• Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukangugatan perlawanan bertanggal 17 Desember 2018, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diterima pada tanggal20 Desember 2018, yang kemudian diberi nomor register perkara29/Pdt.Plw/2018/PN Bkt, dengan dalildalil gugatan perlawanan, sebagaiberikut:Latar Belakang dan Fakta Yang Mendasari Perlawanan:.

  Pelawan untukitu, dikarenakan yang dapat memohonkan untuk penjadwalan tersebuthanya pihak Debitur dan kreditur.Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 134/PDT/2019/PT PDG4.Bahwan perlu diketahui juga bahwa pinjaman Terlawan 3 dan Terlawan4 kepada Terlawan 1 saat ini berda dalam kolektibilas MACET, danterhadapsalah satu agunan pinjaman tersebut telah dilakukan lelang.Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut TerlawanIll mengajukan eksepsi sebagai berikut:1.00Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

  salinan akta perjanjian tersebut.Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukan tersebut diatas,dengan ini terlawan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini secara seksama karna kami sebagai rakyat yang awamterhadap hukum.Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor4/Pdt.Eks/2018/PN.BKT berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut,Terlawan IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:Mengenai latar belakang dan fakta yang mendasari

  Bahwa, Para Pembanding menyatakan menolak putusanMajelis Hakim tersebut berikut segala pertimbangan hukumyang mendasari putusan a quo perkara. Menurut ParaPembanding, Majelis Hakim secara umum salahmempertimbangkan dalam memutus perkara a quo dansekaligus tidak cukup mempertimbangkan segala sesuatu faktahukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan putusannya..

  Bahwa, secara khusus yang mendasari Para Pembandingmengajukan atau menyatakan banding atas perkara yakniadalah dalam hal mempertimbangan tidak dengan secukupnya.Kurang cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta dan faktahukum yang ada selama persidangan berlangsung.. Bahwa, Majelis Hakim tersebut juga sama sekali tidakmempertimbangkan Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi dipersidangan.

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• Xxxxxxxx, Jakarta Pusat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat denganNomor: 0059/Pdt.P/2016/PA.JP, tanggal 09 Mei 2016 telah mengemukakan halhalsebagai berikut;Adapun yang mendasari dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak lakilaki pemohon tersebut

• Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

  Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

  No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

• (tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

  Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

  tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

• Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

  Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

  Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum

  dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari

• Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

  Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

  perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari

• yang beralamat , yang selanjutnya disebutPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagaiberikut:Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonanahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun halhal dan alasanalasanyang mendasari

• dari gugatan Penggugatperkara aquo, nampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) padadasar, kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidakjelas atau gugatan mengandung cacat obscuur libel, dengan adanya haldemikian berakibat fatal yakni gugatan Penggugat menjadi tidak sah / cacatformil;Kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, pada dalidalilgugatan Penggugat tidak menjelaskan kejadian dan dasar hukum yangjelas, dalil demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas

  PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsiTergugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya eksepsi yang padapokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat perkara aquo kabur, nampakkekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) pada dasar, kejadian atau peristiwayang mendasari

  Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan jikamencermati posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat perkara a quonampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel), pada dasar kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas atau gugatanmengandung cacat (obscuur libel), dengan adanya

• Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janjiyang menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara dalam hal tertulisyang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janji yangmenyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam haltertulis yang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Hakim bukanmenyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitasgugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatanPenggugat obscuur libel karena uraian dalil Gugatan Penggugat menyatakanPenggugat tidak mendasari

• Dan penghentianpenyelidikan sudah mendasari pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP dan SuratEdaran nomor: SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang PenghentianPenyelidikan.Bahwa disisi lain banyak pernyataanpernyatan anggota Penyidik siapapunmereka kepada Pemohon baik langsung maupun melalui telepon mengenalperkembangan penyelidikan, kami akan memberikan jawaban bahwapemberitahuan perkembangan penyelidikan yang sah untuk dilaksanakanPutusan Pra Peradilan Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Gpr Halaman 8 dari 15dan

  Karenakasus tersebut masih tahap penyelidikan dan sudah dihentikan, menurutTermohon mendasari pasal 77 KUHAP apa yang diajukan Pemohon tidakmasuk dalam ranah Praperadilan.Berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas, mohon dapatnya KetuaPengadilan Kabupaten Kediri melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkaraPraperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini, dengan amarputusan sebagai berikut :1.

  praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan PenghentianPenyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan MemerintahkanTermohon untuk membuka lagi dan melanjutkan penyidikan.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak daililpermohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penghentian penyidikan yangdilakukan Termohon adalah sah karena telah mendasari

• ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

  besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MII Ul JI J Medd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

• permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 22 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lengkap/cacatyuridis tidak Ssesuai dengan pasal 184HIR/Pasal 195 RBG, bahwa putusanhakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawabanserta alasanalasan yang mendasari

  gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara aqou tidaklengkap/cacat yuridis , tidak sesuai dengan pasal 18 HIR/ pasal 195RBG, Putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas darigugatan dan jawaban serta alasanalasan yang mendasari

  Mrs pada Hari Kamis 15 Oktober 2020, adalahPutusan Judex Facti yang sudah tepat karena berisi keterangan ringkasdan jelas serta alasanalasan yang mendasari putusan, demikian pulaterhadap pokok perkara dalam menerapkan hukum semuanya sudahjelas terpenuhi.Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundangan,dalam menjalankan peradilan, sehingga cukup berdasar putusan judexFacti tersebut dikuatkan pada tingkat pemeriksaan Banding di PengadilanTinggi

• menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari

• Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diHalaman 1 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.EdKepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ed,tanggal 26 Februari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun hal a* hal yang mendasari

• Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

  Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

  yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

  SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 Persil80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

  Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

  Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena saksi Sunarko baru melakukan pengajuan penerbitan SPPTPBB atas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkanoleh pihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

  Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kKepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• , Penggugat nyata telah menerima pembayaransenilai Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratusSembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Bahwa dari dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas besertadokumen pendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim dapatmenemukan terdapat fakta adanya pembayaran uang senilai Rp.122.591.200,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluhsatu ribu dua ratus rupiah) yang diterima oleh Penggugat padatanggal 12 Agustus 2015;Bahwa dengan mendasari

• Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan sematamataterfokus pada jawaban tergugat,menyangkut pokok perkara,yang padapokoknya tanah sengketa milik La Tiha akan tetapi tergugat tidakmenguraikan,disertai dengan alasanalasan ,agar lebih jelasnya dudukperkara apa dasar hak dan hukumnya La Tiha memiliki tanah sengketa.

  sengketa.Bahwa pertimbangan hakim pada sisi lain telah menilai alatalat buktikedua belah pihak seperti pada halaman 4 pertimbangan hakim padapokoknya;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 3/PDT/2021/PTKDIMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugatmengajukan alat bukti surat T1 dan T2 telah dicocokkan dengan aslinyapadahal sesuai faktafakta dimuka sidang tergugat tidak dapatmemperlihatkan pada Hakim dan penggugat surat asli bukti T1 dan T2.10.Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mendasari

• Atas dasar fakta dan kondisikeluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuanperkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undangundang Nomor 1Tahun 1974 mustahil dapat tercapai;Menimbang bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebutdiatas dan dengan mendasari pada ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum ke2 yg memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukupberalasan untuk dikabulkan