Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) :Bahwa sebuah gugatan dalam perkara perdata wajib disusundan disampaikan dengan memenuhi syarat formail sebuahgugatan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata,untuk itu sebuah gugatan harus disusun dengan memuat dalildalil gugatan yang terang, jelas dan tegas, baik tentangkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan/dasar fakta(Fateliike grond) maupun apa yang menjadi dasar hukumnya(rechts grond) ;Bahwa akan halnya dengan gugatan Penggugat dalam perkaraaquo

, tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas tentang peristiwayang mendasari gugatannya, sehingga jika Penggugatmengatakan peristiwa yang mendasari gugatannya tersebutadalah karena pertengkaran akibat perbuatan Tergugat, makaPenggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dalildaliltentang kapan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugattersebut dilakukan, dimana perbuatan tersebut dilakukan, sertabagaimana uraian secara rinci perouatan tersebut dilakukan,Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannyatentang

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yangmenyebabkan pertengkaran tersebut sangat tidak jelas (kabur)sehingga tidak menggambarkan kondisi atau peristiwapertengkaran yang dapat dikwalifikasi sebagai peristiwa yang11dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yangberlaku yaitu UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 ;Bahwa selain itu, gugatan pengugat dalam perkara aquo tidakmenyebutkan secara jelas dan tegas dasar hukum(rechtsgrond) yang mendasari

Bahwa ternyata hingga persidangan sampai pada pembacaan putusanOditur Militer tidak dapat menunjukkan surat penetapan KetuaPengadilan Negeri Cibinong tersebut, dengan demikian seluruh alat buktiyang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang mendasari suratpenetapan tersebut tidak sah, alat bukti yang tidak sah tersebut antaralain :Barangbarang :Hal. 14 dari 29 hal. Put.

pendapatSOCRATES dimana dalam pengambilan keputusan Majelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tidak terpengaruh,dan memutus dengan utuh dan tidak berat sebelah sehingga pendapattersebut mendasari teori GUSTAV RADBRUCH dimana putusan dariHal. 21 dari 29 hal.

Bahwa ternyata hingga persidangan sampai pada pembacaanputusan Oditur Militer tidak dapat menunjukkan surat penetapanKetua Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dengan demikianseluruh alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidanganyang mendasari surat penetapan tersebut tidak sah.Alat bukti yang tidak sah tersebut antara lain :Barangbarang :1 (satu) buah timbangan.2 (dua) buah gunting.1 (rol) solasi.1 (satu) pak kantong plastik.1 (satu) buku tabungan Bukopin atas nama, Yulius Rante Tasakdengan

Aris Sampelalongdengan mendasari Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP denganmelaporkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkanpersetujuan maka diterbitkan surat penetapan Nomor 424/PEN.PID/2005/PN.CBN tanggal 8 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri Cibinong H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. (surattersebut terlampir dalam berkas perkara)"."Mengenai barang bukti bubuk putih Narkotika jenis Heroin Brutto 200(dua ratus) gram.

Bahwa karena pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara inihanya mendasari pada buktibukti yang tidak sah maka putusan AQuo harus dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.Keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Judex Facti TingkatBanding yang menyatakan "Menimbang : Bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Bandingtidak dapat menerima keberatankeberatan yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa, kecuali mengenai pidana tambahanpemecatan dari

Putusan Nomor 155 /B/PK/PJK/201410.2.Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari pertimbangannya dengananalisa uang masuk dalam rekening Koran atas invoice dari FakturPajak yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji buktimateri, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)tidak dapat membuktikanFaktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen

resmi dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sendiri yang mendasari dibatalkannyaFaktur Pajak tersebut, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut tidak sesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal76 dan Pasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainyapunTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali

Majelis tetapmeneliti Rekening Koran Pemohon Banding dan terlihat bahwaPemohon Banding memang tidak pernah menerima pembayaranatas tagihan sebagaimana Invoice Nomor : GTR/04/130104tanggal 13 Januari 2004 tersebut sehingga secara faktual InvoiceNomor : GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa :Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

pertimbangannya dengananalisa uang masuk dalam rekening Koran atas invoice dari FakturPajak yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji buktimateri, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan Faktur Pajak tersebutmerupakan Faktur Pajak yang dibatalkan dengan dokumen pihakketiga maupun dokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sendiri yang mendasari dibatalkannyaFaktur Pajak tersebut

yangkemudian menyatakan : ..sehingga Majelis berpendapat bahwaFaktur Pajak Nomor : 0580000151 tanggal 23 Maret 2004telahdibatalkan dan diganti dengan Faktur Pajak Standar Nomor:EBYEB0580000173 tanggal 28 Mei 2004;Bahwanyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanFaktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sendiriyang mendasari

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ODI, pekerjaanKaryawan Swasta , tempat kediaman di Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan KaryawanSwasta , tempat kediaman di Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Tempat kediaman di Kecamatan Tenjolaya,Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Juli 2011 , berdasarkan kutipan akta nikahnomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas Kabuoaten Bogor.2.

CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan ParungKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , umur 39 tahun, agama islam , pendidikan SMP, pekerjaan TidakBekerja , tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

XXXX, umur 9 tahun.Bahwa, Pemohon berkehendak akan beristeri lebih dari seorang ( POLIGAMI )dengan seorang perempuan berstatus Janda yang bernama : XXXX, umur 34tahun .Bahwa, alasan yang mendasari permohonan ini adalah :e Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain sudah 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta.e Anak Pemohon meminta ibu baru lagi.e Pemohon ingin memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anakPemohon karena ibu kandungnya sendiri mulai tahun 2004 sampai

Akan tetapiapabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dari seorang isteri haruslah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon, pada dasarnya alasanalasan yang mendasari diajukannya permohonan ini telahsesuai dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimanadimaksudkan oleh undangundang dan kompilasi

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan PemerintahNomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepadaorang tua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik danmembesarkan anak tersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demikepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraananak dan perlindungan anak ;o Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskananaknya diangkat aleh Para Pemohon adalah disamping karena para Pemohonmasih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anak angkattersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara wajar; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorang yang menjadi latar belakang Para Pemohon sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginanuntuk menolong (

beberapatanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batassepadannya sebagai berikut: Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku kawan itu juga (yangsekarang ada bangunan PUSKESRI): Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang ke SeiPenuh; Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung; Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan atau Anak Air;adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk suratsurat yangberkaitan dengan peralihnan hak dan atau yang mendasari

beberapatanaman kelapa, nipah, sawit serta tanaman lainnya, yang mana batassepadannya sebagai berikut: Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku kawan itu juga (yangsekarang ada bangunan PUSKESRI):Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padang ke SeiPenuh;Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan atau Anak Air;adalah harta pusaka rendah Para Penggugat;Menyatakan tidak sah dan lumpuh segala bentuk suratsurat yangberkaitan dengan peralihnan hak dan atau yang mendasari

Pemohon menyatakan dapat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut karenaantara Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali serta terhadap permohonanperceraiannya dimaksud Pemohon menyatakan akan mencabutnya;Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut padaprinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam PutusanNomor 02/G/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010, memberikanpertimbangan hukum (dalam halaman 29) yang mendasari amar putusannyaantara lain sebagai berikut :a. Bahwa Bupati Purbalinga dalam menjatuhkan hukuman disiplin beratterhadap Penggugat dengan memberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil mendasarkan PutusanPengadilan Negeri Purbalingga ;b.

Bahwa Tergugat dalam memperberat hukuman disiplin dariPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat tidakmemberikan alasan, pertimbangan yang mendasari memperberathukuman Penggugat ;c.

hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta khususnyapada halaman 28 sampai dengan 29 dalam putusannya Nomor02/G/2010/PTTUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010 yang menyatakan bahwaBupati Purbalingga dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadapPenggugat yaitu memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, adalahkeliru dan tidak cermat, sebab sebagaimana dalam faktor menimbang SuratKeputusan Bupati tersebut bahwa yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSITERMOHON II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

ketiga yang mempersoalkanEksekusi, dSt......... adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena pokokpersoalan Penggugat yang telah di uraikan dalam gugatannya bukan selaku pihak ketiga yang mempersoalkan Eksekusi, melainkan adalah pihak yangmengajukan GUGATAN HAK KEPEMILIKAN terhadap Obyek Perkara.Demikian pula Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya yang menyataka a eons gugatan ini tidak dapat di terima dengan alasan Fundamentum petendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya ( recht grounden) yang mendasari

gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar dari tuntutan/gugatan.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis yangmenyatakan bahwa.... gugatan penggugat tidak dapat di terima karenafundamentum petendi tidak menguraikan tentang dasar hukumnya (recht gronden)yang mendasari dirinya menggugat putusan yang telah di laksanakan, dan dalam halpenggugat berupaya mengajukan kembali gugatan biasa mengajukan recht grondentersebut jika memang ada...... adalah sangat kelirukarena recht

