Ditemukan 39559 data
20 — 3
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.TPI dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2023/PA.TPI
33 — 16
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.SKa;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
- Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.P/2023/PA.Ska
12 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/ 2021/PA.Pkp dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
195/Pdt.G/2021/PA.Pkp
57 — 44
M E N G A D I L I : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. ; - Memperhatikan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ; - Menanggukan biaya perkara hingga putusan akhir ;
195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
PUTUSAN SELANo. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAES 99Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkaragugatan antara :HERLAM AZALI, Umur 61 tahun, Warga Negara Indonesia, PekerjaanKaryawan, alamat di Jl.
Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat, 10150, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;Setelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti :TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 27 Maret2013 yang didaftarkan di Kepaniteraart Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganregister No : 195/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel,
jawaban dari Tergugat I danTergugat II khusunya terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi absulut,maka terhadap eksepsi tersebut harus di berikan putusan sela ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan TergugatII adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksamaeksepsi khususnya yang menyangkut kewenangan mengadili, pada pokoknyaTergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidakberwenang mengadili perkara No. 195
berpendapat bahwa oleh karena pokok sengketa Penggugat dan paraTergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karenamembuat aktaakta yang isinya tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan denganketentuan undangundangan, sedangkan dalam tuntutan untuk dinyatakan tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan membantu atas karenanyasaya tahu team mempunyai kekuatan Hukum, demikian Pengadilan Negeri JakartaSelatan berwenang mengadili perkara aquo yakni perkara perdata No. 195
,;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberwenang mengadiii perkara aquo, maka dengan demikian eksepsi Tergugat I danTergugat II sepanjang yang menyangkut kewenangan mengadili tidak beralasanhukum dan harus ditolak;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara perdata No. 195/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
10 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Sbs dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331000,00,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
195/Pdt.G/2019/PA.Sbs
ROBBY PETRUS ROTTIE
Tergugat:
1.JOULA ROTTIE
2.NORITA M.M ROTTIE
Turut Tergugat:
Hukum Tua Pemerintah Desa Batu, Likupang Selatan, Provinsi Minahasa Utara
45 — 0
MENETAPKAN:
- Menerima permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan perkara perdata No. 195/Pdt.G/2023/PN Arm dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu Rupiah);
195/Pdt.G/2023/PN Arm
8 — 6
- MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp197000,00 ( seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Grt
11 — 14
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp. di cabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- seratus enam puluh ribu rupiah ).
195/Pdt.P/2023/PA.Wsp
9 — 10
- Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2018/PA,Pyb., dicabut.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).
195/Pdt.G/2018/PA.Pyb
PENETAPANNOMOR :195/Pdt.G/2018/PA.Pybearl yoo JulaiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Panyanbungan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaraCerai Gugat antara :Penggugat, lahir di Tebing Tinggi26 Nopember 1995, agama Islam, pekerjaan I buRumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di JalanBermula VII Lingkungan IX Kelurahan Sopolupolu,Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal,selanjutnya
pekerjaan wiraswasta, pendidikan S 1, tempat tinggal di JalanNusa Indah IV Lingkungan II Kelurahan Sipolupolu,Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan registerNomor:195
/Pdt.G/2018/PA.Pyb pada tanggal 25 Mei 2018 telah mengajukangugatan cerai yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Hal. 1 dari 4 hal., Penetapan No.195/Pdt.G/2018/PA.PybBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMAIR:1.
Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;2: Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim tingkatpertama pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19hal 4 dari 4 hal., Penetapan No. 195/Pdt.G/2018/PA.PybZulqaedah 1439 H. oleh kami Drs.
BiayaMeterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 516 .000,(lima ratus enam belas ribu rupiah )hal 4 dari 4 hal., Penetapan No. 195/Pdt.G/2018/PA.Pyb
26 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lbt dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
195/Pdt.G/2024/PA.Lbt
19 — 7
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2053/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;
10 — 12
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Bla
18 — 0
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tbn dicabut;
- Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.P/2023/PA.Tbn
9 — 5
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pdlg dari Para Pemohon.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.
195/Pdt.P/2023/PA.Pdlg
13 — 7
Menetapkan
- Mengabulkan permohonan pemohonuntuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor :195/Pdt.P/2020/PA.Mrs dicabut
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
195/Pdt.P/2020/PA.Mrs
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs.rz SM p05 5 alll plasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata di tingkat pertama telah menjatunkan penetapan atas permohonanDispensasi kawin yang diajukan oleh :XXXXXXXXX, NIK: 7309120107650118, tempat tanggal lahir Maros, 1 Juli 1965,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempatkediaman di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea,Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebutsebagai
Pemohon;Pengadlan Agama tersebut ;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasikawin, calon suami anak Pemohon .DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 24Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marosdengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs. pada tanggal 24 Agustus 2020,Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalildalilsebagai berikut ;1.
Fotokopi ljazah Anak Pemohon;hal 2dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA MrsBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yangmemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnyasebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxuntuk menikah dengan seorang lakilaki yang bernama xxxxxr;3.
;Memberikan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs di cabut..3.
Panggilan : Rp 90.000,00hal 5dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs4.Panggilan PNBP ; Rp. 10.000.00. 5. Redaksi :Rp 10..000,006. Meterai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp.196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)hal 6dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs
13 — 2
Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019?PA.Pt dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
195/Pdt.G/2019/PA.Pt
18 — 2
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Psp. dari para Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
195/Pdt.P/2021/PA.Psp
21 — 3
1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. menetapkan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Bkn selesai dengan dicabut;
3.Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
195/Pdt.G/2020/PA.Bkn
24 — 5
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2021/Ms.Mbo dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2021/MS.Mbo
51 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.
Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan
Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.
Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.
Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.