Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT dan Pemohon Kasasi II Dra. LUCY KURNIASARI tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT, DK

Internal Partai,terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai sesuai dengan Pasal3233 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Bukti P3) danAnggaran Dasar Partai Demokrat (vide Bukti P2);Pasal 22 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Partai Demokrat tersebut berbunyisebagai berikut:(4) Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil keputusan dalam:b. bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihaninternal partai

oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;2.

partai dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif legislatif di tingkat pusat dan daerahprovinsi, danb. bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikanperselisihan internal partai;(5) Dewan Kehormatan..... dst;Halaman 20 dari 47 hal.

3233 UU Parpol yangmenyatakan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikatsecara internal bahkan keputusan Partai dan DPP adalah obyeksengketa Mahkamah Partai sehingga DPP harus patuh terhadapPutusan Mahkamah Partai.

terkait denganperselisihan internal partai untuk dijalankan oleh Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Demokrat.

Yusransyah;Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka

. & Rekan, beralamat diJalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08,Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 09 Nopember 2010, selanjutnya disebutsebagai ........ cc eeePENGGUGATDEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI MERDEKA berkedudukan di JalanMampang Prapatan XII, No. 6, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusanTergugat

Yusransyah sebagai anggota DPRD KabupatenTanah Tidung Tana Tidung PropinsiHalt dari 5 hal Penetapan Nomor : 168/G/2010/PTUN JKT......Kalimantan Timur dari Partai Merdeka ;Keputusan Tergugat No. : KEP/12/DPNPM/VII/2010, tanggal 26Juli 2010, Tentang Penggantian antar waktu) Saudara H.Yusransyah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana TidungPropinsi Kalimantan Timur dari Partai Merdeka Periode 20092014 ;Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenaikeadaan keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya

;Bahwa Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD dan Penggantianantar waktu) Anggota DPRD oleh Pimpinan Partai Politikadalah bukan tindakan yang termasuk fungsi dalam rangkapenyelenggaraan urusan Pemerintahan, karena lebih padaurusan organisasi Parpol itu sendiri ; Bahwa oleh karena apa yang diputuskan oleh Dewan PimpinanNasional Partai Merdeka dalam SK No.

KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

H.Yusransyah/Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka dalam menerbitkan KeputusanPembebas Tugasan dan Pemberhentian dari Keanggotaan DPRDtersebut dan pada tingkat internal organisasi tidakterselesaikan maka didalam negara hukum Republik Indonesia initentu. harus ada lembaga peradilan yang dapat menyelesaikanpermasalahan hukum tersebut yakni ita dapat menempuh jalur hukumdengan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan

SUDJONO BUDIONO vs DPP PARTAI HANURA di Jakarta Cq. DPD PARTAI HANURA JAWA TIMUR di Surabaya Cq. DPC PARTAI HANURA KABUPATEN BOJONEGORO

;Bahwa merujuk pada UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia serta faktafakta hukum yang ada, maka sudah nyatadan pasti bahwa telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai HANURA dan peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia ;Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan Sengketa Partai Politik ini diinternal Partai HANURA jyaitu dengan cara mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa anggota partai politik ini ke Mahkamah Partai

anggarandasar Partai HANURA dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai HANURA a quobatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai HANURA Kabupaten Bojonegoronomor SKEP.028/DPCBJN/HANURA//IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentangpemberhentian Saudara Sudjono Budiono dari Keanggotaan Partai HANURA,bertentangan ketentuan anggaran dasar Partai HANURA danperaturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya

Sedangkan Penggugat belum pernah diputus perkaranya/keberatan di tingkat Mahkamah Partai ;Bahwa sesuai dengan ketentuan UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIKPasal 16 ayat (1) huruf d. berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaannya dari Partai Politik : apabila melanggar AD dan ART; ayat (2)Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur di dalam AD dan

di Mahkamah Partai dariPartai Hanura namun tidak ada tanggapan/jawaban dari Mahkamah Partai dariPartai Hanura tersebut, sehingga Pemohon Kasasi melakukan upaya gugatansengketa partai politik ke Pengadilan Negeri Bojonegoro.4Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melaluiMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politikadalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Pemohon Kasasi telahmelakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Politik dari

Partai Hanuranamun tidak berhasil.Bahwa dengan adanya upaya Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonanpenyelesaian di Mahkamah Partai dari Partai Hanura atas Pemecatan SUDJONOHal. 7 dari 9 hal.

PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ( PPRN ) PUSAT, DKK.; PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA

PUTUSANNOMOR : 642 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) PUSAT,dalam hal ini diwakili oleh :1. AMELIA A. YANI, Jabatan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;2. Drs.

2010 Nomor : KEP.09/MUSWILVPPRNSU/X1V/2010, kemudian Panitia Penyelenggara Muswil DewanPimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan SuratKeputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor : 260/A.1/DPPPPRN/SKPP/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010, melalui surat resmi telahmemohon kepada DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (ic.

Menyatakan sah Surat Keputusan Muswil Partai Peduli Rakyat NasionalProvinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor : KEP.09/MUSWILVPPRNSU/XI/2010 tentang Ketua DPW Partai PPRN Provinsi Sumatera UtaraTerpilin Masa Bakti 20102015 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangKepengurusan DPW Partai PPRN Provinsi Sumatera Utara masa bakti20102015 sebagaimana hasil Muswil Partai PPRN Provinsi SumateraUtara di Hotel Danau Toba Medan ;4.

2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2011 ;1.1.

24 AD Partai PPRN itu hanya tertuang dalamNotulen Rapat Pleno dan tidak terlihat adanya dituangkan dalam suatuPeraturan Partai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 50 ayat (1) AD,dengan demikian perubahan Pasal 21 dan 24 AD Partai PPRN yangdilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hukum dan hal itumerupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yangmenyatakan perubahan AD/ART Partai tidak bisa dilakukan oleh RapatPleno Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah

SUDJONO BUDIONO VS DPP PARTAI HANURA

ALASAN ALASAN ( Posita ).3.1.3.2.Hal. 3 dari 30Bahwa surat dari DPP Partai HANURA (Tergugat), NomorA/442/DPPHANURA/IV/2011 tanggal 19 Apri 2011 perihalPersetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW az.n.Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuananggaran dasar Partai HANURA khususnya bertentangandengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran Dasar PartaiHANURA) dan bertentangan dengan misi Partai HANURA(vide: Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar partai HANURA) danbertentangan dengan UUD 41945.

Dasar partai HANURA) bertentangandengan UUD 1945 serta peraturan perundang undanganyang berlaku di Indonesia;Surat Keputusan DPe Partai H,AJJURA Kabupaten Bojonegoronomor SKEP.028/DPCCBJN/HAIJURA/IV/2011 tanggal 25 April2011 tentang Pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dariKeanggotaan Partai HANURA, bertentangan denganketentuan anggaran dasarPartai...............Partai HANURA khususnya bertentangan dengan asas partai(vide Pasal 11 Anggaran Dasar Partai HANURA) danbertentangan dengan rnisi Partai

menyangkut permasalahan internal partai politik;3.

Partai;7.

Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAIHANURA) Pasal 7 ayat (2) : Pelanggaran berat yang sifatnyamencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentiankeanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melaluitingkatan sanksi.

- NOR ASIAH - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa- Dewan Pengurus Wilayah Partai Kabangkitan Bangsa

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, berkantor di JalanRaden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan KuasaKhusus kepada Dr. HM. Anwar Rachman,S.H., M.H., selaku Pengurus DPPPKB Bidang Hukum dan HAM berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kabangkitan Bangsa, berkanior diJalan Ir. H. Juanda, Nomor 11, Air Putin Samarinda Ulu, Kota Samarinda,dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. HM.

