Ditemukan 51522 data
39 — 6
Bahwa perkara yang mendasari penyitaan jaminan tersebut atas objek penyitaanjaminan adalah perkara lain yakni perkara No.4/Pdt.G/2004/ PN.Bdg. di PengadilanNegeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kls A Knusus Bandung antaraTergugat (H.Syarif Amin) selaku Penggugat lawan Tergugat II sampai denganTergugat VIII selaku Para Tergugat sampai dengan Tergugat VII dalam perkara manaatas permohonan Tergugat selaku Penggugat dalam perkara tersebut adalah MajelisHakim perkara tersebut menetapkan dengan
66 — 18
9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam dalil positanya, menyebutkan telahmelakukan perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan yang tercatat dalam Akta PerkawinanNomor : O11/P/2011 tanggal 30 Januari 2011 (surat bukti bertanda P.1) dan berdasarkanperkawinan tersebut diterbitkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUTHER SRITUKA(surat bukti bertanda P.2) ;Menimbang, bahwa dari uraian dalam Posita dengan Petitum gugatan Penggugat, MajelisHakim menilai bahwa alasanalasan yang mendasari
12 — 4
sesekali dijenguk saja pas sempatBahwa sejak Tergugat bekerja jauh dari keluarga, Tergugat tidak seringmemberikan kabar, dan baru memberikan kabar setelah Penggugat menghubungiterlebih dahulu, disamping itu Tergugat ada wanita lain dalam hatinya, Tergugattidak memberikan nafkah lahir dan batin secara rutin serta tidak memperlakukanPutusan No. 2000/Pdt.G/2015/PA.Mlg, hal 2 dari 7 hal10.12.Penggugat selayaknya seorang istri, sejak Mei 2014 Penggugat merasa tertekanlahir dan batin, hal inilah yang mendasari
36 — 30
Menetapkan biaya menurut hukum atau jika Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya.Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa pengigat adalah Istri sah tergugat yang pernikahannyadilaksanakan pada tanngal 11 September 2002. Pengugat dan tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kec.Nama KUA, Bogor, Jawa Barat. Nomor Nikah722/28/1X/2002;2.
37 — 21
tersebut adalah jenis Reptil ataubinatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungi sesuai yangtertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (DermoclyisCoreacea), Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel(Repdecheliyssolivecea), Penyu Pipih (Natator Depresa), dan PenyuTempayan (Caretta Caeretta).Bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal 27 Januari1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari
jenis Reptil atau binatang Melata yang merupakan jenis penyu yang dilindungisesuai yang tertuang dengan PP Nomor 07 Tahun 1999 adalah semua jenis penyudiantaranya Penyu Hijau (Chelonia Mydas), Penyu Belimbing (Dermoclyis Coreacea),Penyu Sisik (Eretmochelis Embricata), Penyu Ridel (Repdecheliyssolivecea), PenyuPipih (Natator Depresa), dan Penyu Tempayan (Caretta Caeretta).Menimbang, bahwa sejak dikeluarkan PP Nomor 07 Tahun 1999 pada tanggal27 Januari 1999 semua jenis Penyu dilindungi, dan yang mendasari
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 195 K/MIL/2017Bahwa Terdakwa belum menunjukkan itikad baiknya rukun denganSaksi1 sebagai istri yang sah sampai saat ini, Terdakwa hanya janjijanjibelaka;Bahwa Terdakwa terbukti hidup bersama dengan wanita lain (Sdri.Julia) sampai melahirkan seorang anak perempuan dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Ill16 Makassar Nomor 106K/PM.III16/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ini telah mendasari normanormaperaturan yang berlaku di lingkungan militer tersebut di bawah ini;Bahwa
Karenasaya yakin Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam mengambil putusan lebiharif dan bijaksana;Selain dari itu saya sebagai Terdakwa juga perlu menyampaikan bahwaperkara saya ini sebelumnya sudah pernah disidangkan yaitu dalam perkarakawin dua dan sudah diputus dan telah saya jalani putusannya tetapi setelahitu diangkat lagi perkara saya ini yaitu menjadi perkara KDRT saat inisehingga apabila kita mendasari Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Pasal 75 Ayat(2) KUHP yang mengatur tentang Asas Nebis In Idem
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Central Asia, Tok Kantor Cabang Kupang (Tergugat) kepadaPenggugat.Dengan demikian, hubungan hukum yang mendasari adanya perikatanantara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit .Jika yang mendasari suatu hubungan hukum adalah suatu perjanjian, makaformulasi gugatan yang paling relevant atas sengketa hak yang mungkintimbul adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawanhukum.
