Ditemukan 51517 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/AG/2012
Tanggal 30 April 2013 — TRI PANGESTU binti LATIP vs SOEMARDJI bin SANUSI
2421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, latar belakang yang mendasari pengajuan permohonan cerai talakoleh Termohon Kasasi ini adalah karena sesungguhnya Termohon Kasasi(bersama anakanaknya dari istri terdahulu Termohon Kasasi)menginginkan harta milik Pemohon Kasasi.
    Dari hal ini, dapatdiketahui maksud sebenarnya yang mendasari Termohon Kasasimengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi;7. Bahwa, selain tidak mempertimbangkan latar belakang pengajuanpermohonan cerai talak a quo, ternyata Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya juga telah salah menerapkan hukumnya dalam menjatuhkanputusan a quo. Hal ini terlihat dari :a.
Register : 10-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.Pas
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2014 denganKutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/X/XXXX tanggal 09 Mei 2014 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    Halaman 11namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 27-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 178/PID.SUS/2021/PT MDN
Tanggal 6 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mhd Arifin Lubis Diwakili Oleh : Syaiful Bahri
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Roi Baringin Tambunan, SH
3121
  • Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai ataumemiliki. narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendin tidak akanterlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalahHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PTMDNkeliru dalam menerapkan hokum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atauhalhal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebutsesual dengan niat atau maksud Terdakwa.Bahwa apabila terhadap diri Terdakwa dinyatakan bersalah
    dimintakan bandingtersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat Permohonan banding PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan PenyidikanBerita Acara Pemeriksaan Sidang, barangbarang bukti dan suratsurat dalamberkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor1277/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamayang mendasari
Register : 10-05-2010 — Putus : 29-07-2010 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 191/PDT/2010/PT MKS
Tanggal 29 Juli 2010 — Pembanding/Penggugat : Y. LETHE alias NE' LETHE Diwakili Oleh : GHEMARIA PARINDING, SH.MH.
Pembanding/Penggugat : M. SIBIDANG Diwakili Oleh : GHEMARIA PARINDING, SH.MH.
Pembanding/Penggugat : NE' RURU alias LAI' RURU Diwakili Oleh : GHEMARIA PARINDING, SH.MH.
Terbanding/Tergugat : YULIUS RANTETASIK Diwakili Oleh : L.P. LAMBERTUS, SH.MH.
Terbanding/Tergugat : ESTER MANGALLO alias NENEK DATU Diwakili Oleh : L.P. LAMBERTUS, SH.MH.
Terbanding/Tergugat : JONI DANI Diwakili Oleh : L.P. LAMBERTUS, SH.MH.
Terbanding/Tergugat : Janda PARURA alias LAI' BUBUN Diwakili Oleh : L.P. LAMBERTUS, SH.MH.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja Diwakili Oleh : JUSLI B. SAMPE BUA', SH.
11548
  • TI IV. 7, setelah diteliti ternyata tidak terdapat cukup alasanHukum untuk membenarkan keberadaan para Tergugat diatas tanahsengketa tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Turut tergugat telah mengajukansurat bukti TT 9 yaitu : Poto copy buku tanah hak milik nomor : 406, atasnama : Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981;Menimbang, bahwa Surat bukti TT ~ 9 poto copy buku tanah Hakmilik Nomor : 406 atas nama Yulius Rantetasik tanggal 23 November 1981,setelah dicermati, ternyata alas hak ( yang mendasari
    timbulnya Hak miliknomor : 406, apakah Jual Beli atau Hibah ) tidak Jelas ;Menimbang, bahwa surat bukti TT 9 buku tanah Hak milik nomor ;406, atas nama Yulius Rantetasik, tanggal 23 November 1981, alas haknyaatau ( yang mendasari Hak milik nomor : 406, apakah Jual Beli atauhibah ) tidak jelas, dan jika di hubungkan dengan keterangan saksi saksiPenggugat menyatakan bahwa tanah Sengketa Hak milik 3 (tiga)orang bersaudara yaitu : 1.
Putus : 21-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/PDT/2010
Tanggal 21 Juli 2010 —
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalil dalil tersebut didalilkan paraPenggugat tanpa dijelaskan dasar hukum = dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan aquo. Bahwa putusan suatu pengadilan ataupunMahkamah Agung RI bukanlah tanda bukti hak atassuatu tanah berdasarkan Undang Undang PokokAgraria No. 5 Tahun 1961. Dengan demikian ParaPenggugatpun tidak mempunyai dasar hukum untukmenuduh Tergugat I! telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap para Penggugat;3.