EDI ISKANDAR, AMD VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

PUTUSANNomor 509 K/Padt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:EDI ISKANDAR, AMD, bertempat tinggal di Jalan SaptaMarga Nomor 76, RT 003, RW 001, Kelurahan Talang RimboLama, Kecamatan Curup Tengah, dalam hal ini memberikuasa kepada Arie Kusumah, S.H. dan kawan, Para Advokatpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa,beralamat di Jalan

Zainal Bakti Nomor 1869 C, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal9 November 2018;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONALDEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAINASIONAL DEMOKRAT cq DEWAN PIMPINAN DAERAHPARTAI NASIONAL DEMOKRAT, yang diwakili olehSekretaris Partai A.

Pdt.SusParpol/2019.Dalam Provisi:Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PenggantianAntar Waktu atas diri Penggugat dari Kedudukannnya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong olehDPRD Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanpelanggaran terhadap hak anggota Partai

Nomor 509 K/Pat.SusParpol/2019.dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak ternyatabahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quosudah melalui penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pdt.SusParpol/2018/PN Crp., tanggal 6 November 2018, dalam perkara ini tidakbertentangan

dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDI ISKANDAR,AMD tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT), 2. DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT selaku MAHKAMAH PARTAI tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT, dk vs DIAN AYUNITA PRASSTUMI, S.T

Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Tim Advokasi Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di WismaProklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;2. DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT selakuMAHKAMAH PARTAI, yang diwakili oleh Ketua danSekretaris, Mayjen TNI (Purn) H.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta IntegritasPartai Demokrat:;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);4.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta IntegritasPartai Demokrat:;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4.

Demokrat, Kode Etik Partai Demokratdan Pakta Integritas Partai Demokrat;Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara InternalPartai (PIP) Perkara Nomor 023/ PIP MP/2019, tertanggal 09 Maret2020, adalah perselisihan internal partai yang bersifat final danmengikat secara internal partai;Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugatbertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan PaktaIntegritas Partai Demokrat;Menyatakan

DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT), 2.DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT selaku MAHKAMAHPARTAI tersebut:; Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Prof. Dr.

PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA DAN FRAKSIPARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA ; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSANNo. 03 P/HUM/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiilterhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor :03A/DPRRI/I/20012002 Tentang Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA DAN FRAKSIPARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA, dalam hal inidiwakili olen : Prof.

Jumlah Fraksi adalah sesuaidengan pengelompokan dari partai politik yang masuk kedalam DPRkarena memperoleh kursi dalam pemilihan umum, d. Jumlah anggotaFraksi didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh oleh sebuah partaipolitik dari hasil pemilihan umum ;41.Bahwa Peraturan Tata Tertib No.

No. 03 P/HUM/200255.Bahwa UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 8 bmenentukan bahwa Partai Politik mempunyai hak untuk memperolehperlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara ;56.

Menyatakan tidak sah Pasal 14 Keputusan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Nomor : O3A/DPRRI/1/20012002 tentangPeraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 03A/DPRRI/1/20012002 karena bertentangan dengan Pasal 8 b, Undangundang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik ;5. Memberikan putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan buktibukti sebagai berikut :1.

No. 1Tahun 1999 serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI: Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA DAN FRAKSI PARTAIDEMOKRASI KASIH BANGSA, tersebut ; Menghukum Pemohon Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluhridbu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 April 2008 oleh Prof. DR.H.

Mustafa Yabbas Lawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan cq. Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Partai Kedaulatan cq. Dewan pimpinan cabang (DPC) partai Kedaulatan, dk

Jeneponto (partai kedaulatan), bertempat tinggal diAgang je'ne, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.Selanjutnya disebut sebagai........ Penggugat ;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan cq. Dewan Pimpinan wilayah(DPW) Partai Kedaulatan cq. Dewan pimpinan cabang (DPC) partai Kedaulatan,berkantor di Pannara, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

Bahwa pihak penggugat sudah diberikan rekomendasi yang berbunyi tetapdinyatakan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenjeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) yang juga masih diwajibkan untukmemenuhi segala bentuk ketentuannya sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dari Partai Kedaulatan(PK) tetap melekat sampai dengan akhir masa Jabatan tahun 2014 ;.

Bahwa usulan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kedaulatan KabupatenJeneponto, kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatanmemberikan rekomendasi Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRDKabupaten Jeneponto dari sdr, Mustapa Yabbas Kepada sdri. Suriani, darikeanggotaan DPRD Kabupaten Jeneponto ;.

Bahwa dengan surat rekomendasi tersebut kemudian dengan pimpinandaerah partai Kedaulatan (PK) Kabupaten Jeneponto kemudianmengajukan kepada DPRD kabupaten Jeneponto untuk segeramenindaklanjuti pergantian antar waktu anggota DPRD KabupatenJeneponto antara Mustapa Yabbas kepada Suriani tersebut ;8.Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Jeneponto Menyurat kepada KomisiPemilinan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto untuk segera diadakanPergantian antar waktu di Partai Kedaulatan (PK) antara Mustapa YabbasKepada Suriani

;Bahwa dengan adanya pergantian antar waktu DPRD KabupatenJeneponto dari Partai Kedaulatan (PK) antara Mustapa Yabbas KepadaSuriani oleh tergugat dan tergugat II tersebut sangat merugikan penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang sah yang telahmenyalahi surat keputusan pengangkatan Anggota DPRD KabupatenJeneponto No. xsoo/viiTAHUN 2009, adalah merupakan perbuatan NMelawan dan melanggarhukum ;10.Bahwan untuk mencegah adanya pergantian antar waktu Anggota DPRDKabupaten Jeneponto dari Partai

Penggugat:
SITI SUCIATI, SH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA)
2.MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (MAHKAMAH PARTAI GERINDRA) Tergugat II
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD PARTAI GERINDRA) PROVINSI SUMATERA UTARA. Tergugat III
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC PARTAI GERINDRA) KOTA MEDAN. Tergugat IV

DRS.H.SYAFRIZAL,Msi VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KABUPATEN KAMPAR, DKK

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan A.Yani No.41,Bangkinang, Kabupaten Kampar;II DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGANKARYA (DPD PARTAI GOLKAR) PROVINSI RIAU,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, KomplekSimpang Tiga Busines Centre No.A.7, Pekanbaru;II DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGANKARYA (DPP PARTAI GOLKAR), berkedudukan diJalan Anggrek

GolkarKabupaten Kampar, yang pernah menduduki berbagai jabatan baik distruktural Partai Golkar maupun DPRD Kabupaten Kampar yakni:a Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti19992004;b Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masabakti20062009;c Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten KamparDPD Partai Golkar Provinsi Riau, tahun 2006;d Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti20072009;e Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti20102015;f

dikembalikankepada partai.

UU No.2 Tahun 2011telah diatur secara tegas bahwa:Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;11 Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat(2) UU Nomor 2 Tahun 2008 jo.

Nomor 445 K/Pdt.SusParpol/2013.Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

JUSMIATI, S.IP, M.Si, (Penggugat) melawan Ketua DPP Partai Demokrat cq. DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur cq. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur (Tergugat)

Penggugat:
Samsudin Harahap
Tergugat:
1.DPP PARTAI BULAN BINTANG
2.DPW PARTAI BULAN BINTANG
3.DPC PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI KONGRES ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT

Kongres;Bahwa Penggugat sebagai partai politik telah memiliki keterwakilan ditingkat Provinsi sebanyak 30 (tiga puluh) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)sesuai dengan Daftar susunan Pengurus dan Alamat Partai Politik TingkatProvinsi Partai Kongres (Bukti P5);Bahwa sesuai dengan amanat UndangUndang No. 22 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo.

Menyatakan batal atau tidak sah surat No. 2701/15/IX/2008 tentang HasilVerifikasi Faktual Partai Kongres tanggal 17 September 2008;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut No. 2701/15/IX/2008 tentang HasilVerifikasi Faktual Partai Kongres tanggal 17 September 2008;4. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Baruyang menyatakan Penggugat (Partai Kongres) sebagai Partai Politik yanglolos verifikasi dan ikut sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009;5.

