Ditemukan 17963 data
164 — 96
PEMERINTAH RI Cq Kementerian Agama RI Cq Badan Wakaf IndonesiaPusat Cq Badan Wakaf Indonesia Provinsi AcehCq Badan Wakaf Indonesia Kabupaten AcehTengah berkedudukan di Aceh Tengah, dahulusebagal Tegugat XII, sekarang Terbanding XII ;Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan denganperkara inl ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0080/Pdt.G/2015/MSTkntanggal 31
No 33 /Pdt.G/2017/MSAcehMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan cara pembuatannya tidak dilengkapi dengan surat keterangandari Kepala Desa/Lurah sebagaimana maksud dari Buku II tersebut di atas danjuga bunyi dari Surat Kuasa tanggal 28 April 2000 tersebut dibuat bukan untukkeperluan Pembatalan Wakaf, akan tetapi untuk keperluan meminta FatwaWaris dari harta peninggalan Almarhum Abu Bakar Bintang kepada PengadilanAgama (tanpa menyebutkan Pengadilan Agama yang dituju), maka
89 — 9
85 — 34
143 — 40
97 — 0
143 — 4
82 — 44
1328 — 885 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
76 — 15
87 — 0
Terbanding/Tergugat I : IR. RUSMANTONO Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN DAARUL MUKHLISIN GRAHA RAYA Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Tergugat III : IR. WIWID TRIWIDARTO Diwakili Oleh : Febry Irmansyah,S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : KUA KECAMATAN PINANG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
152 — 0
134 — 57
Gowa tanggal 11 Desember 2013, dan AkteIkrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir ( Drs.H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag, M.Pd.idan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd. Jabbar Hijaz,Msi selaku nazlir,mulai membenahi pesantren dengan melakukan pembangunan fisikHim. 2 dari 10 him.
Hasan Bisri, melakukanpenyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui BadanWakaf Indonesia berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertamabelum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaftanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga,Kabupaten Gowa,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1.
#namapenggugat dan Nazlir 2Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1. Nazlir meninggal dunia ;2. 1.apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapatdiganti jika badan/ yayasan tersebut sudah bubar atau dibubarkan ;3.
Bahwa setelah terjadi penyerahan berkas wakaf dari H.Hasan Bisri,dengan memanipulasi data dengan menggunakan sertifikat No.02100 An.Pribadi H. Hasan Bisri, kemudian oleh PB. NU Jakara Pusat membuatSurat Kuasa No. 3087/A.11.03/08/ 2018 dengan memberikan kuasakepada saudara Syaiful Bahri mengurus pergantian Nazlir tersebut dalamsertifikat Tanah wakaf yang semula An.Drs. H.Abd.
Gowa;11. + Bahwa oleh karena itu menurut penggugat dan Il, perbuatan H.Hasan Bisri, adalah masuk kategori perbuatan melawan hukum, denganmelakukan penyerahan wakaf dua kali terhadap obyek tanah wakaf yangsama dengan Nazlir yang berbeda dengan iatikat buruk dan iatikattidak baik dan sangat bertentangan peraturan perundangundangantentang perwakafan di Indonesia, oleh karena itu seluruh dokumendokumen dibuat oleh PB.NU Jakarta Pusat dan Badan Wakaf Indonesiamilik Perkumpulan NU Jakarta Pusat dapat dinyatakan
171 — 165
tentang Wakaf, yang juga tercantum dalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 42tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan DenpasarBarat tanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4Tahun 1991, yang bertindak sebagai wakif adalah AlmarhumMUHAMAD TAMHID WIDODO alias M.T.
WIDODO;Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang juga tercantumdalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor: 41tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa lIkrar Wakaf adalahpernyataan kehendak Wakif (dalam hal ini Almarhum MUHAMADTAMHID WIDODO alias M.T.