    Bahwa oleh karena tidak ada/tidak jelas dasarhukum yang mendasari gugatan para Penggugat, makadalildalil gugatan tersebut tidak memenuhi syaratformil;Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari1986 yang menyatakan bahwa: Gugatan dinyatakankabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskansejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa;Dan terhadap gugatan para Penggugat yang tidakjelas, maka Tergugat mohon agar Majelis HakimPemeriksa
Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 125-K/PM II-08/AD/VIII/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — Mardiansyah Serka
3726
  • PutNomor : 125K/PM Il08/AD/VIII/20 16MenimbangMenimbangNomor : R/396/VV2016 tanggal 20 Juni 2016, yaitu surat jawabanyang ke2 dari Dan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/564/V1V2016tanggal 26 Juli 2016, dan yaitu surat jawaban yang ke3 dari DanDenpal Divif 1 Kostrad Nomor : R/599/VII/2016 tanggal 10 Agustus2016 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serka Mardiansyah Nrp 639544 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut
    perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa SaksiSaksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaLeni Murtadi dan Saksi atas nama Sertu Septiyo Darsono telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
Register : 04-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 1-K/PM.I-07/AL/I/2021
Tanggal 23 Maret 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
M.Rofiq Abdillah
10924
  • .: Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demitetap terjaganya disiplin prajurit maka denganberpedoman ketentuan Pasal 143 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukantanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 1K/PM.I07/AL/I/2021Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa
    Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalammemberikan keterangan di persidangan.Atas keterangan Saksi2 tersebut tidak dapat dimintatanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.: Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakimdengan mendasari ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2020tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik,Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan dariOditur Militer dalam hal ini Saksi yaitu Saksi3 dengantidak adanya alat dan fasilitas
    melaksanakannya.: Bahwa Saksi3 telah dipanggil berdasarkan ketentuanundangundang, namun sampai waktu yang ditentukanpara Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkan Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohonkepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakandi sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keteranganSaksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainyasama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang.Maka dengan mendasari
Register : 16-07-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 20-11-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1139/Pdt.G/2013/PA Mks
Tanggal 19 Desember 2013 — Hajra binti Ruddin Alias Hajara Melawan Kadir bin Dawing Alias Kadere
6864
  • Bahwa dalil pemohon tidak jelas, kabur karena tidak menguraikansecara jelas dengan apa yang mendasari sehingga terjadinyapertengkaran dengan termohon dan hanya menguraikan secara umumHal 3 dari 27 hal.Put.
    No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.1:Mengenai eksepsinya butir 1, termohon mengatakan dalil permohonanpemohon tidak jelas, dengan memakai alasan, tidak terurai denganjelas apa yang mendasari sehingga terjadinya pertengkaran.
    No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.TENTANG HUKUMNYADalam konpensiDalam eksepsiMenimbang, bahwatermohon di dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalildalil pemohon didalam permohonannya tidak jelas, kabur karena tidak menguraikan secarajelas apa yang mendasari terjadinya pertengkaran dan tidak menguraikanhubungan kejadian di dalam posita dan petitum, oleh karena itu permohonanpemohon harus dinyatakan tiak dapat diterima.Menimbang, bahwa pemohon di dalam repliknya menolak
Putus : 27-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr
Tanggal 27 Agustus 2015 — ENDANG WIJIASTUTI dkk
lawan KALSUMI dkk
8329
  • SbyTanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, mendasari :YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RINOMOR REGISTER : 393 K/Sip/1975;TANGGAL PUTUSAN : 24 Januari 1980;KAIDAH HUKUM : Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak pihak dalam perkara yang keputusannya telahselesai dilaksanakan, menurut praktek hukumacara yang berlaku di Indonesia, pada asasnyaharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidakdalam bentuk bantahan/sanggahan .2 Bahwa, adapun yang
    Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan bahwa Para Pelawankapasitasnya sebagai pihak ketiga jelasjelas tidak mempunyai
    Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.Halaman 19 Dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan
Putus : 09-01-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/MIL/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — I NYOMAN SUDARMONO
71256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuaidengan uruturutan persidangannya ;Terhadap keberadaan Ad 5 ;Bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam fakta dan pertimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;Terhadap keberadaan Ad 6 ;Bahwa oleh karena terhadap uraian faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan keberatankeberatanPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini sekaligus mempertimbangkan tentang keterbuktian unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasari
    mungkinketerangan seorang Saksi saja yang melihat lalu serta merta menjadisebuah fakta perbuatan tindak pidana di persidangkan ;Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya tidak memenuhipersyaratan yang diharuskan oleh UndangUndang yaitu harus denganminimal dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang Saksi sajabelum memenuhi syarat untuk menjadikan alat bukti Saksi karena satuSaksi bukan Saksi (unus testis nullus testis) ;Bahwa apapun yang akan dipersalahkan kepada Terdakwa tidak bolehhanya mendasari
    keterangan seorang Saksi saja yang kemudiandijadikan suatu fakta perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh SuratDakwaan ;Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapatdengan Oditur Militer yang dalam hal ini mendukung apa yang dituangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmembuktikan perkara Terdakwa hanya mengandalkan keteranganseorang Saksi, bukan mendasari dari adanya alat bukti yang sah yangterungkap di persidangan, oleh karena itu tanggapan/kontra memoribanding
Register : 10-10-2011 — Putus : 23-12-2011 — Upload : 14-03-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Tanggal 23 Desember 2011 — M. HADY RACHMAD VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
9945
  • Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10Agustus 2011, tidak mendasari Pasal 35 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang No.2 tahun 2002, denganalasan dan fakta hukum Tergugat tidak melaksanakanketentuan prosedur yang telah diatur dalamb.8.Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikPolri 5 Bahwa Tergugat datam menerbitkan surat keputusan No.Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telahbertindak sewenang wenang dan telah mengabaikanketentuan yang diatur dalam
    PolKep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, yangditerbitkan oleh Tergugat dalam proseduradministrasi tidak mendasari dan bertentangandengan angka 3 huruf a surat keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/993/XII/2004, karena tidak melaluiprosedur tentang pedoman administrasi pengakhirandinas anggota Polri, sehingga bertentangan denganketentuan hukum yang bersifat melawan hukum sertabertindak sewenangwenang ; Berdasarkan dalil dalil gugatan serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim
    Pol : Kep/ 307/VIII/2011tanggal 10 Agustus 2011 tentang PTDH Bripka M.HADY RAHMAD tidak ~~ mendasari dan bertentangandengan Skep/993/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004adalah alasan yang tidak benar dan keliru, karenaTergugat menerbitkan Keputusan telah mendasari14Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN 2011/ PTUN MMs.Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/993/XII/2004tanggal 31 Desember 2004 tersebut.
