Ditemukan 43937 data
ABDU RAHMAN GINTING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
19 — 10
NGASEP BARUS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.1 Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
33 — 0
JULI MANASE GINTING
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
19 — 11
BERES SITEPU
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
51 — 6
SADRI
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
29 — 3
1.Yoni
2.Fitri Gustina Sari
Termohon:
1.ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur
2.PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk Kantor Unit I
18 — 6
PT. CUT MEUTIA MEDIKA NUSANTARA
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
2.Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
143 — 61
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menolak Keberatan Pemohon Keberatan;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp670.500,00 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus
ester barus
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
19 — 0
JANANI
Tergugat:
1.PT. Pelindo II Persero Cabang Pontianak
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH
84 — 15
tanahnyamenggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan PerudangUndangan mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum.Bahwa prosedur dan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiatur pada UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun2012) Juncto Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum (Perpres Pengadaan Tanah) juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah (Permen Pengadaan Tanah).Bahwa berdasarkan Pasal 33 UndangUndang No. 2 Tahun 2012, diaturketentuan bahwa Penilaian besarnya nilai ganti kerugian pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan olehPENILAI PERTANAHAN.
Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Kijing, KabupatenMempawah, Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan proyek strategisnasional yang prosedur pengadaan tanahnya menggunakan tata carapengadaan tanah untuk kepentingan umum;2.
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum (Perpres Pengadaan Tanah) juncto PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telahdiubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (PermenPengadaan Tanah)..
45 — 17
Hardianto
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
2.PT. Hutama Karya (Persero)
122 — 1114
KRISTINA BR SEMBIRING
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
16 — 0
SABAR GINTING
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
23 — 0
44 — 0
Pipit Septriana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau-Simpang Terpadung-Jembatan Pulau Balang)
2.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) kalimantan Timur
50 — 29
Penggugat:
Pipit Septriana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara (Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal Kariangau-Simpang Terpadung-Jembatan Pulau Balang)
2.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) kalimantan Timur
BOY RENUN SITEPU
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
2.KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
37 — 0
METROS SEMBIRING
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
2.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II
24 — 4
SAMIN TARIGAN
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
31 — 13
PRAPTI NAHRA,SE
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV
3.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
109 — 70
JAYA NURBAKTI
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
25 — 14