WIDODO) yang diucapkan secara lisandan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor: 41tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan, bahwa Wakaf yang telahdikrarkan tidak dapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf(PPAIW) Kecamatan Denpasar Barat tanggal 20 Mei 1991 bertepatandengan tanggal 6 Syawal 1411 Hijriyah, Sertifikat Hak Milik No.1279/Wakaf Desa Ubung, Gambar Situasi Tgl. 3031991, No.1790
sebagaimana tertuang dalam Surat KeputusanPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor: 05/ BWI.DPS/ NZ/ Il/ 2018 tentang Pergantian Nazhir Wakaf Masjid DarussalamUbung Denpasar tertanggal 14 Februari 2018 tersebut tanpa adanyaDokumen Asili Sertifikat No. 1279/Wakaf Desa Ubung tersebut;Bahwa oleh karena, Penggugat sebagai Ketua Nazhir, berdasarkanSurat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota DenpasarNomor: 05/BWI.DPS/NZ/II/2018 tentang Pergantian Nazhir WakafMasjid Darussalam Ubung
Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;Cc. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d.
150 — 108
PUTUSANNomor 503/Pdt.G/2016/PA.CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara WAKAF, antara :Nama Pemohon, umur 71 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXKmelawanNama Tergugat, umur 41 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di dahulu diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
141 — 71
PUTUSANNomor 422/Pdt.G/2019/PTA.Sby.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan wakaf antara :Yayasan Masjid AlMustajaabah Surabaya, suatu badan hukum yayasanyang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia,berkedudukan di Kota Surabaya, yang beralamat kantordi Jalan Pandegiling Tengah Nomor 19 RT.007.RW.007,
Nomor6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019, berita acara sidang, buktibukti dan suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, surat kuasakhusus Para Tergugat dan Surat Kuasa Khusus Para Turut Tergugat, ternyatatelah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsurkekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara wakaf
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq,h. Shadagoh, dan i. Ekonomi Syariah, sedangkan dalam perkara ini membahastentang keberadaan 2 (dua) Yayasan yang berbeda, yaitu antara YayasanMasjid AlMustajaabah Surabaya yang mengelolah Masjid MustajaabahHal. 6 dari 10 hal. Put.
secara langsung maupun tidak langsung terkait peristiwa wakafantara Para Penggugatdan Para Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, yangdiwakafkan oleh Wakif berupa sebidang tanah yang terletak di JalanPandegiling Tengah Nomor 15 Surabaya adalah merupakan bagian dari totalkeseluruhan luasan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan(HPL) Nomor 1/K Kelurahan Tegalsari Seluas + 187.720 M2, atas nama milikdari Pemerintah Kota Surabaya;Menimbang, bahwa apabila peristiwa wakaf
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin
428 — 131
Dan Dengan Mengadili Sendiri :
Dalam Provisi
Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan MalikulSaleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
Sebelah barat dengan tanah Zainun ;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan
Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : JalaluddinAkantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.
Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?
51 — 31
156 — 100
Sri RahminiSumianti telah meninggal dunia, maka sesuai dengan yang bertindak untukmewakili kKepentingan Nazir selanjutnya adalah TERGUGAT sebagaimanatermuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/1X/1994yang dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis;9. Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan tentang keberatannya ataspemberian wakaf yang dilakukan secara sepihak oleh Ny.
Dengan kata lain perbuatan pemberian wakaf yangdilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti bertentangan dengan ketentuanPasal 15 UndangUndang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;10.
Bahwa oleh karena obyek wakaf tersebut bukan milik pribadi dari wakifNy. Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.
Sri Rahmini Soemianti sebagaimana ikrarwakaf tertanggal 16 September 1994 adalah tidak sah dan cacat hukumkarena pemberian wakaf tersebut dilakukan dengan tidak sempurnaterhadap obyek wakaf yang masih merupakan harta peninggalan atauharta waris (boedel waris) yang belum dibagi;12.
Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.
137 — 35
95 — 0