Register : 09-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — SURYA ADI GUNA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. SINTHIA DEBBY TUMENGKOL., III. JEAN MARGARETHA LUMBU;
4820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Surya Adi Guna/Penggugat ada/pernah dijadikan objekjaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka 6 (enam) dan8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan Gugatan a quopada Pengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdatayang mendasari proses TUN dimaksud atas
    (objek gugatan angka 3); ada/pernahdijadikan objek jaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka6 (enam) dan 8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan gugatan a quo padaPengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdata yangmendasari proses TUN dimaksud atas objek gugatan
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PA PASURUAN Nomor 0883/Pdt.G/2018/PA.Pas
Tanggal 8 Agustus 2018 — PEMOHON DAN TERMOHON
120
  • Kejayan Pasuruan pada tanggal 18September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/15/IX/2015 tanggal 18September 2015 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    No. 0883/Pdt.G/2018/PA.Pas.Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014
Tanggal 15 April 2014 — Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp 21960343970175
11180
  • .: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 149K/PM.III18/AD/ X1I/2013tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepatdan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh12MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkarena
    Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layakuntuk dipertahankan dari dinas militer dan tidak perlu dipecat daridinas militer.: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan PengadilanMiliter IIl18 Ambon Nomor : 149K/PM.III18/AD/XI/2013 tanggal 30Januari 2014 untuk seluruhnya.
Register : 13-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 75-K/PM.II-08/AL/III/2017
Tanggal 21 Agustus 2017 — Oditur:
Sulaiman, SH
Terdakwa:
Tito Harisiamto
4525
  • Putusan Nomor : 75K/PM IIO8/AL/III/2017MenimbangMenimbangtanggal 17 Mei 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 19465 tidak dapatdihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IlO8 Jakarta Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal
    militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama LettuMar Rudi Yuswanto dan Saksi atas nama Sertu Mar Sugiyanto telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
Register : 06-08-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PA SINTANG Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Stg
Tanggal 18 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
213
  • Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon,;Him 10 dari 16 Him.
    Penetapan Nomor 131/Padt.P/2021/PA.StgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon
Register : 10-10-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 191-K/PM I-02/AD/X/2016
Tanggal 27 April 2017 — Andi Nova Lubis, Pratu NRP 31050627190985
9538
  • .: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
    secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/198/AD/K/02/IX/2016
Register : 19-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA MAJENE Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat:
Muh. Yasir Anshar, S.Pd., M.Si. bin M. Arsyad
Tergugat:
Sugianti binti Abbas
9046
  • Pemohon bekerja diMamuju Tengah dan Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannyasebagai istri Serta agar Pemohon tidak terjerumus dalam perzinahan, maka jalankeluarnya Pemohon ingin melakukan poligami sebagaimana orang yang taatpada aturanaturan agama Islam yang dipeluk Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Majene memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari
    Isteri tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) Isteri mendapat cacat badanatau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) Isteri tidak dapatmelahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa incasu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi karena Termohon tetap tinggal di Majene dan tidakmau ikut mendampingi Pemohon bekerja di Topoyo, sehingga Termohon tidakdapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri.
Putus : 09-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 286/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 9 Agustus 2018 — Soegianto lawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto
9265
  • Hal tersebut dikarenakan unsurunsur perouatan melawan hukumtidak terpenuhi;Bahwa menurut ahli Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita ataufundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan karenanya gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu.
    Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga,dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalilgugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.
Register : 07-04-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 538/Pdt.P/2015/PA.Sby
Tanggal 27 April 2015 — PEMOHON
80
  • No. 0538/Pdt.P/2015/PA.SbyUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.4 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan