cerainya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselsishan dan pertengkaran terus menerus sejak anak pertamaPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ARIEF menikah tepatnya padatanggal 20 Oktober 1990, TERGUGAT tidak mau menerima kehadirannyaditengahtengah keluarga tetapi PENGGUGAT tetap menerimanya sehinggaTERGUGAT marahmarah, mengancam, memukul dan menganiayaPENGGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat dimaksud diatas, majelis Hakim menilai gugatan tersebut mendasari

ikatanlahir, justru) yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatanbatin/psikologis seperti unsur cinta kasin dan sayang, kesetiaan satu sama lain,saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta salingmenjaga kehormatan masingmasing, sehingga apabila unsurunsur tersebutsudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, in casu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumahtangga tersebut sudah hambar;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari

Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari

petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan

melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari

Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan

waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari

No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempatsebagaimana tersebut di bawah

atasperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi, Surat Dandim 0207/Sml tentanglaporan THT a.n. Kapten Inf Salwadi dan Surat Dandim0207/Sml tentang laporan Desersi a.n.

WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari

makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/

AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat, turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriStabat Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Stb, tanggal 25 September 2018,, maka HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersid angan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

pengulangan yang telah disampaikan dipersidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama secara baik dan benar;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungandengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan NegeriKisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada pemohonagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya

permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunGoleng RT.01 RW.03 Desa Werdoyo, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace a nntetteetttteeteeteeeeteeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 wiccccecccsecsceeeesueceeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari