Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa~ dalil dalil yang mendasari

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orangsaksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan Tergugatjuga mengajukan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI Idan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari

ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 19 Agustus 1997, umur 21 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediamandi Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Bogor 13 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman diKecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1981, Umur 37 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Ambon tanggal 16 Januari 1974, Umur 44 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kKewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

atau orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari

Mendasari pada ketentuan di atas , Oditur Militertidak pernah melakukan tindakan / perbuatansebagaimana yang ditentukan UndangundangRepublik Indonesia Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, sehingga Oditur Militer terkesan melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya dalam melakukanperubahan terhadap Surat Dakwaan dan mengenaiperubahan terhadap Surat Dakwaan hanyadisampaikan secara lisan pada saat Repliek.

Namundemikian mengenai perubahan / pembetulan tersebut tidakpernah kami terima dan hingga perkara Terdakwa diputuspada tanggal 30 April 2015, mendasari terhadap SuratDakwaan No. Sdak / 54 /K/AL /Ill / 2015 tanggal 20Maret 2015 dan tidak pernah ada surat resmi yangdikirimkan oleh Kaotmil ataupun Oditur Militer 12Surabaya dalam perkara ini.

10 (Ssepuluh) hari, sedangkan apabilamencermati terhadap Surat Dakwaan S.dak /54/K/AL/ Ill /2015tanggal 20 Maret 2015 adalah cacat secara hukum,sebagaimana dirumuskan menurut ketentuan pasal 143 ayat (3)KUHAP bahve Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b atau yangtidak memenuhi syarat materiil haruslah batal demi hukum.Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi danberpendapat : Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim TingkatPertama adalah mendasari

Bahwa alasan yang mendasari PENGGUGAT ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT jyaitu ituadalah karena tingkah laku TERGUGAT yaitu antara lain sebagai berikut:a)Bahwa TERGUGAT tidak dapat menjamin keselamatan jasmani danrohani anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATyaitu karena tabiat jelek TERGUGAT Tempramental (Sering marah)dalam mendidik anak.Bahwa TERGUGAT pernah meminum minuman Keras, sehinggaPENGGUGAT takut apabila TERGUGAT akan melakukan hal

Putusan No. 798/ Pdt.G/ 2019/ PA.Ktbmdan orang tua Penggugat datang kembali untuk menjemput anakPenggugat dan Tergugat, tetap tidak diperbolehkan bahkan Tergugatmengatakan apabila ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugatharus kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat seperti dulu lagi;Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus danmerawat anak Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku Tergugatyang tidak baik seperti sifat Tergugat yang temperamental (seringmarah) dalam mendidik anak

Dan untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2018 Penggugatdan orang tua Penggugat datang kembali untuk menjemput anakPenggugat dan Tergugat, tetap tidak diperbolehkan bahkan Tergugatmengatakan apabila ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugatharus kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat seperti dulu lagi;Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus danmerawat anak Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku Tergugatyang tidak baik seperti sifat Tergugat yang temperamental (seringmarah)

PENGGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1985, Umur 33 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

tidak melawan hukum,maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

diluar Pengadilantelah diatur secara jelas dan tegas pada pasal 47 ayat (2) UU no.1 tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat mewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsider yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan sianak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntersegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;;Mengingat ,Undang Undang Nomor 23 Tahun

sawo matang.Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Perbuatan yang dilakukan menjualangka nomor Sie Jie tersebut tidak ada mempunyai izin dari Pemerintah yangberwenang, dan Terdakwa mengakui bahwa Perbuatannya tersebut adalah salahserta Melanggar Hukum.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;1 (satu) unit Handphone merek MITO warna Hitam Kombinasi SilverUang Tunai sebesar Rp. 167.000, (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)14Menimbang, bahwa mendasari

PDM39/PKN/06/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapat17dipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan Menimbang, Unsur ini rnenunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orangyang terbukti

melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikankesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaanyang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai usaha.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaRasyid Sabri Als Rasyid Bin Samsudin dapat diketahui fakta sebagai berikut terdakwaBahwa benar terdakwa dari bulan April 2014 telah mengadakan permainan judi angkajenis Sie Jie yang berasal dari singapura yang diadakan

berwenangMenimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmembeli nomor sijie telah dapat dibuktikannya ;ad.3. unsur untuk bermain judi Menimbang, Unsur permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinanmendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnyajika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebihterampilnya pernain.Menimbang, bahwa mendasari

berwenangMenimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan telah terbukti untuk bermain judi telah dapat dibuktikannya ;ad.4. unsur atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; Menimbang, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakanorang yang terbukti turut serta dalam perusahaan bermain judi, padahal iatidak mempunyai' izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukanperbuatan atau kegiatan tersebut sebagai usaha.20Menimbang, bahwa mendasari

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan berpendapat dan berkesimpulan bahwaeksepsi pihak Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima lebihdahulu, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar dalam putusannya halaman 5 alinea ketiga, sebagaiberikut:Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa exceptie yangdikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah bersifat

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dalam menilai alat bukti surat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding bertanda 1.15 (tanpa asli) yang sama denganbukti Pemohon Kasasi P.10 (tanpa asli) berupa Perjanjian Sewa MenyewaGedung, tertanggal 8 Agustus 2003 dan menjadikan sebagai dasar sebuahkebenaran kepemilikan H.

Nomor 2441 K/Pdt/2013sebagai kebenaran hukum yang mendasari putusannya, jelas sangattidak tepat, tidak logis, tidak benar dan tidak sah menurut hukum;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskanbahwa:Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sahYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985tanggal 9 Desember 1981 yang menegaskan bahwa:Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat,karena kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimanaamar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusanhalaman 9, sebagai berikut:Menimbang dari rangkaian analisa fakta dipersidangan yang didasarkansaling bersesuaian alat bukti saksi maupun suratsurat sebagaimanadiuraikan di atas maka

samasama di Metro);Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahansebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebutpada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1)HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1335/Pdt.G/2015/PA.Bdw.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Jumati binti Sudarwi dan Rahmawati binti Sugi, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon bahwa antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00112/107/07/952/12 tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007 dengan jumlahsanksi yang masih harus dibayar Rp 46.271.307,00 dan Surat Teguran Nomor: ST 10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012;bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0358/TS/XII/2012tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)yang mendasari