Gugatan ini tidak dapat diterima dengan alasan Fundamentum Patendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya (recht grounden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan yang memang sudah menjadipersyaratan suatu gugatan..., adalah pertimbangan yang keliru, karna dalamsurat gugatan sudah sangat jelas bahwa surat gugatan tersebut adalah prosesgugatan biasa yaitu gugatan Hak Kepemilikan terhadap objek Perkara yangbertujuan memperoleh pertimbangan perlindungan hak yang di berikan olehpengadilan

Bahwa berdasarkan uraian diatas , maka pertimbangan Majelis yang menyatakanbahwa.... gugatan penggugat tidak dapat diterima karna fundamentum petenditidak mengurangi tentang dasar hukunya (recht groden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan, dan dalam hal penggugat berupayamengajukan kembali gugatan biasa mengajukan biasa mengajukan rechtgeonden tersebut jika memang ada.... adalah sangat keliru karena recht grondenyang dimaksud oleh Majelis Hakim, bukanlah merupakan perebutan

bukanobjek PPh Pasal 23;Atas Biaya Office Maintenance sebesar Rp.21.497.850,00 PemohonBanding menyatakan biaya tersebut adalah pengeluaran untuk alatalatpenunjang dalam kantor seperti jam dinding, handle pintu, stop kontak, doorcloaser yang bukan objek PPh Pasal 23;bahwa atas pelaksanaan Uji Kebenaran Materi tersebut, Terbandingmenyatakan telah melihat dan meneliti bukti dokumen yang ditunjukkan olehPemohon Banding;bahwa Terbanding juga menyatakan telah melakukan penelitian atas buktibukti yang mendasari

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017bahwa Majelis berpendapat bahwa buktibukti yang mendasari pencatatandalam Buku Besar beserta Buku Besar itu sendiri adalah merupakan buktiyang dapat dipakai oleh Terbanding dalam melakukan pemeriksaan dankemudian melakukan koreksi jika terjadi perbedaan dengan yang dilaporkanPemohon Banding dalam SPT;bahwa oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa keterangan PemohonBanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah memotong,menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017dan pembandingan dengan SPT yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis berpendapat bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum melakukanpemeriksaan atas bukti yang mendasari pencatatan dalam buku besarterkait dengan objek PPh Pasal 23, karena terbukti bahwa dokumen aquo tidak diminta untuk dipinjam dalam proses pemeriksaan;Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut PemohonPeninjauan

Namunpertimbangan Majelis hanyalah menyalahkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanpa melihat penyebabsebenarnya yang mendasari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, atas fakta bahwa sampaisaat diterbitkannya Keputusan Keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkandokumen yang menjadi dasar pencatatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya atas koreksiPemohon

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Putusan Nomor 10 K/MIL/2017memimpin jalannya sidang dengan mendasari Pasal 182 Ayat (5)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerseperti yang kami uraikan dalam Memori Kasasi pada halaman 3 poin 5di atas yang menunda pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer dan justruHakim Ketua menghendaki agar dilakukan pemanggilan Saksi Ahli untukdiperiksa di persidangan ini, yang selanjutnya Hakim Ketuamemerintahkan Oditur untuk melakukan pemanggilan dan menghadirkanSaksi Ahli dr.

dalam dakwaan Komulatifyaitu Kesatu Pasal 118 KUHPM dan dakwaan Kedua Pasal 86 Ayat (1)KUHPM;1.Bahwa Hakim Pengadilan Militer IO5 Pontianak dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TerdakwaPrada Haming Pakalessy yang didakwa telah melakukan perbuatanpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal118 KUHPM dan Pasal 86 Ayat (1) KUHPM, dimana Majelis HakimPengadilan Militer O5 Pontianak telah keliru dalam memutus perkaraTerdakwa tersebut di atas yang mendasari

Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis HakimPengadilan Militer I05 Pontianak telah salah dan keliru dalampertimbangannya mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidanasesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimanatersebut dalam dakwaan Kesatu Pasal 118 KUHPM dan kedua Pasal 86Ayat (1) KUHPM dengan mendasari dengan 1 (satu) keterangan SaksiAhli saja yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan danberdasarkan bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa

Bahwa dengan demikian menurut hemat Oditur bahwa Majelis HakimPengadilan Militer 105 Pontianak telah salah dan keliru membuatpertimbangan dalam putusannya yang mendasari hanya dengan 1 (satu)alat bukti berupa Keterangan Saksi Ahli saja tanpa diperkuat dengan alatbukti lainnya dan menitikberatkan terhadap Pledooi yang disampaikanoleh Terdakwa yang dibuatkan oleh Pakum Satgas Pamtas RIMalaysiaKpt Chk Suyanto, S.H., sementara Replik Oditur Militer tidak dihiraukanatau dikesampingkan, padahal berdasarkan

Putusan Nomor 10 K/MIL/2017antara satu hari sampai kurang dari satu bulan, yang merupakan prosespenelantaran diri Terdakwa sehingga tidak akan sadar pada dirinya danmerupakan gangguan jiwa temporer atau sementara; Bahwa oleh karenanya mendasari keterangan ahli tersebut, maka perbuatanyang didakwakan kepada tTerdakwa in casu tidak dapatdipertanggungjawabkan, karena pada saat melakukan perbuatan in casuTerdakwa dalam keadaan sakit, jiwanya terganggu, sehingga Terdakwatidak menyadari terhadap segala

dengan menggunakan tangan kananterdakwa hingga botol tersebut pecah yang mengakibatkan kepalabagian belakang saksi luka robek hingga mengeluarkan darah; Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi denganmenggunakan botol yang didapatkan ditempat kejadian; Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksidikarenakan ingin membela kakak terdakwa yang bernama Nawas BinNasir Panggilan Nawas yang pada saat itu sedang berselisih fahamdengan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir; Bahwa yang mendasari

botol tersebut pecah yang mengakibatkan kepala bagianbelakang saksi Hasan Basri panggilan Basri luka robek hinggamengeluarkan darah;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan Basripanggilan Basri dengan menggunakan botol yang didapatkan ditempatkejadian;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HasanBasri panggilan Basri dikarenakan ingin membela kakak terdakwa yangbernama Nawas Bin Nasir Panggilan Nawas yang pada saat itu sedangberselisin faham dengan saksi;Bahwa yang mendasari

mengakibatkan kepala bagian belakang saksi Hasan Basri panggilanBasri luka robek hingga mengeluarkan darah;Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan Basripanggilan Basri dengan menggunakan botol yang didapatkan ditempatkejadian;Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasan Basripanggilan Basri dikarenakan ingin membela kakak terdakwa yang bernamaNawas Bin Nasir Panggilan Nawas yang pada saat itu sedang berselisihfaham dengan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Bahwa yang mendasari

Hasan Basri panggilanBasri luka robek hingga mengeluarkan darah;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksiHasan Basri panggilan Basri dengan menggunakan botol yang didapatkanditempat kejadian;Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadapsaksi Hasan Basri panggilan Basri dikarenakan ingin membela kakak terdakwayang bernama Nawas Bin Nasir Panggilan Nawas yang pada saat itu sedangberselisin faham dengan saksi Haidir Bin Darni Panggilan Haidir;Menimbang, bahwa yang mendasari

Hal mana putusanputusan a quotelah mengakui bahwasanya baik terhadap posita gugatan maupunpetitum terdapat fakta hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill(sekarang Termohon Kasasi , Il, dan Ill) terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum perusahaan rumah milik orang lain yang secara hukumpengertian orang lain dimaksud adalah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga seharusnya Judex Facti mendasari putusannyakepada penerapan hukum secara formil dalam sistem pembuktian hukumperdata adalah mempertimbangkan

dalam putusan pidana a quo hendaknya diakuikeabsahan dan kebenarannya in casu termasuk nilai kerugian yangdiderita oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;0 Bahwa Judex Facti dengan tidak sama sekali mempertimbangkankeseluruhan isi/materi dari putusan hakim pidana pada bukti surat P1 danP2 yang menunjukkan bahwa: akibat perusakan rumah oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IIl sehingga ada kerugian material ditaksirkurang lebin Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka tentunyatidaklah mendasari

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 199 k/Sip/1973tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: Suatu putusan hakimpidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalamperkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum padaputusan pidana maupun terhadap pihak ke III;Sehubungan pandangan hukum di atas, maka jika dihubungkanbukti Surat P1, P2, dan keterangan saksi Penggugat/PemohonKasasi Judex Facti karena jabatannya (ex officio) dapat mengambilkewenangan mengadili yang mendasari pada asas ex a quo et Bonoyakni

Ex pasal 1 angka angka (4)Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebut diatas,maka jelaslah bahwa yang dialinkan dari orang tua kandung kepada orang tuaangkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik dan membesarkan anaktersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi kepentingan yang terbaikbagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknyadiangkat oleh Pemohon dan Pemohon Il adalah disamping karena paraPemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tua dari anakangkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembang secara baik ;o Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorangyang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon II sangat berkeinginanuntuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasari aleh keinginan

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambilkesimpulan tentang unsur kesengajaan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam mempertimbangkan unsurdengan sengaja hanya mendasari pada satu warna dari kesengajaan ituyakni sengaja sebagai maksud, tidak mendasari pada teori kesengajaanyang mempunyai 3 (tiga) warna.Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) warna kesengajan yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).2.