Jumlah dan susunan kepengurusan partai politik di tingkat propinsiberdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik tingkat pusatmengenai pengesahan susunan pengurus partai politik tingkatProvinsi;b.

peserta pemilihan umum adalah ketua umum dan sekretarisjenderal;Bahwa oleh karena itu, dalam gugatan aquo, wakil (representasi)Partai Kongres sebagai Penggugat adalah Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai Kongres ;Bahwa dalam gugatan aquo, Partai Kongres sebagai Penggugathanya diwakili oleh Ny.

No. 01 K/TUN/200910.11.diganggu gugat dan juga telah memberikan mandat kepada KetuaUmum Partai Kongres;Bahwa sebelumnya juga Partai Buruh telah mengajukan gugatan yangsama pada tanggal 24 Juli pada Pengadilan Tata Usaha Negara dantelah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh KomisiPemilihan Umum telah diterima menjadi peserta Pemilu beserta 4(empat) partai lain yaitu Partai Merdeka, Partai Syarikat Islam, PNNUI;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah bertindak sangatkeliru dengan

GUFRON LASARIKA, dkk VS Partai Golkar

Hayun No. 40 Kelurahan Besusu Barat, Kota Paluberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2013, yang selanjutnya disebutPARA PENGGUGAT ;Melawan ;Partai Golongan Karya Cq. Partai Golongan Karya Propinsi Sulawesi TengahCq. Partai Golongan Karya Kabupaten Donggala, berkantor di Prof. Dr.

Sagaf Lasarika i.c. selaku Orang Tua PARAPENGGUGAT tidak bisa berbuat apaapa, sebab selain dirinya adalah Anggotadari Partai Golongan Karya (saat itu Golongan Karya), TERGUGAT saat ituadalah Penguasa Mayoritas yang dapat berbuat apa saja sekehendaknya;8.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat berkenaan administrasi, tidakada kaitanya dengan masalah kantor, walaupun secara administrasi pindahtetapi kantor tersebut adalah aset partai dan akan kami buktikan pada fasepembuktian;.

Bahwa tergugat menempati lokasi tersebut adalah sepengetahuan almarhumdengan partai Golkar, maka dengan itu dianggkatlah dia sebagai ketua panitiaPembangunan kantor, bagaimana mungkin tergugat berani membangun diatas tanah serta memperbaiki kantor kalau bukan milik tergugat;9.

Partai Golongan Karya Propinsi Sulawesi Tengah Cq. Partai Golongan KaryaKabupaten Donggala, berkantor di Prof. Dr. Moh. Yamin No. 29 Palu sebagai Tergugatdalam perkara aquo, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor 37/Pdt.G/2013/PN.PL.tertanggal 30 April 2013 dan relas panggilan nomor 37/Pdt.G/2013/PN.PL. tersebutditerima dan ditandatangani oleh salah seorang staff Tergugat, dan pada persidangantanggal 14 Mei 2013 telah pula menghadap wakil atau kuasa hukum Tergugat yaituAMAT ENTEDAIM, SH dan H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT), DK

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA CQ. DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG CQ. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI LUBUK LINGGAU tersebut;

DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA CQ. DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG CQ. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI LUBUKLINGGAU ; M. SULAIMAN

PUTUSANNomor 87 K/Pdt.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA CQ. DPWPARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI SUMATERASELATAN DI PALEMBANG CQ. PARTAI KEBANGKITANBANGSA DI LUBUKLINGGAU, yang diwakili oleh Ketua DPC PartaiKebangkitan Bangsa Kota Lubuklinggau Drs.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepadakementerian;(4).

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari).(5). Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan.c.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secarainternal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut ternyata belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secara internaloleh Mahkamah Partai Politik, maka

politik dan belum diselesaikan olehinternal partai;e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta cq.

DPC PARTAI GERINDRA BUKITTINGGI, 2. DPD PARTAI GERINDRA SUMATERA BARAT, 3. DPP PARTAI GERINDRA, 4. ERMAN SAFAR, 5. ANDRE ROSIADE

Penggugat:
Muharudin
Tergugat:
1.DPP Partai Berkarya
2.DPW PARTAI BERKARYA SUMATERA UTARA
3.DPD PARTAI BERKARYA MANDAILING NATAL