupiah). Dirampas untuk Negara.Bahwa dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas jelas tidakmempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli,Hal. 12 dari 15 hal. Put.

., hal ini sesuai pula dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977sebagaimana yang dikutip dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mengandung kaedah hukum : Pihak yang keberatan atasdilaksanakannya Pelelangan Barang berdasar atas Putusan Hakim, harusdiajukan dalam bentuk Bantahan/Perlawanan terhadap Eksekusi dan harusdiajukan sebelum hari pelelangan dilaksanakanMenimbang, bahwa akan tetapi pelelangan yang dilaksanakan dalamperkara tersebut bukanlah

pelunasan pinjaman lebih cepat sesuai dengankemampuannya.Pasal 3Bahwa apabila Pihak KEDUA Lalai memenuhi kewajibannya membayaran angsurankepada Pihak PERTAMA selambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempoangsuran,sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2,maka Pihak PERTAMA dapatmengajukan Penyitaan terhadap Harta benda Milik Pihak KEDUA baik Harta yangbergerak atau Harta yang tidak bergerak,,yang sudah ada atau yang akan ada, kemudiandilelang dan pelunasan hutang di ambil dari hasil pelelangan

lima ratus jutarupiah) kepada PenggugatMenyatakan menurut hukum jika Tergugat setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga memberikan hak ataubagian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah),maka terhadap bidang tanah yaitu : HM No. xxxxxx Semarang,tercatat atas nama Tergugat (Tergugat) berikut segala sesuatu yangberdiri dan tertanam diatasnya, untuk dilakukan lelang eksekutorialdengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang Negara(KPKNL), dan uang hasil pelelangan

B. 2136aKCVII/ADK/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 perihalSurat Peringatan Ketiga (Terakhir).Namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Debitur.10 Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Debitur (Pelawan dan TerlawanTereksekusi) telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi / cidera janjikarenatidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.Dengan demikian, Terlawan telah memiliki hak dan kewenangan untuk dapatmelakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut secara parate eksekusi

Haltersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah,yang menyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.11 Bahwa Dalam rangka persiapan lelang atas agunan kredit tersebut, telahdilakukan pengumuman rencana lelang

baik yang ditempel dipapanpengumuman/selebaran maupun yang diumumkan melalui surat kabar.Disamping itu, Turut Terlawan I juga telah mengirimkan surat pemberitahuankepada yang bersangkutan perihal rencana lelang tersebut.12 Bahwa Setelah melalui proses persiapan lelang sebagaimana tersebut diatas,telah dilakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut dengan bantuan TurutTerlawan II pada tanggal 9 Desember 2014 dengan hasil agunan kredit belumlaku terjual, dan kemudian dilakukan proses lelang ulang

Dan atas pelelangan yang dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan (pembeli yang beritikad baikharus dilindungi). Sesuai dengan ketentuan Buku IT Mahkamah Agung TentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yangdengan tegas menyatakan bahwa suatu pelayanan yang telah dilaksanakansesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

beserta dokumendokumen pendukung, berdasarkan peraturan tersebut diatas, Turut Terlawan IItidak boleh menolak untuk melaksanakan lelang;Bahwa seluruh dalildalil yang didalilkan Pelawan dalam perlawanan berpotensimerugikan pembeli lelang in casu Terlawan Pengeksekusi.Bahwa secara Hukum pembeli lelang yang beritikat baik berhak mendapatkansuatu perlindungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 821K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1974 yang menyatakan pembeli yang membelisuatu benda melalui pelelangan

Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk.Cabang Magelang;Bahwa gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan adanyakesalahan atau kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang danakibat dari lelang meliputi perobuatan pelelangan, dengan HARGASANGAT TIDAK WAJAR.

Walaupun dalam praktek (lelangsukarela), kita tidak bisa menafikanadanya praktek manipulasi harga.Kondisi inipun terjadi juga dalam jual beli di notaris;9) Bahwa dengan kejadian ini telah sangat jelas terjadi perouatan melawanhukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II sehinggaakibat kelalaiannya PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugianMoril dan Meteriil terkait dengan pelelangan atas jaminan milikHalaman 6, Putusan Nomor 490/PDT/2019/PT SMGPENGGUGAT yang telah dipercayakan Aktivanya kepada

TERGUGATI10) Bahwa TERGUGAT II sebagai pelaksana lelang dala m hal ini tidakmelakukan penelusuran terkait dengan obyek jaminantersebut apakahTERGUGAT telah melalui Mekanisme Perbankan yang Benar telahsesuai dengan UU dan kebijakan Pemerintah, maupun Peraturan BankIndonesia dalammelakukanEksekusi hak tanggungan;11) Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT danTERGUGAT II pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang, JI ImamBonjol

Kemudian TERGUGAT melakukan pelelangan eksekusi haktanggungan atas obyek hak tanggungan ketiga tanah tersebut di atas.Nilai yang limit lelang yang digunakan oleh TERGUGAT danTERGUGAT II adalah mengacu dengan Laporan Kantor Jasa PenilaiHalaman 9, Putusan Nomor 490/PDT/2019/PT SMGPublik sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas yang masihberlaku dikarenakan terhadap 3 ketiga jaminan tersebut dilaksanakantanggal 14022019 dan nilai limit atas lelang tersebut masih berlakusatu tahun sejak tanggal 30082018

Bahwa Pasal 6Undangundang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HakTanggungan) mengatur sebagai berikut :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dani hasil penjualan tersebut.Bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan, TERGUGAT adalahpemegang Hak Tanggungan atas jaminan yang diikat SHTsebagaimana angka 4 jawaban di atas.

Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir;

Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2010;

Tipikor/2015/PTBNABarang/Jasa Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung pada DinasPekerjaan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2010;12) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRKKota Langsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;13) Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;14) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota LangsaDAK

/ APBK 2010;15) Dokumen Pelelangan UMUM (Pascakualifikasi) pekerjaan JasaKontruksi (Pemborongan) untuk paket pekerjaan Pembangunan RuangSidang DPR Kota Langsa Kode Paket CK/APBK/LGS sumber DanaDAK/APBK 2010;16) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Nomor 20Tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia ProvisionalHand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) pada Dinas PekerjaanUmum kota Langsa Tahun Anggaran 2010;17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor

rupiah);Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir;10) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karyapada Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 01/KPA/CK/2011 tanggal 28 April2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Proyek Phisik dan Non Phisik Bidang Cipta Karya pada Dinas PekerjaanUmum Kota Langsa TA 2011;11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 19 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/Jasa Pelelangan

Tipikor/2015/PTBNA14) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota LangsaDAK / APBK 2010;15) Dokumen Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) pekerjaan Jasa Kontruksi(Pemborongan) untuk paket pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPRKota Langsa Kode Paket CK/APBK/LGS sumber Dana DAK/APBK2010;16) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Nomor 20Tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan PanitiaProvisional Hand Over

Tipikor/2015/PTBNA12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembanguan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa dengan nilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)Sumber Dana APBK Kota Langsa TA 2010;Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rapat DPRK KotaLangsa;Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Sidang DPR KotaLangsa CK15/APBK/LGS pada Dinas Pekerjaan Umum Kota LangsaDAK / APBK 2010;Dokumen Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) pekerjaan Jasa Kontruksi(Pemborongan

Surya Pratama tersebutmacet dan tidak terbayar, sehingga asset yang dijaminkan terancam untuk dijuallelang;Bahwa dengan niat membantu mencegah pelelangan asset oleh Bank, kemudiandibuat kesepakatan bahwa Mbak Iin (saksi Ir.

Indriani) meminta bagianRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan seterima bagiannya tersebut akanmengirimkan surat persetujuannya melalui Iriastutiek, SH Notaris di Surabayadimana untuk itu Suroto menyetujuinya;Bahwa atas desakan pelelangan aset jaminan tidak bergerak dari CV.

SuryaPratama dan tidak adanya pembeli SHM No. 00768/93 menjadikan Terdakwamelakukan langkahlangkah penyelamatan untuk SHGB No. 577/1988 milikTerdakwa yanag berada dalam pusaran obyek pelelangan kredit macet tersebutdengan menggandeng Heri Mulyadi untuk mengajukan pinjaman kredit bersamake BTN Cabang Bengkulu. Dana yang didapatkan dari kredit tersebut,kemudian sebagian digunakan untuk membayar pelunasan kredit macet CVSurya Prataama Bengkulu.

Surya Pratama danakan dilelang oleh Bank BNI 46, maka menurut pengakuan terdakwa, terdakwamemberi pinjaman uang kepada Suroto (Alm) untuk melunasi pinjaman kredit CV.Surya Pratama pada Bulan Maret 2008 agar terhindar dari proses pelelangan agunanmiliknya. Setelah pinjaman kredit CV. Surya Pratama dilunasi, selanjutnya Suroto(Alm) menyerahkan agunan kredit yang berupa sertifikat No.577 atas nama Ir.

yang terletak di Kelurahan Suryodiningratan, atasnama Lucia Anny Widayati Retno Wulan, secara kosong bebas dari segala bebandan jaminan serta tanpa syarat kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan ;Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/20201PN.Yyk Halaman 2 dari 4 halamanPasal 5.Bahwa Para Pihak telah sepakat dan mohon Hakim yang memeriksa danmengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam AktaPerdamaian;Pasal 6.Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara

fasilitaskredit berikutnya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji untuktidak melakukan penunggakan dalam masa kredit yang akan datang;Pasal 2Bahwa Pihak Kedua berjanji untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1di atas dengan itikad baik dan penuh kesadaran, namun apabila Pihak Keduatidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 di atas, maka Pihak Keduabersedia menyerahkan Objek Jaminan Atas Hutang Pihak Keduasebagaimana dalam Perjanjian Kredit dimaksud secara sukarela kepadaPihak Pertama untuk dilakukan pelelangan