22 — 12
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dantidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, danketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimukapersidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
No. 179/Pdt.G/2021/PA.BlpTahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Belopauntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana teruraidalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dok Kodja Bahari Galangan ;Bahwa yang mendasari Pembentukan Tim Pengumpulan dan PenjualanLimbah Produksi adalah adanya Peraturan Perusahaan (PT. Dok KodjaBahari Galangan !)
22 — 6
Bahwaselanjutnya terdakwa telah berhasil menjualn kepada bdul Gofursebanyak 2 poket dan kepada Agus alias Penceng 1 poket dimana tiappoket harganya Rp 200.000, Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau menguasaisabusabu tersebut.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa dipersidangan juga barang bukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dalam persidangan tersebut, dapat diperoleh fakta faktahukum sebagai berikut :1.
di persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan bentuk dasar dakwaan alternatif, yang pertamadidakwa dengan Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009atau kedua dengan Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI 2009.tentangNarkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan denganpersidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akanmepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelisdianggap sesuai/cocok dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan.Menimbang bahwa mendasari
9 — 0
WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari
71 — 29
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/
154 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
66 — 26
Disamping itu berdasarkan surat darikesatuan Denbekang I4406A tersebut di atas yang disampaikanOditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa PeldaYuswardi rahman NRP 21960216830676 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I03 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi Sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syaratuntuk disidangkan secara in absensia.Bahwa Terdakwa
Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 100(seratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkelima yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa selain telah terpenuhi unsurunsur Dakwaan Oditur Militertersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 JoPasal 172 UndangUndang RI Nomor : 31 tahun 1997, danberdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim13MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsemakin
41 — 3
Bahwa secara adat di Dusun Pete, Banjarnegara, Para Pemohon telahmengadakan syukuran / selamatan sekadarnya, untuk memberitahukankepada masyarakat setempat bahwa anak perempuan yang bernamaTERMOHON adalah anak angkat dari Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon sudah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan ataukah tidak, makaakan diuraikan sebagai berikut :Menimbang, mendasari
ketentuan pasal 8, 9 jo pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007,Pengangkatan anak dapat dilakukan secara adat atau berdasarkan Undangundang.Pengangkatan anak secara adat dalam pelaksanaannya mendasari adat kebiasaan yangberlaku dalam masyarakat /adat dimaksud, sedang Penetapan Pengadilan dalam kontekspengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan sifatnya tidak mutlak, tapi menjadi pilihanbagi setiap Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak terhadapTERMOHON, anak kandung dari
228 — 138
pokoknya menyangkalsebagai berikut :e Saat Terdakwa diambil urine dilaksanakan di Denpom Garut danTerdakwa masukan didalam aqua gelas bukan di pot seperti yangditerangkan oleh Saksi.e Terdakwa tidak pernah mengisi daftar hadir karena posisi Terdakwadidalam tahanan Denpom Garut.e Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi.Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebutdi atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikandibawah sumpah, maka dengan mendasari
Bahwa benar mendasari pasal 171 hukum acara pidana militer, bahwauntuk membuktikan Terdakwa bersalah haruslah dengan sekurangkurangnya2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim yakin.Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu Setiap penyalahgunanarkotika golongan I tidak terpenuhi.Bahwa oleh karena Unsur Kesatu Setiap penyalahguna Narkotika GolonganI tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.Bahwa berdasarkan halhal yang
Dian Fitriansyah, SH
Terdakwa:
M. Khairul Anwar
48 — 31
Khairul Anwar NRP 114548tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer I08 Jakarta Nomor : Sdak/55/IV/2017 tanggal 5 April2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempatsebagaimana
Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas namaSerma Bah Rismawan dan Saksi atas nama Kopka Eta Sodikun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangHal 3 dari 12 hal Nomor : PUT/101K/PM IIO8/AL/IV/2017undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidakbisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mendasari keadaankeadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak lagilayak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI karenaperbuatan tersebut dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, apabilaTerdakwa tetap berada di Kesatuan.
Oleh karenanya mendasari Pasal 26KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter.Dengan demikian putusan Judex Facti in casu harus diperbaiki yaitudengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepadaTerdakwa tersebut.Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi IIJakarta Nomor 23K/BDG/PMTII/AD/III/2016, tanggal 25 April 2016, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor 143K/PM Il08/AD/VII/2015, tanggal 4 Februari 2016
39 — 21
dari Kaotmil Il08 Jakarta Nomor : B/2658/X1/2015 tanggal 5 Nopember2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Paspampres telah memberikan jawaban yaitu surat Denmako Kolinlamil Nomor: R/478/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : R/460/X1/2015 tanggal 3 Nopemberdan Nomor R/494/X1/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan bahwaTerdakwa Klk Bah Murdiono NRP 108347 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIl08 Jakarta.Bahwa dengan mendasari
militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi PELTU EDE MISIYANTO dan Saksiatas nama SERMA NAV PARDIONO telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari