Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Nomor :22K/PMTI/BDG/AD/II/2014 tanggal = 24 April 2014, memberikanpertimbangan sebagai berikut :a Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan beritaacara sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 87K/PM 104/AD/V/2013 tanggal 9 Januari 2014, dalampertimbangannya dengan mendasari Surat Dandim 0426/TulangBawang Nomor B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yangisinya tidak dapat menghadirkan Terdakwadi persidangan, namunsebagaimana

Nopember 2013, begitu juga persidangan tanggal 9 Januari2014 dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus PerkaraTerdakwa secara Inabsensia sesuai dengan pasal 143 UU RI Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim tingkatpertama seharusnya mencermati dan berpedoman pada pemanggilanke3 (ketiga) kali terhadap Terdakwa secara sah, sehingga padasidang bulan Januari 2014 harus ada jawaban formal dariAnkumnya, tentang belum kembalinya Terdakwa di kesatuan,namun Majelis Hakim hanya mendasari

pada surat Ankum padabulan Nopember 2013 padahal memutus perkara memutus perkarapada bulan januari 2014 sehingga Majelis Hakim wajibmengantisipasi Terdakwa kembali pada interval waktu + 2 (dua)bulan, namun faktanya Terdakwa ada di Kesatuan.b Bahwa atas persidangan tersebut dimana belum ada suratpemberitahuan dari satuan tentang keberadaan Terdakwa sehinggatidak hadir di persidangan dan antara tanggal waktu selama 2 (dua)bulan antara tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9Januari 2014, dan mendasari

dinyatakandalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedangdipersiapkan atau melaksanakan tugastugas Operasi Militer.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telahdipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari

tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbacadan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatu gugatan yang dapatmenerangkan dengan sejelasjelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yangmendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yangjelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari

gugatan dengan petitum yangdimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang danjelas.Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4).Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengankeseluruhan

ditentukan dalam tata hukum acara perdata,bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelasdan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yangmenjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harusdapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatuHal 19 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps20gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelasjelasnya mulai darikedudukan para pihak, alasan yang mendasari

gugatan baik uraiantentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yangmenggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.3 Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan denganpetitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapathubungan hukum yang terang dan jelas.4.

Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4)5 Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuaidengan keseluruhan uraian positanya.6 Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi darikerugian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P1 dan SAKSI P2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo10pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas,harusnya Tergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya denganmengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukanpenyelamatan fasilitas kredit. Namun yang terjadi, Tergugat sebaliknyamelakukan tindakan Sewenangwenang yang tentunya telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/ 2000Jo.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlahRp. 78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehinggadengan demikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

segala kerugian materil yang dialami yaknisebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, dua ratus lima puluhHalaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL11.12.13.14.ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisa fasilitaskredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuh puluhdelapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Wonogiri 21 Maret 1973, umur 46 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Wonogiri 14 Juni 1968, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

No. 0854/Pdt.G/2014/PA.Bdw.pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon berani kepada orang tuaPemohon dan banyak hutang pada orang lain yang tidak jelas penggunaannya,lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan

uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MbIIoU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Dokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA aliasANEN dan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM3.2.penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADAalias ANEN (BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADAalias ANEN dengan Penggugat (H.AABDULRAHMAN ISMAIL) sehinggafaktanya sejak tahun 1993 pengelolaan sarang burung wallet GOA KULAT diKampung Merapun dilakukan oleh Penggugat (H.ABDULRAHMAN

pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkan lagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dandokumen SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOAKULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepadaSdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jualbeli) vide BUKTI P6, adalah mendasari

pidanapencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1)dan ayat (2) KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang BurungWalet GOA KULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMANISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun KecamatanKelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapiijin petik dan Tergugat IV telah mendasari

sebenannya tidak pemah terjadi.Melainkan yang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersamaTergugat XII membawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panenpemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SKDmnjen PKA tertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTIP , dimiliki Tergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaituselain Dirjen PKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten,senyatanya juga alas hak yang mendasari

AKTA PERDAMAIANKami yang bertanda tangan dibawah ini :1.XXXXXX.Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:XXXXXX.Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;Bahwa adapun yang mendasari perdamaian ini adalah sehubungandengan adanya Gugatan dari PIHAK PERTAMA di Pengadilan AgamaMedan terhadap PIHAK KEDUA dengan Register Nomor:1254/PDT.G/2016/PAMDN. Tanggal 8 Juni 2016.Bahwa PARA PIHAK terlebuh dahlu menerangkan halhal sebagai berikut:1.

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa dengan unsur ke 2 (dua) tanpa hak ataumelawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalahmelakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenangan yangada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini dirumuskan secaraalternatif sehingga bila mana salah satu alternatif telah terpenuhi dalamperbuatan terdakwa alternatif yang lain tidak perlu di buktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

bahwa barang bukti yang di periksamengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 61 lampiran UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang bahwa, dengan dasar dan alasan tersebut diatasmajelis berkesimpulan bahwa unsur kedua tanpa hak dan melawanhukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut.Ad. 3 unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan I.Menimbang, bahwa mendasari

memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau meyediakan narkotika Golongan jenis tanaman daunganja.Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukumadalah melakukan suatu perbuatan tanpa dasar atau tanpa kewenanganyang ada padanya atau melakukan suatu perbuatan tanpa izin yangberwenang, kemudian dalam unsur ke 2 (dua) ini di rumuskan secaraalternatif sehingga berlawan salah satu unsur dari alternatif yang adatelah terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang, bahwa mendasari

Nomor : 2214/NNF/2013, tanggal 08 April 2013 atas barang bukti milik Terdakwa yangdalam kesimpulannya bahwa barang bukti B benar mengandung cannaBmoid (Pisitif ganja) dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut08 lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 7 undang undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa mendasari

Perawat,tempat tinggal di kampung Sukadaya RT.010/RW.003, Desa Sukasari,Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon :Marlina binti Romli, Tempat Tanggal Lahir Subang, 15051989 umur 29tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Perawat, bertempattinggal di Kampung Parigi RT.018/RW.007, Desa Belendung KecamatanCibogo, Kabupaten Subang. selanjutnya disebut sebagai Termohon;Adapun yang alasan yang mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkanpernikahan di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 31 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta NikahNomor: 18/18/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap tertanggal 08Januari 2013.2.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Tindak PidanaDesersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sertasudah di upayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dapat dilakukanpemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut

Bahwa benar atas putusan kasasi tersebut Terdakwa dipanggiluntuk membacakan isi Putusan Kasasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir kemudian dibuatkanPengumumam untuk membacakan Putusan Kasai tersebut namunTerdakwa tidak pernah hadir, maka dengan mendasari pengumumamterakhir nomor : PENG/O9/PM I02/AD/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015dengan sendirinya Putusan Kasasi nomor : 63/K/Mil/2014 atas namaTerdakwa Irfan Sufandi Sertu NRP 21070348330787 dinyatakan telahBerkekuatan

., yang selengkapnya sebagai berikut:teMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapatbahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedurpenerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari AktaJual Beli tanggal 31 Agustus 2005 (bukti T3) yang mendasari peralihanhak milik atas tanah aquo.

Oleh karena pokok permasalahan adalahmengenai adanya peristiwa perdata berupa jual beli yang dilanjutkandengan peralihan hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding yangmelakukan peralihan hak milik berdasarkan Akta Jual Beli tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umum pemerintahan yang baik karena yang berwenang mengujimengenai keabsahan Akta Jual Beli yang mendasari pengalihan hakatas tanah tersebut merupakan

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum denganpertimbangan:Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa bukan pada prosedur penerbitannya yangdipermasalahkan, tetapi mengenai keabsahan Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 ( bukti T3) yang mendasari

sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn neem Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang Sah;22 22 202 Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas 2 oranganaknya yang bernama XXXX, umur 10 tahun dan XXXX, umur 6 tahun mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonakhlaknya kurang baik juga tidak bisa untuk mengasuh anak ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannya tidakkeberatan bila hak hadlonah atas

Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniaiketurunan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantumdalam gugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi Tergugat yang bernama SAKSI IIdan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor tanggal 26 Juli 1997, umur 21 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman diKecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Bogor tanggal 05 Desember 1988, umur 30 tahun, agamaIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat kediaman di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahBahwa benar, yang membuat dan mengetik

Namun dalam pelaksanaan MTF tersebutTerdakwa berencana akan menyisipkan dengan mengangkut bahan makanan keperluanmasyarakat dalam rangka merayakan Natal di kampung Arwanop, dengan pertimbanganjarak tempuhnya yang hanya kurang lebih 15 (lima belas) menit dari Timika, mengingatkegiatan tersebut menurut Terdakwa adalah kegiatan kemanusiaan.Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 dengan mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat

Surat Perintah Terbang tersebut dibuat mendasari TelegramPangdam XVII/Cen Nomor TR/966/ 2013 tanggal 28 November 2013 tentangMengoperasionalkan pesawat Hellykopter BELL 412 dan BO105 Penerbad dalamrangka melaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas Pamrahwan Yonif 754/ENK.Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menerima TR dari Pangdam XVII/Cen selakuPangkoops TNI Papua maupun dari Staf Ops Kodam XVII/Cen untuk melaksanakanpenerbangan pada tanggal 15 Desember 2013 ke Arwanop Timika Papua.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selakuDandenpenerbad di Timika Papua menerbitkan Surat PerintahTerbang (SPT) kepada Crew Hellykopter Bell412 Noreg HA5170dengan mendasari TR yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu untukkegiatan melaksanakan Maintanance Flight dalam rangka serahterima Crew (Pilot dan Mekanik) sambil digunakan untukmengangkut barang milik masyarakat sipil (sembako) dan 1 (satu)orang penumpang sipil ke Kp.

(Penerbang I), Lettu Cpn Slamet Wiyono (Saksi8, TI), Agus Mugiyono(Saksi9), Mekanik, Pratu Agus Prayitno (Saksi10), Mekanik dan SerdaAbdillah Muhajjir (Saksi3) Avionik dengan route penerbangan Timika Arwanop Timika.Bahwa benar Surat Perintah Terbang yang diterbitkan oleh Terdakwatersebut dibuat mendasari Telegram Pangdam XVII/Cen NomorTR/966/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Mengoperasionalkanpesawat Hellykopter Bell 412 dan BO105 Penerbad dalam rangkamelaksanakan dorlog dan Serpas Ki Satgas

baik kepada Pangdam selaku Pangkoops,maupun kepada Asops serta kepada Danpuspenerbad.Bahwa benar karena Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Terbangdengan mendasari STR Pangdam yang sudah digunakan sebelumnya,maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang telah melampaui perintahdari Pangdam XIV/Cen selaku Pangkoops Papua, yang seharusnya tidakTerdakwa lakukanBahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan SPT untukterbang tanggal 15 Desember 2015, dengan mendasari STR Pangdamtersebut, menunjukkan

dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;9 222 9 22222 nanan nnn Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSIT I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari