Ditemukan 14323 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gdt
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
A. Gunawan
Tergugat:
1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
4.Ketua DPP Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran
182 — 21
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
15 — 0
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan
27 — 12
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : Muharram Idris
Terbanding/Tergugat : Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh Diwakili Oleh : Bukhari, SE,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Irwansyah Diwakili Oleh : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H., dkk
122 — 60
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 04-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.AHMAD MULIADI
2.A. RIFA’I
3.ASIKIN
4.ABD SHAMAT alias ABDUSSSAMAD
5.MISRAN
6.MASRUNI
7.MULYADI
8.HANISAH
9.Hj. MASLIHAH alias HJ.MASLEHAH
10.KASRAN
11.M. NOOR
12.BASTUNI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA
273 — 36
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
242 — 29
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-09-2008 — Putus : 20-01-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 20 Januari 2009 — Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum
79 — 37
  • Bahwa Penggugat memiliki data Faktual duapuluh empat Provinsi lengkap dengan duapertiga Kabupaten / Kota di Provinsi dimaksud(data terlampir), sedangkan yang dibutuhkanmenjadi Peserta Pemilihan Umum hanya duaHalaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 152/G/2008/PTUNJKT.6puluh dua Provinsi dari tiga puluh tigaProvinsi dan dua pertiga Kabupaten / Kota diPropinsi tersebut, bahwa dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat untuk menjadiPartai Politik Peserta Pemilihan Umumsebagaimana ditentukan Pasal
    Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dinyatakan bahwa: (1) Partai Politik dapat menjadi PesertaPemilihan Umum setelah memenuhipersyaratana. Berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik ;b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlahKabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan ;c.
    Menyertakan sekurang kurangnya tiga puluhperseratus keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat ;e. Memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orangatau. satu. perseribu dari jumlah penduduk padasetiap kepengurusan partai politik sebagaimanadimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) yangdibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggotaf. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf (b) dan huruf (c) ;g.
    Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2008, tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Penelitian,Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi pesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2009, Pasal 41, 42, 48,44, 45, 46, 47, 48 dan 49, dimana pelaksanaan Verifikasiyang dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat tidakdilaksanakan sesual dengan peraturan~ tersebut diatas,Halaman 7
    Bahwa sebelum diumumkannya partai partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, tanggal O07 Juli 2008, oleh KomisiPemilihan Umum dan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat tanggal 26 September 2008, Penggugat sudahmenyampaikan secara tertulis dengan suratnya yang padapokoknya berisi keberatan tentang pelaksanaan VerifikasiFaktual oleh Tergugat di sebelas provinsi, Penggugatmenyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni2008, di Hotel Marbella di Anyer Banten dan kepadaSekretariat
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 23/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Kot
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
Rizky Raya Saputra, S.H., M.H., C.L.A.
Tergugat:
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu
Turut Tergugat:
1.DPRD Kabupaten Pringsewu
2.Bupati Kabupaten Pringsewu
3.Gubernur Provinsi Lampung
22 — 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Partai Politik
Putus : 28-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — POERWANTO SOEWADJI , DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
204 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dandibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ;b. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat ADadalah peraturan dasar Partai Politik ;c.
    Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkatART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaranAD;Hal. 6 dari 44 hal. Put.
    Asasi Manusia ;Pasal 3:(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadibadan Hukum ;Bab Ill : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Politik :Pasal 5:(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemenpaling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinyaperubahan tersebut ;(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD danART ;Bab VI : Hak dan Kewajiban :Pasl 13 : Partai Politik berkewajiban
    No. 338 K/TUN/201 1mengadili, dan memutus perkara partai politik adalahPengadilan Negeri ;2.
    No. 338 K/TUN/201 1mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenyadiatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;Selanjutnya dalam Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, secara tegas telah mengatur tentangmekanisme penyelesaian perselisihan tentang Partai Politikmelalui Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan UndangUndang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
317 — 166
  • dibentuk oleh partai politik.7.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internalpartal politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatumahkamah yang dibentuk oleh partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai politik;9.
    atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ayat 2;Pasal 15 (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART. (2) Anggota Partai Politik mempunyaihak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. (3)Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.56.
    Bahwa eksisistensi, kKewenangan, dan fungsi Mahkamah Partaiuntuk menangani atau memeriksa perselisihan internal Partai Politik jelasdiakui dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Perselisihaninternal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART Partai Politik, yang penyelesaiannya dilakukanoleh suatu mahkamah
    Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang undang Nomor: 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor: 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik, menegaskan antara lain: (1) Perselisinan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADART,(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik, (3)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Petrus Damianus Febry Tahu
Tergugat:
1.H.AGUS HARIMURTY YUDHOYONO, M.SC.,M.P.A.,M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, BSC.,M.T.
3.Leonardus Lelo, S.IP.,M.Si
4.Daniel Samuel Hake, SE
5.Egidius Atok
56 — 0
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl
Tanggal 16 Februari 2024 — Penggugat:
Multajam
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Kabupaten Majalengka
5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
15 — 5
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata Khusus
Register : 04-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Mayor Jenderal TNI purn Muchdi Purwopranjono
2.DR H Nadaruddin Andi Picunang ST MM MT M AP
3.Agus Kamarwan SH
4.Khairuddin
5.Muhammad Tayeb
219 — 0
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 204/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU
233 — 59
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan:Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;3.
    Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UndangundangNo. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan : Perselisthan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalamAD dan ART dan ayat 2 menyebutkan : Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;9.
    Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan:Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;4.
    Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan :Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 18-09-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penggugat:
M. Fahruddin
Tergugat:
1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
3.DPW. Partai Persatuan Pembangunan
4.DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD Kabupaten OKU
2.Gubernur Sumatera Selatan
36 — 15
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 19-01-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN RBI
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
BOYMIN, S.E.
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
63 — 0
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN DONGGALA Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Turut Tergugat:
4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
6.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
220 — 31
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
202 — 32
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
55 — 27
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN LANGSA Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
27 — 13