Balikpapan dalam register Nomor226/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 02September 2020, Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir, maka Hakimmenganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya, sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari

Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwadapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pelda Eko Supardan NRP 603668 telah dilakukanpemeriksaan Saksi1 dan Saksi2, pada pemeriksaan para Saksi yang lainnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Pelda Eko SupardanNRP 603668 ke persidangan Pengadilan Militer lI08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

SudiknoMertokusumo, bahwa suatu gugatan/tuntutan perdata harus mengandungsengketa dengan pihak lain, sebagaimana yang terdapat dalam BukunyaHukum Acara Perdata Indonesia terbitan Liberty, 2011, halaman 34;Menimbang, bahwa dalam posita (fundamentum petendi) Penggugattidak menguraikan kejadian/peristiwa yang mengandung sengketa dan tidakmenjelaskan dasar hukum (rechtgrond) yang mendasari gugatan sehinggadalil gugatan tersebut tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimanadiatur pasal 8 Rv;Menimbang

Sekolah Dasar, tempatkediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 15 Januari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalahTermohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;5. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telahsaling mengenal satu sama lain selama 4 tahun yang lalu dan telah salingjatuh cinta;6. Pemohon ingin melindungi calon istri kedua dariperbuatan maksiat;7. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersediadimadu oleh Pemohon.8. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinyatersebut apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan;9.

Ul JI J Wo pelArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telahmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

(satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Bahwa dengan mendasari eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il,yang dikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakanputusan tersebut diatas karena disisi lain MARI memberi Putusanmengabulkan eksepsi Tergugat I/Pelawan dan mengabulkan gugatanpara Penggugat sebagian menunjukkan ketidak adanya kepastian9.

Bahwa dengan mendasari Putusan PK No. 61PK/Pdt.Sus/2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 866K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 30 September 2009 untuk pelawan II yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka secara hukum jugaberlaku untuk pelawanBahwa dengan mendasari apa yang terurai tersebut diatas, maka dalamkesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara iniberkerian Untuk MTGIMULUS jase saan eee eee tneeme neinDalam pokok perkara.1.Mengabulkan gugatan para

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj. ROHANIWAHAB. tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanahHal. 2 dari 16 hal. Put.

ROHAN WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAKyang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sepupu Tergugat dan IBU TIRITERGUGAT, ibu tiri Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugatbisa kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, dan dua orang saksi yang diajukan olehTergugat masingmasing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

XXXXXX Kota Probolinggo pada tanggal 31Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 31Desember 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga denganPemohon tidak mendasari dengan rasa percaya;6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohontersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohontelah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohondengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;7.

Termohon dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohontidak mendasari dengan rasa percaya;6.

., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat

hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);39Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :XXXXX:. e Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungansuami istri dan belum dikaruniai anak; e Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XXXXX , umur 34 tahun,pendidikan terakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXXXKota Surabaya;e Bahwa alasan yang mendasari